Jejaring Aktor Dalam Upaya Perubahan Kebijakan: Kasus Advokasi Kebijakan Dalam Menolak Izin Lingkungan Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun

Salah satu aspek penting dalam keberhasilan dan kegagalan dalam sebuah advokasi adalah jaringan pendukung dalam sebuah koalisi yang terbentuk dalam advokasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Gerakan Perempuan Lakardowo Mandiri yang menggunakan sumber daya jaringan yang ada dalam menolak kebijakan izin lingkungan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada perusahaan PT. Putra Restu Ibu Abadi di desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Actor Networking Theory dari Michael Callon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berjenis kualitatif yang berdiri pada paradigma interpretative. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang perempuan yang terlibat dalam jaringan dalam menolak kebijakan izin lingkungan tersebut. Dari keseluruhan penggunaan sumber daya dan akses jaringan yang ada, perubahan kebijakan yang diinginkan oleh kelompok tersebut masih belum membuahkan hasil yang positif pada pihak yang mendesakan perubahan tersebut. Namun disisi lain, organisasi Green Woman dapat membingkai isu menjadi besar dan mendapat perhatian secara nasional.

Indonesia’s Rural Development and APBDes Transparency Gap Overhaul by Endogenous Praxis Continuum

For good or ill, earlier fare of rural enhancement budget for the RPJMN (or National Medium Term Development Plan) 2020-2024 asks both reviving 10.000 left-behind villages and 5.000 suburbs, its enlargement schemed for 9.9% growth. Quintessentially, Indonesia has set 72 trillion rupiahs to be allocated over 74.961 rustics but, recent fact uncovers its noticeable intransparency. Driven by foregoing issue, this research led the initiative problem-solving reshapes countryside APBDes onto more transparent; later, the method named Endogenous Praxis, shall become a notion integrates rural internal element e.g. commoners, learners, neighborhoods, and hamlets. In total, seventy-two-trillion divided 74.961 suburbs equal ±960.499.459 rupiahs/ each. Amidst plenty amount finance, wider unequivocal symbiotic amongst internal element and urban village head must forthright, it would via open-colloquium-assembly through PRA or Participatory Rural Appraisal, criticizing: (i). RPJMDes, (ii). RKPDes, and (iii). Terms in Regional Transfer and Village Funds/ TKDD, thus, backwoods’ amenities furtherance per annum might less from disarray.

Efektivitas Implementasi PPKM Terhadap Publik Dalam Otoritas Pemerintah Kota Bandung

Baru–baru ini pemerintah pusat menetapkan kebijakan PemberlakuanPembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di daerah Jawa-Bali, termasukkota Bandung. Wali Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) No.68 Tahun 2021 tentang Pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan PembatasanKegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).Kebijakan ini diberlakukan selama 3-20 Juli 2021 dengan beragam aturan yangberlaku, tujuannya untuk membatasi mobilitas masyarakat di kota Bandung yangsempat meningkat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptifkualitatif, yaitu menggunakan data yang berasal dari literatur buku, jurnalilmiah,maupun situs web resmi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan efektivitas penerapanPPKM di Kota Bandung yang meliputi pembatasan kegiatan masyarakat yangmencakup pendidikan, pekerjaan, serta aktivitas sehari-hari lainnya. Selain ituseluruh fasilitas umum ditutup dan trasnportasi umum penggunaannya dibatasi sertamasker tetap digunakan saat di luar rumah dan face shield tidak diizinkan tanpamenggunakan masker.

