REBRANDING BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DALAM MENYASAR GENERASI MILLENIAL DAN ZILLENIAL

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses rebranding Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpukan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan observasi dengan terjun langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rebranding BKKBN sudah dimulai pada tahun 2009 pascareformasi atau setelah diterapkannya Otonomi Daerah di Indonesia. Namun pada tahun 2019 BKKBN menginisiasikan formalitas rebranding dalam peraturan lembaga. Penelitian ini menjelaskan secara detail pelaksanaan rebranding BKKBN dengan melakukan empat elemen rebranding yaitu repositioning, renaming, redesign, dan relaunch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa repositioning BKKBN dilakukan dengan menentukan target segmentasi audiens BKKBN yang berfokus pada generasi millenial dan zillenial serta mengubah posisi BKKBN dari isu fertilitas menjadi “Sahabat Keluarga”. Pada proses renaming BKKBN tidak mengubah namanya karena UU No. 52 Tahun 2009 masih relevan sehingga yang diganti hanyalah visi dan misi BKKBN agar lebih relatable dengan kondisi saat ini. Pada tahap redesign BKKBN melibatkan publik dengan mengadakan lomba logo, tagline, dan jingle, expert meeting serta pre-testing hasil lomba. Logo baru BKKBN berbentuk hati, kupu-kupu dan berwarna biru, tagline BKKBN adalah “Berencana itu Keren”. Proses relaunch menemui banyak hambatan dari pengunduran karena pematangan konsep logo, tagline, dan theme song serta pandemi Covid-19. Soft launching pemenang jingle lomba dan aransemen ulang Mars KB diadakan pada 19 Desember 2019. Peluncuran logo baru BKKBN dilakukan di internal BKKBN, seluruh media sosial @BKKBNOfficial dan penyebarluasan siaran pers. Terakhir Grand launching rebranding diadakan berbarengan dengan Hari Keluarga Nasional ke-XXVI pada 29 Juni 2020. Kata kunci: rebranding, komunikasi, BKKBN, brand image

INOVASI PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR SAMSAT DI KABUPATEN PANDEGLANG

Kompleksitas permasalahan seperti antrian yang menumpuk, pungutan liar, praktek calo dan masih kurangnya kemauan serta kesadaraan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor merupakan beberapa permasalahan yang harus dihadapi oleh UPT Samsat Kabupaten Pandeglang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskusikan inovasi pelayanan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Samsat Kabupaten Pandeglang. Metode penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data meliputi reduksi, verifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa inovasi pelayanan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, meskipun masih perlu untuk terus mendorong inovasi pelayanan yang lebih intensif pada indikator kesesuaian dan kerumitan. Kata kunci : Inovasi, Pelayanan Publik, Pajak Kendaraan, Pandeglang.

HUBUNGAN DAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN POGRAM SMART-KAMPUNG KABUPATEN BANYUWANGI

Telah banyak dipahami bahwa penerapan e-government di negara maju memiliki perbedaan sangat tajam dengan penerapannya di negara berkembang. Identifikasi dan peran stakeholders menjadi salah satu faktor penting penentu kesuskesan E-Government di negara berkembang. Tulisan ini mencoba untuk mengungkap kesuksesan program Smart-Kampung yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi , bagaimana Smart-Kampung mengubah wajah pelayanan konvensional menjadi pelayanan digital, dari masyarakat yang lebih terkenal dengan penggemar santet menjadi masyarakat yang lekat dengan internet. Tulisan berfokus pada identifikasi dan peran stakeholders dalam penerapan Smart-Kampung melalui interview, wawancara dan observasi, pengelolahan data menggunakan aplikasi NVivo.12 Hasil temuan memperlihatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara konsisten menerapkan e-government dengan melibatkan stakeholders yang tepat dan memberi peran yang sesuai dengan kepentingan masing-masing untuk bersama-sama mencapai tujuan e-government, yaitu meningkatkan efisiensi pelayanan pemerintah sekaligus memberi manfaat bagi warga desa. Smart Kampung mampu mengubah birokrasi tradisional melalui pelayanan berbasis TIK. Smart Kampung tidak hanya berhasil memberikan pelayanan administrasi secara online akan tetapi mampu melakukan transformasi social. Hasil kajian memperlihatkan bahwa kunci sukses Smart Kampung terletak pada pembagian tanggungjawab diantara stakeholders yang memiliki kewenangan dan tugas yang berbeda. Kepemimpinan politik tampil sebagai poros dalam hubungan antar stakeholders. Kata kunci: Pemangku kepentingan, E-Government, pelayanan publik online, birokrasi konvensional, Kepemimpinan Politik

