scholarly journals BENTUK DAN JARINGAN PATRON-KLIEN POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN TASIKMALAYA

2021 ◽  
Vol 2 (3) ◽  
pp. 170-183
Author(s):  
Perhat Alfaz ◽  
Suswanta Suswanta
Keyword(s):  

Politik uang dalam perhelatan pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya adalah keniscayaan yang sulit dihindarkan. Jauh sebelum pemilu berlangsung, Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 sebagai upaya preventif terjadinya pelanggaran dalam pemilu. Berdasarkan hasil IKP 2019 Kabupaten Tasikmalaya memiliki tingkat kerawanan tinggi menempati urutan pertama dalam subdimensi kampanye dengan skor 77,08, dimana politik uang termasuk bagian di dalamnya. Pasca pemilu berlangsung, laporan pelanggaran banyak diterima Bawasalu, lima diantaranya menyangkut pelanggaran politik uang dan hanya ada satu kasus yang terbukti memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa sampai pada putusan pengadilan.Maksud dari penelitian ini mencoba untuk mengungkap bagaimana bentuk dan jaringan patron-klien politik uang yang terjadi pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penilitian mengungkapkan bahwasannya praktik politik uang dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya banyak terjadi, hanya saja ada yang dilaporkan secara resmi ke Bawaslu dan ada yang dibiarkan begitu saja tidak dilaporkan. Ada enam jenis politik uang yang ditemukan, diantaranya: Vote buying, Individual gifts, Vote Tradding, Club goods, Services and activities dan Pork Barrel Project. Dari keenam jenis politik uang tersebut, kasus yang paling dominan ditemukan adalah vote buying sebanyak lima laporan yang resmi diterima Bawaslu, dengan pola penyebaran praktiknya melibatkan tim sukses yang didominasi oleh jaringan keluarga dan jaringan sosial. Strategi politik uang juga berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya. pada pemilu 2014 partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya mencapai angka 65 persen dan terjadi kenaikan partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019 menjadi 71 persen.

2017 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
Author(s):  
Rekha Adji Pratama

One of the problems that still occur in local government bureaucracy is patronage and clientelism which is still often used by politicians to carry out a specific agenda outside the main duties and functions of the bureaucracy. This paper aims to determine the forms of patronage and clientelism that is formed in relation politicians, the bureaucrats and the community where the mayor actively "Asrun" using bureaucratic apparatus as a political machine in order to win his son “Adriatma Dwi Putra” (ADP) as mayor Kendari on the elections simultaneously in 2017. The findings show, the form of patronage and clientelism in this study can be divided into two. First, relations were awakened in the bureaucracy includes determining the scope of careers and positions in the bureaucracy in Kendari, the first form of this is done in order to consolidate the support of the bureaucracy to win ADP. Secondly, relations that built up in the community include the mobilization voice through vote buying and pork barrel. The second form as a strategy to gain support or voice with the way the bureaucratic apparatus into a figure intermediaries to mobilize voice in society.


2019 ◽  
Author(s):  
Dede Suprianto ◽  
Titin Purwaningsih ◽  
zaldi rusnaedy
Keyword(s):  

Artikel ini menjelaskan tentang politik uang yang terjadi pada Pilkada di Provinsi Bengkulu tahun 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan yang menjadi sasaran penelitian ini adalah Bawaslu, KPUD dan Tim Sukses. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk politik uang terdiri dari vote buying sebanyak 33 kasus, vote trading sebanyak 2 kasus dan club goods sebanyak 1 kasus. Semua laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan materil serta kedaluwarsa, kecuai kasus PPK Singaran Pati yang digugat pasangan Sultan-Mujiono ke Mahkamah Konstitsi. Meskipun MK akhirnya menolak gugatan tersebut berdasarkan pertimbangan ambang batas suara antara pemohon dan peraih suara terbanyak dengan selisih diantara keduanya sebesar 14%.


