The Roles of Local Governments in Accommodating the Registration of SME’s Product Trademarks

One of the manifestations of the government's alignment with the protection and development of MSMEs is the issuance of Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises (UU MSMEs). Protection of MSME products is protection for products consisting of goods and/or services. Every product, both goods and services, has material and immaterial wealth. Intellectual Property Rights (IPR), especially trademarks, are immaterial wealth for MSME products that need legal protection. This study aims to analyze the role of the Kebumen district government in accommodating the registration of MSME product brands. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach. The legal materials used in this study include primary and secondary legal materials. Primary legal materials are Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, Regulation of the Regent of Kebumen Number 71 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions, as well as Work Procedures for the Department of Manpower and Cooperatives, MSME (MSME Kebumen Regent Regulation). Secondary legal materials are journaled articles, law books and websites. The results of the study indicate the role of the Kebumen Regency Government in accommodating trademark registration on MSME products in Kebumen Regency through the KUMKM Service and the KUMKM Integrated Business Service Center (PLUT). Activities carried out are in the form of socialization, consulting services, training, and assistance for MSMEs in trademark registration at the DJKI to protect the law and develop MSMEs.

Telaah Kritis Kebiri Kimia sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia

Anak merupakan investasi terbesar bagi suatu peradaban bangsa yang memiliki peran strategis sehingga keberadaanya dan eksistensinya wajib diperhitungkan. Diakhir tahun 2020 Pemerintahan era Presiden Joko Widodo, sebagai upaya bentuk nyata pemberantasan dan upaya penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan kepada anak dibawah umur telah ditandatangani. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdapat beberapa isu dan masalah berkaitan adanya ketentuan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual anak dengan cara kebiri kimia. Penerapan kebiri kimia ini menimbulkan pro dan kontra berkaitan dengan tingkat efektifitas untuk menekan angka kejahatanya, berbanding dengan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku pedofilia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa hukuman kebiri sebagai hukuman tambahan diharapkan memberikan efek jera atau balasan yang dianggap pantas serta diharapkan memperbaiki kelakuan terpidana setelah selesai menjalani pidana pokoknya. Dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia tidak dilakukan secara serta merta. Melainkan melalui tiga tahap yaitu penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan. Sehingga ada potensi pelaku tindak pidana kejahatan sek- sual anak tidak dijatui hukuman kebiri kimia.

Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia

Kondisi darurat akibat Covid-19 dalam kerangka negara kesatuan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun perlu peran dan tanggungjawab pemerintah daerah. Hal inilah penting bagi pemerintah untuk melakukan inovasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 tanpa mengesampingkan kebijakan yang telah di keluarkan oleh pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi urgensi dan bentuk inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap urgensi inovasi kebijakan pemerintah daerah dan bentuk inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19. Hasil penelitian menunjukan bahwa inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam penangangan Covid-19 di Indonesia penting dilakukan dengan alasan: 1) dalam konteks negara kesatuan terdapat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah; 2) adanya problematika hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara umum maupun dalam penanganan Covid-19 di Indonesia mengakibatkan ketidak efektifan kebijakan penanganan Covid-19; 3) sejumlah peraturan dan kebijakan pemerintah pusat belum cukup efektif mengatasi pandemi Covid-19; 4) pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung kepada masyarakat di daerah; 5) bahwa inovasi kebijakan merupakan bagian dari kepentingan nasional guna melaksanakan tujuan bernegara yang berpegang pada asas solus populi suprema lex. Bentuk inovasi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 diantaranya: 1) inovasi kebijakan terkait pemulihan sektor birokrasi dan pelayanan masyarakat; 2) berkaitan dengan sektor kesehatan dan ketertiban masyarakat; dan 3) inovasi dibidang ekonomi dengan memberikan fasilitas perpajakan.

