KEBIJAKAN STRATEGIS DAN LOCAL WISDOM TATA KELOLA HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU

Penelitian ini berusaha untuk menganalisa kebijakan strategis serta local wisdom yang ada di masyarakat setempat dalam menata dan mengelola hutan di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Penelitian ini berkesimpulan bahwa tata kelola hutan dan lahan di Riau masih buruk. Pemerintah juga belum serius melaksanakan strategi yang sudah dibuat untuk penyelesaian kasus kebakaran hutan dan lahan ini. Peningkatan anggaran dalam upaya preventif haruslah dibarengi dengan upaya perbaikan tata kelola anggaran yang lebih transparan dan akuntabel. Peran Pemda untuk mengatasi kondisi degradasi lahan yang belum membaik harus menjadi prioritas yang tidak boleh diabaikan.

The Main Factors of Yemeni Conflict: An Analysis

Yemen is an unsteady country with a long history of conflict and many complex issues that have led to the deterioration of the political, economic, and social situation. The conflict in its various stages began as an internal political struggle as a result of the people's grievances and the elite's competition for power and national wealth, in addition to other external factors. Hence, it is important to study the conflict factors in Yemen to understand the situation which in turn will help in providing solutions by decision-makers towards peace-making. Therefore, this study analyses the conflict factors in Yemen based on the political, economic, and social effects, in addition to the external interference effects. The research findings indicated that the conflict factors were not the only result of security or political issues but also presented by many socio-economic problems as well as external factors, which have affected of the country since its unification.

Keterlibatan WALHI dalam Politik Lingkungan Hidup terhadap Kasus Kabut Asap di Riau

Penelitian ini menelaah keterlibatan Walhi dalam politik lingkungan hidup terhadap kasus kabut asap di Riau dengan menggunakan sudut pandang Walhi sebagai organisasi non-pemerintah (NGO) yang banyak memberikan pengaruh dalam proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah terhadap isu-isu lingkungan, khususnya di Riau pada saat bencana kabut asap. Ada upaya penggunaan relasi kekuasaan oleh Walhi sebagai organisasi non-pemerintah (NGO) melalui konsep kesempatan politik (political opportunity) dalam mengangkat isu bencana kabut asap di Riau sehingga menjadi isu lingkungan dalam lingkup internasional. Strategi advokasi transnasional (transnational advocacy) digunakan oleh Walhi Riau untuk memperlihatkan garis relasi kekuasaannya sebagai organisasi non-pemerintah (NGO) untuk memengaruhi kebijakan pemerintah daerah provinsi Riau terkait bencana kabut asap. Mulai dari strategi (1) information politics, yaitu kemampuan dalam menghasilkan informasi dan mengarahkan dampak yang akan terjadi dari informasi yang didapat. (2) symbolic politics, yakni kemampuan dalam menyerukan simbol maupun aksi yang dapat memunculkan opini publik dan framing serta konstruksi suatu isu, (3) leverage politics, merupakan kemampuan dalam memengaruhi situasi tertentu pada saat salah satu pihak tidak mampu memberikan pengaruh, dan (4) accountability politics, adalah usaha dalam mempertahankan aktor yang berkuasa agar tetap memegang kebijakan yang telah ditetapkan.

Strategi Politik Luar Negeri Indonesia dalam Upaya Mitigasi Pandemi Global COVID-19

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi politik luar negeri Indonesia dalam upaya mitigasi pandemi global COVID-19 dan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi politik luar negeri Indonesia tersebut. Penelitian ini menggunakan perspektif behavioralisme dengan level analisa negara bangsa. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi politik politik luar negeri Indonesia dalam upaya mitigasi pandemi global COVID-19 adalah melalui Alliance for Multilateralism yang fokus pada dua hal. Pertama, pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap WNI di luar negeri. Kedua, pemerintah Indonesia medorong penguatan tata kekola dalam kerangkan global health dengan cara mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh WHO dan menjalin kerjasama baik, regional maupun multilateral. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi politik politik luar negeri Indonesia dalam upaya memitigasi pandemi global COVID-19 adalah kepentingan nasional Indonesia dan konstelasi politik internasional. Kepentingan nasional Indonesia fokus pada upaya perlindungan terhadap warga negara Indonesia baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sementara itu konstelasi politik internasional menjadi semakin konfliktual karena rasa saling curiga antara negara-negara maju yang terlibat persaingan dagang dalam bidang industri kesehatan.

