Peran E-Government dalam Membangun Society 5.0: Tinjauan Konseptual terhadap Aspek Keberlanjutan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

Lembaga pemerintah perlu beradaptasi dengan berbagai teknologi yang berkembang pada Revolusi Industri 4.0. Tidak hanya dalam aspek teknis, namun aspek sosial dari pemanfaatan teknologi harus dapat dimunculkan sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusia yang berkelanjutan. Society 5.0 hadir sebagai konsep yang dinilai mampu memunculkan sisi humanis dari penggunaan teknologi pada Revolusi Industri 4.0. E-government dinilai memiliki relevansi dengan society 5.0 dimana pemanfaatan teknologi ditujukan untuk kemaslahatan warga negara. Penelitian konseptual ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peran e-government dalam mendukung terciptanya society 5.0 melalui aspek keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah tinjauan literatur dan teknik analisis data melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-government mampu mendukung keberlanjutan baik dari aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan. Dari aspek ekonomi, e-government memunculkan efektivitas dan efisiensi terhadap kinerja organisasi sehingga suatu pekerjaan yang bervolume besar dapat dilakukan secara cepat dengan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin. Adapun dari aspek sosial memungkinkan publik memiliki akses yang sama untuk mendapatkan layanan publik yang berkualitas. Dari aspek lingkungan, e-government dinilai mampu untuk mendukung berbagai program yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Kerangka konseptual turut dibangun untuk memberikan abstraksi mengenai peran e-government dalam mendukung society 5.0.

Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah DIY dalam Membangun Ketahanan Pangan di Era Pandemi Covid-19

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis inovasi kebijakan pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di era pandemi saat ini. Provinsi DIY merupakan salah satu daerah yang terkena dampak besar dari penyebaran virus Corona. Walaupun tidak termasuk daerah dengan jumlah terkonfirmasi penderita Covid-19 yang tinggi, dampak besar dialami Provinsi DIY dikarenakan sebagian besar sumber pendapatan daerah dan masyarakatnya adalah dari industri pariwisata. Hal ini mempengaruhi ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat di mana perekonomian masyarakat menurun yang menyebabkan ketahanan pangan terganggu. Pergeseran paradigma administrasi publik ke arah agile government mengharuskan pemerintah untuk dengan cepat dan hati-hati menyusun inovasi kebijakan publik untuk menyelamatkan masyarakat dari dampak pandemi yang masih berlanjut. Peneliti menggunakan metode wawancara dan metode Analisis Data Sekunder, yaitu pendataan melalui penelitian dari berbagai jenis dokumen seperti berita, jurnal, buku, makalah dan sebagainya. Data berupa hasil wawancara dan berbagai jurnal, berita serta artikel terkait tersebut akan diolah dengan software Nvivo agar penyajian data lebih efektif dan efisien. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sub sistem ketahanan pangan yang paling terdampak di Provinsi DIY adalah bidang konsumsi. Aktor penting terselenggaranya inovasi kebijakan ketahanan Provinsi DIY adalah pemerintah daerah melalui DPKP Provinsi DIY yang telah melakukan inovasi masing-masing di bidang produksi, konsumsi, dan distribusi bahan pangan.

Peningkatan Efektivitas Pembangunan Desa Melalui Penyederhanaan Penyaluran Dana Desa

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa telah menumbuhkan optimisme bagi percepatan pembangunan desa di Indonesia. Akan tetapi, permasalahan-permasalahan yang bersifat teknis seperti penyaluran dana desa yang terlambat dari pemerintah daerah, tahapan penyaluran yang membatasi keleluasaan penggunaan dana desa, hingga keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa dalam memenuhi tuntutan beban administratif yang tinggi menjadi penghambat dalam efektivitas pemanfaatan dana desa. Untuk itu, Penulis berupaya untuk menganalisa permasalahan yang ada dan mencoba untuk mencari solusinya dengan melakukan metode penelitian yuridis normatif berdasarkan regulasi, data-data, teori-teori, dan kajian yang telah dilakukan sebelumnya dalam pelaksanaan dana desa. Hasilnya, opsi-opsi seperti menyalurkan dana desa langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan memberlakukan mekanisme penyaluran dua tahap bagi desa mandiri kepada seluruh desa perlu untuk dicoba dalam mengatasi permasalahan teknis yang ada.