Author(s):  
Pradeep K. Chhibber ◽  
Rahul Verma

A common view is that in Indian elections parties, politicians, and voters are engaged in a quid-pro-quo in which citizens vote for a politician who offers them individual benefits. We find no evidence that voters exchange votes for benefits. In fact, ideology is a better predictor of the vote than the receipt of private or club goods. The use of cash is indeed widespread in India during election time but money is needed to build the campaign, to mobilize votes and for candidates, and to establish candidates’ credibility as leaders of import. We show this using the survey data from national election studies, a case study, and the results of a small experiment in Tamil Nadu.


Author(s):  
Revi Kazali ◽  
Endang Rochmiatun ◽  
Nico Oktario Adytyas

The paper is “Titled the effect of money politics on community choice in the simultaneous Pilkades in Muara Enim distric in 2017 ( Case studi in the village of Teluk Limau, Gelumbang district)”. The purpose of this studi was to identify or find out how  the influence of money politics on people’s choices in the 2017 Pilkades and identify or find out what faktors influence people’s choices in the 2017 Pilkades with the existence of money politics. The type of date used in this study is quantitative research. The location of this research is in the village of Teluk Limau, Gelumbang district, Muara Enim regency, south Sumatra province. And purely this research is the local community. To obtain date obtained numbered 1382 according to the permanent voter of samples was 93 respondents. To collecy date obtained is descriptive statiscal analyis.  Theory in this study there are two theories used, namely the theory of Patronase and Klientelisme. There are five kinds of Patronase theory namely, Vote Buying, Individual Gifs, Services and Activities, Club Goods, Pork Barrel Projects. Whereas Klientelisme theories are of three kinds, namely the successs team, the social networking engine and political parties. In this study it was elections is very big influence on people’s voting behavior. In the 2017 Pilkades, the people of the village of Teluk Limau on average most of their voting behavior changes when they receive money politics. The faktors that influence the voting behavior of the Teluk Limau village in the 2017 elections are that people the and to choose the reasons because of economic faktors that have changed their choices after receiving money politics.  


2019 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 15-28
Author(s):  
Dede Suprianto ◽  
Titin Purwaningsih ◽  
Zaldi Rusnaedy
Keyword(s):  

Artikel ini  menjelaskan tentang politik uang yang terjadi pada Pilkada di Provinsi Bengkulu tahun 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan yang menjadi sasaran penelitian ini adalah Bawaslu, KPUD dan Tim Sukses. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk politik uang terdiri dari vote buying sebanyak 33 kasus, vote trading sebanyak 2 kasus dan club goods sebanyak 1 kasus. Semua laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan materil serta kedaluwarsa, kecuai kasus PPK Singaran Pati yang digugat pasangan Sultan-Mujiono ke Mahkamah Konstitsi. Meskipun MK akhirnya menolak gugatan tersebut berdasarkan pertimbangan ambang batas suara antara pemohon dan peraih suara terbanyak dengan selisih diantara keduanya sebesar 14%.


PCD Journal ◽  
2019 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 197
Author(s):  
Norin Mustika Rahadiri Abheseka

This article examines the practices of  patronage and clientelism during village elections. Examining Mekarsari Village, Yogyakarta, this study finds that patronage strategies such as programmatic politics, vote buying, club goods, and individual gifts were used by all candidates during village elections owing to the lack of  strong social bonds between candidates and voters. The incumbent with all advantages and access to material resources also used patronise and clientelism as strategy, but in fact, it cannot guarantee they win the election. This suggests that the societal relationships and practices of  patronage and clientelism continue to affect voter’s preference. Applying sociological, psychological, and rational approaches to understanding voter behaviour especially in Java, the study found that, apart from the instrumental and social distance considerations, territorial representation also influenced voter’s preference at Village.


2005 ◽  
pp. 131-141
Author(s):  
V. Mortikov

The basic properties of international public goods are analyzed in the paper. Special attention is paid to the typology of international public goods: pure and impure, excludable and nonexcludable, club goods, regional public goods, joint products. The author argues that social construction of international public good depends on many factors, for example, government economic policy. Aggregation technologies in the supply of global public goods are examined.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document