Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika dilihat dari Perspektif Kriminologi

�AbstractNarcotics crime is a very serious human crime, has an extraordinary impact, especially on the young generation of a nation today. The purpose of this study was to analyze the enforcement of criminal law from a criminological perspective. The research method used is empirical juridical. The results of the study are that there are many victims of narcotics crime and systematic preventive efforts such as BNN Lubuklinggau City appoint 5,500 people as anti-drug activists who are spread in 72 villages and appoint consular in eight sub-districts to invite drug addicts to consciously participate in rehabilitation to suppress rehabilitation to suppress the number of drug addicts in Lubuklinggau City. Conclusion of efforts to prevent drug trafficking that is happening right now especially in the City of Lubuklinggau, infrastructure facilities need to be improved again with a more sophisticated detection quality. Counseling and prevention is always given as in government offices, in schools, and on campuses, the supervision of the police. The enforcement system provides maximum punishment.Keywords: Law Enforcement, Narcotics, Criminology.AbstrakKejahatan Narkotika merupakan kejahatan kemanusian yang sangat berat, mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa saat ini. �Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penegakan hokum tindak pidana dari prespektif kriminologi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian yaitu korban tindak pidana narkotika sudah banyak dan usaha-usaha pencegahan yang sistematis yaitu seperti BNN Kota Lubuklinggau menunjuk sebanyak 5.500 orang sebagai penggiat anti narkoba yang disebar di 72 kelurahan dan mengangkat konsuler di delapan kecamatan untuk mengajak pecandu narkoba untuk sadar mengikuti rehabilitasi untuk menekan jumlah pecandu narkoba di Kota Lubuklinggau. Simpulan upaya pencegahan terhadap peredaran Narkoba yang terjadi saat ini terlebih di Kota Lubuklinggau, sarana prasarana perlu di tingkatkan lagi dengan kualitas pendeteksi yang lebih canggih. Penyuluhan dan pencegahan selalu diberikan seperti di kantor-kantor pemerintahan, di sekolah, maupun di kampus-kampus tersebut, pengawasan dari pihak kepolisian. Sistem penegakannya memberikan hukuman yang maksimal.Kata kunci : Penegakan Hukum, �Narkotika, Kriminologi.

Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Premanisme di Wilayah Hukum Indragiri Hilir

The phenomenon of street crime in Indragiri Hilir began to develop and is undeniable, this phenomenon gave birth to a group of criminals who commit violence. Prema violence in maintaining its existence, both in the social and economic fields. Because the economy is increasingly difficult and the higher the level of poverty. Thugs in the jurisdiction of the Indragiri Hilir Police Station began to increase in the area of community life. The purpose of this study is to determine the constraints and implementation of Law Enforcement on Thuggish Actions. This research method uses an empirical juridical approach, which means reviewing the state of the problem in the field is associated with applicable legal aspects and regulating the problem. The results of thugs in the jurisdiction of the Indragiri Hilir Police Station began to increase in the area of community life. Thugs do extortion (voluntary) with extortion on a voluntary or voluntary basis from the merchant community, the private community, especially in Tembilahan City. The number of cases of gangsterism in 2014 there were 27 cases of violent crime. the investigation process contained 21 cases, 21 cases were submitted to the prosecutor's officeKeywords: Thuggery, Tembilahan, INHIL Regional Police.AbstrakFenomena kejahatan jalanan di Indragiri Hilir mulai berkembang dan tidak dapat disangkal, fenomena ini melahirkan sekelompok penjahat yang melakukan kekerasan. Kekerasan prema dalam mempertahankan eksistensinya, baik di bidang sosial maupun ekonomi. Karena ekonomi semakin sulit dan semakin tinggi tingkat kemiskinan. Preman di wilayah hukum Kantor Polisi Indragiri Hilir mulai meningkat di bidang kehidupan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala dan implementasi Penegakan Hukum atas Tindakan Premanisme. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang berarti meninjau keadaan masalah di lapangan dikaitkan dengan aspek-aspek hukum yang berlaku dan mengatur masalah. Hasil penelitian Preman di wilayah hukum Kantor Polisi Indragiri Hilir mulai meningkat di bidang kehidupan masyarakat. Preman melakukan pemerasan (sukarela) dengan pemerasan atas dasar sukarela atau sukarela dari komunitas pedagang, komunitas swasta, khususnya di Kota Tembilahan. Jumlah kasus premanisme pada 2014 ada 27 kasus kejahatan dengan kekerasan. proses penyelidikan berisi 21 kasus, 21 kasus telah diserahkan ke kantor kejaksaanKata Kunci: Premanisme, Tembilahan, Polrest INHIL.