Pada tahun 1999 pemerintah Indonesia mengimplementasikan peraturan mengenai otonomi daerah, dampak langsung dari implementasi ini adalah setiap provinsi harus mampu mengembangkan pembangunan ekonomi di daerahnya sendiri. Hal ini juga terjadi di Maluku, peningkatan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), yang seharusnya menjadi instrument peningkatan pertumbuahan ekonomi di Maluku. Tapi, faktanya Maluku masih menjadi daerah termiskin ke 4 di Indonesia dan memiliki tingkat pengangguran paling tinggi di Indonesia. Efektifitas realisasi anggaran di duga menjadi permasalahan utama. Sesuai dengan data BPS Maluku mayoritas dari pengeluaran pemerintah yang ada digunakan sebagai pengeluaran/ belanja rutin (83.4%) dan sisanya (29.68%) diganakan sebagai belanja/ pengeluaran Modal, yang seharusnya di gunakan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi.Penelitian ini menggunakan VAR (Vector Autoregressive) model, untuk mengukur efek daro pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku, data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 1997-2016 yang besumber dati BPS Maluku.Hasil penelitian menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah di tentukan oleh berbagai variabel diantaranya variabel eksogen (Kebijakan Pemerintah Melalui Penerimaan Migas maupun Non-Migas) serta variabel endogen ( PDB dan Pembentukan Modal Tetap). Hasil lain yang menggunakan instrument Impulse Response Function dan Analisis Variance Decomposition seluruh variable dalam jangka pendek dan jangka Panjang memiliki pengaruh positif terhadap Pengeluaran Pemerintah di Maluku.
Exports as a Determinant of Inflation in Kenya: Disaggregated Econommetric Analysis