Implementasi Kebijakan Pendidikan (Budaya) Bela Negara: Studi Kasus SD Katolik Karya Toboali, Kepulauan Bangka Belitung

This study aims to grasp the policy of state defense which embedded through the form of school culture which plays an important role to shape the character of state defense in Katolik Karya, Toboali Elementary School, Bangka Belitung. This also seeks to capture how state defense culture is effectivelly implemented to support the students’ character. This study uses descriptive qualitative, in which data and information are obtained through interviews, questionnaires, and documents involving principals, teachers, education staff, and students. This study found that the school already has developed policy to instill a state defense culture which is introduced by the Tunas Karya Foundation. The state defense policy is developed through a set of values which are arranged in the ten main character as a genuine of cultural product to form of student character. Schools conduct a state defense policy through habituation with a nurturing and modeling approach by teachers. This study also shows that the habituation of the ten main character values in making state defense behavior is quite effective. Based on the assessment results, the data shows that the majority of students have regularly employed the habituation of the state defense with average marks at 82 point.

Analisis Kerentanan Usaha Mikro Kecil Akibat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumedang

Usaha mikro dan kecil (UMK) paling rentan terhadap dampak pandemi Covid-19. Banyak UMK di Kabupaten Sumedang yang kurang adaptif ketika terjadi pembatasan sosial sehingga mengalami penurunan omzet bahkan sebagian lainnya menutup usaha. Diperlukan kebijakan yang tepat dari pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya melalui analisis kerentanan sehingga dapat diketahui daerah mana yang paling rawan pandemi Covid-19, terutama dari aspek sosial ekonomi terkait UMK. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif berbasis spasial dengan teknik skoring pada setiap variabel penentu dalam analisis kerentanan yang diadopsi dari Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC). Data yang digunakan adalah Potensi Desa (potensi desa) tahun 2018 dan 2019 serta beberapa data pendukung dari instansi terkait. Hasil analisis kerentanan menunjukkan bahwa terdapat satu kecamatan dengan tingkat kerentanan yang sangat tinggi yaitu Kecamatan Jatinangor, dikarenakan banyaknya UMK dan sebagian besar mata pencaharian penduduknya dari sektor-sektor yang terkena dampak restriksi sosial akibat Pandemi Covid-19 seperti industri, perdagangan dan jasa. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan terhadap pandemi Covid-19 di tingkat daerah adalah dengan meningkatkan kapasitas adaptif, terutama mendorong kegiatan perekonomian di tingkat desa melalui peningkatan unit usaha dan skala usaha Badan Usaha Milik Desa, perluasan jangkauan sinyal internet, dan mendorong perluasan dari jaringan layanan pengiriman barang.

Kebijakan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia

Pengungsi terjadi karena adanya keadaan yang memburuk dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial suatu negara tersebut sehingga memaksa masyarakatnya untuk pergi meninggalkan negara tersebut dan mencari tempat berlindung yang lebih aman di negara lain. Permasalahan yang diangkat mengenai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan hambatannya. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan struktural dan teknis, serta menawarkan solusi atau alternatif penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi dituangkan dalam rekomendasi. Deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat menjelaskan proses, para pihak yang terlibat serta konteks implementasi Peraturan Presiden Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di lapangan. Implementasinya dibuktikan dengan dibentuknya Peraturan Presiden 125 Tahun 2016. Akan tetapi, setahun lebih Peraturan Presiden diundangkan, masih ditemukan sejumlah tantangan dan permasalahan. Ada empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yaitu: perlu adanya komunikasi antar antar tugas dan fungsi Desk Penanganan Pengungsi, sarana dan infrastruktur penampungan yang sesuai dengan Peraturan Presiden. Sumber daya manusia sertaanggaran tiap-tiap stakeholder, Tugas dan fungsi tiap-tiap desk yang diterjemahkan kedalam aturan pelaksana dari Peraturan Presiden Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Kata Kunci: Implementasi, Penanganan, Pengungsi, Luar Negeri.

