Tolerance Communication: Local Government Law, FKUB Dialogue Skills, and Social Harmonization in Singkawang City

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis realitas keterlibatan pemerintah daerah pada aspek hukum yang memiliki fungsi sebagai sarana penghubung dialog yang akan dilaksanakan oleh FKUB Kota Singkawang dalam kesatuan kerangka menjaga harmonisasi sosial antar umat beragama di kota ini. Fokus tulisan akan membahas komunikasi toleransi yang dilaksanakan oleh FKUB berdasarkan sarana legislasi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dan teknik memperoleh data menggunakan pengamatan dan wawancara. Hasil tulisan ini menemukan bahwa hukum pemerintah daerah yang berkaitan dengan harmonisasi terdapat pada Perda tentang RPJMD dan Keputusan Walikota. Upaya FKUB dalam membangun harmonisasi sosial dengan membentuk FKPELA dan FK.PLATO sebagai wadah dialog yang lebih spesifik. Tidak adanya regulasi perundang-undangan daerah yang lain pada aspek pengaturan harmonisasi sebagai wujud turunan dari RPJMD menjadikan komunikasi toleransi yang dibangun oleh pemerintah daerah tidak bisa menjadi sarana penghubung bagi FKUB untuk berinovasi melakukan dialog tentang toleransi. Dengan demikian, keterlibatan pemerintah daerah pada aspek harmonisasi hanya terbatas slogan dan formalitas dan lebih menekankan pada peranan FKUB.

Nganjuk’s Inter-Religious Harmony Forum (FKUB) in Handling House of Worship Permit Disputes of Gereja Sidang Jemaah Allah (GSJA) in Kanakan, Nganjuk

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran dalam dilapangan penyelesaian konflik pembangunan rumah ibadah yang ditangai dibawah naungan FKUB (Fokum Kerukunan Umat Beragama). Penelitian ini menggunakan metode kuaitattid deskriptif, dengan menggunakan perpose sampling untuk penelitian. Teori yang digunakan perpektif Talcot Parson mengenai teori aksi yang tertuju pada struktural fungsional. Parson, melihat dengan teori aksi bahwa anggota dari FKUB berupaya menjadi seorang volunter yang mampu menyelesaikan masalah dengan konsensus bersama. Anggota FKUB, dalam menyelesaikan juga menggunakan beberapa cara yang tidak menggar norma dan aturan yang berlaku dimasyarakat. Adanya FKUB mampu memberikan jawaban penyelesaian yang cukup musyawarah bagi masyarakat.

indonesia Integration of Social, Religious and Cultural Relations in Lomban Kupatan Sungai Tayu Tradition

Budaya merupakan penyatu dalam masyarakat. Budaya Jawa sangat melekat pada masyarakat Jawa dengan ritual dan tradisi yang dilakukan secara turun menurun. Prosesi adat budaya dilakukan masyarakat melalui upacara adat, dapat menyatukan semua unsur masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berdasarkan studi pustaka. Hasil analisis yang didapatkan kesimpulan bahwa pada prosesi larung sesaji dan ragkaian prosesi lomban kupatan sungai Tayu, terdapat konsep sakral dan profan yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, sebagai sebuah kesatuan masyarakat Tayu sebagai pelaku dan didukung oleh para wisatawan diluat kota Tayu. Selain itu, hasil dari prosesi lomban memperlihatkan ciri integrasi sosial pada masyarakat dengan adanya interaksi, identifikasi, kerjasama, integrasi dan asimilasi yang telah diwujudkan dalam rangkaian upacara lomban kupatan

Converts of Village and Self-identity Construction of The Converted Community in Lembang Subdistrict Pinrang Regency

Kampung mualaf merupakan tempat tinggal bagi para keluarga mualaf yang ada di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, selain itu juga merupakan lingkungan khusus bagi para mualaf untuk belajar nilai-nilai ajaran keagaman Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kampung mualaf sebagai lingkungan khusus dapat merekontruksi identitas diri komunitas mualaf. artikel ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi langsung dan dokumentasi, sedangkan teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data dan verifakasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kampung mualaf merupakan lingkungan yang dapat merekontruksi identitas komunitas mualaf menjadi muslim religious. Pandangan para mualaf terhadap diri sendiri terkait identias mereka yaitu menganggap diri mereka sebagai muslim religious yang menjalankan ibadah sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pandangan masyrakat non muslim yang ada di sekitar kampung mualaf yaitu menerima keberadaan komunitas mualaf karena para mualaf masih mempunyai hubungan keluarga dengan masyarakat non muslim di wilayah tersebut.

The Social Construction of Yasinan in the Form of Social Identity “a Case Study in Ketapangkuning Village, Ngusikan Subdisctrict, Jombang Regency”

Tradisi menjadi bagian penting yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Keberadaan tradisi sering kali dilatarbelakangi oleh banyak hal, salah satunya yaitu agama. Pada masyarakat Jawa, unsur keagamaan memasuki hampir seluruh tradisi yang dijalankan. Tradisi Yasinan merupakan wujud meleburnya nilai-nilai agama Islam di masyarakat. Hingga sekarang Tradisi Yasinan masih terus mengalami proses regenerasi. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman tradisi ini mengalami pergeseran nilai akibat konstruksi sosial. Kondisi tersebut juga terjadi pada Tradisi Yasinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ketapangkuning. Saat ini, Tradisi Yasinan hanya dijadikan sebagai media untuk memperoleh kekayaan semata. Sehingga, dalam pelaksanaannya secara tidak langsung telah membentuk suatu identitas sosial kelompok tertentu. Tujuan dari peneltian ini yaitu untuk melihat bagaimana konstruksi Tradisi Yasinan dalam pembentukan identitas sosial masyarakat desa setempat. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konstruksi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pergeseran nilai dalam Tradisi Yasinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ketapangkuning. Tradisi Yasinan menjadi media dalam membentuk identitas sosial masyarakat setempat. Pembentukan identitas sosial ditunjukkan melalui kegiatan ‘arisan’ yang dilakukan dalam tradisi tersebut.

