Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara

Tantangan terbesar para pemimpin di abad 21 adalah bagaimana menjadi pemimpin yang efektif. Era dimana pemimpin diharapkan melakukan perubahan dengan paradigma baru dalam administrasi dan manajemen publik, memiliki kemampuan dalam mengelola informasi, produktif, dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Paradigma baru kepemimpinan aparatur pemerintah adalah transformasional, transaksional, bergema, melayani publik, dan berwawasan. Yang terpenting adalah pemimpin dengan harga diri yang menjunjung tinggi nilai-nilai untuk mencapai kesuksesan dan kemakmuran.

Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar

Dari Tahun 2014 sampai tahun 2018 jumlah WP yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar terus bertumbuh. Pertumbuhan terbesar terjadi di tahun 2016, tercatat sebesar 9,26% dan sedang kenaikan terkecil di tahun 2018 yaitu 7,59%. Dari sisi penerimaan pajak, Realisasi peningkatan tertinggi penerimaan pajak di KPP Pratama Gianyar terjadi pada tahun 2017, yaitu bertumbuh sebesar 39,06 %. Pertumbuhan pada periode 2016, penerimaan pajak menurun sebesar 3,02 persen. Peningkatan penerimaan pajak tetap terjadi di tahun 2018, meskipun tingkat pertumbuhannya tidak sebesar periode 2017. Motivasi dari penelitian ini yaitu menguji peran kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Gianyar. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan analisa data menggunakan SMART-PLS. Berdasarkan hasil penelitian di KPP Pratama Gianyar, dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak secara langsung berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kewajiban kepemilikan NPWP secara langsung berpengaruh positif dan signifikan dalam kesadaran wajib pajak. Penerimaan pajak secara langsung akan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kesadaran wajib pajak. Dengan dimediasi Kesadaran wajib pajak, pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak terbukti positif dan signifikan, dan mendapatkan 1 (satu) bentuk partial mediation. Dengan dimediasi kesadaran wajib pajak, pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak terbukti positif dan signifikan, dan mendapatkan 1 (satu) bentuk full mediation.

Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abiansemal

Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 AbiansemalKebijakan sistem zonasi dalam penerapannya di SMPN 1 Abiansemal bermasalah, web sulit dibuka saat proses seleksi sekolah oleh siswa dan sejak diterapkannya sistem zonasi sekolah sulit menemukan siswa yang memiliki prestasi akademik berbeda dari saat penerimaan siswa melalui jalur TPA. Hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan sistem zonasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan sistem zonasi pada Penerimaan Siswa Baru di SMPN 1 Abiansemal ditinjau dari pemerataan akses dan mutu pendidikan, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan kebijakan sistem zonasi di SMPN 1 Abiansemal.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi belum dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dan itu belum mampu menciptakan pemerataan akses dan pemerataan kualitas dalam Penerimaan Siswa Baru di SMPN 1 Abiansemal, karena zonasi belum dilakukan secara merata dan telah terjadi penurunan kualitas sekolah. Faktor pendukung penerapan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru di SMPN 1 Abiansemal, antara lain koordinasi kantor dan kepala sekolah, serta memiliki SOP dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di SMPN 1 Abiansemal . Adapun faktor penghambat penerapan kebijakan sistem zonasi di SMPN 1 Abiansemal antara lain kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia, pembatasan jumlah kuota dan zonasi berdasarkan alamat banjar, dan tekanan dari pihak eksternal sekolah.

Kajian Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Jembrana

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi peneriman dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pengelolaan sistem keuangan daerah yang baik harus sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, pengelolaan harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabel, efektif dan efesien serta berorientasi sasaran dan kemanfaatan. Penelitian ini melakukan pengkajiaan/telaah tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 sampai tahun 2019 untuk mengidentifikasi kecukupan pengungkapan LKPD tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kriteria pemenuhan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh pemeriksa/auditor. Temuan Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kondisi riil LKPD masih banyak harus diperbaiki, semestinya dalam pemberian opini oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali maksimal pada kriteria Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga sangat kurang relevan diberikan opini WTP. Hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, termasuk kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Sistem Mass Rapid Transit (MRT) DKI Jakarta: Studi Kasus Transfer Kebijakan Pendapatan Non-Farebox di Indonesia

Transfer kebijakan merupakan proses peminjaman kebijakan dari negara lain yang telah berhasil mengimplementasikan gagasan tersebut di negara asalnya. Setidaknya terdapat empat hal yang perlu diketahui dalam transfer kebijakan, yaitu bentuk, proses pembelajaran, hambatan di dalamnya, serta kesalahan dalam transfer kebijakan. Tulisan ini akan membedah lebih lanjut mengenai transfer kebijakan MRT Jakarta ditinjau dari ketiga aspek serta melihat sejauh mana transfer kebijakan tersebut telah dilaksanakan. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukan bahwa transfer kebijakan MRT Jakarta sendiri sudah terlaksana dengan baik, meskipun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan dan kesalahan dalam proses pembelajaran kebijakan. Untuk itu, diperlukan beberapa koreksi yang harus dilakukan untuk membuat kebijakan tersebut berkembang.

Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung

E-Government is an effort to develop electronic-based governance to improve the quality of public services effectively and efficiently, in accordance with Presidential Instruction No. 3 of 2003 concerning e-Government Development Policies and Strategies. Technological developments affect the management of tax administration both for government and taxpayer needs from manual to online systems, thereby saving time, work processes, and paper. By applying online taxes so that good governance is created. The formulation of the problem, namely: 1) How is the implementation of e-Government in the process of reporting Regional Tax Returns to the Badung Regency Government? 2) What are the supporting factors and obstacles to the implementation of e-Government in the process of reporting Regional Tax Returns to the Badung Regency Government? The theory used is the theory of public policy implementation model of Merilee S. Grindle and the theory of public policy implementation model of George C. Edwards III. The research approach used a qualitative descriptive. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The technique of determining informants using purposive sampling. The data analysis technique is descriptive qualitative data analysis, including: data reduction, data display, and drawing conclusions and verification. The results of the research findings concluded that: 1) The implementation of e-Government in the process of reporting Local Tax Returns to the Badung Regency Government has been implemented by implementing an online local tax system through e-SPTPD. 2) The supporting factors for the implementation of e-Government in the process of reporting the Regional Tax Returns to the Badung Regency Government include: the commitment of the Badung Regency Government in public services through e-Government, resources (resources), socialization, internet networks, and taxpayer awareness . While the factors inhibiting the implementation of e-Government in the process of reporting Regional Tax Returns to the Badung Regency Government include: knowledge and awareness of taxpayers and the Covid-19 pandemic.

Pelaksanaan Promosi Jabatan Berdasarkan Merit System Di Kabupaten Kolaka Dan Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan promosi jabatan berdasarkan merit system di Kabupaten Kolaka dan Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian sebanyak 15 orang dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukan promosi jabatan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP), dinilai masih bermasalah dalam tahapan seleksi meliputi tahap lamaran, tahap penilaian, dan penetapan. Pada tahap lamaran, jumlah pegawai yang melakukan pendaftaran sangat kurang karena pegawai menilai seleksi pengisian JPTP hanya untuk memenuhi syarat dan hanya dijadikan sebagai pendamping karena pejabat yang akan menduduki jabatan sudah lebih awal dipersiapkan. Kemudian tahap penilaian dan pengangkatan, pada tahap ini panitia seleksi kurang obyektif dan tidak transparan dalam pemberian bobot nilai dan penetapan 3 (tiga) nama calon pejabat. Pengumuman 3 (tiga) besar hanya berdasarkan abjad nama tanpa adanya rekapitulasi bobot nilai yang dimiliki masing-masing calon pejabat

New Clause in Bank Credit Agreement in Relation to Consumer Protection Act

The importance of banking institutions’ existence in one side provide very high risk for banks and in the other side provide profit for public as fund user’s clients. Standard contract circulating in public seen from viewpoint of many parties is still detrimental with clauses presence in the contract. The content of standard contract in general is biased because it tends to benefit the contract maker. The standard contract if seen from the legal side is still being debated in terms of principles and validity requirement of an agreement. The inclusion of this clause shows the strength of creditor’s position which actually already strong despite without the inclusion of this clause. In banking practice, it is found in credit granting by bank the inclusion of unilateral terms which states that “the bank at any time is allowed to change the interest rate beforehand” in the contract that has been standardized previously by the bank. Credit agreement in standard form which is being made unilaterally by the bank until present is still becoming a special legal issue in agreement field of civil law. In addition, viewed from the side of the agreement it is also against consumer protection law as set in Consumer Protection Act. Problem formulation of this thesis is divided into namely regarding the existence of standard clause in bank agreement if associated with Article 18 of Consumer Protection Act and legal consequence of standard clause in credit agreement associated with consumer protection. The research in this thesis is Juridical empirical. The author is guided by laws and regulations related with public fact, that is first problem formulation is analyzed from balancing principle and next the second problem formulation is from consumer protection theory.

Perbandingan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Indonesia dan Korea

Penelitian ini difokuskan pada studi dan perbandingan sistem manajemen PNS di Indonesia dan Korea. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem manajemen PNS di Indonesia dan Korea melalui perbandingan sistem manajemen PNS di kedua negara tersebut. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh implikasi yang dapat memberikan kontribusi bagi pengelolaan pegawai negeri sipil di Indonesia dan untuk mendorong kerjasama di bidang sistem manajemen PNS antara kedua negara.

Aktivitas Komunikasi Ritual Pada Tradisi Omed-Omedan Banjar Kaja Sesetan Denpasar Bali

Bali merupakan pulau yang memiliki banyak sekali adat dan tradisi yang unik. Salah satu tradisi yang unik adalah Omed-Omedan. Merupakan tradisi atraksi yang dilakukan oleh anggota Banjar Kaja. Tujuan dari atraksi ini adalah untuk menjalin persahabatan antar sesama. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan kegiatan komunikasi ritual yang terjadi dalam pelaksanaan Tradisi Omed-Omedan. Dalam penelitian ini, metode studi etnografi komunikasi dalam penelitian kualitatif menggunakan paradigma konstruktivisme. Dalam penelitian ini data diperoleh dengan wawancara mendalam, studi pustaka dan observasi lapangan. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis, dijelaskan, dan disimpulkan. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah situasi komunikatif yang terjadi dalam tradisi, bersifat sakral, kegembiraan, aura magis yang kental, dan keakraban. Acara komunikatif yang terjadi diawali dengan doa bersama, Dharma Santi, acara inti, dan prosesi ritual. Tindakan komunikatif menggambarkan keseluruhan komunikasi verbal dan nonverbal serta simbol-simbol yang ada. Ketiga unsur hasil penelitian tersebut menjadi kunci dalam mendeskripsikan untuk membahas bagaimana aktivitas komunikasi dan proses komunikasi ritual yang terjadi dalam Tradisi Omed-Omedan di Banjar Kaja Sesetan Kota Denpasar.