scholarly journals Kepentingan Ekonomi Politik Indonesia dalam Kerjasama Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan Australia

2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 52-63
Author(s):  
Bahjatul Murtasidin

Dinamika hubungan diplomatik Indonesia - Australia yang di susul dengan defisit neraca perdagangan membuat Indonesia berinisiatif untuk memperkuat kemitraan ekonomi yang komprehensif. Hal ini juga selaras dengan salah satu prioritas kebijakan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014 – 2019, yaitu penguatan bidang ekonomi. Oleh karena itu, upaya diplomasi ekonomi Pemerintah RI dilakukan antara lain melalui fasilitasi perdagangan melalui perjanjian dagang dengan negara mitra. Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) merupakan skema perjanjian kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi kedua negara, mengintegrasikan ekonomi baik bilateral, dan membentuk pondasi yang kokoh diberbagai area kerjasama. Penelitian ini menggunakan teori kepentingan nasional dengan metode analisis deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama IA-CEPA ini dijadikan sarana untuk memerkuat hubungan bilateral sekaligus upaya untuk mencapai kepentingan ekonomi agar tidak lagi mengalami defisit neraca perdagangannya.

2018 ◽  
Vol 12 (2) ◽  
pp. 181-204
Author(s):  
Endah Ayu Ningsih ◽  
Telisa Aulia Falianty ◽  
Fitri Tri Budiarti

AbstrakPenelitian ini mengevaluasi tingkat pemanfaatan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA) dalam ekspor dan impor Indonesia ke Jepang dan Pakistan. Tingkat pemanfaatan FTA untuk ekspor menggunakan rasio nilai perdagangan yang termuat dalam Surat Keterangan Asal (SKA) terhadap nilai ekspor ke negara mitra. Sedangkan tingkat pemanfaatan impor menggunakan rasio nilai impor produk yang memenuhi syarat terhadap total impor Indonesia dari negara mitra. Studi ini menemukan bahwa pemanfaatan IJEPA (2012-2016) cenderung menurun. Pada tahun 2016 tingkat pemanfaatan ekspor sebesar 47,2%. Sementara pemanfaatan IPPTA untuk ekspor ke Pakistan mengalami peningkatan yang signifikan sejak diimplementasi tahun 2013 dengan tingkat pemanfaatan ekspor sebesar 72,0% pada tahun 2016. Di sisi impor pemanfaatan IJEPA mencapai 67,7% sementara IPPTA hanya 18,8% (2016). Pemanfaatan impor IJEPA dan IPPTA relatif stagnan, jumlah perusahaan yang menggunakan SKA IJEPA sudah pada level jenuh, sementara pengguna SKA IPPTA masih tumbuh 18,2% per tahun. Bentuk PTA lebih memberikan dampak positif bagi peningkatan ekspor Indonesia ke negara mitra dibandingkan FTA yang komprehensif. Kebijakan melakukan FTA dalam bentuk Economic Partnership perlu disertai dengan kerja sama yang menjamin peningkatan perdagangan yang seimbang antar negara anggota. AbstractThis study aims to address the utilization level of The Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) and Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA). The level of FTA utilization for exports was measured by the ratio of trade value recorded in the Certificate of Origin (CoO) to Indonesia’s export value to the related country. While the level of utilization of imports was defined by the ratio of the import value of eligible products to Indonesia's total imports from the related country. The study found IJEPA’s utilization during 2012-2016 tended to decrease. In 2016, the level of utilization was about 47.2%. While IPPTA utilization for exports to Pakistan experienced a significant increase since it was implemented in 2013 with a rate of export utilization was 72.0% in 2016. On the import side, the level of utilization under IJEPA reached 67.7% while IPPTA was only 18.8% at the same period. In terms of the imports utilization level of both IJEPA and IPPTA, it was relatively stagnant, while the number of companies utilize IJEPA’s CoO was saturated. In contrast, IPPTA’s CoO users still grew at 18.2% per year. This study concluded PTA provides more positive impact on increasing Indonesia's exports to related countries than comprehensive FTAs. Thus, establishing an FTA in the form of an Economic Partnership needs to be followed with the cooperation that guarantees trade balance within the parties.


2007 ◽  
Vol 16 (3) ◽  
pp. 357-381 ◽  
Author(s):  
Nobue Suzuki

This paper details the context of the reception of Filipino careworkers under the Japan-Philippines Economic Partnership Agreement (JPEPA). Following the reduction in the deployment of Filipina/o entertainers in Japan since March 2005, the potential deployment of careworkers to Japan has generated much interest in the Philippines. However, many aspects of careworker migration are not well understood. The primary objective of this paper is thus to clarify the social conditions surrounding the JPEPA to better understand the various issues involved in carework in Japan. Towards this end, the paper discusses the following: the attempt of the state to reduce the costs of carework; state policies on foreign workers and the prospect of bringing in Filipino careworkers under the JPEPA; the responses of government institutions, medical and labor organizations to careworker migration; the process of careworker migration as provided in the JPEPA; and possibilities of cooperation between Filipinos already in Japan and incoming careworkers.


2021 ◽  
Vol 13 (04) ◽  
pp. 78-91
Author(s):  
SENIWATI ◽  
Munif Arif RANTI ◽  
Oktaviano Nandito GUNTUR ◽  
Ibnu Aly BADIU

This article aims to deepen our knowledge of Japan’s foreign policy in the Southeast Asian region and its role in Indonesia’s economic development, focusing on their economic cooperation via the Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) and Manufacturing Industry Development Centre (MIDEC) programme. The former has promoted cooperation via a tariff reduction scheme, while the latter facilitates the Indonesian government’s aid to micro, small and medium enterprises in the entrepreneurial sector.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document