EFEKTIVITAS PERAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PASAR SORE TAPIOKA KELURAHAN SIRIWINI DISTRIK NABIRE KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA

Pasar Sore Tapioka merupakan sektor perekonomian yang memiliki kondisi fisik atau infrastruktur dengan kategori buruk. Kondisi bangunan seperti ini membuat masyarakat membutuhkan sentuhan pemerintah untuk membangun pasar tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Pasar Sore Tapioka Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Pemilihan informan didasarkan pada teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Peran Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan belum efektif. Sesuai dengan indikator teori efektivitas, dimana masih belum maksimalnya koordinasi antar stakeholder terkait untuk melaksanakan pembangunan di Pasar Sore Tapioka. Kemudian, masyarakat pelaku ekonomi juga merasa belum puas dengan pembangunan pasar tersebut yang kurang memadai, hal ini disebabkan karena Pasar Sore Tapioka belum memiliki data teknis atau sertifikat tanah yang jelas. Sertifikat ini menjadi landasan pelaksanaan perencanaan pembangunan maupun pengembangan Pasar Sore Tapioka karena akan menggunakan anggaran negara. Untuk itu, pembangunan dan pengembangan Infrastruktur di Pasar Sore Tapioka ini seyogyanya dilaksanakan, serta pengkinian data kepemilikan tanah anggota masyarakat perlu ditegakkan. Dengan demikian, tertib administrasi pertanahan menjadi modal utama dalam menyukseskan pembangunan Infrastruktur di Pasar Sore Tapioka. Kata Kunci: Efektivitas, Perencanaan Pembangunan, Peran Bappeda, Pembangunan Berkelanjutan,Kabupaten Nabire

IMPLEMENTASI PROGRAM DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TINGKAT PENDIDIKAN DASAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pencapain Program Wajib Belajar, hal ini tidak terlepas dari keadaan di masa pandemi saat ini. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan sebuah edaran terkait dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di masa pandemi, pada edaran tersebut terdapat beberapa perubahan kebijakan pengalokasian dana dan penekanan alokasi terkait dengan pencegahan penularan Covid-19. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran umum dan mendeksripsikan implementasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Bandung pada masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan dalam menganalisis data penulis menggunakan tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini adalah masih terdapat pihak sekolah yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi sehingga berimplikasi pada kurang maksimalnya sosialisasi yang dilaksanakan karena sosialisasi menjadi kurang tepat sasaran. Kesimpulan yang penulis ambil bahwa pelaksanaan penyaluran BOS di Kabupaten belum maksimal hal ini dikarenakan masih terdapat indikator-indikator yang belum terpenuhi dalam pelaksanaanya terutama yang terdapat pada dimensi komunikasi dan sumber daya. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan pihak sekolah dalam pengelolaan Dana BOS melalui perbaikan sarana dan prasarana, sosialisasi, pelatihan maupun pengangkatan pegawai yang memiliki basic dalam pengelolaan keuangan. Kata Kunci: Implementasi, Dana Bantuan Operasional Sekolah, Pendidikan Dasar

SINKRONISASI ANTARA PERENCANAAN NAGARI DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SOLOK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi perencanaan pada tingkat nagari dengan perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten di Kabupaten Solok dan untuk mengetahui masalah sinkronisasi perencanaan pada tingkat nagari dengan perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten di Kabupaten Solok. Penelitian ini menganalisis dokumen perencanaan pada tingkat nagari yaitu RPJM Nagari Tahun 2013-2019 dan RKP Nagari Tahun 2017-2019 dengan dokumen perencanaan Kabupaten Solok yaitu RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dan RKPD Kabupaten Solok Tahun 2017-2019 dengan menggunakan metode studi kasus pada 4 nagari kasus berdasarkan Indek Desa Membangun (IDM) Tahun 2019 yaitu : (1) Nagari Talang (nagari maju), (2) Nagari Aie Batumbuk (nagari berkembang), (3) Nagari Labuah Panjang (nagari tertinggal), dan (4) Nagari Sarik Alahan Tigo (nagari sangat tertinggal) dengan gabungan pendekatan kuantitatif (analisis isi dan analisi pernyataan) dan kualitatif (wawancara dengan informan kunci). Aspek yang dianalisis didalam penelitian ini yaitu visi, misi, tujuan, dan sasaran dari RPJM serta arah kebijakan dalam RKP. Hasil analisis akan dikelompokkan ke dalam empat level tingkat keterkaitan Krippendorff yaitu kuat, sedang, lemah, dan tidak terkait. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) visi terkait sedang dengan visi Kabupaten Solok; (2) Misi terkait kuat dengan misi Kabupaten Solok; (3) tujuan terkait lemah dengan tujuan Kabupaten Solok; (4) Sasaran terkait lemah dengan sasaran Kabupaten Solok; dan (5) RKP nagari terkait kuat terhadap RKPD Kabupaten Solok. Masalah dalam sinkronisasi ini terlihat pada lemahnya sumber daya manusia nagari dan tidak adanya monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencana tersebut. Saran dalam penelitian ini adalah perlunya tim indipenden nagari yang besinergi dengan pemerintahan Kabupaten Solok dan adanya pendampingan nagari oleh Kabupaten dalam membuat dokumen perencanaa nagari. Kata Kunci: Sinkronisasi; Perencanaan; Pembangunan; RPJM; dan RKP

