scholarly journals Resensi Buku (Book Review) Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, Dan Deviana Yuanitasari, Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2016.

2017 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 249
Author(s):  
Aji Mulyana

Tulisan dalam buku ini merupakan hasil penelitian, berupa penelusuran literatur dan hasil wawancara dengan narasumber  yang dilakukan di Bandung, Jakarta, CJ Koh Law Library, NUS Singapura, University of New Delhi India, Bodleian Law Library, University of Oxford di Inggris.Beberapa bagian dari tulisan buku ini sudah diprsentasikan dalam dua konferensi Internasional, yaitu :Access to Justice 2015, yang diselenggarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Malang;Konferensi 18th International Conference on Family Law 2016 di Dubai Uni Emirat Arab.Buku ini ditulis oleh 3 pakar hukum perdata dari Universitas Padjadjaran Bandung, yaitu :Pertama Sonny Dewi Judiasih, lahir di Bandung pada 11 Januari 1960, pendidikan S-1 (pendidikan tinggi) ditempuh di Universitas Padjadjaran Bandung, Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, pendidikan S-2 diprogram Magister Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, dan pendidikan S-3 program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.  Sonny Dewi Judiasih menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.Kedua  Susilowati Suparto Dajaan, lahir di Bandung 25 Agustus 1957, pendidikan S-1 (pendidikan tinggi) ditempuh di Universitas Padjadjaran Bandung, pendidikan S-2 diprogram Magister Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, dan pendidikan S-3 program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Susilowati Suparto Dajaan, merupakan Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.Ketiga Deviana Yuanitasari, lahir di Jakarta 3 Desember 1982, menyelesaikan pendidikan Magister Hukum di Universitas Indonesia, pada tahun 2006. Deviana Yuanitasari, merupakan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, dan sebagai anggota Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik, serta anggota International Association of Consumer Law. Deviana Yuanitasari, mendapatkan pengahargaan sebagai The Best Presentation Award dalam konferensi 18th International Conference on Family Law 2016 di Dubai Uni Emirat Arab.Adapun harapan yang diinginkan Penulis buku ini, yaitu dapat memenuhi akan kebutuhan literatur hukum keperdataan pada umumnya dan hukum keluarga pada khususnya.Latar belakang terbitnya buku ini, yaitu berawal dari permasalahan keluarga yang tidak memiliki keturunan, karena salah satu pasangan suami istri memiliki kelainan pada alat reproduksinya. Tetapi dalam perkembangan jaman pada saat ini permasalahan tidak memiliki keturunan dalam keluarga bukan hanya dapat diselesaikan dengan melalui cara mengadopsi anak saja, tetapi pasangan suami istri menghendaki dapat memiliki keturunan dengan genetik pasangan suami istri tersebut, dengan cara inseminasi buatan (pembuahan dapat dilakukan dalam kandungan istri) atau dengan cara menyewa rahim seseorang disebut dengan surrogate mother.Surrogate Mother, terjadinya karena pihak istri tidak bisa mengandung karena ada kelainan pada rahim, sehingga peran istri digantikan oleh wanita lain untuk menggantikan fungsinya sebagai seorang ibu yang menjalani kandungan dan melahirkan, baik diberi imbalan ataupun sukarela. Namun seiring dengan perkembangan jaman, terjadi pergeseran pada makna dari substansi awal sebagai alternatif medis, menjadi ke arah sosial dan eksploitasi nilai sebuah rahim atau sering disebut juga ladang bisnis/alat mencari nafkah baru demi gaya hidup masyarakat yang semakin tinggi.Hal ini, terjadi dimasyarakat kalangan kelas menengah ke atas, karena terjadinya permasalahan pada vertilitas (kesuburan reproduksi), sehingga tidak dapat hamil. Permasalahan inipun di tunjang dengan kemajuan teknologi kedokteran terkait permasalahan reproduksi, yaitu dengan cara kelahiran di luar cara ilmiah atau disebut dengan Assisted Reproductive Technologies (ART).Assisted Reproductive Technologies (ART) merupakan cara untuk memiliki keturunan yang dilakukan oleh pihak ketiga (pasangan suami istri) melalui cara sewa rahim agar memiliki keturunan.Masalah Surrogate Mother, menjadi topik perdebatan terkait keberadaan perempuan, etika, hukum, dan sosial. Di Indonesia sampai saat ini secara formal praktik Surrogate Mother belum dilakukan, tetapi pada kenyataannya wanita muda yang berasal dari Indonesia menyatakan dirinya bersedia menjadi Surrogate Mother.Maka menurut Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, dan Deviana Yuanitasari, dalam buku ini perlu untuk membahas beberapa permasalahan diantaranya mengenai Surrogacy Agreement menurut hukum perjanjian di Indonesia, status hukum anak yang lahir dari Surrogate Mother, dan pengaturan terkait Surrogate Mother di beberapa negara sebagai perbandingan.

2021 ◽  
Vol 1 ◽  
pp. 39-41
Author(s):  
Ksenia A. Zhirikova ◽  

The article deals with the problems of inheritance by children born with the help of assisted reproductive technologies, in particular, after a surrogate mother, after the death of one of the parents, etc. These problems are not regulated in Russian legislation. The article proposes directions for its improvement in order to protect a child born with the help of assisted reproduction.


