Keterkaitan Arah Kebijakan Lingkungan Pasca Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dengan Manajemen dan Kebijakan Lingkungan Sektor Militer

Praktik UU Cipta Kerja terkait lingkungan berpengaruh terhadap manajemen lingkungan militer berupa penyiapan dan penataan wilayah negara sebagai medan pertahanan dan penyiapan logistik wilayah. Penelitian ini bertujuan meneliti mengenai keterkaitan arah pembangunan pasca UU Cipta Kerja dengan manajemen dan kebijakan lingkungan sektor lingkungan. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Metode pendekatan kualitatif yang digunakan adalah yuridis normatif analitis substansi hukum sedangkan pendekatan kuantitatif menggunakan pengujian hipotesis atas tanda guna menganalisis dampak yang timbul karena terjadinya suatu hal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah UU Cipta Kerja dalam implementasinya berpotensi melemahkan instrumen yang terkait manajemen dan kebijakan lingkungan sektor militer yaitu perlindungan lingkungan hidup, hak-hak masyarakat dan juga berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup. Hal ini juga diperkuat dengan hasil pengujian hipotesis atas tanda bahwa terjadi perubahan dalam membangun respons manajemen lingkungan standar yang harus digunakan untuk semua komponen, sipil atau militer.

Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 37/PUU-IX/2011

Pada tanggal 19 September 2012 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah membacakan putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 37/PUU-IX/2011 dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa ”belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Namun dalam hal implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011 mempunyai problematika, khususnya dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Desember 2015 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada bagian Perdata Khusus halaman 4 huruf f. Penelitian yang Penulis coba lakukan merupakan penelitian hukum (legal research). Dalam memutus ketentuan mengenai upah proses haruslah didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 37/PUU-IX/2011 yaitu haruslah dimaknai sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Studi Komparatif Pelaksanaan Peradilan Pidana Islam di Negara Republik Arab Mesir dan Negara Republik Indonesia (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)

This article discusses the implementation of Islamic criminal justice in Indonesia, especially in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam and the Arab Republic of Egypt. Between Egypt and Indonesia have the same reference in the implementation of Islamic law in the judiciary, namely referring to the Qur'an and Hadith. The Aceh Syar'iyah Court has a position as part of a special judicial institution under the auspices of the general court and the religious court according to the type of case being handled. Meanwhile, the Court in Egypt has a wider scope with each function and authority according to its level. The research method used in the preparation of this article is a comparative study by comparing the similarities and differences inherent in Indonesia and Egypt in terms of the implementation of Islamic law which is studied through reading materials, including books, laws and regulations, and various other related sources. Keywords : Court, Judiciary, Islamic Law, Aceh, Egypt

Kajian Regulatory Impact Analysis (RIA) Pengaturan Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas dari Sudut Pandang Pelaku IKM dan Pakar

Regulatory Impact Analysis or Regulatory Impact Analysis (RIA) is the process of systematic analysis of the impact of the policy. Usually, the RIA approach is implemented in the process of formulating a new policy or policies in force that could be useful for the processes of revision or improvement of policies. This study was to analyze the impact of Minister of Trade Regulation (the Regulation) No.16 / M-DAG / PER / 3/2017 and the Rules and Regulations Auction Markets refined sugar that has been disseminated to stakeholders issued by PT Pasar Komoditas Jakarta (PT PKJ) and provide recommendations to the government, in this case, the Coordinating Ministry for the Economy and Trade Ministry. Data processing was performed using a combination of quantitative and qualitative methods to take advantage of the data sources are interviews, discussions, field studies, as well as desk-study. Quantitative methods are performed by calculating the percentage of respondents' opinions on these questions. While qualitative methods were performed with descriptive information gathering through interviews or discussions. The place of research includes 6 Province, namely Jakarta, West Java, Banten, Central Java, East Java, and Yogyakarta, conducted in early October to early December 2017. The sample of this study is the small and medium industries as many as 21 respondents. While respondents expert (expert) made up of economists, legal experts, and public policy experts amounted to 6 people