scholarly journals Demokrasi

2021 ◽  
Author(s):  
RISDO CATUR SETYAWAN
Keyword(s):  

Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara.Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.Menurut Wikipedia Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri- cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusionil cukup jelas tersirat di dalam Undang Undang Dasar 1945. Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit 2 prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu:1.Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat).Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat).2.Sistem KonstitusionilPemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan 2 istilah Rechstaat dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945, ialah demokrasi konstitusionil. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilana, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.Dengan demikian demokrasi Indonesia mengandung arti di samping nilai umum, dituntut nilai-nilai khusus seperti nilai-nilai yang memberikan pedoman tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, tanah air dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat, usaha dan krida manusia dalam mengolah lingkungan hidup. Pengertian lain dari demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (demokrasi pancasila). Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, berarti pula demokrasi adalah suatu bentuk kekuasaan dari – oleh untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun praktik, demos menyiratkan makna diskriminatif. Demos bukan untuk rakyat keseluruhan, tetapi populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal memiliki hak preogratif forarytif dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan menyangkut urusan publik atau menjadi wakil terpilih, wakil terpilih juga tidak mampu mewakili aspirasi yang memilihnya. (Idris Israil, 2005:51)

Moreana ◽  
1966 ◽  
Vol 3 (Number 12) (4) ◽  
pp. 53-56
Author(s):  
R.T Murphy

Author(s):  
Fred I. Greenstein ◽  
Dale Anderson

The United States witnessed an unprecedented failure of its political system in the mid-nineteenth century, resulting in a disastrous civil war that claimed the lives of an estimated 750,000 Americans. This book assesses the personal strengths and weaknesses of presidents from George Washington to Barack Obama. The book evaluates the leadership styles of the Civil War-era presidents. The book looks at the presidential qualities of James K. Polk, Zachary Taylor, Millard Fillmore, Franklin Pierce, James Buchanan, and Abraham Lincoln. For each president, the book provides a concise history of the man's life and presidency, and evaluates him in the areas of public communication, organizational capacity, political skill, policy vision, cognitive style, and emotional intelligence. The book sheds light on why Buchanan is justly ranked as perhaps the worst president in the nation's history, how Pierce helped set the stage for the collapse of the Union and the bloodiest war America had ever experienced, and why Lincoln is still considered the consummate American leader to this day. The book reveals what enabled some of these presidents, like Lincoln and Polk, to meet the challenges of their times—and what caused others to fail.


Author(s):  
Barbara Arneil

Colonization is generally defined as a process by which states settle and dominate foreign lands or peoples. Thus, modern colonies are assumed to be outside Europe and the colonized non-European. This volume contends such definitions of the colony, the colonized, and colonization need to be fundamentally rethought in light of hundreds of ‘domestic colonies’ proposed and/or created by governments and civil society organizations initially within Europe in the nineteenth and first half of the twentieth centuries and then beyond. The three categories of domestic colonies in this book are labour colonies for the idle poor, farm colonies for the mentally ill, and disabled and utopian colonies for racial, religious, and political minorities. All of these domestic colonies were justified by an ideology of domestic colonialism characterized by three principles: segregation, agrarian labour, improvement, through which, in the case of labour and farm colonies, the ‘idle’, ‘irrational’, and/or custom-bound would be transformed into ‘industrious and rational’ citizens while creating revenues for the state to maintain such populations. Utopian colonies needed segregation from society so their members could find freedom, work the land, and challenge the prevailing norms of the society around them. Defended by some of the leading progressive thinkers of the period, including Alexis de Tocqueville, Abraham Lincoln, Peter Kropotkin, Robert Owen, Tommy Douglas, and Booker T. Washington, the turn inward to colony not only provides a new lens with which to understand the scope of colonization and colonialism in modern history but a critically important way to distinguish ‘the colonial’ from ‘the imperial’ in Western political theory and practice.


Author(s):  
Emily Suzanne Clark

The typical story of African American religions narrates the development and power of the Protestant black church, but shifting the focus to the long nineteenth century can reorient the significance of the story. The nineteenth century saw the boom of Christian conversions among African Americans, but it also was a century of religious diversity. All forms of African American religion frequently pushed against the dominance of whiteness. This included the harming and cursing element of Conjure and southern hoodoo, the casting of slaves as Old Israel awaiting their exodus from bondage, the communications between the spirit of Abraham Lincoln and Afro-Creoles in New Orleans, and the push for autonomy and leadership by Richard Allen and the rest of the African Methodist Episcopal Church. While many studies of African American religions in the nineteenth century overwhelmingly focus on Protestantism, this is only part of the story.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document