Dampak Masuknya Imigran Timur Tengah terhadap Keamanan Manusia Domestik dan Respon Kebijakan Amerika Serikat Era Donald Trump

Keresahan AS terhadap datangnya imigran Timur Tengah menjadi salah satu fokus utama kebijakan luar negeri pada era pemerintahan Trump. Dengan menggunakan alat analisis konsep keamanan manusia dan kebijakan luar negeri, studi ini bertujuan menjelaskan kebijakan luar negeri AS di era Trump sebagai respon terhadap masuknya gelombang imigran Timur Tengah yang mengancam sektor keamanan personal domestik AS. Kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintahan Trump, tidak terlepas dari pandangan Islamophobia yang dimiliki Trump, sehingga menghasilkan produk kebijakan luar negeri terhadap imigran Timur Tengah yang bersifat kontradiktif dengan era pemerintah sebelumnya. Studi ini menggunakan metode penelitian analisis kualitatif-deskriptif, dengan teknik pengumpulan data sekunder. Dalam studi ini ditemukan beberapa strategi kebijakan luar negeri Trump sebagai agenda meningkatkan dan mempertahankan keamanan manusia domestik AS yakni Border Security and Interior Enforcement dan perintah eksektutif “Protecting the Nation from Terrorist Attacks by Foreign National” melalui travel ban.

Kerjasama Maritim Indonesia-Amerika Serikat sebagai Implementasi Politik Poros Maritim Indonesia: BAKAMLA-US Coast Guard

Permasalahan maritim dan sengketa wilayah telah menjadi salah satu perhatian utama dunia, seiring dengan adanya kesadaran pentingnya laut dan berkembangnya permasalahan wilayah yang dipersengketakan antar negara terkait maritim. Berkaca pada adanya banyak berbagai kasus kejahatan di lautan serta kecelakaan yang menimbulkan banyak korban jiwa tentunya menjadi perhatian pentingnya keamanan laut. Penelitian ini dipilih mengingat lautan juga penting untuk dijaga dan diperhatikan, karena selama ini Indonesia lebih menitikberatkan pada pembangunan dan pengamanan di daratan. Penulis akan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan konsep Keamanan Maritim dan Kepentingan Nasional. Penelitian ini menemukan bahwa kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat melalui lembaga Badan Keamanan Laut Indonesia (BAKAMLA RI) dan US Coast Guad merupakan salah satu wujud nyata mewujudkan Poros Maritim Dunia melalui keamanan dan penanggulangan bencana di laut. Terdapat berbagai kepentingan nasional Indonesia yang diuntungkan dengan adanya kerjasama ini, diantaranya transfer pengetahuan dan teknologi, kerjasama penanganan pencurian ikan dan kejahatan laut.

Re-Interpretasi Utopisme “Palembang Emas Darussalam” melalui Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang

Wacana pembangunan wilayah perkotaan berbasis ekologi, dengan menerapkan pembangunan berbasis penyediakan ruang terbuka hijau (RTH) telah lama menjadi agenda global, nasional dan lokal. Namun, dewasa ini masih banyak belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan itu karena terkendala berbagai aspek. Dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana realitas dan upaya penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di kota Palembang untuk mewujudkan minimal 30%. Penelitian tersebut juga berbentuk desain penelitian dengan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan studi kepustakaan. Adapun temuan yang didapatkan dalam penelitian setidaknya dalam dua dimensi yaitu (1), bahwa realitas dan eksistensial penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) masih memiliki banyak menemui tantangan, baik dari laju pembangunan, laju pertambahan penduduk, dan konsistensi dalam menindaklanjuti para pelanggar konversi atau alih fungsi lahan; (2), bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan masih berada pada tahap administratif dan pembagian para teknisi lapangan, dan masih banyak tantangan dalam profesionalitas dan keterbatasan dukungan sarana dan prasarana di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah kota Palembang belum sepenuhnya dalam melaksanakan dalam kebijakannya dalam pemenuhan wilayah daerah perkotaan yang elok sesuai dengan utopisme yang dicanangkan pada tahun 2012 lalu. Kata kunci: Implementasi kebijakan, RTH, kota Palembang

