BENTUK DAN JARINGAN PATRON-KLIEN POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Politik uang dalam perhelatan pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya adalah keniscayaan yang sulit dihindarkan. Jauh sebelum pemilu berlangsung, Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 sebagai upaya preventif terjadinya pelanggaran dalam pemilu. Berdasarkan hasil IKP 2019 Kabupaten Tasikmalaya memiliki tingkat kerawanan tinggi menempati urutan pertama dalam subdimensi kampanye dengan skor 77,08, dimana politik uang termasuk bagian di dalamnya. Pasca pemilu berlangsung, laporan pelanggaran banyak diterima Bawasalu, lima diantaranya menyangkut pelanggaran politik uang dan hanya ada satu kasus yang terbukti memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa sampai pada putusan pengadilan.Maksud dari penelitian ini mencoba untuk mengungkap bagaimana bentuk dan jaringan patron-klien politik uang yang terjadi pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penilitian mengungkapkan bahwasannya praktik politik uang dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya banyak terjadi, hanya saja ada yang dilaporkan secara resmi ke Bawaslu dan ada yang dibiarkan begitu saja tidak dilaporkan. Ada enam jenis politik uang yang ditemukan, diantaranya: Vote buying, Individual gifts, Vote Tradding, Club goods, Services and activities dan Pork Barrel Project. Dari keenam jenis politik uang tersebut, kasus yang paling dominan ditemukan adalah vote buying sebanyak lima laporan yang resmi diterima Bawaslu, dengan pola penyebaran praktiknya melibatkan tim sukses yang didominasi oleh jaringan keluarga dan jaringan sosial. Strategi politik uang juga berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya. pada pemilu 2014 partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya mencapai angka 65 persen dan terjadi kenaikan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019 menjadi 71 persen.

POLITIK ANGGARAN: ALOKASI DANA BANSOS PRA-PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI INDONESIA SEBAGAI ALAT MENINGKATKAN ELEKTABILITAS

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah alokasi dana bantuan sosial oleh pemerintah mempengaruhi elektabilitas calon incumbent pada waktu pra-pemilihan presiden 2019. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature) untuk memperoleh data dan informasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan alokasi anggaran bantuan sosial mengalami peningkatan mendekati pemilihan presiden tahun 2019. Peningkatan belanja bansos secara bertahap dari 2016 sebesar 49,06 Triliun menjadi 58,96 Triliun tahun 2017 dan meningkat menjadi 83,91 Triliun pada 2018. Anggaran untuk program sosial juga mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 10,5 Triliun menjadi 14,09 Triliun pada 2017 dan semakin meningkat lagi pada 2018 dengan besaran 18,67 Triliun. Meningkatnya alokasi anggaran tersebut berbanding lurus dengan tingginya elektabilitas dari Jokowi sebagai kandidat petahana yang mencapai angka 50% lebih, unggul atas Prabowo Subianto yang kurang dari 40%. Ini menjadi indikasi bahwa program tersebut merupakan salah satu cara untuk meningkatkan elektabilitas Presiden Jokowi menjelang pemilihan presiden 2019. Dapat dikatakan anggaran bantuan sosial merupakan salah satu bentuk politik Pork Barrel di Indonesia karena dijadikan sebagai suatu upaya politis dari incumbent melalui pengalokasian anggaran dalam program pemerintah pusat kepada daerah dengan tujuan meningkatkan elektabilitas pada pemilihan berikutnya. Sehingga disimpulkan bahwa politik anggaran pada bantuan sosial menjadi salah satu isu strategis yang dapat dimanfaatkan oleh setiap incumbent guna meningkatkan elektabilitasnya pada periode pemilihan berikutnya.