Program Pembangunan Desa di Provinsi Jambi, Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Keuangan

Peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian rakyat masih sangat penting dan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Desa/Kelurahan (BKP2DK) di Provinsi Jambi, merupakan salah satu sumber dana yang memberi kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan di desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah pendunduk miskin di Desa/Kelurahaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi kepada Desa/Kelurahaan di Provinsi Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pengambilan sampel menggunakan metode purposife sampling terhadap perangkat desa dan masyarakat didesa se Provinsi Jambi. Sedangkan metode analisis digunakan analisis deskriptif dengan menggambarkan kondisi variable yang diteliti, serta analisis statistik menggunakan uji beda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi bantuan keuangan provinsi bidang infrastruktur lebih banyak digunakan untuk pembangunan BUMDES, sementara bidang penguatan kelembagaan lebih banyak dialokasikan untuk petugas syara/guru ngaji. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa masih kurangnya peran pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga terdapat beberapa penggunaan bantuan keuangan yang belum sesuai dengan petunjuk yang sudah ditetapkan. Namun Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi kepada Desa/Kelurahan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dilihat dari berkurangnya jumlah penduduk miskin dan jumlah keluarga miskin, serta bertambahnya jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) di desa yang menjadi sampel penelitian.

Konsep dan Rancangan Pembangunan "Kampung Beasiswa" Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Pendidikan merupakan unsur penting dalam kualitas sumberdaya manusia, sehingga peningkatan derajat pendidikan masyarakat perlu dilakukan. Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dimuat salah satu misi yaitu Bermartabat dalam Pendidikan, dan salah satu prioritas pembangunannya adalah Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merencanakan agar masyarakat dapat mengenyam pendidikan hingga ke tingkat pendidikan tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi Sumatera Utara relatif rendah. APK Perguruan Tinggi Sumatera Utara Tahun 2020 adalah 25,76 dan APM Perguruan Tinggi Sumatera Utara Tahun 2020 sebesar 22,20. Hal ini berkaitan pula dengan angka putus sekolah, terutama di tingkat sekolah menengah tingkat atas (SMA dan SMK). Angka putus sekolah Sumatera Utara Tahun 2020 untuk tingkat SMA sebesar 0,43 dan SMK sebesar 1,10. Penelitian ini bersifat kualitatif, dan data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara secara terbatas dengan responden yang dipilih secara acak dari siswa, orangtua siswa, guru dan dari masyarakat umum.Data sekunder dikumpulkan dari dokumen, laporan, rilis/buku dan referensi lainnya dari berbagai sumber atau instansi. Data dianalisis dan dikaji secara deskriptif untuk memperoleh gambaran kondisi dan permasalahan yang ada untuk mendasari penyusunan konsep dan rancangan “Kampung Beasiswa”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat yang putus sekolah umumnya disebabkan kurang mampu membayar biaya pendidikan dan kurang memperoleh informasi tentang beasiswa, baik mengenai sumber-sumber beasiswa maupun cara mengaksesnya. Untuk itu perlu memberi bantuan pendidikan berupa Beasiswa dan mendekatkan akses terhadap beasiswa tersebut bagi siswa, untuk mendukung mereka dapat melanjutkan pendidikannya hingga S1 bahkan S2 dan S3. Hal ini dijawab dengan konsep dan rancangan Kampung Beasiswa, yang dikonsep menjadi pusat informasi beasiswa; dukungan pelatihan bahasa Inggris; dan fasilitasi bagi siswa calon penerima beasiswa dengan pemberi atau sumber-sumber beasiswa, dengan merancang segala sesuatu kebutuhannya. Konsep dan rancangan ini dapat dijadikan petunjuk teknis pembangunan Kampung Beasiswa oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.Kata Kunci: pendidikan, APK dan APM, beasiswa, konsep dan rancangan

Estimasi Nilai Jasa Lingkungan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Aek Nauli Dengan Metode Travel Cost

