scholarly journals Model Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Berbasis Teaching Factory Menuju Kemandirian Finansial Sekolah

2020 ◽  
Vol 8 (1) ◽  
Author(s):  
Agus Setyo ◽  
Mursidi Mursidi
Keyword(s):  
High Schools ◽  
Public Service ◽  
Data Model ◽  
Data Coding ◽  
Goods And Services ◽  
Industry Standards ◽  
Vocational High Schools ◽  
Public Service Agencies ◽  
Analysis Models ◽  
Service Agencies

Abstract: The purpose of this study is to illustrate the implementation of a teaching service program based on regional public services in 5 vocational high schools in Surabaya. The research methodology used is descriptive qualitative data collection techniques of observation, interviews, and documentation as well as data analysis models of Miles, Huberman, and Saldana; data coding, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study explained that the 5 vocational high schools in Surabaya had a teaching factory program that collaborated with the industrial world and produced goods and services that met industry standards. This school has marketed goods and services according to industry standards from the results of student practice so that this school can carry out regional business service agencies from the province of East Java. Proceeds from sales of products and services that have been marketed to the community will be able to increase school income so that the proceeds from the sale can be used to improve the quality and welfare of the school. Local public service agencies based on teaching factories with products produced by students can create school financial independence, without having to always expect help from the government.Keyword: Regional Public Service Board, Teaching Factory, School Financial IndependenceAbstrak : Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan pelaksanaan program badan layanan umum daerah berbasis teaching factory di sekolah menengah kejuruan negeri 5 kota Surabaya. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data pengamatan, wawancara, dan dokumentasi serta analisis data model Miles, Huberman dan Saldana; kodensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sekolah menengah kejuruan negeri 5 kota Surabaya memiliki program teaching factory yang kerjasama dengan dunia industry serta menghasilkan barang dan jasa yang sesuai standar industry. Sekolah ini sudah memasarkan barang dan jasa sesuai standar industry dari hasil praktik siswa sehingga sekolah ini dapat melaksanakan badan layanan usaha daerah dari propinsi Jawa Timur. Hasil penjualan produk dan jasa yang telah dipasarkan ke masyarakat akan dapat menambah pendapatan sekolah, sehingga dari hasil penjualan dapat digunakan untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan sekolah. Badan layanan umum daerah berbasis teaching factory dengan produk yang dihasilkan oleh siswa dapat membuat kemandirian finansial sekolah, tanpa harus selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah.Kata Kunci: Badan Layanan Umum Daerah, Teaching Factory, Kemandirian Finansial Sekolah

scholarly journals Model Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Berbasis Teaching Factory Menuju Kemandirian Finansial Sekolah

2020 ◽  
Vol 8 (1) ◽  
Author(s):  
Agus Setyo
Keyword(s):  
High Schools ◽  
Public Service ◽  
Data Model ◽  
Data Coding ◽  
Goods And Services ◽  
Industry Standards ◽  
Vocational High Schools ◽  
Public Service Agencies ◽  
Analysis Models ◽  
Service Agencies

Abstract: The purpose of this study is to illustrate the implementation of a teaching service program based on regional public services in 5 vocational high schools in Surabaya. The research methodology used is descriptive qualitative data collection techniques of observation, interviews, and documentation as well as data analysis models of Miles, Huberman, and Saldana; data coding, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study explained that the 5 vocational high schools in Surabaya had a teaching factory program that collaborated with the industrial world and produced goods and services that met industry standards. This school has marketed goods and services according to industry standards from the results of student practice so that this school can carry out regional business service agencies from the province of East Java. Proceeds from sales of products and services that have been marketed to the community will be able to increase school income so that the proceeds from the sale can be used to improve the quality and welfare of the school. Local public service agencies based on teaching factories with products produced by students can create school financial independence, without having to always expect help from the government.Keyword: Regional Public Service Board, Teaching Factory, School Financial IndependenceAbstrak : Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan pelaksanaan program badan layanan umum daerah berbasis teaching factory di sekolah menengah kejuruan negeri 5 kota Surabaya. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data pengamatan, wawancara, dan dokumentasi serta analisis data model Miles, Huberman dan Saldana; kodensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sekolah menengah kejuruan negeri 5 kota Surabaya memiliki program teaching factory yang kerjasama dengan dunia industry serta menghasilkan barang dan jasa yang sesuai standar industry. Sekolah ini sudah memasarkan barang dan jasa sesuai standar industry dari hasil praktik siswa sehingga sekolah ini dapat melaksanakan badan layanan usaha daerah dari propinsi Jawa Timur. Hasil penjualan produk dan jasa yang telah dipasarkan ke masyarakat akan dapat menambah pendapatan sekolah, sehingga dari hasil penjualan dapat digunakan untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan sekolah. Badan layanan umum daerah berbasis teaching factory dengan produk yang dihasilkan oleh siswa dapat membuat kemandirian finansial sekolah, tanpa harus selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah.Kata Kunci: Badan Layanan Umum Daerah, Teaching Factory, Kemandirian Finansial Sekolah

scholarly journals Model Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Berbasis Teaching Factory Menuju Kemandirian Finansial Sekolah

