PENERAPAN DE MINIMIS VALUE DALAM PROSES PENETAPAN NILAI PABEAN BARANG KIRIMAN IMPOR PADA KPPBC TMP B PEKANBARU

Penelitian dengan metode kualitatif ini bertujuan mengetahui dampak kebijakan de minimis value terkait diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 199/PMK.010/2019 dalam proses penetapan nilai pabean barang kiriman impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru. Instrumen dalam penelitian ini berupa hasil tinjauan di lapangan dan wawancara terhadap pegawai seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI KPPBC TMP B Pekanbaru yang menangani langsung proses bisnis barang kiriman impor. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan de minimis value barang kiriman berpengaruh cukup signifikan terhadap proses penetapan nilai pabean barang kiriman pada KPPBC TMP B Pekanbaru. Terkait masalah yang ditemukan dari proses bisnis penetapan nilai pabean barang kiriman adalah kesulitan saat melakukan penetapan sesuai ketentuan nilai pabean, hal ini diakibatkan komoditi barang yang ditetapkan sulit mencari informasi nilai pabean. Masalah lain yang ditemukan adalah tidak terpakainya database nilai pabean sebagai instrumen uji kewajaran nilai pabean barang bersangkutan serta perlakuan voucer dan diskon yang masih membingungkan masyarakat.

ANALISIS PERLAKUAN DAN INSENTIF PAJAK UNTUK PERUSAHAAN RINTISAN (STARTUP)

Startup merupakan hasil kreatifitas dari era digital yang berkembang dengan cepat sehingga terciptanya teknologi dan fasilitas yang memadai serta semakin memudahkan masyarakat melalui ide dan inovasi kreatif terbaru. Namun, startup memerlukan perlakuan perpajakan yang berbeda dari perusahaan badan konvensional karena startup belum tentu memiliki penghasilan bersih meskipun memiliki omzet yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menilai tingkat partisipasi pemerintah Indonesia mengenai pengenaan dan insentif pajak untuk mendukung kemajuan startup melalui kebijakan di bidang perpajakan mengingat Indonesia merupakan negara penghasil startup kelima terbesar di dunia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan studi komparasi yang dilakukan dengan membandingkan kebijakan di bidang perpajakan antara Indonesia dengan India. Perbandingan tersebut dilakukan berdasarkan data bahwa kedua negara merupakan negara termasuk dalam lima besar penghasil startup terbanyak di dunia yang berada di kawasan Asia dan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang hampir sama diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) didalam kategori negara berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah membuat beberapa kebijakan dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan atas Badan dan meniadakan pengenaan pajak dividen dalam negeri dengan tujuan menarik investor. Lebih lanjut, hasil studi komparasi menunjukkan bahwa pemerintah belum memberikan perhatian penuh untuk menerapan kebijakan atau perlakuan khusus untuk memajukan startup jika dibandingkan dengan negara India. Selain itu, terdapat beberapa kebijakan dan insentif yang diberikan pemerintah Indonesia dianggap kurang tepat sasaran.

PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SEBELAS SEKTOR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

Pandemi Covid-19 turut menimbulkan dampak negatif terhadap perusahaan, seperti penurunan harga saham dan kinerja keuangan, yang dapat memengaruhi nilai perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh pandemi Covid-19 terhadap nilai perusahaan pada perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan kesebelas sektornya. Nilai perusahaan pada penelitian ini diukur menggunakan metode Tobin’s Q berdasarkan data sekunder yang diperoleh melalui situs web BEI. Populasi penelitian ini berjumlah 783 perusahaan, sedangkan sampel penelitian berjumlah 534 perusahaan yang dipilih menggunakan purposive sampling method. Penelitian dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan membandingkan rata-rata nilai perusahaan pada saat sebelum dan ketika pandemi Covid-19 melalui paired t-test, Wilcoxon signed-ranks test, atau sign test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 berpengaruh secara negatif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan tercatat di BEI. Namun, ketika dilakukan pengujian pada kesebelas sektor, terdapat tiga sektor yang nilai perusahaannya tidak terbukti terpengaruh secara negatif, yakni sektor keuangan, properti, dan transportasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, manajemen perlu mengambil langkah yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas pasar modal dapat menetapkan kebijakan lainnya.