Skema Inovatif: Transformasi Digital Badan Usaha Milik Desa dalam Pemasaran Berbasis Elektronik

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Binangun Jati Unggul sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat dan menjadi penyumbang Pendapatan Asli Desa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat permasalahan dalam pengelolaan BUM Desa khususnya dari segi pemasaran yang masih rendah maka penulis memberikan ide alternatif pemecahan masalah tersebut. Keterlibatan teknologi mampu menciptakan sistem pemasaran online yang berguna bagi kesuksesan pengelolaan BUM Desa. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah BUM Desa Binangun Jati Unggul belum berjalan optimal. BUM Desa Binangun Jati Unggul masih menghadapi persoalan terkait kualitas SDM yang minim, keterbatasan modal, dan pemasaran yang lemah. Model pengembangan BUM Desa berbasis digital marketing sebagai upaya mendongkrak pemasaran BUM Desa menjadi lebih luas. Kehadiran teknologi canggih merupakan tuntutan zaman yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan usaha pertanian melalui kolaborasi dan sinergitas antar lembaga ekonomi pertanian dalam melayani kebutuhan petani. Penerapan digital marketing melalui skema inovatif elektronik pasar tani (e-Pasti) diharapkan dapat memberikan solusi pada sistem pemasaran yang lemah. Dengan demikian, semua kegiatan pertanian berjalan semakin efektif dan efisien serta pangsa pasar menjadi semakin luas yang membawa dampak positif baik bagi pemerintah, petani, pemuda maupun masyarakat sekitar.

Evaluasi Situs Web Covid19.Kaltimprov.go.id sebagai Penyebaran Informasi Pandemi Covid-19 di Provinsi Kalimantan Timur

Pandemi global Covid-19 memberikan dampak kehidupan manusia, mulai dari dampak sosial sampai dengan tata laksana pemerintahan. Selain berkutat pada pengendalian penyebaran penyakit, pemerintah di seluruh dunia juga menghadapi ancaman lain yakni penyebaran informasi palsu terkait Covid-19. Distorsi informasi ini pada gilirannya justru menghambat upaya pemerintah dalam menangani dampak pandemi dan menambah masalah baru. Untuk itu penyampaian informasi yang benar dan tepat sasaran menjadi penting dalam upaya penanganan pandemi. Pada titik ini, peran e-government dituntut lebih dari sekadar memindahkan proses bisnis pemerintah dari luring ke daring. Evaluasi dari situs web resmi pemerintah ditujukan untuk menilai apakah situs web tersebut mampu mendukung tujuan-tujuan pemerintahan serta mendukung terwujudnya Good Governance. Penelitian ini akan mengevaluasi situs web resmi pemerintah yang memberikan informasi resmi terkait pandemi di Provinsi Kalimantan Timur melalui laman covid19.kaltimprov.go.id. Evaluasi ini menggunakan software bernama SortSite 5.3.5 yang akan berfungsi sebagai alat penguji otomatis berbasis daring. Adapun hal-hal yang diuji adalah errors, accessibility, compatibility dan standards yang juga disebut sebagai variabel pengukuran evaluasi situs web berdasarkan panduan W3C (World Wide Web Consortium). Berdasarkan hasil evaluasi yang didapatkan dari aplikasi SortSite 5.3.5 didapatkan data bahwa masalah terbanyak pada situs web covid19.kaltimprov.go.id berada pada variabel Accessibility dengan 85%, kemudian variabel compatibility dan standards dengan rata-rata 72% dan yang terakhir adalah variabel errors dengan rata-rata permasalahan sebesar 71% atau lebih tinggi daripada standar yang ditetapkan oleh W3C. Tentu saja hal ini merupakan temuan yang mengkhawatirkan dikarenakan banyaknya permasalahan secara teknis yang terdapat dalam situs web covid19.kaltimprov.go.id, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan terhambatnya penyebaran informasi yang benar dan resmi terkait Covid-19.

