Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian

Terbitnya perjanjian akan menimbulkan prestasi bagi para pihak. Namun jika salah satu pihak ingkar janji, maka timbul sebuah kebingungan, apakah kasus ini menjadi ranah pidana atau perdata.Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah 1) apakah perkara wanprestasi dapat dialihkan menjadi perkara pidana 2) apakah upaya hukum perkara wanprestasi dengan perkara penipuan dapat berjalan dalam waktu yang bersamaan? Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui apakah hubungan keperdataan dalam wanprestasi dapat beralih menjadi perkara pidana? 2) apakah upaya hukum seseorang yang digugat wanpretasi dan dituntut pidana dapat dilakukan secara bersamaan? Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan(statue approach dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut 1) wanprestasi dan penipuan memiliki unsur yang berbeda sehingga perkara wanprestasi tidak dapat dialihkan menjadi perkara penipuan 2) jika wanprestasi dan penipuan terjadi dalam suatu perkara yang memiliki hubungan hukum maka proses pidana dapat ditangguhkan sampai ada putusan perkara perdata.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dilingkungan PT PLN Persero

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang konsep pertanggungjawaban pidana korporasi pada lingkungan PT PLN Persero yang merupakan satu-satunya BUMN yang berkewajiban melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kedudukan PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen dan pelanggan, karena listrik merupakan salah satu kebutuh primer pada saat ini untuk masyarakat. Salah satu kewajiban pelayanan yang diatur dalam undang-undang adalah penyediaan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap aturan ini, dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Yang Berkaitan Dengan Keuangan Partai Politik Menjelang Pilkada 2020

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik dalam pendanaan partai politik dan untuk menganalisis upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan keuangan partai politik. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan meneliti bahan pustaka, yaitu aturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Berdasarkan hasil penelitian, urgensi dari transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik dalam pendanaan partai politik perlu dikelola secara akuntabel, transparan, dan profesional adalah pertama mendekatkan kepercayaan publik antara elite politik dengan masyarakat, kedua mendorong kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu dan kebijakan publik ketiga membantu politik lebih akuntabel tidak hanya terkait masalah uang dan keuntungan materiil, keempat mencegah menerima money politic, kelima mencegah potensi penyelewangan dana publik dan, keenam mendorong persaingan kompetitif, ketujuh menguatkan penegakan hukum. Sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi maka keuangan partai politik yang bersumber dari anggota partai politik di umumkan secara terbuka kepada publik dan dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga masyarakat bisa mengetahui besaran sumbangan dan asal usul keuangan partai yang bersumber dari anggota partai.

Konsep Dan Pengaturan Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui konsep dan pengaturan legitime portie menurut KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang mendasarkan pada pendekatan konseptual dan yuridis. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif yang sumber datanya diperoleh dari data kepustakaan, dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep legitime portie dalam KUHPerdata maupun KHI sama-sama memberi perlindungan kepada ahli waris yang mempunyai hubungan paling dekat namun menurut KUHPerdata yang berasal dari Belanda lebih di dasarkan pada sifat individualistis sedangkan menurut KHI yang didasarkan pada Al Quran dan Hadist lebih di dasarkan pada kemaslahatan. Perhitungannya menurut KUHPerdata tergantung dari ahli waris golongan berapa yang ditinggalkan sedangkan menurut KHI harta yang tidak boleh melanggar bagian mutlak hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

Harmonisasi Negara Dan Pancasila Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis harmonisasi negara dan Pancasila dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Berdasarkan hasil penelitian, peranan Konstitusi di tengah pandemi pandemi Covid-19 adalah sebagai dasar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dalam menghadapi Covid-19. Apabila tidak ada konstitusi yang mengatur, dapat mengakibatkan chaos. Konstitusi sebagai hukum yang berlaku serta yang mengatur sistem ketatanegaraan, walaupun dengan adanya krisis dunia ini, tidak menjadikan sistem pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Nilai pancasila seharusnya termuat atau terformulasikan dalam materi muatan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam ranah norma materiil harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila lebih ampuh sebagai upaya preventif dalam rangka mengontrol perilaku masyarakat selama Pandemi Covid-19 tanpa harus ada penegakan hukum secara represif.