Dari aspek ekowisata, KHDTK Aek Nauli sangat potensial untuk dikembangkan sebagai pintu gerbang ke kawasan wisata Danau Toba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai ekonomi KHDTK dan sekaligus biaya kunjungan ke KHDTK Aek Nauli. Lokasi penelitian adalah KHDTK Aek Nauli terletak di Desa Sibaganding, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Estimasi nilai ekonomi jasa lingkungan KHDTK Aek Nauli dilaksanakan dengan biaya perjalanan (Travel Cost Method). Data dikumpulkan dari 73 orang responden yang terdiri dari kelompok pelajar tingkat SMP, SMA, mahasiswa dan guru-guru. Nilai ekonomi dari Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Aek Nauli berdasarkan data kunjungan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 4.073.628.200,- per tahun. Sementara biaya per kunjungan menurut zonasi adalah berkisar Rp. 31.084 hingga Rp.141.072 per kunjungan/orang/hari dengan jarak lokasi berkisar 35-92 km dari KHDTK Aek Nauli. Penelitian ini menyarankan agar manajemen KHDTK Aek Nauli perlu mengkaji tarif masuk ke kawasan KHDTK yang saat ini sangat rendah untuk mengantisipasi dampak eksternalitas dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan manusia yang semakin besar di dalam kawasan hutan. Kata kunci: Nilai ekonomi, KHDTK Aek Nauli, TCM, pengunjung

Kondisi Empiris Penyederhanaan Eselon III dan IV pada Pemerintah Kota Sorong

Perbaikan pelayanan publik secara efisien dan responsif dapat dilakukan melalui pemangkasan eselon serta memperbanyak jabatan fungsional yang berorientasi langsung pada layanan. Namun kebijakan tersebut belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sorong karena memiliki kekhususan dan adanya resistensi dari pejabat lokal. Tujuan penulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis kondisi empiris penyederhanaan eselon III dan IV Pemerintah Kota Sorong. Peneliti menggunakan metode penelitian jenis deskriptif pendekatan kualitatif dimana data dianalisis dengan model interaktif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan yang disajikan dalam bentuk narasi kemudian dianalsisi secara kualitiatif melalui tahapan kondensasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyederhanaan eselon III dan IV Pemerintah Kota Sorong belum dilaksanakan karena tidak mendapat dukungan dari Walikota. Kultur birokrasi dalam sistem kenaikan jabatan eselon lebih mengutamakan kedekatan personal dan keturunan merupakan penghambat utama penyederhanaan eselon Pemerintah Kota Sorong. Selain itu kebanggaan status sosial jabatan eselon dan ketiadaan instansi pembina jabatan fungsional baru membuat mindset ASN terfokus pada jabatan eselon saja dan pemerintah daerah kesulitan menempatkan ASN pada instansi yang sesuai jabatan fungsional baru tersebut. Instrumen pengawasan untuk jabatan fungsional baru juga belum dibangun dengan tepat. Pada aspek legalitas, belum terdapat peraturan hukum dari turunan UU ASN tentang sistem kepangkatan jabatan fungsional baru. Proses peralihan jabatan struktural ke fungsional berdasarkan kedekatan personal dan keturunan membuat fungsi sistem merit ASN tidak optimal sehingga sampai saat ini penyederhanaan eselon Pemerintah Kota Sorong belum dilakukan. Sistem merit tersebut dapat berfungsi dengan baik jika perilaku birokrat memprioritaskan layanan dari pada budaya. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah pusat menyusun pemetaan peralihan jabatan fungsional baru di Pemerintah Kota Sorong beserta instansi pembina level daerah. Selain itu diperlukan perubahan mindset pejabat eselon dengan membuat peraturan perundang-undangan pembatasan fasilitas pejabat eselon di daerah.Kata kunci: kondisi empiris, penyederhanaan eselon III dan IV, Pemerintah Kota Sorong

Ijen Tourism Cluster (ITC): Analisis Klaster Pengembangan Ekowisata Taman Wisata Alam Kawah Ijen

