TURKEY’S ENGAGEMENT IN THE CONFLICT OF NAGORNO-KARABAKH

The background of the Nagorno-Karabakh conflict is the struggle for the territory between Azerbaijan and Armenia. Because internationally the territory is recognized as belonging to Azerbaijan, the majority of its population is the Armenian diaspora. This issue is considered important because the region is quite strategic internationally and involves many actors. This research was conducted to find out why Turkey was involved in this conflict. Where the results concluded that Turkey has an interest in securing energy supplies, selling weapons, reducing Russia's influence, and strengthening its influence in the international world besides helping Azerbaijan crush the separatist groups in Nagorno-Karabakh who want to escape from Azerbaijan.

CHINA’S SHIFTING BEHAVIOUR TOWARDS SOUTH KOREA IN THAAD CRISIS RESOLUTION IN KOREAN PENINSULA

ABSTRACTThe THAAD crisis between South Korea and China occurred due to the installation of the THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) system by South Korea with the help of the United States which was considered as a threat to China's national security. China strongly opposed the installation of the defense system and imposed unofficial sanctions in a form of a boycott in the field of South Korean tourism, products, and pop culture, which provided significant losses due to China's retaliation. After the South Korean state visit to China which was held in Beijing, China’s boycott was later lifted, but the THAAD installed in South Korea remain stayed and deployed. Thus the question arises about why China chose to soften and not force the South Koreans to withdraw THAAD. This article uses the qualitative research method of literature studies and uses variables of foreign policy theory by Yuen Foon Khong as the theoretical framework in this paper. Therefore, it can be seen that China's softening of the THAAD issue is caused by the influence of China’s "peripheral diplomacy" foreign policy and the shifting of Chinese behavior so that China does not impose its will on the South Korean THAAD system to maintain good relations with South Korea as a peripheral country. Keywords: China, China’s Behavior, Foreign Policy, South Korea, THAAD

THE ROLE OF ASEAN IN FACING THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION (CASE STUDY: EDUCATION DISPARITY BETWEEN SINGAPORE AND INDONESIA)

Industry 4.0 provides opportunities and threats to life, such as income inequality, nature destruction, cybercrime, and internet dependence. Threats also occur in the education field. In 2019, a social media platform called ‘we are social’ published a study revealing that the average person spends six hours a day using the internet. Four out of ten ASEAN member countries are included in the top ten social media user countries. Indonesia is one of the countries belonging to this category. Similarly, Singapore also has a relatively high level of social media use. However, its conditions tend to be stable, making it easier for Singapore to overcome those problems. On the other hand, with a larger population, it is more difficult to control such problems in Indonesia. ASEAN, an international organization, strives to reduce disparities between Singapore and Indonesia through joint integration between its member countries. In this paper, the author explains about ASEAN businesses in facing disparities in the region, especially concerning industrial readiness 4.0. The author utilized the theory of international organizations and the human development index concept to analyze the case study.

COLLECTIVE MANIFESTATION OF EUROSCEPTIC PARTIES AND GROUPS CRITICAL IDEAS IN EUROPEAN UNION TREATIES

The withdrawal of the United Kingdom from the European Union (EU) increases awareness of how far the Euroscepticism ideas spread among EU's members. As one of the pivotal EU members, the UK's withdrawal will bring consequences, especially how other countries' members perceived this action. The research focuses on how far the Eurosceptic party's critical ideas are manifested in the European Union treaties. This type of research is descriptive and qualitative. The scope of this research will focus on the Euroscepticism parties and movements in Austria, France, Italy, Netherland, and the United Kingdom. In this study, the authors use the concept of Euroscepticism to explain the classification of parties into the Euroscepticism Hard and Soft category and Neil J. Smelser's Value-Added Collective Behaviour scheme to describe the determinants of their collective action against the European Union. The result of this research is that Euroscepticism spreads throughout Europe by manifesting their critical ideas through six determinants factor, such as structural conduciveness, structural tension, growth, and spread of general beliefs, trigger factors, participant mobility, and social control. The manifestation of critical ideas carried out by Euroscepticism parties in the three countries can be seen through the Single European Act, Maastricht Treaty, Treaty Establishing Constitution for Europe, Referendum British Exit. The culmination of collective action by the Eurosceptic parties was the launch of EU critical campaigns (No to EU!) As well as a significant vote in the EU parliamentary elections.

APPEASEMENT CHINA TERHADAP INDONESIA ATAS PERCOBAAN PENEGAKAN KLAIM DI ZEE NATUNA (KASUS DESEMBER 2019 - JANUARI 2020)

