KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA TERKAIT PEMBERIAN SALINAN/GROSSE/KUTIPAN AKTA

Notaris merupakan jabatan yang lahir karena kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya dalam suatu peraturan tertulis maupun kebijakkan yang bersifat tidak tertulis dari masyarakat yang mengkehendaki adanya campur tangan dari notaris sebagai syarat mutlak, pilihan kewenangan notaris, pejabat selain notaris. Kewajiban untuk merahasiakan terhadap kepercayaan yang merupakan kehendak yang disampaikan oleh penghadap (-para) lahir sendirinya karena jabatan notaris. Notaris memiliki kewajiban untuk membuat minuta dan menyimpannya sebagai protokol maka notaris kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak diberikan salinan/grosse/kutipan akta. Notaris yang dihadapkan pada sulitnya menenentukan apakah seseorang bisa mendapatkan salinan/grosse/kutipan akta agar dapat meminta yang bersangkutan untuk meminta kuasa tertulis atau penetapan pengadilan untuk mengeluarkan dan memberikan salinan/grosse/kutipan pada pihak yang meminta kepada notaris. Sanksi yang diberikan terhadap tidak menjaga kerahasiaan oleh notaris adalah pidana, perdata, pidana penjara dan denda, administrasi, dan kode etik. Sehingga untuk menghindari sanksi-sanksi ada baiknya notaris menyuruh membuat kuasa tertulis dari orang yang berkepentingan langsung pada akta/ahli waris/orang yang memperoleh hak untuk menyampaikan salinan/grosse/kutipan akta.

REFORMASI HUKUM TATA NEGARA MELALUI AMANDEMEN KONSTITUSI (KRITIK TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PASCA REFORMASI)

The purpose of this study was to find out the problems of the practice of regional autonomy in post-Reformation Indonesia. The research method used is a normative legal method with a descriptive analysis approach. The results of the study show that the practice of regional autonomy in post-Reformation Indonesia is still constrained in its implementation. This can be seen from the various laws and regulations derived from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which still put forward a centralistic spirit. The conclusion of this research is that it is necessary to reform the law from derivative products of the constitution which regulates the implementation of regional autonomy. This can be started by making amendments to the Constitution. Keywords: Regional Autonomy, Amendments, Constitution.

ANALISIS PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENETAPKAN SURAT DAKWAAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama dan sangatlah sulit bagi suatu negara untuk memberantasnya. Seiring meningkatnya kejahatan narkotika, maka diperlukan adanya upaya pemberantasan dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Kepolisian yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana dan menjadi ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaan sistem peradilan. Kejaksaan sebagai salah satu pilar penegak hukum di Indonesia yang memiliki tugas berat dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia secara komprehensif sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan surat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimulai dari pertimbangan penetapan pasal yang digunakan, penentuan bentuk dakwaan, serta hambatan yang dialami jaksa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa surat dakwaan memiliki peran penting dalam mengungkap suatu peristiwa pidana dalam persidangan karena merupakan ruang lingkup pemeriksaan bagi hakim.

IDENTIFIKASI HUKUM ADAT (PERSPEKTIF BAHAGIAN KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)

Tulisan ini berfokus kepada berbagai kajian mengenai identifikasi hukum adat yang dimana terdiri dari beberapa pandangan, pandangan sarjana barat dan sarjana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah socio-legal. Hasil pembahasan yang didapat dari para sarjana barat didasari dari pemikiran yang diargumentasikan oleh Snouch Hurgronje, van Vollenhoven dan Ter Haar. Sedangkan dari para sarjana Indonesia mengenai identfikasi hukum adat diambil dari argumentasi R. Soepomo dan Moh. Koesno

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI KOTA PEKANBARU

Tujuan Penelitian adalah untuk mendapatkan potret kemitraan antara Toko Swalayan (minimarket) dengan UMKM di wilayah Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui hambatan dan Solusi dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru. Metode Penelitian ini adalah penelitian Socio Legal Research dengan kategori efektivitas hukum. Penelitian efektivitas hukum membahas tentang hukum beroperasi di masyarakat, sehingga dapat mengungkapkan efektivitas berlakunya hukum di masyarakat itu sendiri. Hasil dari penelitian diketahui bahwa Penerapan Peraturan Daerah terhadap pelaku usaha Toko Modren dan UMKM belum berjalan dengan baik dan efektif sebagaimana mestinya. Artinya kemitraan antara Toko Swalayan dengan UMKM belum berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah dan perlu mensosialisasikan kepada para pelaku usaha. Dari peraturan yang telah ada belum ada peraturan pelaksanaan Perda atau Perwako yang memuat bentuk kemitraan secara rinci dan terukur. Hambatan dalam Penerapan Peraturan Daerah ini masih kurangnya sarana dan prasarana serta masih rendahnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha minimarket terhadap Peraturan Daerah tersebut serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta kurangnya inovasi terhadap prodak yang meraka jual dikarenakan masih adanya UMKM yang belum mengurus perizinan sesuai dengan aturan Peraturan Daerah.

