scholarly journals MEKANISME PENENTUAN GANTI RUGI ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PERUSAHAAN: PENDEKATAN PENYELESAIAN SENGKETA KEPERDATAAN

2020 ◽  
Vol 8 (10) ◽  
pp. 1650
Author(s):  
I Ketut Widyantara Putra ◽  
Kadek Agus Sudiarawan
Keyword(s):  
Dispute Resolution ◽  
Journal Article ◽  
Burden Of Proof ◽  
Environmental Damage ◽  
Legal Research ◽  
Environmental Dispute Resolution ◽  
Environmental Disputes ◽  
Environmental Dispute ◽  
The Republic

Penulisan artikel jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana model penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur keperdataan dan untuk mengetahui mekanisme dan pengaturan mengenai penentuan ganti rugi atas kerugian yang dialami dalam sengketa lingkungan hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menerapkan teknik deskripsi analisis yang menjawab permasalahan berdasarkan analisis bahan hukum serta perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, terdapat 2 model penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur keperdataan yang dapat ditempuh, yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Pada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, dalam mengajukan gugatan dapat dilakukan melalui beberapa model gugatan, yaitu Gugatan Perorangan, Gugatan Perwakilan Kelompok, dan Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup. Sedangkan, pada jalur non-litigasi dapat dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Mengenai mekanisme dan pengaturan penentuan ganti rugi atas kerugian yang dialami dalam sengketa lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dimana pertanggung jawaban terhadap kerusakan lingkungan hidup dipertanggung jawabkan melalui tanggung jawab mutlak terhadap kerugian yang telah terjadi. Tanggung jawab mutlak ini, pihak penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan serta dapat dibarengi dengan ketentuan beban pembuktian terbalik. Mengenai pedoman penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 7 Tahun 2014.   Writing this journal article aims to find out how to model environmental dispute resolution through civil channels and to find out the mechanisms and arrangements regarding the determination of compensation for losses experienced in environmental disputes. The method used in this legal research is the method of normative legal research, by applying the analysis description technique that answers problems based on the analysis of legal and statutory materials. The results showed that, there are 2 models of environmental dispute resolution through civil channels that can be taken, namely the litigation route and the non-litigation route. In dispute resolution through litigation, filing a lawsuit can be done through several lawsuit models, namely Individual Lawsuit, Class Representative Lawsuit, and Environmental Organization Lawsuit. Meanwhile, the non-litigation route can be carried out by means of negotiation, mediation, conciliation and arbitration. Regarding the mechanism and arrangement for determining compensation for losses suffered in environmental disputes is regulated in Law Number 32 of 2009, where responsibility for environmental damage is accounted for through absolute responsibility for the losses that have occurred. This absolute responsibility, the plaintiff does not need to prove the element of error and can be accompanied by the provision of a reverse burden of proof. Regarding the guidelines for calculating environmental losses due to environmental damage, it is regulated in the Regulation of the Minister of Environment of the Republic of Indonesia No. 7 of 2014.

scholarly journals KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENANGANI SENGKETA ANTARA PT. SINAR MENARA DELI DENGAN SARI ALAMSYAH

2019 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 392
Author(s):  
Samuel Samuel ◽  
Siti Nurbaiti
Keyword(s):  
Dispute Resolution ◽  
Consumer Protection ◽  
Dispute Settlement ◽  
Secondary Data ◽  
District Court ◽  
Primary Data ◽  
Legal Research ◽  
Consumer Protection Act ◽  
The Law ◽  
The Republic

In principle, the resolution of consumer disputes can be pursued peacefully. through an alternative mediation dispute resolution. In Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 6 / M-DAG / PER / 2017 concerning the Consumer Dispute Settlement Body does not impose limits on the authority of BPSK in handling and adjudicating a consumer dispute. However, in reality many times the decisions of the Consumer Dispute Settlement Body (BPSK) are submitted to the district court and stated that BPSK is not authorized to handle such disputes. How is the authority of the Consumer Dispute Resolution Board in handling disputes between PT. Sinar Menara Deli and Sari Alamsyah are the issues discussed. The method used in this research is descriptive normative legal research, using secondary data and primary data as supporting data with the law approach. The results of the study illustrate that BPSK is not authorized to handle disputes between PT. Sinar Menara Deli with Sari Alamsyah, because the business actors in this dispute have submitted a refusal to be resolved through BPSK and not achieving the requirements for consumer disputes. It is recommended that BPSK members pay more attention to the provisions in the Consumer Protection Act and other regulations concerning the Consumer Dispute Settlement Body.

scholarly journals Koalisi Partai Politik di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan atau Politik Balas Budi

2020 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 111
Author(s):  
Muhammad Yusrizal Adi Syaputra
Keyword(s):  
Political Parties ◽  
Political Party ◽  
Research Method ◽  
The Political ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
The Republic ◽  
The Government

The political party's position as a determinant of government head nomination in Indonesia made the political party a central and strong role in the determination of the Cabinet in the presidential government of Indonesia and allowed the political party to determine the Cabinet domination established by the President elected. This research aims to determine the model of the presidential institution strengthening in the multi-party era in Indonesia and to know the political and juridical construction of the presidential institution in determining the cabinet in Indonesia. The method used is a normative legal research method with a conceptual approach. The results of this research are, firstly that the strengthening of the presidential institution in the multi-party era can occur when done with the restriction of political parties through the mechanism of the parliamentary threshold. Secondly, that the political construction of the cabinet determination by the President is based on the coalition of political party supporters of the government, and the juridical construction of the President may elect the Minister of the party proposal because it is based on article 6A paragraph (2) The Constitution of the Republic of Indonesia 1945. Kedudukan partai politik sebagai penentu pencalonan kepala pemerintahan di Indonesia menjadikan Partai Politik memiliki peran sentral dan kuat dalam penentuan kabinet di Pemerintahan Presidentiil Indonesia dan memungkinkan partai politik untuk menentukan dominasi kabinet yang dibentuk oleh Presiden terpilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penguatan lembaga kepresidenan pada era multi partai di Indonesia, dan untuk mengetahui konstruksi politis dan yuridis lembaga kepresidenan dalam menentukan kabinet di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pertama, penguatan lembaga kepresidenan di era multi partai dapat terjadi apabila dilakukan dengan pembatasan partai politik melalui mekanisme parlementary threshold. Kedua, bahwa konstruksi politis penentuan kabinet oleh presiden didasarkan atas koalisi partai politik pendukung pemerintahan, dan konstruksi yuridis presiden dapat memilih menteri dari usulan partai karena didasarkan pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document