Penataan Ulang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis Penataan Kelembagaan di Kabupaten Garut dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk melakukan penataan ulang perangkat daerah Kabupaten Garut. Adapun konsep yang dipakai sebagai rujukan atau pisau analisis adalah konsep dalam buku Penataan Ulang Organisasi Perangkat Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Sejauh ini kinerja perangkat daerah pemerintahan Kabupaten Garut masih tergolong belum cukup efektif, sehingga perlu dilakukan penataan ulang terhadap perangkat daerah yang ada pada waktu tertentu. Penataan ulang perangkat daerah ini bertujuan untuk meregenerasi setiap posisi yang ada pada perangkat daerah tersebut, agar perangkat daerah yang ada di Kabupaten Garut dapat beroperasi dengan lebih maksimal dalam melayani masyarakat. Sehingga timbul kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Daerah Garut. Dengan adanya penataan ulang ini, akan tercipta sebuah dampak positif, yaitu terciptanya kinerja yang maksimal dari setiap pegawai, untuk mendapatkan kepercayaan kembali dalam menempati posisi yang pernah diisi sebelumnya. Dalam penataan ulang perangkat daerah, diperlukan kesesuaian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah. Pemahaman tentang penataan ulang perangkat daerah yang baik akan sangat mempengaruhi kinerja perangkat daerah baru yang tercipta nantinya. Oleh karena itu, penataan ulang perangkat daerah di Kabupaten Garut perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Garut.

Analisis Alienasi Sosial Karl Marx dalam Kebijakan Sistem Pemagangan Nasional Indonesia

Pelaksanaan ketenagakerjaan pada masa lampau tidak memiliki substansi yang jauh berbeda dengan saat ini, permasalahan eksploitasi tenaga kerja dan pengusaha, pertantangan kelas pekerja dan cengkraman kapitalis pada program pemerintah yang didukung menimbulkan resistensi serta pertentangan yang cenderung keluar dari tujuan awal program pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksploratif dengan kajian litelatur berbasis pendekatan fenomenologi sebagai ekplorasi pemikiran Kalr Marx atas teori alienasi sosialnya yaitu keterasingan buruh dan pertentangan kelas dengan permasalahan eksploitasi ketenagakerjaan dalam perusahaan pemagangan di Indonesia, analisis data mengunakkan tools penelitian kualitatif Nvivo 12 Pro. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemikiran Karl Marx mengenai Alienasi Sosial/pertentangan kelas masih relevan dan dapat mengupas ancaman perselingkuhan penguasa dan pengusaha yang terjadi khususnya mengenai ketenagakerjaan. Eksploitasi terhadap tenaga kerja kian terjadi sampai saat ini, dengan banyak mengabaikan hak-hak pekerja, di samping tajamnya pertentangan antara pekerja dengan perusahaan yang didukung dengan regulasi pemerintah yang otomatis membuat sistem ketenagakerjaan nasional kian buruk.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Langkah Strategis Mengupayakan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan Di Masa Pandemi Covid -19

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara global menghadapi kondisi tidak terkendali akibat penyebaran Sars Cov 2 (Covid 19) belum maksimal. Indonesia dan India sebagai negara di Asia yang masih belum mampu mengendalikan Covid -19. Bahwa kondisi ini berimplikasi terhadap berbagai upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan yang telah didapatkan dalam lima tahun terakhir. Melalui studi literatur dari berbagai sumber dilakukan baik hasil kajian penelitian sebelumnya, text book dan sumber sekunder lain untuk mengkaji bagaimana permasalahan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan India di tengah Pandemi Covid -19. Lebih lanjut aspek pembangunan berkelanjutan dan Covid – 19 merupakan bagian double helix yang saling terkait satu sama lain. Hasil analisa menggambarkan bahwa aspek dalam pembangunan berkelanjutan merupakan irisan pelayanan publik di antaranya pada pemenuhan bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan infrastruktur. Melalui peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi langkah strategi agar Indonesia dan India dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di masa Covid – 19 dan dengan penggunaan inovasi dan transformasi pelayanan publik di sektor prioritas menjadi langkah krusial. Keterbatasan dalam artikel ini belum mengangkat secara empiris terkait urgensi pada setiap target pembangunan berkelanjutan yang diupayakan melalui peningkatan pelayanan publik.