Analisis Peran Kepala Daerah terhadap Perubahan Kompetensi Ekonomi Warga Pesisir Batu Belubang–Bangka Tengah

Pilkada merupakan singkatan dari pemilihan kepala daeeah yang di lakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat dan pemilihan kepala daerah di lakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah karna masuk ke dalam sektor peningkatan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kualitas ekonomi yang baik ketika penduduk ikut berpartisipasi dalam pemilu (pemilihan umum) serta yang terkusus ikut dalam pemilihan kepala daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis peran kepala daerah terhadap perubahan kompetensi ekonomi warga pesisir batu belubang Bangka tengah. Kompetisi ekonomi merupakan bentuk dari sarana dan prasarana suatu pembangunan di suatu daerah yang kemudian membentuk ekonomi yang berkualitas dalam jangka panjang. Maka pemilihan kepala daerah suatu harapan masyarakat bagi pertumbuhan ekonomi untuk kemajuan daerah tersebut dengan hal ini tentu harus di iringi dengan partisipasi warga dalam pilkada. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui peran kepala daerah terhadap perubahan kompetensi ekonomi warga pesisir batu belubang Bangka tengah adapun hasil penelitian dalam jurnal ini berdasarkan data penduduk tahun 2014 berjumlah 1.106kk dan 3.238 penduduk 1.619 jiwa yang terkonfirmasi pertumbuhan ekonominya ketergantungan dari pekerjaan nelayan dan tidak adanya sarana dan prasarana bantuan dari kepala daerah.

Kepentingan Ekonomi Politik Indonesia dalam Kerjasama Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan Australia

Dinamika hubungan diplomatik Indonesia - Australia yang di susul dengan defisit neraca perdagangan membuat Indonesia berinisiatif untuk memperkuat kemitraan ekonomi yang komprehensif. Hal ini juga selaras dengan salah satu prioritas kebijakan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014 – 2019, yaitu penguatan bidang ekonomi. Oleh karena itu, upaya diplomasi ekonomi Pemerintah RI dilakukan antara lain melalui fasilitasi perdagangan melalui perjanjian dagang dengan negara mitra. Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) merupakan skema perjanjian kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi kedua negara, mengintegrasikan ekonomi baik bilateral, dan membentuk pondasi yang kokoh diberbagai area kerjasama. Penelitian ini menggunakan teori kepentingan nasional dengan metode analisis deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama IA-CEPA ini dijadikan sarana untuk memerkuat hubungan bilateral sekaligus upaya untuk mencapai kepentingan ekonomi agar tidak lagi mengalami defisit neraca perdagangannya.

Proses Kebijakan di Daerah: Formulasi Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Penurunan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia ditandai dengan peningkatan tanah longsor, erosi dan sedimentasi, banjir, dan kekeringan. Setiap DAS memiliki permasalahannya sendiri sehingga dalam pengelolaan DAS di perlukan aturan yang khusus mengatur permasalah di DAS tersebut. Pengelolaan DAS Provinsi Riau diperlukan peraturan atau payung hukum yang khusus mengatur tentang DAS Provinsi Riau yang sesuai dengan klarifikasi dari DAS tersebut. Dalam hal ini muncul Ranperda inisiatif komisi DPRD Provinsi Riau Komisi B dalam Pengelolaan DAS di Provinsi Riau. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, obsrvasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dalam perumusan kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pengelolaan DAS terdapat beberapa proses dan tahapan yaitu Perumusan masalah (defining problem), Agenda kebijakan, Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan terakhir Tahap penetapan kebijakan. Dari proses perumusan yang dilakukan, draft awal Ranperda dengan draft setelah Rapat Paripurna yang telah dilakukan tidak mengalami perubahan yang signifikan, perubahan hanya berkisar pada penambahan konsep dalam pengelolaan DAS yang diwujudkan dalam Ranperda.