Rule of Law dalam Perspektif Critical Legal Studies

Dampak dari perkembangan paham positivisme terhadap Indonesia dengan munculah kekakuan kekakuan hukum yang dianggap bahwa hukum itu tidak mampu menciptakan keadilan yang sesungguhnya. Hal ini menandakan, hukum hanya merupakan alat (tool) yang diposisikan sebagai kuda penarik beban sesuai dengan keinginan sang majikan, yaitu punguasa yang mempunyai kewenangan dan pengusaha sebagai pemilik modal. Kondisi semacam ini akan membawa konsekuensi yang tidak baik terhadap perkembangan hukum di Indonesia saat ini maupun masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rule of law dalam perkspektif critical legal studies. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif untuk mendalami dan menganalisis keberadaan doktrin-doktrin hukum, pendidikan hukum dan praktek institusi hukum yang menopang dan mendukung system hubungan-hubungan yang oppressive dan tidak egaliter. Hasil penelitian menunjukkan Teori kritis bekerja untuk mengembangkan alternatif lain yang radikal, dan untuk menjajagi peran hukum dalam menciptakan hubungan politik, ekonomi dan dan sosial yang dapat mendorong terciptanya emansipasi kemanusiaan. Pemikiran tentang critical legal studies diharapkan dipakai oleh para penegak hukum di Indonesia dalam memecahkan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Tinjauan Yuridis Penggunaan Sertifikat Merek sebagai Jaminan dalam Proses Pengajuan Kredit Perbankan

Jaminan kredit digunakan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi kreditur, yaitu sebagai kepastian atas pelunasan utang debitur dalam hal apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya. Jaminan dapat berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Hak merek sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan, sehingga dapat dijadikan jaminan dalam pengajuan kredit di lembaga perbankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan sertifikat merek sebagai jaminan kredit perbankan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan sertifikat merek sebagai jaminan kredit perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sertifikat merek sebagai jaminan dalam proses pengajuan kredit perbankan berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Unit Usaha Syariah, dimana dalam ketentuan tersebut sertifikat merek tidak termasuk jaminan yang dapat diperhitungkan dalam kredit perbankan. Namun sertifikat merek dapat digunakan sebagai jaminan tambahan dengan pengikatan jaminan fidusia.Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hambatan dalam penggunaan sertifikat merek sebagai jaminan kredit perbankan yaitu belum adanya standar penilaian merek, ketidakpastian nilai ekonomi merek dan kesulitan pihak perbankan untuk mengeksekusi jika debitur wanprestasi.

Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Bencana Alam di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo

Bencana alam berupa tanah longsor acapkali terjadi di wilayah Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo menyebabkan timbulnya berbagai masalah, salah satunya adalah masalah hukum. Pergeseran tata letak tanah, runtuhnya bangunan serta akibat lain yang menimpa warga terdampak bencana. Kurangnya kesadaran akan pentingnya mempertahankan hak atas tanah serta rendahnya sosialisasi berkaitan dengan kepentingan hukum mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap kejadian tersebut. Penulisan Hukum ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat Kecamatan Bruno pada khususnya terkait dengan hak-hak serta kewajiban untuk mempertahankan hak milik atas tanah. Metode penyelesaian sengketa jika terdapat sengketa yang timbul akibat bencana alam berupa tanah longsor. Penelitian Hukum ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif dimana menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana pendekatan dilakukan secara langsung kepada warga terdampak bencana tanah longsor. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Penyelesaian sengketa yang timbul akibat bencana alam harus dilakukan secara cepat, tepat dan hemat. Guna mencegah adanya perselisihan dalam lingkungan desa. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi lebih dominan dilakukan dengan jalur Non-Litigasi berupa mediasi. Guna mempertemukan para pihak yang bersengketa dan menghemat waktu serta anggaran.

Analisa Putusan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Perkosaan Anak Kandung (Studi Putusan No. 61/Pid.Sus/2018/PN.Pwr)

Di Indonesia sebagian besar tindak pidana perkosaan terjadi pada wanita, ada yang berpendapat bahwa wanita diperkosa karena penampilannya, seperti misalnya berpakain minim sehingga dapat memancing seseorang untuk melakukan tindak pidana perkosaan terhadapnya. Tindak pidana perkosaan dapat terjadi ada anak-anak dibawah umur juga pada orang lajut usia, begitu pula dengan pelaku perkosaan tidak mengenal batas usia mulai dari usia remaja sampai usia lanjut dan kadang pelaku perkosaan adalah orang terdekat korban, seperti ayah kandung, tetangga, paman, ataupun saudara kandung sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana pemerkosaan anak kandung. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pemerkosaan anak kandung didasari oleh beberapa aspek dari aspek hukum (unsur–unsur pasal yang didakwakan dan kemampuan bertanggungjawab terdakwa), dari aspek terdakwa hakim juga mempertimbangkan faktor yang melatarbelakangi terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dan adanya hal – hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Model Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kredit Mikro pada Bank Kredit Kecamatan