Strengthening Religious Moderation in University: Initiation to Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Students, educators, and education staff who do not understand the totality of the essence and urgency of religious moderation in the scope of UIN Alauddin Makassar are essential issues. The rooted religious moderation is one of the Chancellors' thoughts that has been actualized by the Moderation House's declaration. This study aims to initiate a strategy for UIN Alauddin Makassar College in strengthening religious moderation in the academic community. This research is qualitative research located at UIN Alauddin Makassar using a socio-cultural approach. The idea generated from this research is a Road Map of Moderation, which is integrated into the Tridarma of Higher Education, such as a curriculum that contains religious moderation, moderation-based research assistance, and others.

The Role of Islamic Communication in Responding to the Human Rights Issues in Indonesia

Artikel ini betujuan untuk menjelaskan bagaimana peran komunikasi Islam dalam menyikapi persoalan HAM khususnya di Indonesia. Penguraian masalah dilakukan secara deskriptif kualitatif. Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin, ajarannya bersifat universal dan karenanya sangat kompleks. Islam memiliki ajaran penghargaan terhadap Hak Azasi Manusia yang dapat dieksplor dari berbagai sumber ajaran Islam. Dengan demikian, umat Islam mestinya menjadi bagian aktif mendorong tumbuhnya kesadaran terhadap hak-hak kemanusiaan. Dalam konteks inilah komunikasi Islam memperoleh urgensitasnya. Para da’i baik secara kelembagaan maupun individu harus memiliki kemampuan penguasaan materi atas issu-issu HAM. Umat Islam harus aktif terlibat dalam proses global yang tengah berlangsung, menjadi bagian penting dan berkontribusi positif, baik di Indonesia maupun dalam masyarakat global, sembari melakukan kampanye Islam rahmatan li al-‘alamin.

The Contextualization of Islamic Law in the Pandemic Period through Fiqhiyyah Rules in the MUI Fatwa No. 14 of 2020 as an Effort to Re-actualize the Concept of Religious Moderation

This paper aims to analyze the efforts to re-actualize the concept of religious moderation during the Covid-19 pandemic through the contextualization of Islamic law by applying the principles of fiqhiyyah based on MUI Fatwa No. 14 of 2020. This research applies a descriptive-normative approach by using inductive and deductive thinking methods. The results of the study stated that there had been stagnation in the implementation of community diversity during the pandemic by rejecting the recommendation to carry out physical distancing through government regulations and MUI Fatwa No. 14 of 2020. Even though this Fatwa is part of the relevant efforts of Islamic law to negotiate with situations and conditions, at the same time, in the substance of the fatwa as a knife of analysis. It is practically clear that Islamic law is an instrument that guides people to the concept of Rahmatan Lil Alamin in accordance with the principles of Sholihul Likulli in Wal Makan. Zaman wa Makan.

Ethics of love in Islam and Christianity: A Comparative Study

The study concentrates on elaborating the concept of “love” in both Islam and Christianity. Both religions emphasize extensively on “love”. It is indispensable to understand that there are many fundamental differences between both religions on the notion of love despite numbers of similarities being shared. Hence, there is a necessity to know on how these religions converge and diverge in the concept of love. The academic nature of study requires an inductive and an analytical methodology that yielded a number of important results in examining the real meaning of love, its divisions and its major sectors focused in Christianity and Islam; i.e., love towards God, love towards oneself, andlove for neighbor, as well as the differences in categorizing the love in both Islam and Christianity.

Peran Strategis IAIN Ambon dan IAKN Ambon Dalam Merawat Toleransi Sosial dan Moderasi Beragama di Ambon Maluku

Toleransi dan moderasi di Indonesia merupakan suatu diskursus yang akhir-akhir ini begitu banyak diperbincangkan. Pemerintah tokoh-tokoh masyarakat, tidak terkecuali lembaga-lembaga pendidikan sangat aktif membangun narasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon dalam merawat toleransi sosial dan moderasi beragama. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsekuensi konflik agama masa lalu memengaruhi toleransi sosial dan moderasi beragama dalam masyarakat. Namun, ancaman ini dapat diurai oleh kedua lembaga pendidikan tinggi keagamaan dengan melakukan pendampingan dan pembimbingan kepada masyarakat luas tentang pentingnya merawat keharmonian dalam keberbedaan. Dalam upaya meretas perbedaan dan antagonisme di dalam masyarakat, masyarakat Ambon semakin terbuka diubah menjadi “kerukunan hidup” dan keluar dari dunia “kecurigaan dan permusuhan” meskipun hubungan kelompok-kelompok penganut agama masih menyimpan potensi kuat berulangnya gesekan sosial yang melibatkan dua kelompok agama.