Inovasi Pembangunan Desa Melalui Kepemimpinan Transformasional dan Catalytic Collaboration: Belajar dari Keberhasilan Pengelolaan Taman Ghanjaran di Desa Ketapanrame, Mojokerto

Taman Ghanjaran yang berada di Desa Ketapanrame Trawas Mojokerto merupakan bagian dari unit usaha BUMDes yang berhasil dikelola dengan baik dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana karakter kepemimpinan transformatif (transformational leadership) dan pendekatan kolaborasi katalis yang dibangun dalam keberhasilan pengelolaan BUMDES khususnya unit usaha Taman Ghanjaran. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung dan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembangunan Wisata Ghanjaran. Data diperoleh melalui instrumen berupa wawancara mendalam (in depth interview). Terdapat 7 narasumber dalam penelitian ini, yang terdiri atas kepala desa, staf BUMDesa, pelaku usaha, dan staf desa. Analisa data menggunakan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan dari Unit Usaha BUMDEs Desa Ketapanrame khususnya Wisata Ghanjaran sampai mendapatkan penghargaan baik di tingkat lokal, provinsi sampai dengan nasional tidak lepas dari peran kepala desa. Kepala Desa Ketapanrame memiliki peran yang sentral mulai dari perencanaan (bersama BPD melahirkan Peraturan Desa-Peraturan Desa (perdes-perdes) terkait tata kelola aset desa), melakukan assessment pada potensi desa, sampai dengan keberhasilan memberdayakan masyarakat dengan terus meningkatnya partisipasi banyak pihak. Ketokohan dan visi kepala desa juga menjadi tauladan masyarakat luas dengan nilai-nilai yang dimilikinya antara lain jujur, terbuka, peduli terhadap sesama, tanggung jawab dan amanah.

Penerapan Sistem Pelayanan Aplikasi Pendaftaran Online di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta

Pada umumnya antrian pendaftaran rawat jalan rumah sakit mengalami permasalahan waktu tunggu antrian yang lama dan berbelit-belit. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana penerapan sistem pelayanan pendaftaran online di RSUP Dr. Sardjito dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem pelayanan aplikasi pendaftaran online di RSUP Dr. Sardjito. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian desktiptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan sistem pelayanan aplikasi pendaftaran online di RSUP Dr. Sardjito cukup berjalan dengan optimal. Dilihat dari aspek sederhana, transparansi dan keadilan yang optimal, tetapi aspek partisipasi, akuntabel dan berkelanjutan belum optimal. Kesederhanaan aplikasi pendaftaran online menjadi mudah dan cepat, sehingga dapat mengurangi antrian diloket pendaftaran manual. Transparansi pada keterbukaan informasi telah dilakukan melalui media sosial, website, aplikasi maupun petugas. Keadilan ditinjau dari kemampuan pasien yang berbeda-beda dari segi kemampuan menggunakan aplikasi dan kemampuan secara finansial. Sedangkan partisipasi dalam menyampaikan informasi penggunaan aplikasi secara langsung dan spanduk informasi masih sedikit serta belum memuat informasi secara detail. Akuntabel aplikasi pendaftaran online menunjukan kinerja petugas mengalami hambatan dalam memberikan feedback verifikasi berkas pasien. Berkelanjutan, terkait sistem antrian di pelayanan poliklinik belum terdapat nomor antrian. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan aplikasi pendaftaran online, yaitu faktor komitmen RSUP Dr. Sardjito terhadap kebijakan, penggunaan aplikasi, dan sarana dan prasarana.

Analisis Naratif Kebijakan: Kebijakan Ganja Medis di Indonesia

Kebijakan terkait penggunaan ganja untuk pengobatan, meredakan, atau mengurangi gejala penyakit masih menjadi perdebatan di banyak negara, termasuk Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui narasi yang dibangun oleh pemerintah terkait dengan kebijakan ganja medis di Indonesia, menganalisis hambatan dari narasi kebijakan ganja medis, dan merumuskan alternatif strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menguatkan kebijakan ganja medis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Analisis Naratif Kebijakan (Narrative Policy Analysis/NPA) untuk menganalisis disparitas naratif dari kebijakan pemerintah tentang ganja medis dan menentukan bentuk naratifnya seperti tingkat analisis, setting, karakter, plot, dan moral dari narasi kebijakan. Data dikumpulkan dari dokumen online terpercaya seperti data publik, pemberitaan media, atau transkrip pidato yang relevan dengan masalah penelitian dari Januari 2019 s/d Desember 2020. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Pemerintah tetap melarang adanya pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis dengan tujuan untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari masalah baru yang berisiko muncul; 2) Hambatan dari narasi kebijakan yang dibangun oleh pemerintah yaitu adanya perbedaan belief system terhadap tanaman ganja serta belum adanya kajian empiris tentang pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia; 3) Rekomendasi strategi untuk memperkuat narasi kebijakan pemerintah terkait dengan pemanfaatan ganja medis di antaranya membuka ruang diskusi dengan kelompok masyarakat yang kontra narasi, melakukan uji empiris dengan melibatkan akademisi untuk memperkuat argumen dan narasi kebijakan pemerintah, serta mensosialisasikan kebijakan ganja medis ke berbagai stakeholder terkait.

