From the current state of consumer law to consumer access to justice 2.0

Author(s):  
Stefan Wrbka
2017 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 249
Author(s):  
Aji Mulyana

Tulisan dalam buku ini merupakan hasil penelitian, berupa penelusuran literatur dan hasil wawancara dengan narasumber  yang dilakukan di Bandung, Jakarta, CJ Koh Law Library, NUS Singapura, University of New Delhi India, Bodleian Law Library, University of Oxford di Inggris.Beberapa bagian dari tulisan buku ini sudah diprsentasikan dalam dua konferensi Internasional, yaitu :Access to Justice 2015, yang diselenggarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Malang;Konferensi 18th International Conference on Family Law 2016 di Dubai Uni Emirat Arab.Buku ini ditulis oleh 3 pakar hukum perdata dari Universitas Padjadjaran Bandung, yaitu :Pertama Sonny Dewi Judiasih, lahir di Bandung pada 11 Januari 1960, pendidikan S-1 (pendidikan tinggi) ditempuh di Universitas Padjadjaran Bandung, Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, pendidikan S-2 diprogram Magister Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, dan pendidikan S-3 program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.  Sonny Dewi Judiasih menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.Kedua  Susilowati Suparto Dajaan, lahir di Bandung 25 Agustus 1957, pendidikan S-1 (pendidikan tinggi) ditempuh di Universitas Padjadjaran Bandung, pendidikan S-2 diprogram Magister Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, dan pendidikan S-3 program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Susilowati Suparto Dajaan, merupakan Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.Ketiga Deviana Yuanitasari, lahir di Jakarta 3 Desember 1982, menyelesaikan pendidikan Magister Hukum di Universitas Indonesia, pada tahun 2006. Deviana Yuanitasari, merupakan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, dan sebagai anggota Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik, serta anggota International Association of Consumer Law. Deviana Yuanitasari, mendapatkan pengahargaan sebagai The Best Presentation Award dalam konferensi 18th International Conference on Family Law 2016 di Dubai Uni Emirat Arab.Adapun harapan yang diinginkan Penulis buku ini, yaitu dapat memenuhi akan kebutuhan literatur hukum keperdataan pada umumnya dan hukum keluarga pada khususnya.Latar belakang terbitnya buku ini, yaitu berawal dari permasalahan keluarga yang tidak memiliki keturunan, karena salah satu pasangan suami istri memiliki kelainan pada alat reproduksinya. Tetapi dalam perkembangan jaman pada saat ini permasalahan tidak memiliki keturunan dalam keluarga bukan hanya dapat diselesaikan dengan melalui cara mengadopsi anak saja, tetapi pasangan suami istri menghendaki dapat memiliki keturunan dengan genetik pasangan suami istri tersebut, dengan cara inseminasi buatan (pembuahan dapat dilakukan dalam kandungan istri) atau dengan cara menyewa rahim seseorang disebut dengan surrogate mother.Surrogate Mother, terjadinya karena pihak istri tidak bisa mengandung karena ada kelainan pada rahim, sehingga peran istri digantikan oleh wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu yang menjalani kandungan dan melahirkan, baik diberi imbalan ataupun sukarela. Namun seiring dengan perkembangan jaman, terjadi pergeseran pada makna dari substansi awal sebagai alternatif medis, menjadi ke arah sosial dan eksploitasi nilai sebuah rahim atau sering disebut juga ladang bisnis/alat mencari nafkah baru demi gaya hidup masyarakat yang semakin tinggi.Hal ini, terjadi dimasyarakat kalangan kelas menengah ke atas, karena terjadinya permasalahan pada vertilitas (kesuburan reproduksi), sehingga tidak dapat hamil. Permasalahan inipun di tunjang dengan kemajuan teknologi kedokteran terkait permasalahan reproduksi, yaitu dengan cara kelahiran di luar cara ilmiah atau disebut dengan Assisted Reproductive Technologies (ART).Assisted Reproductive Technologies (ART) merupakan cara untuk memiliki keturunan yang dilakukan oleh pihak ketiga (pasangan suami istri) melalui cara sewa rahim agar memiliki keturunan.Masalah Surrogate Mother, menjadi topik perdebatan terkait keberadaan perempuan, etika, hukum, dan sosial. Di Indonesia sampai saat ini secara formal praktik Surrogate Mother belum dilakukan, tetapi pada kenyataannya wanita muda yang berasal dari Indonesia menyatakan dirinya bersedia menjadi Surrogate Mother.Maka menurut Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dan Deviana Yuanitasari, dalam buku ini perlu untuk membahas beberapa permasalahan diantaranya mengenai Surrogacy Agreement menurut hukum perjanjian di Indonesia, status hukum anak yang lahir dari Surrogate Mother, dan pengaturan terkait Surrogate Mother di beberapa negara sebagai perbandingan.


