Pembatasan Kasasi Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung Ditinjau Dari Hak Rakyat Untuk Memperoleh Keadilan

The existence of rules limiting the cassation becomes an obstacle for the public to obtain justice and is not in accordance with the principles of the state of Indonesia as a state of law which is stated in the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 28D. Problem: Is the limitation of cassation in Article 45A of the Supreme Court Law in accordance with the provisions of the 1945 Constitution and the Criminal Procedure Code. This research is a normative research method with a statutory approach and a conceptual approach as well as prescriptive analysis techniques. The cassation legal effort should return to its basic purpose, namely maintaining legal uniformity and unity and providing justice for the community.

Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia

Critical Legal Studies (CLS) merupakan salah satu alternatif pemikiran dalam filsafat hukum yang dapat memberikan pandangan berbeda terhadap hukum. Ciri khas dari pemikiran ini adalah tidak menjadikan hukum yang dibuat oleh negara diterima taken for granted begitu saja sebelum adanya proses perjuangan nalar kritis terhadap subtansi hukumnya. Ada situasi ketidakpercayaan dan kekhawatiran bahwa hukum yang dibuat negara tidak bisa mendatangkan keadilan karena prosesnya yang melalui pergulatan tarik menarik kepentingan politik kekuasaan dan ekonomi sehingga menyebabkan produk hukumnya rentan akan tabir ketidaksempurnaan. Netralitas, dan imparsialitas merupakan katakunci yang menjadi indikator untuk mempurifikasi hukum tersebut. Oleh karena itu, CLS berupaya untuk selalu membuka selubung relasi kekuasaan dan relasi ekonomi yang selalu mengintervensi hukum dengan perjuangan dan logikanya sendiri.

Filsafat Realisme Hukum; Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia

Perkembangan ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dengan putusan hakim. Bahkan putusan hakim menjadi motor penggerak dinamika diskursus hukum. Tidak jarang, putusan-putusan hakim ramai untuk dibahas, didiskusikan bahkan untuk dikritisi sehingga menjadi episentrum pembaruan hukum. Adagium judgc made law yang menjadi ciri sistem hukum anglosaxon atau hakim sebagai kreator hukum (legal creator) telah melegitimasi nalar bahwa hakimlah yang berhak untuk membuat hukum, bukan raja atau penguasa karena dengan berhukum kepada sesuatu yang sudah tertulis ternyata belum mampu mendatangkan keadilan akibat proses distorsi antara idealita dan realita. Aliran filsafat realisme hukum membongkar keraguan itu semua dengan menempatkan empirisme dan pragmatisme putusan hakim sebagai jawaban akan ketidakadilan.

Filsafat Hukum Sosiologis (Sosiological Jurisprudence); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia

Selain eksistensi hukum yang dibuat oleh negara, terdapat hukum yang hidup dan berkembang dengan sendirinya di tengah-tengah masyarakat. Hukum ini ada karena dipraktikkan sangat sering sehingga menjadi tolok ukur pedoman kehidupan masyarakat. Di sebuah negara, terkadang terdapat dua macam hukum yang berlaku yaitu hukum yang dibuat negara dan hukum yang hidup di masyarakat (the living law). Seringkali hukum negara tertinggal dinamikanya dari hukum yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, Negara wajib menghormati, mengakomodasi dan tidak boleh bertentangan dengan the living law.

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DESTRUCTIVE FISHING BERBASIS PENGAWASAN MASYARAKAT DI PROVINSI LAMPUNG

Along with the increase in capture fisheries production, the escalation of biodiversity damage has occurred in the Lampung Province sea area. This condition is one of them caused by destructive fishing activities. Destructive fishing is still a problem in the sea area of Lampung Province due to the lack of community role, especially in terms of supervision. Tackling destructive fishing based on community supervision is one form of community empowerment to play an active role and be directly involved in efforts to tackle damage to fishery resources. Therefore, this article will discuss the problem of how the condition of the case of destructive fishing in Lampung Province? How are efforts to tackle destructive fishing in Lampung Province? And what is the policy model for controlling community based destructive fishing? The results showed that from 2016 to 2019 there were 27 cases of destructive fishing that were tried at the District Court A Class Tanjung Karang. Efforts in overcoming destructive fishing in Lampung Province have so far tended to be a means of punishment or a repressive action with a criminal law approach. But in fact this effort has not been able to solve the problem of destructive fishing. Therefore, this research offers a model of controlling destructive fishing based on community supervision through the means of penal and non-penal means.Keywords: Lampung, destructive fishing, community surveillance Seiring peningkatan produksi perikanan tangkap, eskalasi kerusakan keanekaragaman hayati terjadi di wilayah laut Provinsi Lampung. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh kegiatan destructive fishing. Destructive fishing masih menjadi persoalan di wilayah laut Provinsi Lampung disebabkan karena minimnya peran masyarakat khususnya dalam hal pengawasan. Penanggulangan destructive fishing berbasis pengawasan masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat agar berperan aktif dan terlibat langsung dalam upaya penanggulangan kerusakan sumberdaya perikanan. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas permasalahan mengenai bagaimanakah kondisi perkara destructive fishing di Provinsi Lampung? Bagaimanakah upaya penanggulangan destructive fishing di Provinsi Lampung? Dan bagaimanakah model kebijakan penanggulangan destructive fishing berbasis pengawasan masyarakat? Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 hingga 2019 terdapat 27 perkara destructive fishing yang di adili pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang. Upaya penanggulangan destructive fishing di Provinsi Lampung selama ini cenderung pada sarana penal atau tindakan refresif dengan pendekatan hukum pidana. Namun nyatanya upaya ini belum mampu menyelesaikan persoalan destructive fishing. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan model penanggulangan destructive fishing berbasis pengawasan masyarakat melalui sarana penal dan sarana non penal.Kata kunci: Lampung, destructive fishing, pengawasan masyarakat

Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia

Abstrak: Masa pandemi mengakibatkan dampak yang besar pada sendi kehidupan manusia. Salah satunya kegiatan dan mobilitas sosial lebih banyak dilakukan di rumah. Dimulai dari bekerja, belajar, belanja sampai beribadah di rumah. Besarnya porsi kegiatan yang dilakukan di rumah menjadikan aktivitas digital tidak dapat dihindari. Namun demikian, besarnya aktivitas itu belum diimbangi dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi setiap orang di Indonesia. Pelanggaran terhadap data pribadi sering kali terjadi seperti data pribadi yang bocor ke publik. Data tersebut terdiri atas nama, nomor KTP, nomor telepon, alamat email, alamat rumah, informasi kesehatan, dan lain sebagainya yang sifatnya rahasia sehingga rentan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Untuk menganalisis masalah ini digunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga negara wajib melindungi kerahasiaan data pribadi seseorang. Ironinya, perangkat hukum di Indonesia belum cukup memadai, karena masih tersebarnya peraturan perundang-undangan yang mengatur data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah Undang-Undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia secara komprehensif. Katakunci: Data Pribadi, Digital dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Perkembangan Digital Media di Dunia

Pengembangan dan penyebaran media digital di seluruh dunia telah mencapai puncaknya pada sentralitas dari media dalam kegiatan sosial, politik dan ekonomi masyarakat dan organisasi di banyak negara, terutama di negara maju (. Sebagai contoh, di sebagian besar negara-negara maju, komputer dan ponsel yang semakin menjadi sangat diperlukan untuk bagaimana orang berkomunikasi, memilih, membeli, perdagangan, belajar, tanggal, bekerja atau bahkan bermain. Teknologi informasi penggemar berpendapat bahwa ini berarti bahwa negara-negara tersebut hidup di usia informasi masyarakat, yang mereka mendefinisikan sebagai masyarakat pasca-industri, mana pelayanan informasi industri dan informasi baru dan komunikasi teknologi (TIK) berada di kemudi proses sosial-ekonomi dan politik masyarakat.

Framework Media di Dunia

Internet telah menyulap industri konvensional, menjadi industri berbasis digital. Salah satunya industri media massa. Hingga kini media massa tetap diyakini sebagai alat paling ampuh dalam mempengaruhi opini publik. Industri media cetak, media elektronik serta media online yang terus berkembang pesat dewasa ini, menegaskan bisnis media massa merupakan bisnis yang banyak digemari pengusaha. Trennya sekarang, ekspansi media massa konvensional menuju media online berbasiskan internet semakin semarak. Keunggulan media online yang jauh lebih unggul dalam kecepatan menayangkan, kontennya lebih bervariatif dan berdaya jangkau luas, dapat diakses seluruh audiens di seluruh dunia, dan secara ekonomi sangat murah, menjadikan banyak manajemen perusahaan media cetak merubah formatnya menjadi media online.

Upaya Penanganan Pandemi Covid-19; Telaah atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2020 terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan

Pelaksanaan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2020, tentang pembelakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), berdampak pada upaya penanganan penularan virus corona-19. Akan tetapi pelaksanakan perbup tersebut juga berdampak pada aktivitas pendidikan. Penanganan Covid-19 yang tidak konprehensif dalam implementasinya, membuat dampak negatif terhadap pendidikan di kabupaten Majalengka, pemerintah kabupaten Majalengka tidak tanggap dengan kendala terbatasnya sarana tekonolgi didaerahnya khususnya desa-desa terpencil. Guru-guru harus terus mendekatkan diri terhadap murid-muridnya, agar pelayanan pendidikan dan pengajaran terus berlangsung. Murid tidak kehilangan haknya dalam belajar. Mungkinkah kondisi pendidikan di kabupaten Majalengka akan semakin terpuruk dimasa yang akan datang, karena penyediaan fasilitas teknologi pendidikan yang terbatas, ataukah adakah kebijakan yang lebih aplikatif untuk mensiasati keterpurukan pendidikan tersebut. Kata Kunci; Perbup, PSBB, Corona-19, Pendidikan, Majalengka.

HAK ASUH ANAK DALAM KELUARGA PERSPEKTIF KEADILAN GENDER

Salah satu persoalan krusial dalam hukum keluarga di indonesia yang perlu diperhatikan dewasa ini adalah persoalan keadilan gender dalam hukum keluarga, termasuk hak asuh anak pasca perceraian. Hal ini dikarenakan kenyataan historis-empiris hukum keluarga masih menempatkan status dan peran yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Artikel ini membahas tentang bagaimana ketentuan sengketa hak asuh anak dalam hukum keluarga islam dan bagaimana ketentuan hukum terhadap hak asuh anak pasca perceraian perspektif gender. Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan; pertama, ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang diatur dalam pasal 105 dan 156 tidak responsif gender, hal ini dikarenakan dalam menentukkan bahwa seseorang diberi hak asuh berdasarkan jenis kelamin bukan berdasarkan aspek moralitas, kesehatan, mendidik dan memelihara anak yang pada akhirnya adalah demi terwujudnya kepentingan anak yang terbaik. Kedua, aspek moralitas, kesehatan, kemampuan mendidik dan memelihara anak tidak bisa dikuasai dan hanya dimiliki oleh jenis kelamin tertentu akan tetapi semua aspek dapat dimiliki baik kaum laki-laki (ayah) maupun kaum perempuan (ibu).Keywoards : Hak Asuh Anak, Hukum Keluarga, Keadilan Gender