KENDALA ADAPTASI PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI DAK FISIK SAAT PANDEMI COVID-19

Pandemi COVID-19 berdampak tidak hanya terkait implementasi kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Mekanisme pendanaan transfer khusus seperti DAK fisik yang merupakan dana pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai prioritas nasional bukan tanpa kendala. Sejak awal COVID-19 masuk ke Indonesia, tidak optimalnya proses pembangunan yang didanai DAK Fisik diantisipasi pemerintah pusat dengan mengeluarkan berbagai paket kebijakan, baik refocusing maupun relaksasi pencairan anggaran. Dari sisi pemerintah daerah, implementasi di tingkat lapangan harus tetap dituntut optimal meskipun dalam perjalanannya harus berhadapan dengan aturan-aturan terkait COVID-19 yang seringkali menghambat pencapaian target. Adaptasi pemerintah daerah dalam proses pembangunan selama pamdemi COVID-19 menjadi hal yang menarik untuk dikupas lebih jauh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan mixed method melalui analisis berbasis survei online, literature review dan diskusi virtual. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan informasi kendala adaptasi pemerintah daerah dalam implementasi DAK Fisik saat pandemi COVID-19 sebagai masukan perencanaan DAK yang lebih baik dari sudut pandang pelaksana lapangan. Hasil analisis merekomendasikan upaya pentingnya pertimbangan dan keterlibatan pemerintah daerah dan karakteristik wilayah pada perencanaan DAK, dengan harapan pembangunan dapat dilaksanakan lebih baik, terkini dan adaptif termasuk saat kondisi darurat. Kata Kunci: Survei Online, DAK, COVID-19, Pemerintah Daerah

IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH BARAT

Untuk menciptakan sebuah informasi yang akurat, Kemendagri merancang suatu aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai aplikasi yang berguna untuk mencapai suatu keberhasilan koordinasi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. SIPD di implementasikan juga bertujuan untukterwujudnya pemerintah yang baik, penyelenggaraan pengelolaan perencanaan serta penganggaran wilayah yang berbasis teknologi data. Implementasi SIPD ini juga untuk menjalankan kebijakan dari setiap program kegiatan Pemkab Aceh Barat terkhsusnya pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Kasus dalam riset ini merupakan Implementasi SIPD pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Aceh Barat. Objek yang diteliti merupakan implementasi dari aplikasi SIPD. Model analisis yang digunakan riset penelitian yakni analisis Deskriptif Kualitatif, memakai teori Edward III berupa Komunikasi, Sumber Daya manusia, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Teori ini digunakan untuk melihat dimana terdapat kendala dalam implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hasil dari analisis Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Aceh Barat dari keempat indikator teori Edward III meliputi dimensi Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Disposisi dan Struktur Birokrasi masih terjadi kendala di dimensi komunikasi; sumber daya; dan disposisi. secara signifikan, dan juga terjadi hambatan pada dimensi lain yaitu berupa waktu dalam menggunakan aplikasi SIPD. Sehingga, sangat dibutuhkan Diklat Khusus untuk memberikan pemahaman lebih bagi pengguna aplikasi SIPD khususnya pengguna di instansi terkait. Kata Kunci: Implementasi, Aplikasi, SIPD, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Aceh Barat

