Serve to Lead: Why Serving Others is Essential to Lead?

The purpose of this research paper is to inculcate the attitude of service to serve others selflessly. It explains the benefits and consequences of serving others. It discusses nonprofits, volunteerism, sharing with others, caring for others, adding value to society, and making a difference in the lives of others. It illustrates the consequences of serving others with the examples of Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr, and Nelson Mandela. It emphasizes contribution over achievement. It unveils that greatness is determined by service and outlines a nonprofit initiative, Vision 2030: One Million Global Leaders. The predominant emphasis is to serve others for a cause, not adulation, and implores the reader to be a giver, not a taker, by infusing life with passion and purpose.

RACE DISCRIMINATION IN TONY KUSHNER’S MOVIE SCRIPT LINCOLN

This research is concerned with the race discrimination in Tony Kushner’s movie script Lincoln. A story of four months of struggle of Lincoln and the Republican party and its supporters to pass the 13th amendment which formally abolished slavery in the United States passing the Senate on April 8, 1864, and the House on January 31, 1865 and approved by President Abraham Lincoln on February 1, 1865. The analysis focuses on the types of race discrimination: the direct and the indirect of race discrimination and the negative impacts of race discrimination adopted from Liliweri. This research used descriptive qualitative research. The one adopted in the research is proposed by Khotari and Bogdan Taylor. The finding shows that the direct race discrimination is an act of limiting a job based on race. It comes from black soldiers. There is also a tendency to discriminate between groups and beliefs with human law itself. The negative impacts of race discrimination are slavery and civil war. Furthermore, race discrimination also causes heavy casualties between whites and blacks by taking over place the territories of the minority.

“Beings of an Inferior Order”

This chapter discusses the role of the legal system, including the Supreme Court, in upholding the constitutionality of slavery. It first examines the case of Prigg v. Pennsylvania in 1842, in which the Supreme Court reversed the conviction in state court of Edward Prigg, a professional slave-catcher, for kidnapping Margaret Morgan, who escaped from slavery in Maryland to the free state of Pennsylvania. Ruling that state officials could not hinder enforcement of the federal Fugitive Slave Act of 1793, the Court also held that state officials could decline to aid slave-catchers, leading to mass demonstrations in Boston over the “rendition” of escaped slaves George Latimer and Anthony Burns. The chapter includes a recounting of the infamous Supreme Court decision in Dred Scott v. Sandford in 1857, in which Chief Justice Roger Taney held that no Black person was a citizen and that Blacks were “an inferior order of beings” who had “no rights that the white man was bound to respect.” The chapter concludes with a discussion of the impact of the Dred Scott ruling on the presidential campaign of 1860, in which Abraham Lincoln denounced the decision and provoked the slave states to secede from the Union and launch the Civil War.

La construcción del arquetipo norteamericano. La imagen cinematográfica y televisiva de Abraham Lincoln en los Estados Unidos

El legado histórico de Abraham Lincoln lo ha convertido probablemente en el presidente más importante de los Estados Unidos. Su defensa de la Unión, la abolición de la esclavitud y la Guerra Civil, lo han transformado en el líder esencial para comprender la América contemporánea. Por ello, Lincoln ha sido un referente en la historia del cine norteamericano. Desde las filmaciones tempranas hasta la actualidad, el decimosexto presidente ha constituido un arquetipo representacional asociado a los periodos históricos en los que su figura ha sido reconstruida, vinculada mayoritariamente a tiempos de crisis en los que se refrendaba su carácter mediador y su inteligencia política como modelos de afirmación norteamericana. Lincoln, que había sido capaz de unir y reconciliar a la nación en el periodo más crítico de su joven cronología, se convirtió en el modelo de construcción del mito norteamericano, cuya mención iluminó los periodos oscuros de la Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Cuando el país se convirtió en la potencia hegemónica, su figura evolucionó como memoria visual y referente ante los abusos de poder y a las políticas manipuladoras. The historical legacy of Abraham Lincoln has made him probably the most important U.S. president. His support of the Union, the abolition of slavery and the Civil War have made him the central figure of contemporary American understanding. That is why Lincoln has been a landmark in American film history. From early filming to the present day, the 16th President has been a representational archetype of the historical periods in which his figure has been reconstructed. A figure mainly linked to periods of crisis in which his mediating character and political intelligence were endorsed as models of American affirmation. Lincoln, who had been able to unite and reconcile the nation in the most critical period of its young chronology, became the model for the construction of the American myth. His mention shed light on the dark periods of depression and the Second World War. When his country became the world’s hegemonic power, his figure was transmuted into visual memory as a reference in the face of abuses of power and manipulative policies.

Demokrasi

Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara.Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.Menurut Wikipedia Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri- cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusionil cukup jelas tersirat di dalam Undang Undang Dasar 1945. Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit 2 prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu:1.Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat).Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat).2.Sistem KonstitusionilPemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan 2 istilah Rechstaat dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945, ialah demokrasi konstitusionil. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilana, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.Dengan demikian demokrasi Indonesia mengandung arti di samping nilai umum, dituntut nilai-nilai khusus seperti nilai-nilai yang memberikan pedoman tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, tanah air dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat, usaha dan krida manusia dalam mengolah lingkungan hidup. Pengertian lain dari demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (demokrasi pancasila). Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, berarti pula demokrasi adalah suatu bentuk kekuasaan dari – oleh untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun praktik, demos menyiratkan makna diskriminatif. Demos bukan untuk rakyat keseluruhan, tetapi populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal memiliki hak preogratif forarytif dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan menyangkut urusan publik atau menjadi wakil terpilih, wakil terpilih juga tidak mampu mewakili aspirasi yang memilihnya. (Idris Israil, 2005:51)