ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PSBB PADA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI DKI JAKARTA TAHUN 2020

Pemberlakuan Kebijakan PSBB pertama kalinya di Indonesia dilaksanakan di DKI Jakarta sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19, pemberlakuan PSBB menimbulkan banyak risiko bagi kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan Pemerintah dalam hal materiil, teknis dan sumber daya membutuhkan Collaborative Governance sebagai instrumen dalam implementasi kebijakan PSBB. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Collaborative Governance dalam implementasi Kebijakan PSBB I di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori George C. Edward III, data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder berasal dari website resmi, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan media. Hasil penelitiannya dimana Collaborative Governance perlu digunakan dalam segala lingkup dalam pelaksanaan kebijakan PSBB, khususnya dalam kolaborasi dan komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah, kolaborasi antar instansi terkait, kolaborasi dalam pendistribusian dan anggaran guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui Bantuan Sosial, juga penguatan kerjasama pada ormas besar seperti Muhammadiyah dan masyarakat. Namun dalam implementasi PSBB, masih terdapat hambatan dari aspek komunikasi Pusat dan Daerah yang masih tumpangtindih, aspek disposisi, serta hambatan yang berkaitan dengan data dan minimnya pengawasan pada Bansos serta pelanggaran-pelanggaran PSBB yang masih banyak dilakukan masyarakat. Kata Kunci: Collaborative Governance, PSBB, Covid-19

BENTUK DAN JARINGAN PATRON-KLIEN POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Politik uang dalam perhelatan pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya adalah keniscayaan yang sulit dihindarkan. Jauh sebelum pemilu berlangsung, Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 sebagai upaya preventif terjadinya pelanggaran dalam pemilu. Berdasarkan hasil IKP 2019 Kabupaten Tasikmalaya memiliki tingkat kerawanan tinggi menempati urutan pertama dalam subdimensi kampanye dengan skor 77,08, dimana politik uang termasuk bagian di dalamnya. Pasca pemilu berlangsung, laporan pelanggaran banyak diterima Bawasalu, lima diantaranya menyangkut pelanggaran politik uang dan hanya ada satu kasus yang terbukti memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa sampai pada putusan pengadilan.Maksud dari penelitian ini mencoba untuk mengungkap bagaimana bentuk dan jaringan patron-klien politik uang yang terjadi pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penilitian mengungkapkan bahwasannya praktik politik uang dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya banyak terjadi, hanya saja ada yang dilaporkan secara resmi ke Bawaslu dan ada yang dibiarkan begitu saja tidak dilaporkan. Ada enam jenis politik uang yang ditemukan, diantaranya: Vote buying, Individual gifts, Vote Tradding, Club goods, Services and activities dan Pork Barrel Project. Dari keenam jenis politik uang tersebut, kasus yang paling dominan ditemukan adalah vote buying sebanyak lima laporan yang resmi diterima Bawaslu, dengan pola penyebaran praktiknya melibatkan tim sukses yang didominasi oleh jaringan keluarga dan jaringan sosial. Strategi politik uang juga berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya. pada pemilu 2014 partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya mencapai angka 65 persen dan terjadi kenaikan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019 menjadi 71 persen.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK (RTHP) DI KOTA YOGYAKARTA

Collaborative Governance merupakan kerjasama antar Stakeholder yang memuat pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Kota Yogyakarta sangat memerlukan kerjasama antar Stakeholder untuk dapat mewujudkan pembangunan dan pengelolaan RTHP, mengingat luas wilayah Kota Yogyakarta yang relatif kecil dan pentingnya keberadaan RTHP yang bukan hanya menjadi penghijauan tetapi juga untuk menjaga keseimbangan di lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, DLH Kota Yogyakarta yang menjadi pemeran kunci dalam pengelolaan RTHP mengajak instansi lain seperti Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta dan pihak swasta seperti CV Sarana Mega Konstruksi, serta mengajak masyarakat sekitar untuk bekerjasama dalam membangun dan mengelolaan RTHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Collaborative Governance yang selama ini dijalin antar Stakeholder untuk mewujudkan pengelolaan RTHP yang baik. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan hasil analisa dari teori yang digunakan. Hasil penelitian yakni Collaborative Governance melalui 4 proses yakni adanya tahapan assesment, tahapan initiation, tahapan deliberation dan tahapam implementation.

