scholarly journals Aspek Hukum Pidana Penyiaran Film Tanpa Sensor oleh Netflix Sebagai Penyedia Layanan Subscription Video On Demand

2021 ◽  
Vol 4 (6) ◽  
pp. 2203
Author(s):  
Aushofi Zuhrotul Ulya
Keyword(s):  
Video On Demand ◽  
Legal Liability ◽  
The Internet ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Broadcast Media ◽  
Sensor Film ◽  
On Demand ◽  
Demand Service ◽  
Laws And Regulations

AbstractThe new broadcast media is broadcast digitization in the form of a platform accessed via the internet network. Netflix as a provider of the Subscription Video on Demand service broadcasts uncensored films which result in the films being against the culture and laws and regulations in Indonesia because they contain pornography to violence even though there is an obligation to be censored by a film before the film will be shown. This research is a legal research that analyzes the uncensored film broadcasting activities carried out by Netflix according to the laws and regulations in Indonesia and Netflix's legal liability for uncensored film broadcasting by using a statutory approach and a conceptual approach. From this research it was found that Netflix broadcasts uncensored films in Indonesia in violation of the statutory provisions concerning Broadcasting, Film, Pornography, and ITE. However, Netflix does not automatically account for all provisions of the laws and regulations because the locus of broadcasting activities carried out by Netflix cannot be reached by all the provisions of the laws and regulations.Keywords: Film Broadcasting; Netflix; Film Censorship; Internet.AbstrakMedia penyiaran baru merupakan digitalisasi penyiaran dalam bentuk platform yang diakses melalui jaringan internet. Netflix sebagai penyedia layanan Subscription Video on Demand menyiarkan film tanpa sensor yang mengakibatkan filmnya bertentangan dengan budaya dan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena bermuatan pornografi hingga kekerasan padahal terdapat kewajiban untuk dilakukan sensor film dikeluarkan oleh lembaga sensor film sebelum film akan dipertunjukkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menganalisis kegiatan penyiaran film tanpa sensor yang dilakukan oleh Netflix menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pertanggungjawaban hukum Netflix terhadap penyiaran film tanpa sensor dengan mengggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Netflix melakukan penyiaran film tanpa sensor di Indonesia melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penyiaran, Perfilman, Pornografi, dan ITE. Namun, tidak serta merta semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dapat dipertanggungjawabkan pada Netflix karena locus kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh Netflix tidak dapat dijangkau semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Penyiaran Film; Netflix; Sensor Film; Internet.

scholarly journals Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana dalam Transaksi Jual Beli Pornografi di Media Internet

2021 ◽  
Vol 4 (6) ◽  
pp. 2341
Author(s):  
Ghozi Naufal Qois
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Criminal Liability ◽  
The Internet ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Legal Problems ◽  
Internet Media ◽  
Legal Uncertainty ◽  
Laws And Regulations

AbstractPornography has become a material for sale and purchase transactions. Pornographic transactions on the internet have many processes , so that there are many laws and regulations that can be applied. This creates legal uncertainty. The formulation of the problem in this research is the qualification of criminal acts related to pornography selling and buying transactions on the internet media and the accountability of criminals in selling and buying pornography on the internet media. The research method used is legal research through a conceptual approach and a statutory approach to assess existing legal problems. The results of this study show that the sale and purchase of pornography via the internet can be applied to the ITE and pornography laws. Then the responsibility depends on the evidence in the process of proving in court what the form of pornography is.Keywords: Criminal Liability; Transactions; Buying and Selling; Pornography; Internet.AbstrakPornografi sudah menjadi bahan yang di transaksi jualbelikan. Transaksi pornografi di media internet memiliki banyak proses seperti penawaran, kesepakatan, penyerahan barang, dan pembayaran sehingga terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan. Hal ini membuat ketidak pastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Kualifikasi tindak pidana terkait transaksi jualbeli pornografi di media internet dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dalam transaksi jualbeli pornografi di media internet. Metode penelitian yang digunakan adalah legal research dengan melalui pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji permasalahan hukum yang ada. Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa transaksi jualbeli pornografi melalui internet dapat diterapkan Undang-Undang ITE dan Pornografi. kemudian pertanggungjawabannya tergantung dari pembuktian dalam proses pembuktian di dalam persidangan apakah bentuk dari pornografi tersebut.Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Transaksi; Jual Beli, Pornografi; Internet.

Human Behaviors with Podcasts

2012 ◽  
pp. 178-188
Author(s):  
Simon B. Heilesen
Keyword(s):  
Social Studies ◽  
Digital Media ◽  
Professional Communication ◽  
The Internet ◽  
Broadcast Media ◽  
Human Behaviors ◽  
On Demand ◽  
Internet Users ◽  
Production And Consumption ◽  
Individual Self

Podcasts, i.e. digital media files (audio and video) distributed over the Internet, have become particularly popular since the introduction of podcasting in 2004. Podcasts are bringing changes to patterns of media production and consumption, and indeed to the way Internet users communicate. Many podcasts repurpose content, in some cases adding a play-on-demand dimension to broadcast media. But most podcast productions introduce original content on a myriad of subjects. The most widespread uses of podcasts, however, are within education, professional communication, and individual self-expression. Podcasts are normally dealt with in the context of established research disciplines such as media studies, social studies, and educational studies. Schools have yet to develop in the research on podcasts. But it is possible to identify a number of directions and issues within the disciplines where podcasts are having notable impacts.

scholarly journals Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah oleh Penghadap di dalam Pembuatan Akta Notaris

Acta Comitas ◽  
2019 ◽  
Vol 3 (3) ◽  
pp. 458
Author(s):  
Ida Bagus Putu Pramarta Wibawa
Keyword(s):  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Authentic Writing ◽  
Legal Consequences ◽  
Laws And Regulations

The purpose of this research is to reviewe and analyze the extent to which the applicable laws and regulations in Indonesia regulate the use of signatures change by the partys in making notary deeds and to review and analyze the legal consequences of the use of signatures change by the partys in making a notary deed. This research is a normative legal research, using two types of approaches, namely the statute approach and the conceptual approach. The results of this study show that there are various causes of changing signatures of party, but the laws and regulations that apply in Indonesia do not have articles that govern this. The validity of a signature is seen based on the acknowledgment to justify the person affixing the signature. A different or change signature is justified by law insofar as the signer affixing his signature confirms that it is his signature, so that the legal consequences of such notary deeds are still valid to be used as evidence of authentic writing that has the power of perfect proof law. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatur mengenai penggunaan tanda tangan berubah-ubah oleh penghadap di dalam pembuatan akta notaris dan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai akibat hukum dari digunakannya tanda tangan berubah-ubah oleh penghadap di dalam pembuatan akta notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada berbagai penyebab terjadinya tanda tangan yang berubah-ubah dari penghadap, namun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai hal tersebut. Keabsahan dari suatu tanda tangan adalah dilihat berdasarkan adanya pengakuan untuk membenarkan dari orang yang membubuhkan tanda tangan. Tanda tangan yang berbeda atau berubah-ubah dibenarkan oleh hukum sepanjang penghadap yang membubuhkan tanda tangannya tersebut membenarkan bahwa itu adalah tanda tangannya, sehingga akibat hukum terhadap akta notaris yang demikian adalah tetap sah untuk digunakan sebagai alat bukti tulisan otentik yang memiliki kekuatan hukum pembuktian sempurna.

Pyramid broadcasting for video-on-demand service

1995 ◽  
Author(s):  
Subramani Viswanathan ◽  
Tomasz Imielinski
Keyword(s):  
Video On Demand ◽  
On Demand ◽  
Demand Service
Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document