Tulisan ini membahas tentang perubahan implementasi kebijakan luar negeri China terhadap Indonesia terkait penegakan klaim Nine Dash Line di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna yang terjadi pada rentang waktu Desember 2019 s.d. Januari 2020. China mengirimkan kapal nelayan, penjaga pantai dan militernya ke wilayah ZEE Natuna. Pemerintah Indonesia merespon aksi tersebut dengan mengirimkan nota protes kepada pihak China namun tidak mendapat tanggapan. Kemudian, Indonesia bersikap lebih tegas lagi dengan mengirimkan militernya ke wilayah ZEE Natuna disertai dengan pernyataan Presiden Indonesia bahwa pihak Indonesia serius dalam mempertahankan wilayah berdaulatnya. Menanggapi hal tersebut, China yang jauh lebih unggul dari segi power mengubah perilakunya dan justru melakukan appeasment. Perubahan perilaku China ini dianalisis dengan menggunakan teori Foreign Policy Decision Making. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Argumen utama tulisan ini adalah bahwa pengambil keputusan China mengalami overgeneralisasi, terpengaruh emotions dan memperoleh informasi yang bersifat time constraint. Respon tegas Indonesia berada di luar dugaan pihak China dan jika diteruskan hal ini dapat membahayakan strategi detterence China atas Amerika Serikat di Laut China Selatan. Mengingat Indonesia dipandang memiliki regime type of adverseries sebagai negara yang cenderung menghindari konflik, maka China memutuskan untuk melakukan dynamic setting dengan mengubah pendekatan menjadi lebih lunak.

TANTANGAN KEBIJAKAN DIPLOMASI PERTAHANAN MARITIM INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAUT NATUNA UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis bentuk pelaksanaan dan tantangan dari diplomasi pertahanan maritim yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia. Melalui metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan narrative policy analysis, penelitian ini memperlihatkan bentuk dan tantangan kebijakan diplomasi pertahanan maritim sebagai strategi kebijakan yang dilakukan untuk menjaga kedaulatan sektor maritim Indonesia terutama yang ada di perbatasan berdasarkan struktur naratif dan simbolik yang ada dalam proses kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan diplomasi pertahanan maritim masih belum maksimal karena pertama kerjasama bilateral dan multilateral tidak dilakukan dengan negara yang terlibat konflik secara langsung dengan Indonesia, kedua belum adanya koordinasi antar instansi terkait dalam penerapan kebijakan diplomasi pertahanan maritim Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyak terjadi insiden penangkapan kapal asing terutama dari Tiongkok di wilayah perairan Laut Natuna Utara.

AKTIVITAS DIPLOMASI DIGITAL DALAM MANAJEMEN BENCANA: STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, INDONESIA DAN FUKUSHIMA, JEPANG

Penelitian ini membahas aktivitas diplomasi digital dalam manajemen bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Fukushima. Penelitian ini fokus pada tiga pokok bahasan: kebijakan penanggulangan bencana, peran lembaga pemerintahan dalam manajemen bencana, dan komparasi aktivitas diplomasi digital melalui twitter dalam 3 tahapan manajemen bencana, yakni pra bencana, pada saat terjadinya bencana, dan pasca bencana. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi digital dengan metodologi penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung, penulis juga menggunakan data sekunder yang berasal dari website resmi pemerintah, jurnal, dan berita online. Penelitian ini menemukan bahwa aktivitas diplomasi digital dalam manajemen bencana di DIY dan Jepang dilakukan secara terstruktur di lembaga pemerintahan. Aktivitas diplomasi digital di kedua bencana sama-sama memanfaatkan media sosial berupa twitter melalui media sosial, dan di dukung dengan website dan aplikasi yang dibuat oleh pemerintah. Di DIY menggunakan platform Whatshaap sebagai komunikasi virtual, sedangkan di Jepang menggunakan platform Line. Penelitian ini menemukan bahwa aktivitas diplomasi digital melalui twitter di DIY terjadi pasca bencana letusan gunung Merapi 2010 dan mitigasi bencana untuk mengantisipasi erupsi berikutnya dengan akun @pusdalopssleman dan @BPPTKG, sedangkan pada saat gempa bumi di Jepang tahun 2011 paling masif digunakan pada tahapan proses tanggap darurat sebagai respon membantu para korban dengan akun pemerintah @JPN_PMO.

PENGARUH TREN ENVIRONMENTALISME DALAM PEMASARAN PRODUK LUSH CORPORATION

Akibat glorifikasi dari environmentalisme menyebabkan isu terkait environmentalisme menjadi hal yang mainstream dan layak untuk diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat. Karena maraknya tren tersebut memunculkan perubahan dalam pasar ekonomi sebagai respon dari munculnya tren baru. Hal tersebut juga terjadi pada Lush Corporation yang dalam studi hubungan internasional merupakan salah satu aktor multinational corporation (MNC) dan merupakan salah satu brand produk gaya hidup yang muncul serta dekat dengan isu-isu terkait kelingkungan tersebut. Tujuan dari jurnal penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan mengapa tren environmentalisme dapat mempengaruhi pola produksi dan distribusi Lush Corporation dengan menggunakan metode penelitian kualitatif eksplanatif serta menggunakan pemaparan data sekunder sebagai data pendukung jurnal penelitian. Untuk menganalisis hal tersebut penulis menggunakan teori stakeholder dengan harapan menemukan temuan bahwa pemahaman masyarakat terhadap isu environmentalisme yang terstruktur dan tumbuh dalam masyarakat merupakan faktor kunci dari bagaimana tren pasar serta Lush Corporation mengubah haluan bisnisnya menjadi lebih ramah lingkungan dan ikut menerapkan etika-etika kelingkungan dalam kegiatan produksi dan distribusinya.