PENGADAAN GAMELAN YANG AKUNTABEL DENGAN METODE TENDER DIKECUALIKAN DI DINAS KEBUDAYAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Artikel ini bertujuan menjawab masalah: Bagaimana pengadaan gamelan dengan metode tender yang dikecualikan di Kundha Kabudayan DIY dan apa kendala yang dihadapi? Hasil penelitian ini: Pengadaan gamelan dengan metode tender yang dikecualikan di Kundha Kabudayan DIY sudah dilaksanakan secara akuntabel. Alasannya, pengadaan gamelan dengan metode tender yang dikecualikan ini: a. telah dilakukan secara transparan di semua tahapannya; b. telah dilaksanakan berdasarkan perpres dan peraturan yang berlaku; c. dikendalikan dengan SOP berdasarkan Perpres dan peraturan yang berlaku; d. Para Tenaga Teknis dan Pokja BLP dijamin kompetensinya; e. merupakan respon atas animo masyarakat luas. Kendala-kendala yang dihadapi adalah a. belum adanya standar penentuan tenaga ahli dalam Tim Teknis; b. kesulitan memacu pengrajin untuk menyelesaikan sesuai target waktu; dan c. kekurangan pengrajin gamelan perunggu di wilayah DIY.

PENGARUH FASILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIMMADE (SIM MASUK DESA) DI KABUPATEN BANTUL

SIM Masuk Desa (SIMMADE) merupakan sebuah inovasi pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepolisian Resor Bantul pada bulan September 2020. Dengan adanya inovasi pelayanan publik melalui SIMMADE diharapkan mampu memperluas jangkauan penerbitan SIM serta memecah kerumunan yang terjadi pada SatPas Polres Bantul. Penelitian ini memiliki tujuan guna melihat pengaruh fasilitas, transparansi, partisipasi, dan sumber daya manusia terhadap efektivitas pelaksanaan SIMMADE (SIM Masuk Desa) di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan desain metode penelitian kuantitatif dan juga dengan metode penelitian kualitatif berupa wawancara serta dokumentasi sebagai data penunjang. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan SIMMADE atau variabel (X) terdiri dari fasilitas, transparansi, partisipasi dan sumber daya manusia yang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel (Y) efektivitas pelaksanaan SIMMADE. Untuk melihat lebih jauh terhadap besarnya pengaruh variabel (X) terhadap variabel (Y) dapat dilihat dari hasil path koefisien. Hasil path coefficient menunjukkan hasil sebesar 0.753 yang berarti bahwa hasil path coefficient memiliki tingkat pengaruh yang baik dan kuat. Selain itu hasil statistik deskriptif terhadap efektivitas pelaksanaan SIMMADE terletak pada interval penilaian 4.24-5.00 yaitu 4.44 yang memiliki penilaian sangat baik.

Adakah isu dan perlukah solusi gender in leadership?

Gender study tidak sekedar memberi nilai tambah pengetahuan pada keilmuan (rekayasa atau sains) tertentu, akan tetapi juga merupakan entitas karena kurikulum pada perguruan tinggi dibangun menurut nilai budaya dan social, bukan hanya berdasarkan metode dan proses belajar/mengajar. Pengamatan pada studi kasus berikut fokus pada pengajar di jurusan Teknik Elektro. Terdapat kurang dari 20% dosen wanita di jurusan tersebut, namun sekitar 90% dari mereka memiliki posisi strategis pengambil keputusan. Oleh karena itu saat ini dapat dinyatakan bahwa isu gender bukanlah hal yang kritis. meskipun demikian lokakarya atau pelatihan terkait gender study tetap diperlukan, agar fenomena di bidang rekayasa ini tetap berkesinambungan.

Kelayakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Tahun 2019

Pelatihan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Kelayakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Tahun 2019. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh berdasarkan wawancara terhadap pejabat yang berwenang pada Disnakertrans DIY serta data sekunder sebagai data untuk memperkuat analisa penelitian. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kelayakan dalam menentukan besaran upah dan pendampingan bagi pekerja/buruh untuk memperjuangkan haknya dalam terpenuhinnya upah yang harus diterima, memperjuangkan hak pekerja /buruh dalam proses untuk mencapai kesejahteraan dalam pengupahan adalah bentuk keadilan untuk terus mencapai kesejahteraan bagi para pekerja/buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta.

PRAKTIK COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY DALAM PENGELOLAAN TPA REGIONAL PIYUNGAN TAHUN 2020)

Fokus utama penelitian ini adalah Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Dalam Pengelolaan TPA Regional Piyungan Tahun 2020. Dinas Lingkungan dan Kehutanan DIY mengambil sebuah terobosan yaitu bentuk kerjasama dalam pengelolaan sampah dan tidak hanya itu saja melainkan juga sarana dan prasarana lainnya yang berada di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Untuk mengetahui bagaimana praktik collaborative governance yang dilakukan DLHK untuk mengelola sampah di TPA Piyungan penulis menggunakan teori Collaborative Governance yang meliputi trust among participans, pembagian akuntabilitas, jenis struktur jaringan, governance, komitmen terhadap tujuan, information sharing, akses terhadap sumber daya, dan akses terhadap kekuasaan. Dan untuk melihat dampak TPA Piyungan terhadap masyarakat penulis menggunakan teori ekologi politik serta pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif serta menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari Kepala Balai Pengelolaan Sampah DLHK serta Kepala Dusun Ngablak, Nglengkong dan Banyakan III. Selanjutnya dalam mengolah data penulis menemukan bahwasanya saat ini DLHK memenuhi kriteria collaborative governance. Akan tetapi, dalam mengimplementasikannya pemerintah dinilai kurang berhasil karena banyaknya indikator ekologi politik dan pembangunan berkelanjutan yang tidak terpenuhi.

MODEL KEPEMIMINAN DEMOKRATIS KEPALA DESA PERIODE 2013-2019 DALAM PEMBANGUNAN DESA WISATA ( Studi Kasus Tebing Breksi Di Desa Sambirejo Kec. Prambanan, Kab. Sleman, DIY)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model kepemimpinan demokratis kepala desa periode 2013-2019 dalam pembangunan desa wisata di Desa Sambirejo, Kelurahan Prambanan, Sleman, DIY. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskrptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif karena ingin mendeskripsikan mengenai model kepemimpinan kepala desa yang demokrtis dalam pembangunan desa wisata di yang ada di Sambirejo, Kelurahan Prambanan, Sleman, DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kepemimpinan kepala desa yang dilakukan oleh Bapak Mujimin dalam pembangunan desa wisata yang ada di Sambirejo ini adalah dengan tipe kepemimpinan demokratis. Hal ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi rencana pembangunan selama enam tahun ke depan, dengan kata lain adalah RPJMKal. Dalam hal ini, pemerintah kelurahan memiliki target-target pembangunan, mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pembangunan terutama di wilayah Sambirejo,.

Strategi Lembaga Adat Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Adat Osing Kemiren

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai strategi yang dilakukan oleh Lembaga Adat Osing Kemiren dalam pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penelitian ini berangkat dari sebuah keterbukaan masyarakat adat untuk menerima modernisasi dengan tetap melestarikan nilai budaya yang mereka anut. Hal ini membawa dampak yang signifikan bagi kesejarteraan masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata desa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Dari hasil analisis pada pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya strategi lembaga adat dalam pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan teknologi informasi cukup efektif, dibuktikan dengan jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat selama dilakukannya promosi melalui media sosial Desa Kemiren. Strategi ini terletak pada strategi kelembagaan yang diterapkan oleh lembaga adat Desa Kemiren, namun terdapat salah satu strategi yang belum maksimal, yaitu pada strategi pendukung sumber daya, dimana perlu adanya peningkatan kualitas tenaga kerja guna mendukung pengembangan pariwisata di Desa Kemiren.