Urgensi Kualitas Sumber Daya Manusia Pada Perbankan Syariah Terhadap Produk Bank Syariah

Sumber daya manusia yang memahami bidang perbankan Syariah di Indonesia masih sangat jarang dan terbatas. Kebutuhan di bidang perbankan syariah minimal memiliki kualifikasi sumber daya manusia dengan dasar prinsip-prinsip perbankan syariah berbasis konsep sumber daya insani di lembaga keuangan perbankan syariah. Selama ini, pihak perbankan syariah mengalami kesulitan dalam mencari sumber daya insani yang berkompeten dan mumpuni, masih banyak instansi perbankan syariah yang mengambil dari sumber daya manusia dari perbankan konvensional. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan cara yuridis normatif. Hasil yang didapat dalam penelitian ini hanyalah perpindahan sumber daya manusia dari perbankan konvensional ke perbankan Syariah. Hal tersebut, pada akhirnya akan mengakibatkan kurang memahaminya prinsip-prinsip syariah yang menjadi pegangan dalam penerapannya pada kegiatan perbankan syariah. Sehingga perlu adanya pengembangan kemampuan yang dasarnya harus muncul pada pribadi sendiri yang pada akhirnya akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang memahami dan menguasai hal tersebut sehingga akan menghasilkan insan lembaga perbankan syariah yang berakhlakul karimah.

Kegagapan Implementasi E-Government Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi di Era Pandemi

Pandemi COVID-19 yang mewabah keseluruh dunia, termasuk Indonesia berdampak ke semua aspek kehidupan masyarakat tak terkecuali pelayanan birokrasi di lingkungan pemerintahan. Pelayanan birokrasi yang semula dilakukan secara konvensional (tatap muka) dipaksa untuk berapdaptasi dengan memaksimalkan pelayanan birokrasi berbasis teknologi (e-government). Dengan harapan birokrasi tetap mampu melayani masyarakat dengan baik dalam situasi pandemi COVID-19. Penelitian ini ingin melihat dan menganalisis bagaimana implementasi e-government di lingkungan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan apa saja yang menjadi tantangan dalam pengimplementasian e-government di Kabupaten Bekasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penilitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Penelitian ini berupaya memberikan alternatif kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi khusunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelesaikan persoalan pelayanan birokrasi di masa pandemi COVID-19.

Sinergitas Pemerintah Desa dengan Masyarakat dalam Upaya Mengurangi Stigma “Kampung Idiot” di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo

Stigma tentang kampung idiot merupakan masalah sosial yang perlu mendapat perhatian khusus. Perlu sinergitas dari pemerintah, baik ditingkat pusat, daerah dan desa serta masyarakat dalam menanggulangi permasalahan kampung idiot. Jika kampung idiot tidak segara ditangani maka akan berdampak terhadap sosial ekonomi dan budaya di wilayah tersebut. Oleh karena itu konstruksi sosial perlu dilakukan untuk mengubah stigma kampung idiot menjadi kampung yang maju. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian berada di desa Karangpatihan kecamatan Balong kabupaten Ponorogo. Upaya yang dilakukan pemerintah desa dan masyarakat terbukti efektif,sehingga stigma kampung idiot yang melekat pada desa Karangpatihan sudah berkurang.

Implementasi Peralihan Kebijakan PIPPK Dalam Penanganan Covid-19 Di Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

Peraturan Walikota Bandung Nomor 14 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), berimbas pada pengalihan anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) sebesar 50% untuk penanganan Covid-19. Meski telah dilaksanakan, implementasi kebijakan pengalihan anggaran PIPPK ini, dinilai masih memiliki hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan implementasi peralihanM kebijakan PIPPK dalam penanganan covid-19 di kelurahan Sukaluyu, kecamatan Cibeunying Kaler kota Bandung. Jenis penelitian dan tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskripsi dengan metode kualitatif. Informan dalam penelitian adalah Kepala Desa, Staf Desa dan Tokoh Masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan di kelurahan Sukaluyu kecamatan Cibeunying Kaler kota Bandung sudah terlaksana, ditinjau dari tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1) Karakteristik dari masalah, telah teratasi dengan baik (2) Karakteristik Kebijakan atau undang-undang, terjadi hambatan dari pelaporan akibat Instruksi Wali Kota yang dicabut pada akhir pelaporan pelaksanaan (3) Variabel Lingkungan, dalam pelaksanaan kebijakan PIPPK ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan stakeholder kelurahan.Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, PIPPK