2020 ◽  
Vol 12 (5) ◽  
pp. 104-110
Author(s):  
N. A. Tyuvina ◽  
A. O. Nikolaevskaya

The paper provides a definition of sexual and reproductive health and infertility and also reflects modern ideas about ways to overcome infertility using assisted reproductive technologies, such as in vitro fertilization (IVF) and surrogacy. It shows the specificity of the impact of an IVF procedure on the mental health of a potential mother. The features of the neonatal health status, as well as neuropsychiatric disorders in babies born using the IVF procedure are described. The authors present two types of surrogacy (traditional and gestational ones) and the features of their use in different countries according to governmental legislative regulation, socioeconomic and religious factors, and cultural traditions in society. They unveil the features of a psychological relationship between the mother (surrogate and presumed one) and the fetus. The consequences of surrogacy for a surrogate mother, genetic parents, and a child himself/herself are noted to be little studied. It is shown that the development of assisted reproductive technologies (IVF and surrogacy), on the one hand, helps fight infertility and, on the other hand, entails a number of problems (moral and ethical, legal, cultural and religious, socioeconomic, and neuropsychiatric ones) that need to be solved in order to prevent psychological, neurological, and mental abnormalities in all the participants (a surrogate mother, an unborn child, and potential parents) in the assisted reproductive process:


Medicne pravo ◽  
2021 ◽  
pp. 103-113
Author(s):  
Ya. О. Trynova

Situations involving a surrogate mother keeping a newborn child born after assisted reproductive technology program and related criminal offenses have been considered. The qualification of actions of a surrogate mother has been offered. The peculiarity of the qualification lies in the inability of practitioners, especially law enforcement agencies, to determine the illegal actions of the surrogate mother in the presence of seemingly perfectly legal grounds for her to dispose of the child. The article focuses on documents that can serve as evidence of illegal behavior of a surrogate mother. The material can be useful primarily for lawyers practicing in the field of assisted reproductive technologies, including law enforcement officers. For potential SMs, the goal is to prevent them from committing such excesses by increasing their legal culture. After all, instead of doing a good deed and receiving a reward for it, she can get up to 15 years in prison with confiscation of her property, confiscation of her biological child, destruction of her family.


Author(s):  
Yessenia vHonandar ◽  
Shanti Hendrata ◽  
Fiona Pelafu

Throughout the lives of human beings, starting from one’s birth to their death, one may see that rights and obligations are always present. The issue of inheritance comes up at the end of a person’s life. The division of one’s inheritance is a complex matter, especially when it comes to the right to inherit for a child that is born from a Surrogate Mother. Surrogacy procedures are a form of Assisted Reproductive Technologies that aids married couples who are unable to have an offspring naturally due to health issues or abnormalities, and therefore must be assisted by these treatments. There are two different types of Surrogacy, namely Traditional Surrogacy and Gestational Surrogacy. Traditional Surrogacy is legally allowed in Indonesia, but there are no laws that specifically regulate Gestational Surrogacy; there are however, laws that imply the prohibition of it being practiced as a method of Assisted Reproductive Technologies. According to Indonesian laws, a child born from Gestational Surrogacy is considered either an illegitimate child or a child born from adultery, thus creating a problem regarding their inheritance, for the child will be unable to receive inheritance from their parents, even though the intent of Gestational Surrogacy is to have a child for the intended parents to raise as their own. This article will discuss the legality of Gestational Surrogacy as well as the issue of inheritance for a child born by the procedure; this includes regulations that tackle the issue and hopeful solutions for the issue at hand.


2019 ◽  
pp. 34-38
Author(s):  
O. M Reznik ◽  
A. E. Ishchukova

In this article, the authors investigated the regulatory acts and laws governing surrogacy in Ukraine. The concept of “surrogacy” was also considered and the absence of fixing of this term at the legislative level was established. In addition, it was determined that the necessary condition for the implementation of the method of surrogacy is the genetic link of the spouse or one of the couples with an unborn child. It follows that the surrogate mother should not be genetically related to the child. However, the legislator doesn’t prohibit bearing the pregnancy of close relatives of future parents (sister, mother, aunt, cousin, etc.). This work also focuses on the definition of the legal nature of the contract concluded between the surrogate mother and the infertile couple for artificial insemination by the method of surrogacy. As a result, this agreement is similar to the civil service agreement. The publication also analyzes the state registration procedure for a newborn baby that was born using the method of surrogacy. The peculiarity of the procedure for registering a newborn baby conceived in this way is the presence of a certificate and statement. The certificate proves the genetic link of the baby with the couple. The statement is given by the surrogate mother to recognize the spouse as the child’s parents. Much attention is paid to the experience of regulating surrogacy in the United States. The country does not have a single codified law on artificial insemination by surrogacy. Each state decides in what manner, in what order, and under what conditions it is possible to resort to this type of assisted reproductive technology. The conclusions provide suggestions for resolving problems that may arise while using the method of surrogacy. Also the possibility of improving current legislation on the legal regulation of this procedure by borrowing from foreign experience. Keywords: surrogacy, legal regulation, surrogate mother, assisted reproductive technologies, married couple, contract.