Ijen Tourism Cluster (ITC) merupakan konsep pengembangan aktivitas ekonomi dan pariwisata melalui pemekaran dan penciptaan destinasi pariwisata baru di kawasan sekitar Taman Wisata Alam Kawah Ijen. ITC memanfaatkan modal alam dan modal sosial yang terdapat pada kawasan destinasi pariwisata untuk menciptakan aktivitas pariwisata yang berkelanjutan di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan strategi pariwsata berkelanjutan berbasis klaster pariwisata yang memanfaatkan intergrasi antara daya tarik alam dan potensi kelembagaan yang dimiliki oleh masyarkaat lokal dalam aplikasinya. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 kendala utama dalam aplikasi ITC untuk mengembangkan aktivitas pariwisata di kawasan sekitar Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Ketiga kendala tersebut terjadi karena belum optimalnya kapasitas kelembagaan pengelolaan BUDes dan BUMDesa Bersama; rendahnya lama tinggal wisatawan di area sekitar Taman Wisata Alam Kawah Ijen; dan rendahnya integrasi klaster antar kawasan destinasi pariwisata disekitar Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Untuk mengatasi hambatan tersebut penelitian ini memberikan solusi berupa penciptaan dan pengembangan creative hub yang berfungsi sebagai wadah inovasi dan kreativitas masyarakat lokal, serta sebagai pusat sarana edukasi dan penguatan potensi pariwisata Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Kedepannya area creative hub pada kawasan sekitar Taman Wisata Alam Kawah Ijen akan menjadi pusat aktivitas ekonomi, edukasi, dan pelestarian lingkungan bagi masyarakat lokal dan wisatawan.

Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok: Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Haji

Rumah sakit Haji Medan menjadi salah satu rumah sakit yang berada di bawah pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kawasan tanpa rokok di Rumah sakit Haji Medan merupakan sebuah upaya yang baik untuk mencegah perilaku merokok di rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Gubernur No 35 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Haji Medan. Adanya Kawasan Tanpa Rokok diharapkan dapat melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan udara yang bersih dari asap rokok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi. Triangulasi dilakukan yaitu metode, objek dan sumber. Instrument menggunakan pedoman wawancara dan lembar observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terjadi pelanggaran terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok seperti ada puntung rokok di tempat parkir, kantin dan masjid. Fasilitas pendukung seperti ruang khusus merokok tidak ada dan tanda larangan merokok masih sulit ditemukan di beberapa tempat. Sumberdaya manusia untuk melaksanakan pengawasan KTR masih sedikit, fasilitas pendukung seperti ruangan khusus merokok tidak ada dan tanda larangan merokok masih sulit ditemukan di beberapa tempat. Rumah Sakit Umum Haji Medan harus melakukan berbagai perbaikan terkait penambahan sumberdaya manusia dan fasilitas pendukung seperti ruang khusus merokok dan tanda larangan merokok yang masih tidak terdapat di beberapa tempat. Sanksi harus diberikan lebih tegas kepada perokok sehingga perokok menjadi jera untuk merokok di area Kawasan Tanpa Rokok.

Penumbuh-kembangan Inovasi Melalui Laboratorium Inovasi Bagi Pemerintah Daerah di Indonesia

Sejak reformasi tahun 1998 terjadi perubahan dalam berdemokrasi, dari sentralistik menjadi desentralistik serta adanya otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. kebebasan ini disertai dengan tanggung jawab bahwa Pemerintah daerah harus memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. karenanya diperlukan terobosan salah satunya dengan inovasi. Lembaga Administrasi Negara berupaya mengakselerasi penumbuh-kembangan inovasi tata kelola pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah melalui Program Nasional Laboratorium Inovasi dengan cara pendampingan inovasi pada pemerintah daerah menggunakan instrumen 5D (Drum up, Diagnose, Design, Deliver dan Display). Lokus Laboratorium Inovasi yang dijadikan sebagai bahan penelitian ada dua yaitu Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kotawaringin di Provinsi Kalimantan Kalimantan Tengah. Dengan metode analisis deskriptif melalui studi kepustakaan. Kajian ini ingin melihat kemanfaatan yang diberikan laboratorium inovasi dalam hal penumbuh-kembangan inovasi di daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa melalui pendampingan laboratorium inovasi, daerah mendapatkan manfaat yaitu terbukanya cakrawala pemikiran aparatur, serta mengubah cara pandang masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintah dan menumbuhkan trust masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kata kunci: inovasi; pemerintah daerah; laboratorium inovasi