2019 ◽  
Vol 26 (1) ◽  
pp. 158-178
Author(s):  
Douglas D. Ferguson

This paper focuses on certain key elements of student supervision in Community Legal Services at Western University in London, Canada. Our clinic offers a very broad range of legal services, ranging from criminal law to wills, and consumer law to housing, with 125-150 students taking part in 800-1,000 files per year.The first part of this paper will examine compliance with the supervision requirements of the profession’s governing body. Clinic supervision in a clinic must start with compliance with the regulator. The supervision requirements of the Law Society of Ontario are set out to demonstrate the standards Community Legal Services must meet.This paper will then discuss the classroom component consisting of lectures and simulation exercises where we deal with professional identity, ethical issues, sensitization to the lives of our clients, awareness of the importance of access to justice, and the capacity of legal processes.I will discuss our online materials for the classroom, including our Caseworker Manual which provides guidance in substantive law, court/tribunal rules, and clinic policies and procedures.


2021 ◽  
pp. 85-112
Author(s):  
Jason Brickhill ◽  
Zanele Mbuyisa

Jason Brickhill and Zanele Mbuyisa review the current state of play in South Africa in terms of the imposition of civil liability on multinationals for human rights abuses. They outline the rules on jurisdiction over claims by foreign claimants and corporations and potential causes of action under common law, statute, and the Constitution. Specific consideration is given to the potential influence on the development of South African law of recent English law decisions on parent company liability. By reference to the goldminers’ silicosis and the Kabwe lead poisoning cases, they highlight the value to victims of the relatively recent developments of class actions in South Africa and the rules on discovery and damages. In terms of access to justice, they consider the receptiveness of the judiciary to public interest litigation and the key provisions relating to prescription and costs and funding, including by litigation funders.


2015 ◽  
Vol 36 (3) ◽  
pp. 113-126
Author(s):  
Marco Loos

2021 ◽  

The key challenge in the field of consumer protection lies in ensuring that the rights derived from EU consumer law can be effectively enforced in national legal systems, facilitating access to justice and promoting adequate redress. Through a comparative analysis of the legal and policy frameworks of enforcement in six European legal systems, this book examines the most recent developments in EU consumer law, the challenges to which these developments give rise and the scope for reform that they entail; in so doing, the authors critically evaluate the parameters of the public and private institutional framework for the enforcement of consumer law, both at the EU and national levels. With contributions by Inga Järvekülg, Dr. Stephanie Law, Dr. Janek Nowak, Dr. Vincent Richard and Thomas Thamm.


Author(s):  
Inmaculada Barral-Viñals

This paper examines consumer access to justice in the EU by analysing how Alternative Dispute Resolution (ADR) and Online Dispute Resolution (ODR) can improve this access, especially in the case of low-value cross-border disputes, which constitute the majority of consumer contract complaints. The discussion is based on a widened concept of open justice that not only seeks to provide greater transparency, but also greater participation and collaboration as a means to improve consumer access to justice. The approach deals with the subjective and objective obstacles to accessing justice and the role of participatory justice. Finally, the paper examines the decisions taken by the EU in its attempt to foster both ADRs and ODRs for consumer disputes and determines which obstacles have been eliminated in promoting access to justice.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document