PERAN NOTARIS DALAM PELEPASAN HAK ATAS TANAH PADA PROSES KONSOLIDASI TANAH GUNA OPTIMALISASI FUNGSI TANAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERTANAHAN

<p><strong>ABSTRAK</strong><br />Pelepasan hak atas tanah dilaksanakan dengan akta autentik yang dibuat dihadapan notaris. Pelepasan hak juga dapat terjadi pada pelaksanaan konsolidasi tanah. Konsekuensi hukum yang timbul dari adanya pelepasan hak pada konsolidasi tanah yaitu pada status hak atas tanah perserta konsolidasi, yang berubah menjadi tanah negara. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman pelepasan hak atas tanah dalam proses konsolidasi tanah dikaitkan dengan peran notaris berdasarkan peraturan pertanahan dan untuk mendapatkan gambaran proses konsolidasi tanah dapat mengoptimalkan fungsi tanah. Penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder dan wawancara. Analisis data menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dengan menyimpulkan data-data yang didapatkan yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau pernyataan. Disimpulkan bahwa pelepasan hak atas tanah dalam proses konsolidasi tanah tidak menggunakan jasa notaris, tetapi dilaksanakan oleh kepala Badan Pertanahan Nasional. Hal tersebut dikarenakan pelepasan tanah dalam konsolidasi tanah tidak untuk selamanya, karena nanti tanah objek konsolidasi akan dikembalikan kepada pemiliknya lagi setelah dilakukan penataan dalam proses konsolidasi tanah. Proses konsolidasi tanah guna optimalisasi fungsi tanah diwujudkan dengan menghasilkan kawasan lingkungan perumahan atau perkotaan yang sudah tertata rapih dilengkapi dengan sarana-prasarana pendukung. Dengan begitu konsolidasi tanah ini telah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.<br /><strong>Kata kunci:</strong> konsolidasi tanah; optimalisasi fungsi tanah; pelepasan hak atas tanah.</p><p><em><strong>ABSTRACT</strong></em><br /><em>Transfer of rights over land usually performed through authentic deed made before a notary. It might also occurred from land consolidation. The legal consequences that might arise from the transfer of right through land consolidation is in the change of status of the right over land for the consolidation participant into a state-owned land. This research has the purpose to obtain better understanding on the transfer of rights over land in the process of land consolidation in relation to the role of notary pursuant to the regulation regarding the land and to obtain depiction on the process of land consolidation to optimize the function of land. This research use descriptive-analytical specification and data-collection method is made through juridical-qualitative method by summing-up the acquired data made in writing or in statement. Transfer of right over land in consolidation process does not use any notarial service, yet it is performed directly by the Head of the National Land Agency. It is made that way since the transfer of right in consolidation is not made for eternity, the object of the land consolidation shall be returned to its owner after it has been restructured in the process of land-consolidation. The process of land consolidation to optimize the function of land is performed through the procreation of neatly planned housing or city environmental area, equipped with the supporting facilities and infrastructure. That way, this land consolidation shall be in accordance with the sustainable principle development. </em><br /><em><strong>Keywords:</strong> land consolidation; optimization of land function; transfer of right over land.</em></p>

REGULASI PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT MENGENAI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DAN DALAM PEREALISASIANYA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PANGAN MASYARAKAT JAWA BARAT

<p><strong>ABSTRAK</strong><br />Ketahanan pangan di Indonesia masih mengalami berbagai masalah khususnya di daerah Jawa Barat.Mulai dari masalah persediaan pangan dan kemampuan daya masyarakat dalam menjangkau kebutuhan pangan. Ketahanan pangan bertujuan sebagai akses setiap rumah tangga atau individu untuk memperoleh pangan untuk keperluan hidup yang sehat dengan persyaratan penerimaan pangan sesuai dengan nilai-nilai atau budaya yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi, akses, dan ketersediaan pangan. Artikel ini menggambarkan kondisi ketahanan pangan di Jawa Barat sebagai pengaplikasian regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode penelitian dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan dan buku literature dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yang digunakan pemerintah daerh dalam mewujudkan ketahanan pangan belum ada perubahan yang signifikan terhadap hasil panen bahan pangan yang diperoleh di Jawa barat walaupun sudah ditetapkanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang tentang Kemandirian Pangan Daerah dan regulasi lainya dalam hal kebijakan pangan.<br /><strong>Kata kunci:</strong> ketahanan pangan; pemerintah daerah; regulasi.</p><p><strong><em>ABSTRACT</em></strong><br /><em>Food security in Indonesia is still experiencing various problems, especially in West Java. Food security is intended as access for every household or individual to obtain food for the needs of healthy life with the requirements for receiving food in accordance with the values or culture in force taking into account socio-economic conditions, access and food availability. Therefore the researcher aims to describe the condition of food security in West Java as an application of regulations that have been issued by the West Java Regional Government. This research was compiled using the normative juridical method, namely the research method by means of literature study by collecting secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials such as legislation and literature books. The research specifications are descriptive analytical, namely describing and analyzing problems based on relevant legislation so that legal facts can be obtained in the community, then analyzed qualitatively normatively. The results showed that the strategy used by the government in realizing food security had no significant changes to food crop yields obtained in West Java even though the West Java Provincial Regulation Number 4 of 2012 had been stipulated concerning Regional Food Independence and other regulations in terms of food policy Starting from the problem of food supplies and the ability of the community to reach food needs.</em><br /><em><strong>Keywords:</strong> food security; regional government; regulation.</em></p>