IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (PPSU) DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KELURAHAN MERUYA SELATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab partisipasi masyarakat menjadi rendah dengan adanya kebijakan PPSU dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kelurahan Meruya Selatan Kota Administasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang hanya sebatas PPSU sebagai pekerja bayaran saja dan hanya tugas PPSU sajalah untuk wajib membersihkan lingkungan sehingga menimbulkan ketergantungan dan menurunkan animo masyarakat untuk aktif membersihkan wilayahnya sendiri. Selain itu, masih terdapat faktor yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Faktor tersebut dari sisi isi kebijakan, pelaksana, komunikasi, kepatuhan serta kondisi ekonomi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan antara lain dibutuhkan perah Lurah untuk menggerakkan warganya untuk ikut kerja bakti tanpa menurunkan PPSU, diperlukan konsistensi penegakan aturan hukum misalnya dengan sanksi yang jelas dan SOP yang sudah didukung oleh aparat penegak hukum lainnya, serta dukungan dari seluruh unsur good governance yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat secara bersinergi untuk ikut menjaga kebersihan.

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT. TIRTA INVESTAMA SUBANG DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA PASANGGRAHAN KECAMATAN KASOMALANG KABUPATEN SUBANG

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Tirta Investama Subang dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam, observasi langsung dan studi dokumentasi. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah uji kredibilitas, pengujian transferability dan pengujian dependability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Tirta Investama Subang bersama Human Initiative Jabar sudah melaksanakan tahapan pelaksanaan CSR nya dengan baik yang terdiri dari 1) Tahap perencanaan meliputi Awareness Building, CSR Assessment dan CSR Manual Building. 2) Tahap pelaksanaan meliputi sosialisasi untuk memperkenalkan kepada komponen perusahaan mengenai pelaksanaan CSR, pelaksanaan program dan proses internalisasi CSR dalam seluruh proses bisnis perusahaan melalui program “Aqua Lestari”, dan 3) Tahap Evaluasi Lapangan meliputi proses monitoring dan evaluasi, pelaporan dan audit.

KAPASITAS ADAPTIF DESAIN SISTEM PEMILIHAN UMUM TERHADAP SITUASI PANDEMI; STUDI KASUS PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2020

Meskipun pilkada serentak 2020 dianggap sebagai success story dan role model penyelenggaraan pilkada di tengah situasi pandemi covid-19, namun pilkada serentak 2020 tetap menyimpan berbagai persoalan krusial, terutama dari sisi basis legal atau pengaturan pilkada. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan penting yaitu; pertama, bagaimana kapasitas adaptif desain sistem pemilihan umum (pilkada) terhadap situasi pandemi?; kedua, bagaimana evaluasi pelaksanaan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa hal. Pertama, UU dan berbagai peraturan pilkada sebelum datangnya pandemi covid-19 di Indonesia, awal Maret 2020, belum memadai karena tidak menyediakan ruang pengaturan yang cukup terhadap situasi bencana non alam. Dengan kata lain, desain sistem pemilihan umum (pilkada) tidak memiliki kapasistas adaptif terhadap situasi bencana non alam. Kedua, meskipun secara umum pelaksanaan pilkada serentak 2020 berlangsung aman dan terkendali, namun terdapat sejumlah masalah antara lain: pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di beberapa daerah; daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak ditempel; keterbatasan jaringan dalam penghitungan suara melalui Sirekap; dan hambatan cuaca. Ketiga, pilkada 2020 lebih merefleksikan kehendak kepentingan elite dari pada kepentingan publik secara luas. Keempat, pilkada di era pandemi membentuk standar cost politik dengan mengacu pada program sembako dalam praktek vote buying antara kandidat dengan pemilih. Kelima; penggunaan perangkat teknologi informasi yang belum optimal terutama bagi kandidat. Keenam, jaminan kesehatan dan perlindungan hak pilih yang belum optimal.

BEJING : MAKELAR SUARA PILKADES

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana Bejing sebagai tokoh lokal yang memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat bertindak sebagai makelar suara dalam proses pemilihan klebun (kepala desa). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus yang dapat memberikan nilai tambah pada pengetahuan secara unik terkait makelar suara yang diperankan oleh tokoh lokal. Berdasarkan wawancara mendalam dan observasi di lapangan peneliti menemukan bahwa praktek makelar suara banyak dilakukan oleh tokoh non politik yang memiliki pengaruh. Hubungan timbal balik menjadi faktor utama kegiatan pemakelaran suara. Kontribusi keilmuan artikel ini adalah menjelaskan bagamana praktek makelar suara dalam proses pemilihan klebun.

PENGARUH PENERAPAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) TERHADAP PERILAKU BIROKRASI DAN PELAKU USAHA SERTA DAMPAKNYA BAGI PERCEPATAN INVESTASI DI KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Penerapan Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik merupakan tujuan yang menjadi pokok dari pelaksanaan kebijakan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh OSS/Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Elektronik (Y) terhadap perilaku birokasi (X1), Pelaku Usaha (X2) serta dampaknya pada Percepatan Investasi (Z) di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melalui tahapan-tahapan uji statistik yang merupakan rangkaian dari penelitian ilmiah ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Online Single Submission (OSS) atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dipengaruhi oleh perilaku birokrasi (X1), pelaku usaha (X2) dan percepatan investasi secara berurutan sebesar 1,53%, 0,01%, dan 17,64%. Sementara jika ketiga variable tersebut dikombinasikan secara simultan maka akan mempengaruhi OSS sebesar 26,2%.

