Analisis Naratif Kebijakan: Kebijakan Ganja Medis di Indonesia

Kebijakan terkait penggunaan ganja untuk pengobatan, meredakan, atau mengurangi gejala penyakit masih menjadi perdebatan di banyak negara, termasuk Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui narasi yang dibangun oleh pemerintah terkait dengan kebijakan ganja medis di Indonesia, menganalisis hambatan dari narasi kebijakan ganja medis, dan merumuskan alternatif strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menguatkan kebijakan ganja medis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Analisis Naratif Kebijakan (Narrative Policy Analysis/NPA) untuk menganalisis disparitas naratif dari kebijakan pemerintah tentang ganja medis dan menentukan bentuk naratifnya seperti tingkat analisis, setting, karakter, plot, dan moral dari narasi kebijakan. Data dikumpulkan dari dokumen online terpercaya seperti data publik, pemberitaan media, atau transkrip pidato yang relevan dengan masalah penelitian dari Januari 2019 s/d Desember 2020. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Pemerintah tetap melarang adanya pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis dengan tujuan untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari masalah baru yang berisiko muncul; 2) Hambatan dari narasi kebijakan yang dibangun oleh pemerintah yaitu adanya perbedaan belief system terhadap tanaman ganja serta belum adanya kajian empiris tentang pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia; 3) Rekomendasi strategi untuk memperkuat narasi kebijakan pemerintah terkait dengan pemanfaatan ganja medis di antaranya membuka ruang diskusi dengan kelompok masyarakat yang kontra narasi, melakukan uji empiris dengan melibatkan akademisi untuk memperkuat argumen dan narasi kebijakan pemerintah, serta mensosialisasikan kebijakan ganja medis ke berbagai stakeholder terkait.

TANTANGAN KEBIJAKAN DIPLOMASI PERTAHANAN MARITIM INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAUT NATUNA UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis bentuk pelaksanaan dan tantangan dari diplomasi pertahanan maritim yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia. Melalui metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan narrative policy analysis, penelitian ini memperlihatkan bentuk dan tantangan kebijakan diplomasi pertahanan maritim sebagai strategi kebijakan yang dilakukan untuk menjaga kedaulatan sektor maritim Indonesia terutama yang ada di perbatasan berdasarkan struktur naratif dan simbolik yang ada dalam proses kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan diplomasi pertahanan maritim masih belum maksimal karena pertama kerjasama bilateral dan multilateral tidak dilakukan dengan negara yang terlibat konflik secara langsung dengan Indonesia, kedua belum adanya koordinasi antar instansi terkait dalam penerapan kebijakan diplomasi pertahanan maritim Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyak terjadi insiden penangkapan kapal asing terutama dari Tiongkok di wilayah perairan Laut Natuna Utara.

NARRATIVE POLICY ANALYSIS : TRADE OFF PELAYANAN DAN PENGAWASAN DI ERA POST BORDER

ABSTRACT:The XV Economic Policy Package has created a gap between control tasks and ease of doing business. This study aims to determine the narrative differences in the implementation of The XV Economic Policy Package, especially in simplifying the import trade system and analyzing strategic changes in the business process of Drug and Food Control. The Narrative Policy Analysis (NPA) is used in this study to analyze at the meso (group/organization) level using interviews with Indonesian-FDA and DGCE Officers. The study is focusing on the narrative of the President of the Republic of Indonesia and the response of the Indonesian-FDA and DGCE Officers who play roles in implementing the controls. Metanaration that appears as a solution analysis is "an effort to reduce dwelling time and logistic costs carried out by trade-off services that favor business actors while still taking into account aspects of the public health/safety protection as well as local business competitiveness". The effectiveness of policy implementation can be accomplished by striving measurable trade-off which is always maintaining service and supervision in balance; revitalizing implementation of single risk management integration; accelerating draft of derivative regulations; optimizing the functions of intelligence; performing joint training and sharing knowledge on a regular and leveled basis.Keywords: Narrative Policy Analysis, Indonesian-FDA, DGCE, dwelling time, logistic cost ABSTRAK:Paket Kebijakan Ekonomi XV telah memunculkan kesenjangan antara tugas pengawasan dan kemudahan melakukan usaha. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan narasi yang terjadi dalam implementasi Paket Kebijakan Ekonomi XV khususnya dalam penyederhanaan tata niaga impor, dan menganalisa perubahan stategis dalam bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan. Narative Policy Analysis (NPA) pada kajian ini digunakan untuk menganalisa pada level meso (kelompok/organisasi) dengan wawancara pada Petugas BPOM dan DJBC. Fokus kajian adalah pada narasi Presiden Republik Indonesia serta respon Petugas BPOM dan DJBC yang berperan dalam pelaksanaan pengawasan. Metanarasi yang muncul sebagai analisa solusi yakni “upaya untuk mengurangi dwelling time dan logistic cost dilakukan dengan trade off pelayanan yang berpihak pada pelaku usaha sekaligus tetap memperhitungkan aspek proteksi kesehatan/keamanan masyarakat serta daya saing usaha lokal”. Efektifitas implementasi kebijakan dapat diwujudkan dengan mengupayakan trade-off terukur untuk selalu menjaga keseimbangan antara pelayanan dan pengawasan; revitalisasi penerapan integrasi single risk management; mempercepat penyusunan peraturan turunan; optimalisasi fungsi intelijen; melakukan joint training dan sharing knowledge secara berkala dan berjenjang.Kata Kunci: Narrative Policy Analysis, BPOM, DJBC, dwelling time, logistic cost

Dominant and Shadow Narratives Regarding the Desegregation of North Carolina Public Higher Education

Objective: This article reports on a study of archival legal and administrative texts generated during desegregation litigation instituted during the 1970s to enforce Title VI of the 1964 Civil Rights Act. The specific focus of the research was on North Carolina and actions taken by the University of North Carolina and the state’s Department of Community Colleges. Method: The research method guiding data collection and analysis was hermeneutics and narrative policy analysis. Results: This inquiry revealed the limited but significant role played by the state’s community colleges. Contributions: These findings illuminate the hierarchy that organizes some state’s public higher education systems and the power centers within them.