Asas Hukum Ekonomi Syariah: Menilik Praktik Perjanjian Lisan Pembuatan Batu Merah di Desa Kota Bangun

The aim of the study are to discuss the causes of the emergence of the practice of unwritten agreements in Kota Bangun and to analyze unwritten agreements through the principles contained in the Sharia Economic Law Compilation. The author uses the type of field research and data collection techniques in the form of observation and interviews. The sampling technique is purposive sampling. Data analysis was carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the cause of the emergence of the practice of unwritten agreements in Kota Bangun were due to a high sense of trust, close relationships (known people/neighbours), compassion, mutual need and local community habits. The principles that are used to examine this case are based on the principles contained in the Compilation of Sharia Economic Law, which consists of 13 principles, namely the principle of endeavor (voluntarily), the principle of trust (keeping promises), the principle of Ikhtiyati (prudence), the principle of Luzum (not Change), the principle of mutual benefit, the principle of taswiyah (equality), the principle of transparency, the principle of ability, the principle of taysiir (convenience), the principle of good faith, the principle of halal causes, the principle of al-hurriyyah (freedom) and the principle of al-Kitabah (written).

Peran Peghulu Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pada KUA Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya)

Artikel ini bertujuan menganalisa peran penghulu dalam penyelesaian perkara perceraian di Kabupaten Nagan Raya dan kabupaten Aceh Barat. Penghulu merupakan bagian dari salah satu yang menyelesaikan perkara perceraian dalam msyarakat. Penghulu sangat berperan dalam memberi bimbingan dan arahan serta membentuk sebuah keluarga yang harmonis dengan memberikan penyeluhan, mengadakan pembinaan dan membuat program atau kegiatan sosialisasi secara berskala kepada masyarakat dan terus menerus untuk mengurangi angka terjadinya perceraian. Hasil penelitian ini menunjukkan peran penghulu sangat penting dalam upaya memberikan bimbingan dan solusi bagi para pihak dalam keluarga yang hendak melakukan perceraian atau talak. Penghulu turun langsung ke masyarakat untuk meminimalisir angka perceraian dengan cara membaerikan bimbingan dan jalan keluar bagi permasalahan keluarga.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN GANTI RUGI MATERIIL NAFKAH BATIN SUAMI ISTRI YANG TIDAK TERPENUHI

Pernikahan merupakan ikatan antara seorang laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Dikarenakan adanya ikatan antara dua orang maka sesuai dengan prinsip perdata akan timbul hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang salah satunya adalah kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah dapat dibedakan menjadi dua yaitu nafkah lahir dan batin. Terkait pemenuhan nafkah batin yang tidak terpenuhi dijadikan objek untuk diminta pembayaran ganti rugi secara materiil. Hal tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lalu setelah ditinjau dari perspektif Hukum Islam hal tersebut pun belum ada aturan yang mengaturnya. Kata kunci: Kehidupan Batin; Kompensasi Material; Hukum Islam

Anotasi Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Asas Pembentukannya

Abstrak Penelitian ini difokuskan pada persoalan pembentukan perangkat daerah berlandaskan asas pembentukannya. Asas pembentukan perangkat daerah menjadi prinsip bagi pemerintah daerah dalam merekonstruksi kembali organisasinya menjadi organisasi yang responsif terhadap perubahan dalam upaya menggerakan roda pembangunan daerah dan pemberian layanan yang baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat susunan perangkat daerah yang dibentuk belum didasarkan pada asas pembentukannya. Salah satunya adalah susunan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal ini dapat dilihat dari belum terakomodirnya urusan pemerintahan bidang tenaga kerja pada perangkat daerah. Selain itu, terdapat perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan melebihi kapasitas yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya diharapkan Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan pemetaan kembali susunan perangkat daerahnya. Langkah yang harus ditempuh adalah dengan melakukan perubahan terhadap Perda No. 11 Tahun 2016. Kata Kunci: Asas; Perangkat Daerah; Pemerintah Abstract This research focused on the issue of the formation of regional apparatus based on the principles of their formation. The principle of forming regional apparatus is a principle for regional governments in reconstructing their organizations into organizations that are responsive to change in an effort to move the wheels of regional development and provide good services. This study uses a type of normative legal research with a statute approach. The results of the study show that there is an arrangement of regional instruments that have been formed that have not been based on the principles of their formation. One of them is the organizational structure of the regional apparatus of the Gorontalo Provincial Government. This can be seen from the lack of accommodation of government affairs in the field of labor in the regional apparatus. In addition, there are regional apparatus that carry out government affairs exceeding the capacity ordered by statutory provisions. Therefore, it is expected that the Gorontalo Provincial Government will re-map the composition of the regional apparatus. The step that must be taken is to make changes to Local Regulation No. 11 of 2016. Keywords: Principle; Regional Apparatus; Government.