LOKASI POTENSIAL SIMPUL PERSINGGAHAN TRANSPORTASI MENJADI PUSAT PERMUKIMAN PADA KORIDOR KOTA BENGKULU-PERBATASAN SUMATERA SELATAN

Wilayah Provinsi Bengkulu dilalui jalan arteri primer yang berfungsi sebagai sumbu pengembangan yang menghubungkan Kota Bengkulu dengan Kota Palembang, melalui Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Keberadaan wilayah koridor jalan arteri primer nasional sebagai sumbu pengembangan ini seringkali terabaikan dalam pengembangan wilayah. Penelitian ini dalam rangka untuk memanfaatkan keberadaan kawasan koridor sumbu pengembangan tersebut, dengan melakukan identifikasi dimana saja lokasi potensial simpul persinggahan transportasi (SPT) yang memungkinkan dikembangkan dan yang memiliki ranking potensialitas tinggi untuk dikembangkan menjadi pusat permukiman di sepanjang koridor Kota Bengkulu-Perbatasan Sumatera Selatan? Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif. Peneliti berusaha memotret kondisi nyata yang ada di lapangan dengan menyertakan bukti-bukti otentik dari berbagai teknik pengumpulan data yang dilakukan, dengan mendasarkan pengambatan berdasarkan indikator yang telah ditentukan berbasis teori Development Axes (Pottier, 1963 dalam Hilhorst, 1972) dan teori perkembangan SPT pada SP (Santoso, 2014). Kesimpulan penelitian ini bahwa pada Koridor jalan arteri primer Kota Bengkulu-bts Sumsel (Lubuk Linggau), terdapat 48 lokasi potensial pengembangan SPT menjadi Pusat Permukiman (yg lebih besar) dengan 28 fungsional dan 20 potensi. Di wilayah Kota Bengkulu terdapat 5 lokasi potensial dgn 4 fungsional dan 1 lokasi masih potensi. Di Kabupaten Bengkulu Tengah Terdapat 23 lokasi potensial dgn 14 fungsional dan 10 potensi. Di Kabupaten Kepahiang terdapat 7 lokasi potensial dgn 4 fungsional dan 3 potensi. Di Kabupaten Rejanglebong terdapat 15 lokasi potensial, dgn 9 fungsional dan 6 potensi. Adapun rekomendasi terkait dengan adanya perbedaan perkembangan dan fungsionalitas lokasi potensial, Pemda Kab/kota dan Provinsi perlu menyusun Strategi yang berbeda-beda untuk tiap jenis lokasi potensial terkait dengan perkembangan dan kelemahan yg ada. Kata Kunci: Lokasi Potensial, Simpul Persinggahan Transportasi, Pusat Permukiman.

TATA KELOLA KEUANGAN NAGARI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN NAGARI DI KECAMATAN X KOTO DIATAS KABUPATEN SOLOK

Tata kelola keuangan nagari adalah suatu kondisi yang dilaksanakan oleh nagari mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan/penggunaan anggaran, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tata kelola keuangan nagari harus mengandung prinsip-prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sehingga memberi kemajuan pembangunan nagari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi (postur) dan tata kelola keuangan nagari, persoalan-persoalan yang dialami oleh nagari dalam pelaksanakan pengelolaan keuangan nagari dan implikasi keuangan nagari terhadap pembangunan nagari. Kata nagari dimaksud adalah nama lain dari desa yang digunakan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini fokus pada Tata Kelola Keuangan Nagari dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Nagari di Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Teknik pengumpulan data untuk pengumpulan data primer dilakukan wawancara mendalam terhadap key informan pada nagari. Adapun yang dijadikan informan kunci yaitu Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Ketua Badan Permusyawaratan Nagari sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Studi Kasus dengan dua nagari dijadikan sebagai kasus (multiple case) yaitu Nagari Pasilihan dan Nagari Sulit Air. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tata kelola keuangan nagari sudah cukup baik, dilihat dari bagaimana nagari menempatkan komposisi (postur) baik dalam penerimaan maupun belanja nagari. Permasalahan dari setiap tahapan pengelolaan keuangan dapat diatasi oleh nagari dari waktu ke waktu dengan meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pejabat pengelola keuangan. Implikasi pengelolaan keuangan nagari yang baik berbanding positif dengan aspek sosial, ekonomi dan infrastruktur yang ada di nagari. Kata kunci : Keuangan Nagari, Tata kelola Keuangan Nagari, Implikasi, Pembangunan Nagari