Usaha Mikro merupakan salah satu penompang ekonomi masyarakat. Perkembangan Usaha Mikro akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pencapaian suatu keberhasilan dalam usaha yaitu dengan adanya dana yang cukup, tetapi kurang permodalan menjadi persoalan yang umum terjadi di lingkup usaha. Upaya kredit merupakan salah satu bentuk memperoleh dana. Kredit Mikro diperuntukan bagi kalangan pemilik usaha mikro agar memperoleh dana untuk mengembangkan usahanya. Ketidaklancaran debitur dalam pembayaran dapat memicu persoalan yang dikatakan sebagai wanprestasi. Wanprestasi dikatakan juga sebagai kelalaian seorang debitur dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pengajuan kredit mikro dan model penyelesaian wanprestasi di Bank Kredit Kecamatan (BKK). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan di BKK Cabang Kemiri, kabupaten Purworejo. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengajuan kredit mikro hanya diberikan kepada calon debitur yang berdomisili di wilayah kecamatan Kemiri serta memiliki usaha di wilayah tersebut. Pemberian kredit mikro ini lebih kedalam usaha mikro ranah perdagangan secara langsung atau offline. Pada pengajuan kredit mikro ini hanya diberikan maksimal Rp 25.000.000 dengan jangka waktu maksimal 5 tahun. Penyelesaian wanprestasi pada BKK Cabang Kemiri Kabupaten Purworejo dengan metode klarifikasi awal via telepon sebelum berlanjut kunjungan kreditur secara langsung ketempat usaha yang dijalani debitur dan penagihan langsung kerumah serta pemberian surat peringatan perihal tagihan sebelum diakhiri dengan penghapusan kredit tapi tidak dengan penghapusan tanggungan pihak debitur tersebut terhadap pihak BKK Cabang Kemiri.

Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Pwr)

Salah satu asas dalam hukum acara perdata didalam pemeriksaan perkara adalah asas mendengar kedua belah pihak atau sering dikenal dengan istilah audi et alteram partem. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapat hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam proses persidangan perkara perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar hukum diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dalam penerapan Asas Audi Et Alteram Partem selama proses persidangan perkara perdata nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Pwr antara lain disebabkan adanya pihak yang tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut oleh jurusita, mediasi yang dilakukan para pihak tidak maksimal dan pembuktian yang tidak seimbang antar para pihak yang bersengketa dikarenakan ketidaktahuan pihak dalam proses beracara di pengadilan. Selanjutnya berakibat adanya pihak yang tidak menghadirkan saksi sedangkan pihak lawannya dapat menghadirkan saksi. Hal-hal tersebut diatas merupakan kendala dalam menerapkan asas Audi Et Alteram Partem selama proses persidangan perkara perdata sehingga cara yang ditempuh oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam memeriksa mengadili dan memutus perkara perdata yaitu dengan cara bersifat kooperatif.

Tinjauan Yuridis Proses Pembinaan Terhadap Anak Binaan Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Anak merupakan bagian yang terpenting dari keluarga yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bagi sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran yang sangat penting tersebut, maka perlu pengaturan dan perlindungan yang tegas. Hal ini pun secara tegas dijelaskan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembinaan anak dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan proses pembinaan anak di LPKA. Metode penelitian dengan menggunakan metode yuridis normative. Penelitian ini dilaksanakan di LPKA Kutoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembinaan anak di LPKA Kutoarjo sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Hambatan yang ditemukan dalam proses pembinaan anak di LPKA Kutoarjo dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya adalah faktor anak didik pemasyarakatan; faktor sarana dan prasarana LPKA Kelas 1A Kutoarjo hampir mempunyai fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai, dan faktor sumber daya manusia. Sedangkan Faktor eksternal antara lain ada faktor masyarakat.