2019 ◽  
Vol 68 ◽  
pp. 01016
Author(s):  
Yevhen Hrekov ◽  
Maryna Hrekova ◽  
Roman Kabalskyi

In many countries of the world, the practice of using assisted reproductive technologies faces a number of legal obstacles, from the introduction of restrictions to their complete prohibition. In most cases, these restrictions are due to public rejection of these methods and procedures for social, psychological and religious reasons. Indeed, these technologies add reissues of assess in galore of women in the society, its functions, problems of relationships with a surrogate mother or an egg donor, emergence and distribution of a surrogate mother's or donor's rights, as well as persons' who are beneficiaries of the results of these technologies. However, a solution of these problems cannot be achieved only by improving the legal mechanisms regulating the use of these technologies. In this situation, the solution is at the junction of the interests of the society (state) and personal interests of persons who need their use, while normative consolidation and enforcement is only a form of consolidating of the achieved balance.


This volume brings together new essays in law and philosophy on a broad range of topics in children’s and family law. It is the first volume to bring together essays by legal scholars and philosophers for an integrated, critical analysis of key issues in this area, marking the ‘coming of age’ of the comparatively new field of family law. Debates in children’s and family law are at once theoretical and empirical in nature. Not only does children’s and family law have significant consequences for individuals’ intimate lives, the field’s impact on lived experience highlights the socially constructed nature of law. Approaching this area of law often involves exploring a legal concept familiar from daily life, such as the very notion of ‘marriage’ or ‘family’, and examining it within its social, economic, and historical context. The normative basis for law regulating intimate personal and family life extends beyond any narrow legal philosophy or social context to its broader foundations in theories of morality or justice. The chapters included bring together a representative and broad range of pieces that engage with long-standing and contemporary debates. A wide range of perspectives is represented on topics such as same-sex marriage, polygamy and polyamory, alimony, unmarried cohabitation, gestational surrogacy and assisted reproductive technologies, child support, parental rights and responsibilities, children’s rights, family immigration, religious freedom, and the rights of paid caregivers. There is also philosophical discussion of concepts such as care, intimacy, and the nature of family and family law itself.


Medicne pravo ◽  
2020 ◽  
Vol 2020 (2) ◽  
pp. 9-23
Author(s):  
S. V. ANTONOV ◽  

The main question of this article is the identification and comparative analysis of legislative provisions of states and territories of Australia that regulate the use of surrogacy. The particular importance lies in specifying those prohibitions and restrictions, who they are applied to, and how they relate to the human right to procreation. The comparison will be made with the laws of other countries and legislative norms will be determined that will be useful for borrowing into the legislative system of Ukraine. Key words: surrogacy, assisted reproductive technologies (ART), legal regulation of ART methods, surrogate mother


Author(s):  
Оксана Покальчук

The growing populist sentiment in society and, as a consequence, the reactive adoption of new restrictive legal acts that discriminate and unjustifiably restrict citizens' rights, is a major challenge for the scientific community and human rights in Ukraine. The issue of reproductive rights is one of the most important elements of common discriminatory and often unscientific narratives both in the EU and in Ukraine. Therefore, the scientific community has to take up this challenge and, by examining and exploring the various aspects of the right to reproduce, uphold the rule of science and the rights of Ukrainans, especially in this domain. Surrogate motherhood is always used in combination with other methods of assisted reproductive technology. Thus, surrogate motherhood, as a method of treatment, is burdened not only with legal uncertainty, but also with additional necessary steps (taking donor material, instrumental insemination, etc.) that precede assisted gestation.It is believed that all assisted reproductive technologies, including surrogacy, are treatment methods; therefore, their use cannot in any way depend on a person's social status, including gender self-identification, the fact of marriage or same-sex partnership.The list of medical grounds for surrogate motherhood is defined in the Order of the Ministry of Health of Ukraine On Approval of the Procedure for the Use of Assisted Reproductive Technologies in Ukraine. However, we emphasize that the list should be expanded to include diagnoses of transsexuality and other gender identity disorders according to the International Classification of Diseases. Thus, according to item 10 ofthe Unified Clinical Protocol of Primary, Secondary (Specialized) and Tertiary (Highly Specialized) Medical Care: Gender Dysphoria, reproduction opportunities for FtM patients may include freezing of oocytes (eggs) or embryos. Frozen gametes and embryos can later be used for delivery by a surrogate mother. The question stands whythis possibility is not considered in the protocol for the MtF transition with the subsequent possibility of delivery by a surrogate mother. Obviously, with the MtF transition, even with gender reassignment surgery, including the operation the genitals, the woman is not capable of independent childbearing. Such a woman can thus exerciseher right to reproduction only by fertilizing a donor egg with her sperm and then having the embryo that is genetically hers carried to term by a surrogate mother. The issue of male identity for the origin of the donor material (sperm) also needs separate legal regulation. However, in our opinion, this social group should not be discriminated against in access to surrogate motherhood as an assisted reproductive technology.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document