2020 ◽  
Vol 8 (1) ◽  
Author(s):  
Agus Setyo ◽  
Mursidi Mursidi
Keyword(s):  
High Schools ◽  
Public Service ◽  
Financial Independence ◽  
Data Coding ◽  
Goods And Services ◽  
Industry Standards ◽  
Vocational High Schools ◽  
Public Service Agencies ◽  
Analysis Models ◽  
Service Agencies

Abstract: The purpose of this study is to illustrate the implementation of a teaching service program based on regional public services in 5 vocational high schools in Surabaya. The research methodology used is descriptive qualitative data collection techniques of observation, interviews, and documentation as well as data analysis models of Miles, Huberman and Saldana; data coding, data presentation and conclusion drawing. The results of the study explained that the 5 vocational high schools in Surabaya had a teaching factory program that collaborated with the industrial world and produced goods and services that met industry standards. This school has marketed goods and services according to industry standards from the results of student practice so that this school can carry out regional business service agencies from the province of East Java. Proceeds from sales of products and services that have been marketed to the community will be able to increase school income, so that the proceeds from the sale can be used to improve the quality and welfare of the school. Local public service agencies based on teaching factories with products produced by students can create school financial independence, without having to always expect help from the government.Keyword: Regional Public Service Board, Teaching Factory, School Financial Independence Abstrak : Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan pelaksanaan program badan layanan umum daerah berbasis teaching factory di sekolah menengah kejuruan negeri 5 kota Surabaya. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data pengamatan, wawancara, dan dokumentasi serta analisis data model Miles, Huberman dan Saldana; kodensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sekolah menengah kejuruan negeri 5 kota Surabaya memiliki program teaching factory yang kerjasama dengan dunia industry serta menghasilkan barang dan jasa yang sesuai standar industry. Sekolah ini sudah memasarkan barang dan jasa sesuai standar industry dari hasil praktik siswa sehingga sekolah ini dapat melaksanakan badan layanan usaha daerah dari propinsi Jawa Timur. Hasil penjualan produk dan jasa yang telah dipasarkan ke masyarakat akan dapat menambah pendapatan sekolah, sehingga dari hasil penjualan dapat digunakan untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan sekolah. Badan layanan umum daerah berbasis teaching factory dengan produk yang dihasilkan oleh siswa dapat membuat kemandirian finansial sekolah, tanpa harus selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah.Kata Kunci: Badan Layanan Umum Daerah, Teaching Factory, Kemandirian Finansial Sekolah

Rewards and Impacts of Participation in a Gerontology Extension Program

1988 ◽  
Vol 17 (3-4) ◽  
pp. 19-35
Author(s):  
James G. Hougland ◽  
Howard B. Turner ◽  
Jon Hendricks
Keyword(s):  
Public Service ◽  
Social Participation ◽  
General Pattern ◽  
Self Esteem ◽  
Voluntary Action ◽  
Volunteer Work ◽  
Public Service Agencies ◽  
The Impact ◽  
Service Agencies ◽  
Extension Program

Because involvement in specific organizations typically is part of a general pattern of social participation, understanding the effects of activity in a particular realm is difficult. A 1985 program designed to make the skills of retired professionals available to public service agencies provided an opportunity to follow volunteers during various stages of their participation. It also permitted an assessment of the impact of their volunteer work in this program on changes in their morale, self-esteem, and alienation as well as the extent of their participation in other voluntary activities. It was predicted that the effects of voluntary action would vary according to the participants' reasons for volunteering, their perceptions of their success in serving the agencies, and the number of opportunities they had for demonstrating their competencies. Analysis suggested that participants responded positively but not dramatically to opportunities for meaningful social participation.

Health and Fitness Assessment Criteria for Public Service Agencies

1989 ◽  
Vol 60 (8) ◽  
pp. 12-17 ◽  
Author(s):  
Glenn R. Jones ◽  
Diane L. Spitler ◽  
Pamela D. Swan ◽  
Jerald D. Hawkins
Keyword(s):  
Public Service ◽  
Assessment Criteria ◽  
Fitness Assessment ◽  
Health And Fitness ◽  
Public Service Agencies ◽  
Service Agencies

Exploring Knowledge Management and Knowledge Sharing in a Non-Profit Human Service Organisation

2007 ◽  
Vol 06 (01) ◽  
pp. 69-77 ◽  
Author(s):  
Kimberly Stauss
Keyword(s):  
Knowledge Management ◽  
Public Service ◽  
Human Service ◽  
Non Profit ◽  
Management Processes ◽  
Embedded Knowledge ◽  
Service Organisation ◽  
Public Service Agencies ◽  
The Individual ◽  
Service Agencies