IMPLEMENTASI FUNGSI PERATURAN WALIKOTA NO.79 TAHUN 2010 TENTANG PEMBATASAN USAHA WARALABA MINIMARKET DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI KEBERADAAN USAHA INDOMART DAN ALFAMART DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui impelementasi dari Perwal Nomor 79 Tahun 2010 terhadap keberadaan usaha Indomaret dan Alfamart berjaring di Yogyakarta serta sikap pemerintah dan Menemukan desain atau bentuk pengaturan yang ideal terkait keberadaan usaha Indomaret dan Alfamart waralaba berjaring tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian jenis Hukum Normatif-Empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap persitiwa hukum. Hasil dari penelitian ini Berbagai urgensi permasalahan berdasar pada Beberapa faktor terkait proses penegakan hukum dalam Perwal Nomor 79 Tahun 2010 terhadap keberadaan usaha Indomaret dan Alfamart berjaring di Yogyakarta. Pengaturan dalam substansi tersebut sejatinya telah menerapkan pengakomodiran jumlah keberadan waralaba minimarket sebanyak 52 unit. faktanya dilapangan keberadaan waralaba lebih dari 52 unit.Berkaitan dengan keberadaan waralaba minimarket hanya dibatasi dengan pasar tradisional yang jaraknya minimal 400 meter, namun tidak ada pembatasan berkaitan dengan keberadaan UMKM setempat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang pembatasan usaha waralaba minimarket di Kota Yogyakarta belum berjalan dengan baik, aturan yang ada untuk usaha waralaba sendiri berdasarkan aturan sebanyak 52 unit, sementara pada prakteknya lebih dari 52 unit waralaba

ANALISIS YURIDIS AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG OBJEKNYA MERUPAKAN HARTA BERSAMA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 221/PDT.G.2019/PN.SMN)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan dan akibat hukum perjanjian pengikatan jual beli yang objeknya merupakan harta bersama, pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuat di hadapannya serta bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik dalam perjanjian pengikatan jual beli yang objeknya merupakan harta bersama. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan data primer berupa wawancara dengan responden dan narasumber. Penelitian ini bersifat deskriptif dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa Surat Perjanjian yang dibuat dibawah tangan antara pihak penjual dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan mantan pasangan kawinnya yang mana surat tersebut dititipkan kepada Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Banyumas sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta Van Depot, sah secara hukum sebagai dasar kewenangan bertindak penjual untuk mengalihkan objek harta bersama pada perjanjian pengikatan jual beli. Maka dari itu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Sleman yang objeknya merupakan harta bersama dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 221/Pdt.G/2019/Pn.Smn sah dan mengikat bagi para pihak. Kata Kunci: Akta Notaris, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Harta Bersama.

Penggunaan Jasa Freight Forwarder Internasional Untuk Ekspor Benih Lobster Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Permasalahan adalah bagaimana Penggunaan Jasa Internasional Freight Forwarder untuk Ekspor Benih Lobster Dalam Perpektif Hukuim Persaingan Usaha bagaimana Akibat Hukum dan Penggunaan Jasa Internaional Freight Forwarder ini. Metode penelitian bersifat yuridis normatif, yang menganalisis dugaan pelanggaran undang-undang anti monopoli dengan cara bersekongkol dan memonopoli pengiriman benih lobster, dengan sumber datanya Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier. Teknik Pengumpulkan Data adalah Studi Kepustakaan, dan analisis data dengan diskriptif analisis. Hasil penelitian adalah bahwa PT ACK, selaku freght forwarder telah melakukan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 17 tentang monopoli dan Pasal 24 persekongkolan dengan dua perusahan lainnya yakni KKP, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Lobster Indonesia. Akibat hukumnya dengan adanya tindakan tersebut mengakibatkan terhalangnya para pelaku usaha pesaing PT ACK untuk menawarkan jasa kargo angkutan ekspor benih lobster ke luar negeri, tindakan dugaan pelanggaran yang dilakukan tiga pihak tersebut dapat dikenakan denda bagi pelaku monopoli dan persekongkolan ini berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yakni minimal Rp1 miliar.

IMPLEMENTASI PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK PENGHASILAN (PPH) PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAS WARISAN DITINJAU DARI ASAS KEMUDAHAN ADMINISTRASI (STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN PAJAK KOTA YOGYAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penerbitan SKB PPh pengalihan hak atas tanah dan/bangunan atas warisan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Yogyakarta di tinjau dari asas kemudahan administrasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris yang menggabungkan antara data primer dan data sekunder,data primer yaitu data yang didapat di lapangan dan data sekunder yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan.Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang didapat yakni, pertama, pemungutan pajak dikatakan efisien jika cost of taxation/administrative costs atau beban administratifnya rendah, namun dalam prakteknya cost of taxation/administrative costs yang ditanggung oleh ahli waris tinggi. Kedua, asas Convenience of Payment menghendaki bahwa pemungutan pajak harus memperhatikan kondisi wajib pajak yang nyaman, namun lamanya proses penerbitan SKB tersebut justru memberikan ketidaknyamanan yang menimbulkan kerugian bagi ahli waris yaitu tidak dapat dilakukannya jual beli tanah warisan dengan segera dan ahli waris kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Ketiga, dengan lamanya jangka waktu penerbitan SKB PPh tersebut maka tidak sesuai dengan asas sederhana yang mengharuskan bahwa prosedur perpajakan harus cepat, lancar dan tepat

URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS EKONOMI SYARIAH DALAM LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Pentingnya pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama ditinjau secara filosofis, sosiologis, yuridis. Secara filosofis didasari Pancasila sebagai falsafah negara, dan ekonomi syariah sarat dengan muatan substantif dan peristilahan transaksi keuangan syraiah, seperti murabahah. Landasan sosiologis pengadilan khusus ekonomi syariah menjawab masalah dan memenuhi kebutuhan hukum agama Islam dibidang ekonomi syariah dengan dasar fakta empiris pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, secara yuridis berdasarkan Pasal 3A UU Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 3A ayat (1), (3) dan 13B ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Permasalahan: Apa melatarbelakangi pentingnya pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah? upaya dan kendala apa dilakukan Mahkamah Agung terhadap peningkatan kualitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama Indonesia. Metodelogi normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Tipe penelitianya Deskriptif. Sumber data adalah data primer dan didukung data sekunder.