NETRALITAS TNI PADA PEMILU 2019 DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN SIPIL DAN MILITER

Kehadiran purnawirawan TNI dalam momentum pemilihan umum menimbulkan kekhawatiran akan terseretnya institusi TNI dalam arena politik praktis. Tulisan ini mengkaji netralitas TNI pada pemilu 2019 dalam perspektif hubungan sipil-militer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data berdasarkan studi pustaka. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa institusi TNI semakin mengukuhkan dirinya untuk tidak turut serta dalam proses pemilu melalui konsep Netralitas TNI. Meskipun para purnawirawan TNI banyak yang masuk dalam gelanggang politik, tetapi kekhawatiran akan terseretnya TNI secara kelembagaan tidak terbukti. Dari perspektif elektoral, penggalangan suara di lingkungan keluarga besar TNI pada pemilu 2019 tidak terlalu besar dampaknya. Meski demikian, dalam hal membentuk persepsi publik, harus diakui bahwa hadirnya purnawirawan dapat memberikan persepsi publik positif sehingga bisa mendongkrak perolehan suara pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden. Realitas politik juga menunjukkan bahwa politik purnawirawan TNI bersifat diaspora, di mana suara politisi purnawirawan tidak bersifat homogen, melainkan tersebar di berbagai kekuatan politik yang ada.

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Sehat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal. Pertama, dengan menggunakan analisis kebijakan model Merille S. Grindle ditemukan fakta tidak adanya kepentingan lain dari para pelaksana program Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pegawai Rumah Sakit seperti dokter hanya melaksanakan tugasnya untuk keberhasilan program ini. Kemudian Pegawai Rumah Sakit sebagai pelaksana program tidak memperoleh manfaat apapun, mereka hanya sebagai implementor dari program ini. Berikutnya, Pegawai Rumah Sakit sebagai pelaksana program menginginkan peserta KIS merasa puas atas pelayanan yang mereka terima serta lebih memahami bagaimana pola hidup sehat agar tidak mudah sakit. Faktor pendukung implementasi program KIS adalah tersedianya sumber daya manusia atau tenaga medis yang cukup baik. Sementara faktor penghambatnya antara lain; masih minimnya sarana dan prasana di Rumah Sakit; masih minimnya pos anggaran sehingga program KIS belum disosialisaikan dengan baik. Diperlukan perumusan program dan strategi yang mencakup; pemanfaatan teknologi informasi dan iklan dalam memperkenalkan program KIS; meningkatkan sarana dan prasarana; serta perlunya pola kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah, Dinas kesehatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boven Digoel dalam memperkenalkan Program KIS.

PROSES POLITIK DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH (PERDA) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DKI JAKARTA TAHUN 2015

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Dalam dinamika proses politik terjadinya konflik antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta, konflik ini terjadi dalam Penetapan APBD Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menjelaskan APBD merupakan suatu rencana tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah (Gubernur) dengan DPRD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Perda APBD. APBD yang disusun dan ditetapkan ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Segala aktivitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada desain pembangunan dan alokasi anggaran yang memerlukan persetujuan DPRD, sehingga dalam prosesnya dari rangkaian aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan dan dijadikan input (masukan) untuk kebijakan dalam penyusunan proses politik anggaran bagi Pembangunan Daerah, maka dinamika yang terjadi dalam proses politik haruslah diselesaikan bersama seperti dalam kasus Perda APBD Tahun 2015, jika tak ingin Pemerintah menggunakan Pagu Anggaran tahun sebelumnya dengan melalui dikeluarkannya Peraturan Gubernur yang malah dapat memeruncing konflik antar kedua institusi.

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN GUNTUR KECAMATAN SETIABUDI JAKARTA SELATAN

Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di kawasan Setiabudi, Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkahn bahwa penataan pedagang kaki lima di DKI Jakarta perlu dilakukan mengingat kondisi pedagang kaki lima yang semakin bertambah dan berkembang. Selain itu, juga karena masih banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima antara lain: banyak pedagang kaki lima di DKI Jakarta yang berjualan tidak pada tempatnya dan tidak tertata; masih banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha; tidak ada lahan atau tempat khusus bagi pedagang kaki lima; masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mengerti dan kurang paham tentang Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum; dan belum adanya jaminan pengganti lokasi usaha bagi pedagang kaki lima dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Fenomena yang dijadikan objek penelitian adalah Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tujuan penelitian adalah (1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja ASN pada Ditjen PPMD; (2) Mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja ASN pada Ditjen PPMD; (3) Mengetahui dan menganalisis pengaruh Kepemimpinan dan Kompetensi terhadap Kinerja ASN pada Ditjen PPMD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deksriptif yang bertujuan untuk menganalisis besarnya pengaruh kedua variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun simultan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi Kepustakaan dan survei. Penentuan sampel digunakan sampel sampel jenuh (sensus) sebanyak 198 responden. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, yaitu: (1) Terdapat pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja ASN pada Ditjen PPMD sebesar 57,9%; (2) Terdapat pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja ASN pada Ditjen PPMD sebesar 54,8%; (3) Terdapat pengaruh Kepemimpinan dan Kompetensi secara bersama-sama terhadap Kinerja ASN pada Ditjen PPMD sebesar 58,5%.