ANALISIS IMPLEMENTASI E-FILING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK KPP PRATAMA JAKARTA CILANDAK

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencetuskan reformasi perpajakan melalui E-Filing. E-Filing merupakan suatu sistem pelaporan atau penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time. Namun, setiap tahunnya E-Filing masih belum berhasil membawa Indonesia untuk mencapai tingkat kepatuhan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi, tingkat pemanfaatan, dan dampak penggunaan dari E-Filing terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan yang dimaksud yakni ketepatan waktu dalam penyampaian SPT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari studi kepustakaan, wawancara, dan juga penelitian lapangan. Objek penelitian adalah KPP Pratama Jakarta Cilandak. Hasil penelitian menunjukkan analisis terkait dampak sistem E-Filing terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Cilandak. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi dan tingkat pemanfaatan E-Filing sudah baik, namun E-Filing tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Tinjauan atas Langkah Pemerintah dalam Mempertahankan Laju Pertumbuhan Ekonomi melalui Kebijakan Fiskal terkait APBN

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau langkah pemerintah dalam mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal terkait APBN. Penelitian ini mengambil data primer berupa survei singkat terkait persepsi masyarakat umum terhadap implementasi kebijakan fiskal pemerintah sehubungan dengan APBN dan data sekunder dari studi pustaka. Penelitian ini meninjau dampak Covid-19 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kebijakan fiskal yang diambil pemerintah di masa pandemi, kaitan antara kebijakan fiskal pemerintah dan model IS-LM, implementasi kebijakan fiskal pemerintah, dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan sehingga perekonomian dapat membaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di masa pandemi mengalami kontraksi. Pemerintah pun telah mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal yang terdiri dari kebijakan dalam pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Kebijakan fiskal yang diambil pemerintah adalah kebijakan fiskal ekspansif yang sejalan dengan model IS-LM di mana kebijakan fiskal berupa kenaikan belanja pemerintah dan penurunan pajak sama-sama akan meningkatkan pengeluaran yang direncanakan dan menghasilkan multiplier effect sehingga akan meningkatkan pendapatan. Tantangan yang masih harus dihadapi pemerintah dalam implementasi kebijakan fiskal adalah transparansi dan realokasi anggaran, lambatnya realisasi anggaran, dan tantangan dalam penerimaan dan pembiayaan negara. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya-upaya perbaikan yaitu pengembangan dashboard anggaran Covid-19, optimalisasi pendapatan, penguatan spending better, dan optimalisasi pengelolaan pembiayaan.

STUDI LITERATUR MENGENAI DAMPAK PENERAPAN PSAK 73 TERHADAP KOREKSI FISKAL DAN PERPAJAKAN BADAN DI INDONESIA DARI SISI PENYEWA

PSAK 73 merupakan standar baru tentang sewa yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2020. Penerapan PSAK 73 yang diadopsi dari IFRS 16 memberikan dampak besar terhadap transaksi sewa bagi penyewa sehingga tidak ada lagi pemisahan antara sewa operasi dengan sewa pembiayaan. Penyewa diharuskan mengklasifikasikan hampir seluruh transaksi sewanya sebagai sewa pembiayaan dengan memunculkan aset dan liabilitas sewa di dalam laporan posisi keuangan. Penerapan PSAK 73 juga berdampak terhadap koreksi fiskal yang perlu dilakukan oleh penyewa dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PhKP) dan beban pajak penghasilan. Penyewa yang dimaksud adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan operasionalnya di Indonesia dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di negara tersebut. Tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK 73 dalam transaksi sewa serta dampak terhadap pajak badan dan koreksi fiskal yang ditimbulkan dari sisi penyewa. Dengan metode penelitian kualitatif analisis konsep, penulis melakukan studi literatur dengan sumber utama PSAK 73 dan KMK-1169/1991. Penulis menggunakan data sekunder dalam pengolahan data dengan memberikan ilustrasi berupa studi kasus transaksi sewa untuk ditinjau mengenai perlakuan dari sisi akuntansi dan perpajakan. Hasil penulisan menunjukan implementasi standar dan ketentuan yang mendekati kondisi di lapangan.

PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP KINERJA UMKM DI KOTA JAMBI PADA TAHUN 2020

Pandemi COVID-19 membawa banyak dampak buruk bagi ekonomi Indonesia tak terkecuali para pelaku UMKM di Kota Jambi. Dengan adanya pembatasan sosial, pelaku UMKM kesulitan untuk mencapai pasarnya. Namun, hal tersebut dapat diminimalisir dengan penggunaan digital marketing. Atas latar belakang tersebut, penulis mengangkat penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menunjukkan korelasi antara digital marketing dengan kinerja UMKM di Kota Jambi

OPTIMALISASI AKUNTABILITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA BANTUAN SOSIAL DALAM PENANGANAN DAMPAK COVID-19

Adanya Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan kehidupan manusia. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk penanganan dampak Covid-19 tersebut. Akan tetapi, kurangnya akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa serta bantuan sosial penanganan dampak Covid-19, menyebabkan penanganan itu tidak berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan urgensi dilakukan optimalisasi akuntabilitas pengadaan barang/jasa dan bantuan sosial dalam penanganan dampak Covid-19. Kemudian upaya yang dapat dilakukan dalam optimalisasi akuntabilitas penanganan Covid-19 tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif kualitatif. Selanjutnya menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang, terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukan urgensi dilakukan optimalisasi akuntabilitas pengadaan barang/jasa dan bantuan sosial dalam penanganan Covid-19 karena lonjakan positif Covid-19 yang terus berlangsung, kerentanan korupsi dalam penanganan, dan tidak akuntabelnya Pemerintah dalam penanganan Covid-19. Kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk optimalisasi tersebut yakni pembuatan dashboard anggaran penanganan Covid-19, revitalisasi manajemen pengadaan barang/jasa dan bantuan sosial Covid-19, dan optimalisasi pelaporan dan pengawasan.

PRINSIP DAN PENERAPAN MANAJEMEN PROYEK LINGKUNGAN PADA PROYEK-PROYEK DI INDONESIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

The The World Environment Conference in Stockholm in 1972 became clear evidence that environmental problems began to be a concern of various countries around the world, including Indonesia. Humans can not continue to exploit environment for resources and landfills. Environmental project management includes sustainable development aimed at improving the welfare of the community, conserving available natural resources, and ensuring the sustainability of the life of the surrounding environment. This concept is in line with the Sustainable Development Goals which are peace and prosperity for humans and earth, for now and in the future. Indonesia is not the only country that cares about the environment in accordance with the goals of the SGDs. Philippines divides project-affected communities into direct and indirect affected communities. United Kingdom has The European Union (EU) biodiversity strategy which aims to maintain and restore ecosystems. Denmark has The Innovation Network for Environmental Technology (Inno-MT) which is a partnership that supports projects related to waste, air, water and soil. This study aims to understand the principles of sustainable development related to environmental project management and its implementation in Indonesia. In addition, the researcher lists the actions taken by other countries regarding environmental project management to get a wider perspective. Konferensi Lingkungan Hidup Sedunia di Stockholm tahun 1972 menjadi bukti nyata permasalahan lingkungan mulai menjadi perhatian dari berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Manusia tidak dapat terus mengeksploitasi lingkungan untuk sumber daya dan tempat pembuangan limbah. Manajemen proyek lingkungan mencakup pembangunan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan sumber daya alam yang tersedia, dan menjamin keberlangsungan kehidupan lingkungan disekitarnya. Konsep ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals yaitu perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan bumi, baik saat ini maupun di masa mendatang. Indonesia bukan satu-satunya negara yang peduli mengenai lingkungan sesuai dengan tujuan SGDs. Negara-negara yang menandatangani PBB juga melakukan hal yang sama. Filipina membagi masyarakat terdampak proyek menjadi masyarakat terkena dampak langsung dan tidak langsung. Inggris memiliki The Eurpean Union (EU) biodiversity strategy yang bertujuan untuk mempertahankan dan memulihkan ekosistem. Denmark memiliki The Innovation Network for Environmental Technology (Inno-MT) yaitu kemitraan yang mendukung proyek yang berhubungan dengan limbah, udara, air dan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip yang digunakan dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan manajemen proyek lingkungan dan pengimplementasiannya di Indonesia. Selain itu, peneliti mencantumkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara lain terkait manajemen proyek lingkungan untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas

Valuasi Ekonomi Sumber Daya Perikanan Pantai Wonokerto Kabupaten Pekalongan

Penelitian mengenai valuasi ekonomi sumber daya perikanan dilaksanakan di wilayah Pantai Wonokerto Kabupaten Pekalongan pada Jumat, 24 Juli 2020. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui nilai ekonomi sumber daya perikanan yang ada di Pantai Wonokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah survey melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada responden. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan untuk menghitung nilai manfaat perikanan adalah production function approach. Total pendapatan ikan per tahun di Pantai Wonokerto adalah Rp 15,145,744,000 dengan biaya penangkapan ikan yaitu Rp 13,703,140,000 per tahun. Hasil analisis sumber daya perikanan Pantai Wonokerto adalah Rp 1,442,604,000 per tahun.