Analisis Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Daerah Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional

Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan badan yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD penyelenggara SPAM Regional di tingkat Provinsi saat ini masih dalam bentuk Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB). Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, maka diperlukan perubahan bentuk hukum PDAB tersebut menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah. Sebagai konsekuensi atas pemilihan bentuk hukum yang dipilih, BUMD penyelenggara SPAM Regional harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Sehingga dengan memahami implikasi bentuk hukum BUMD dan memahami kedudukan hukum BUMD dalam hukum publik dan hukum privat diharapkan BUMD dapat melakukan tata kelola BUMD yang baik, serta mampu memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kata Kunci: Kedudukan, BUMD, air minum, regional

Perlindungan Hak Individu Terhadap Kebebasan Menyampaikan Pendapat Melalui Informasi Elektronik dalam Perspektif HAM

Perkembangan teknologi saat ini menimbulkan masalah yang besar terhadap hak individu dalam menyampaikan pendapat. Secara universal Hak Asasi Manusi (HAM) telah menjamin kebebasan menyampaikan pendapat dalam segala aspek kehidupan, tetapi saat ini banyak pengguna terjerat kasus pidana karena telah menyampaikan pendapat dengan media teknologi. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sering dijadikan alat untuk menghakimi individu jika menyampaikan pendapat yang kritis. Menyampaikan pendapat secara obyektif dan kritis semestinya tidak dapat dipidanakan. Regulasi telah memberikan batasan-batasan dalam menyampaikan pendapat agar hak individu dapat dipenuhi. Regulasi tersebut tetap menjunjung tinggi nilai HAM agar terwujud keselarasan antara hak dan kewajiban asasi.Kata kunci: Hak individu, Pendapat, Informasi Elektronik, Hak Asasi Manusia (HAM)

Taqnin Al Ahkam Dalam Implementasi Zakat Di Indonesia

Qanun al-Ahkam pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk memilih pendapat yang lebih mashlahat tentang suatu hukum pada suatu negara dan waktu tertentu yang dianggap memiliki daya mashlahat yang lebih besar demi kepentingan masyarakat secara luas. Untuk itulah peran penguasa dalam hal ini adalah para pembuat konstitusi negara yang mempunyai wewenang untuk membuat qanun tersebut. Dalam hukum Islam hal tersebut diatur dalam ilmu siyasah dusturiyah yakni siyasah yang mengatur hubungan warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lainnya dalam batas-batas administrasi negara. Qanun al-Ahkam merupakan wilayah dalam permasalahan tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemashlahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional

Perang dagang adalah konflik ekonomi yang terjadi antara dua atau lebih negara dengan melibatkan tarif perdagangan satu dengan yang lainnya. Perang dagang Amerika Serikat berdampak terhadap ekonomi global, karena kedua negara tersebut merupakan negara ekonomi raksasa. Dampak perang dagang hampir dialami berbagai negara terutama negara yang sedang berkembang. Walaupun berdampak terhadap ekonomi global, dalam GATT WTO tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perang dagang adalah bentuk pelanggaran, karena merupakan konflik ekonomi antar negara dan berdasarkan prinsip resiprositas.. Selain dampak negatif, perang dagang merupakan suatu peluang dan tantangan bagi negara Indonesia untuk mengambil alih ekspor kepada kedua negara tersebut. Kata Kunci: perang dagang, GATT-WTO, bea masuk, tarif

Hak Cipta Sebagai Collateral Dalam Jaminan Fidusia

This article is focusing for copyright objects that can be made collateral for loans that have economic values ​​according to get in fiduciary collateral. After Amendment Act No. 24/2002 became Act No. 28 / 2014 concerning copyright, it provided convenience for creators to be able to request credit collateral (collateral) and object of fiduciary collateral. The rules for copyright as collateral for credit are in accordance with the provisions in the contract, in accordance with the provisions in the imposition, registration and transfer of related Fiduciaries in Act No. 42/1999 concerning Fiduciary Guarantees. The Copyright Law also approves article 16 paragraph 3 of the creator to guarantee his work through fiduciary guarantees. It is possible to be able to politicize the results of his creation, it is the creator of copyrighted work that can improve the quality of creation. Key word : copyright, collateral, fiduciary

Dinamika dan Sistem Hukum Penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia

Sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman, keberadaan Badan Peradilan Agama mengalami perubahan, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dari sisi implementasinya dalam menegakan hukum dan keadilan. Ia berdampak berdampak signifikan terhadap substansi, struktur, dan kultur hukum di lingkungan Peradilan Agama, terutama setelah diundangkannya UU No.50 Tahun 2009. Diantara faktor perubahannya adalah sistem politik yang berkembang pada saat itu dan berdampak pada sistem hukum Indonesia. Dalam konteks sistem hukum, undang-undang tersebut dituntut untuk serasi dengan peraturan perundang-undangan baik yang sejajar maupun yang lebih tinggi. Kata Kunci : Sistem, Peradilan Agama, Hukum Islam, Reformasi