Non-profit, human service organisations are continuing to struggle for limited money and are being held accountable more than ever before to prove an increase in quality and efficacy of services. Agency administrators have to think creatively in order to help their agencies stand out. Efforts include tapping not only into the knowledge of their employees but also knowledge of their consumers. Utilising qualitative methods, with a highly successful non-profit agency, this document investigates the information sharing activities and the knowledge gained from consumers when knowledge transfer backflow was allowed. Shared are findings on how public service agencies, often dealing with those individuals in need, can use knowledge management processes to inform and improve future service delivery. The thick descriptions provided in this document give context to the multi-layered knowledge dimensions involved. Highlighted is the importance of the embedded knowledge their participants come in with and the need for agencies to consider the intricacies of this knowledge. Noticeably, this study also delineates how the historical and current oppression experienced contributes to this complexity. The data reported in this study is the first step in understanding the individual and organisation factors contributing to the collaboration efforts of non-profit agencies.

Rewards and Impacts of Participation in a Gerontology Extension Program

1988 ◽  
Vol 17 (3-4) ◽  
pp. 19-35 ◽  
Author(s):  
James G. Hougland ◽  
Howard B. Turner ◽  
Jon Hendricks
Keyword(s):  
Public Service ◽  
Social Participation ◽  
General Pattern ◽  
Self Esteem ◽  
Voluntary Action ◽  
Volunteer Work ◽  
Public Service Agencies ◽  
The Impact ◽  
Service Agencies ◽  
Extension Program

Because involvement in specific organizations typically is part of a general pattern of social participation, understanding the effects of activity in a particular realm is difficult. A 1985 program designed to make the skills of retired professionals available to public service agencies provided an opportunity to follow volunteers during various stages of their participation. It also permitted an assessment of the impact of their volunteer work in this program on changes in their morale, self-esteem, and alienation as well as the extent of their participation in other voluntary activities. It was predicted that the effects of voluntary action would vary according to the participants’ reasons for volunteering, their perceptions of their success in serving the agencies, and the number of opportunities they had for demonstrating their competencies. Analysis suggested that participants responded positively but not dramatically to opportunities for meaningful social participation.

Demand Processing and Performance in Public Service Agencies.

1986 ◽  
Vol 31 (1) ◽  
pp. 137
Author(s):  
James M. Dabbs ◽  
Stephen L. Percy ◽  
Eric J. Scott
Keyword(s):  
Public Service ◽  
And Performance ◽  
Public Service Agencies ◽  
Service Agencies

scholarly journals Missing Links

2021 ◽  
Author(s):  
◽  
Rodney Dormer
Keyword(s):  
Performance Measurement ◽  
Performance Management ◽  
Public Service ◽  
Management Practices ◽  
Computer Applications ◽  
Shared Responsibility ◽  
Professional Service ◽  
Management Models ◽  
Public Service Agencies ◽  
Service Agencies

<p>In the context of the worst economic shock that the world has experienced for eighty years, the New Zealand Government has announced a campaign to establish "a more focused, efficient and productive public service" (Whitehead, 2009). As the emphasis of managing the performance of the public service swings away from effectiveness and outcomes back towards efficiency and outputs, the practical and underlying tensions of managing within individual agencies remain. This research explored these tensions in relation to the performance measurement and management practices in three of New Zealand's public service agencies, namely Work and Income, Public Prisons and the Community Probation Service. For each of these agencies, the official performance management models as defined in relevant legislation and the agencies' external accountability documents (primarily their statements of intent and annual reports) are described. Note is also made of the 'formal' frameworks encoded within each agency's computer applications. These frameworks are then compared to an analysis of interviewees' descriptions of the performance measurement and management practices in use within those agencies. A framework by which the official, formal and in use performance management models within public service agencies may be better understood and aligned is then explained. This model utilises a competing values framework composed of two axes. The first of these, the rationality of control is explained in terms of the nature of the major functions involved, the ease with which they may be measured and managed, in what forms information is represented and the nature of the rationality employed. It is argued that these factors support models that exist along a continuum that extends from the use of regulative control to control based on shared understandings. The second axis reflects the locus of control and is explained in terms of the political saliency and perceived complexity of the agency's core functions, the extent to which sensegiving activities are internally and/or externally driven (Maitlis, 2005), and the extent to which management invest in the agency's public capital. These factors are used to explain a continuum on which agencies experience more or less operational autonomy and management discretion. The combination of these factors produces four possible models that may be described as: an administrative control model with a principal focus on managing inputs;  a rational goal model employing the language of (quasi) markets and a principal focus on outputs; a multiple constituency model that acknowledges the shared responsibility for outcomes and a need to establish 'joined up' mechanisms with other agencies within government and the community; and a professional service model that seeks to manage specific targets and focuses on the processes or activities that managers manage. This model is then applied to each of the case study agencies to reveal the, at times competing, forces that shape performance management practices.</p>

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document