Analisis Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Indonesia

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kebijakan insentif yang berkelanjutan dalam perlindungan lahan pertanian pangan di masa mendatang. Untuk menahan laju konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-Undang ini diharapkan dapat menahan laju konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah terkait dengan kebijakan pemberian insentif, akan tetapi kebijakan tersebutmasih berbasis lahan, sehingga insentif hanya diberikan kepada pemilik lahan pertanian yang tidak mengalihfungsikan lahan pertanian pangan. Di mana dengan perkembangan teknologi sekarang ini serta untuk menjaga ketahanan pangan, maka pengembangan varietas unggul pertanian tidak harus dikembangkan berbasis lahan. Oleh karena itu, untuk menjaga ketahanan pangan, diperlukan suatu upaya untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya berbasis lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan logika berpikir deduktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa kebijakan pemberian insentif kepada petani masih berbasis luas lahan, di mana salah satu pertimbangan pemberian insentif adalah memiliki luas tanam paling sedikit 25 (dua puluh lima) hektar dan kebijakan pemberian insentif kepada petani dalam rangka perlindungan lahan pertanian dinilai kurang tepat, karena insentif yang diberikan masih berupa program reguler yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyelesaian Sengketa Antara Investor Asing Dengan Pemerintah Indonesia Melalui Lembaga Internasional ICSID Dan Pelaksanaan Keputusannya

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penyelesaian perselisihan investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID dan pelaksanaan keputusan lembaga ICSID di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian perselisihan investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID didasarkan pada perjanjian yang menetapkan sistem otonom dan mandiri untuk lembaga tersebut. Kinerja ICSID tidak mendamaikan atau menengahi perselisihan, ICSID memberikan kerangka kelembagaan dan prosedural untuk komisi konsiliasi independen dan pengadilan arbitrase yang dibentuk dalam setiap kasus untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini ICSID hanya menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa yang mengacu pada dua set prosedural yaitu Konvensi, Regulasi, aturan ICSID, dan aturan Fasilitas Tambahan ICSID.Selanjutnya dalam pelaksanaan keputusan lembaga internasional ICSID di Indonesia mekanismenya mendasarkan pada Undang-undang No 30 Tahun 1999 dimana ditentukan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mekanisme harus didahului adanya permohonan dari pihak pemohon.

Antinomi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Impor Garam Nasional

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif normatif untuk menemukan solusi tepat demi menuntaskan masalah tata kelola garam khususnya impor garam nasional dan kesejahteraan petani garam di Indonesia. Pertentangan (Antinomi) perundang-undangan mengakibatkan kewenangan untuk memberikan rekomendasi impor garam menjadi tumpang tindih, ketidaksinkronan tujuan, dan pelemahan industri garam lokal. Antinomi yang dimaksud adalah antinomi antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan Dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Garam. Swasembada garam yang menjadi program pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 menjadi hal mustahil jika antinomi peraturan perundang-undangan di bidang impor garam dibiarkan terus terjadi. Penelitian akan dilakukan dengan metode yuridis normatif untuk memaparkan fakta hukum berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder akan dianalisis menggunakan asas berlakunya perundang-undangan, teori antinomi dan ilmu perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa penyelesaian antinomi hukum dilakukan dengan dua cara yakni penggunaan asas berlakunya perundang-undangan lex superior derogat legi inferior atau melalui upaya uji materiil kepada Mahkamah Agung.

Freedom of Marriage for Women Who She Want, Clashes Between Culture And Human Right Law. Lombok, West Nusa Tenggara. Indonesia

Women are human beings created who are born with human rights. This right is inherent without distinction between men and women. One of the inherent rights is to love and marry. However, it will be a problem if these rights are limited by tradition and parents. That is what happened in Bonjeruk Village, Jonggat District, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara, Indonesia. Women who want to get married must be in accordance with the wishes of their parents, namely at least have a knighthood. Even if their daughters love people who do not have a royal title, they will never be allowed to marry. As a result, many girls are adults but not yet married. Thus, this article aims to find out how Human Rights Law views this matter. By using a descriptive qualitative approach, the writer will try to answer and solve these problems. To support this, the authors use literature review as material to collect data. If it is linked to human rights law, it is a violation of the rights to have children, have a spouse and freedom to choose a life partner. In addition, what is the main barrier is culture, meaning that it is the culture that prevails in the village, and must be obeyed. However, for women it is torture.

Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang perlindungan hukum bagi pengemudi transportasi akibat pembatalan sepihak oleh konsumen karena dalam praktiknya kegiatan pesan memesan makanan lewat ojek online ini masih sering mengalami banyak kendala. Salah satunya adalah adanya pembatalan pesanan yang dilakukan secara sepihak oleh konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen tentu tidak berdampak terhadap konsumen, namunberdampak bagi pengemudi ojek online tersebut. Kerugian dalam bentuk materiil tentu masih bisa diganti, tetapi kerugian immateriil tidak akan bisa diganti. Pembatalan sepihak oleh konsumen tersebut merupakan suatu perbuatan pelanggaran hukum yang harus di pertanggungjawabkan oleh konsumen, bentuk perlindungan yang didapatkan oleh pengemudi ojek online adalah memberikan biaya ganti kerugian sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata. Dalam ketentuan yang diberikan oleh undang-undang untuk perlindungan hukum kepada pengemudi ojek online harus mempunyai itikad yang baik bagi konsumen untuk mengembalikan kerugian yang sudah dialami oleh pengemudi ojek online.