Peningkatan Service Quality of Employee dengan Servant Leadership dan Self-Efficacy di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Konsep mengenai servant leadership telah disebut sebagai salah satu bentuk pendekatan kepemimpinan yang berkomitmen untuk memberdayakan kemampuan serta kebutuhan karyawan. Saat ini konsep kepemimpinan tersebut telah menyita perhatian sebagian besar peneliti dalam hal semakin banyaknya pelanggaran moral dan penyimpangan manajemen di tempat kerja. Penelitian mengenai hal ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pengaruh langsung servant leadership dan self-efficacy terhadap service quality karyawan serta efek moderasi servant leadership terhadap dua variabel, yaitu self-efficacy of service quality of employee dan service quality of employee. Peneliti menggunakan model analisis Structural Equation Modeling (SEM) secara metodologis dengan alat uji analisis statistik AMOSGrapchics. Ada dua studi dalam penelitian ini. Data pada studi pertama dan kedua diperoleh dari pendistribusian kuesioner online pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Responden yang valid tersedia sebanyak 222 ASN dalam penelitian ini. Penelitian menghasilkan beberapa pengujian yang berkaitan (1) servant leadership berpengaruh signifikan terhadap service quality karyawan ASN di KKP, (2) self-efficacy berpengaruh signifikan terhadap service quality karyawan, dan (3) servant leadership dapat memoderasi secara signifikan antara self-efficacy dengan service quality pegawai ASN di KKP.

Analisis Desk Research Kebijakan Technology Transfer Office Sebagai Solusi Hambatan Teknologi Transfer di Lembaga Litbang Indonesia

Kiprah lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah sudah ada sejak lama, baik unit yang berada di bawah kementerian atau perguruan tinggi maupun yang independen dalam struktur Lembaga Pemerintah Non Kementerian bidang Riset dan Teknologi (LPNK Ristek). Namun, panjangnya eksistensi LPNK Ristek dinilai tidak sejalan dengan output hasil litbang karena minimnya kontribusi LPNK Ristek dalam melakukan hilirisasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) ke para pengguna. Studi ini berupaya memberikan pemahaman mengenai bentuk desain kebijakan yang berangkat dari isu minimnya hilirisasi/komersialisasi hasil litbang di Indonesia dengan kebijakan transfer teknologi yang sudah ada dan mengusulkan alternatif kebijakan baru, yakni Technology Transfer Office (TTO) untuk menggantikan kebijakan yang lama. Pendekatan studi ini adalah kualitatif dengan metode desk research, di mana sumber data yang digunakan diperoleh melalui sumber sekunder dari dokumen tertulis, jurnal ilmiah, buku ilmiah, arsip, kebijakan atau regulasi yang terkait, dan penelusuran dari website lembaga terkait. Sumber data tersebut dipublikasikan dalam rentang waktu tahun 1996 hingga tahun 2020. Hasil dari studi ini menemukan ada tiga hambatan transfer teknologi di lembaga litbang Indonesia yakni minimnya pendanaan, terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM, serta struktur kelembagaan yang kaku dan menghambat fungsi transfer teknologi. Studi ini juga merekomendasikan kebijakan TTO sebagai alternatif kebijakan transfer teknologi dengan empat instrumen utamanya yakni (1) dari aktivitas pemerintah yang terlibat, (2) struktur sistem penyampaian baik langsung atau tidak langsung, (3) derajat sentralisasi, dan (4) derajat automisasi dengan mekanisme pendanaan, SDM, dan kelembagaan berupa Badan Layanan Umum (BLU).