scholarly journals Koalisi Partai Politik di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan atau Politik Balas Budi

2020 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 111
Author(s):  
Muhammad Yusrizal Adi Syaputra
Keyword(s):  
Political Parties ◽  
Political Party ◽  
Research Method ◽  
The Political ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
The Republic ◽  
The Government

The political party's position as a determinant of government head nomination in Indonesia made the political party a central and strong role in the determination of the Cabinet in the presidential government of Indonesia and allowed the political party to determine the Cabinet domination established by the President elected. This research aims to determine the model of the presidential institution strengthening in the multi-party era in Indonesia and to know the political and juridical construction of the presidential institution in determining the cabinet in Indonesia. The method used is a normative legal research method with a conceptual approach. The results of this research are, firstly that the strengthening of the presidential institution in the multi-party era can occur when done with the restriction of political parties through the mechanism of the parliamentary threshold. Secondly, that the political construction of the cabinet determination by the President is based on the coalition of political party supporters of the government, and the juridical construction of the President may elect the Minister of the party proposal because it is based on article 6A paragraph (2) The Constitution of the Republic of Indonesia 1945. Kedudukan partai politik sebagai penentu pencalonan kepala pemerintahan di Indonesia menjadikan Partai Politik memiliki peran sentral dan kuat dalam penentuan kabinet di Pemerintahan Presidentiil Indonesia dan memungkinkan partai politik untuk menentukan dominasi kabinet yang dibentuk oleh Presiden terpilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penguatan lembaga kepresidenan pada era multi partai di Indonesia, dan untuk mengetahui konstruksi politis dan yuridis lembaga kepresidenan dalam menentukan kabinet di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pertama, penguatan lembaga kepresidenan di era multi partai dapat terjadi apabila dilakukan dengan pembatasan partai politik melalui mekanisme parlementary threshold. Kedua, bahwa konstruksi politis penentuan kabinet oleh presiden didasarkan atas koalisi partai politik pendukung pemerintahan, dan konstruksi yuridis presiden dapat memilih menteri dari usulan partai karena didasarkan pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

scholarly journals ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI PENANGANAN PANDEMI VIRUS CORONA DISEASE 2019 (COVID-19) DI INDONESIA

2021 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 46-58
Author(s):  
Anwar Hidayat ◽  
Budiman
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Large Scale ◽  
Social Impact ◽  
Virus Disease ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Corona Virus ◽  
The Republic ◽  
The Government ◽  
The Impact

Perkembangan pandemi Covid-19 saat ini sangat mengkhawatirkan dimana terjadinya suatupeningkatan kasus corona khusus di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuidan menganalisis kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19serta langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menganggulangi dampak-dampak, terutama dampak dari segi ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19. Metode penelitianhukum yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatankonseptual. Penelitian ini berlandaskan pengaturan perundang-undangan yang mengaturmengenai penanganan dan penganggulangan pandemi Covid-19 serta analisis atas konseppenetapan peraturan perundang-undangan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah dalamrangka penanganan Covid-19, berawal dari pemerintah tmengeluarkan kebijakan tentangPembatasan Sosial Berskala Besar yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Peraturan pelaksanaannya yaitu PeraturanPemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, sertaKeputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan sampai dengan saat ini pemerintah telahmengeluarkan kebijakan PPKM yang dimana dilakukan secara berkala. Untukmenganggulangi dampak Covid-19 dari segi ekonomi dan sosial pemerintah mengambilbeberapa kebijakan-kebijakan, yang diantaranya adalah: Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 23/Pmk.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk WajibPajakTerdampak Wabah Virus Corona; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Kata Kunci : Kebijakan, Penanganan, Covid-19 The current development of the Covid-19 pandemic is very worrying where there is anincrease in special corona cases in Indonesia. This study aims to identify and analyze thepolicies taken by the government in handling the Covid-19 pandemic and the steps taken bythe government to mitigate the impacts, especially the economic and social impacts of theCovid-19 pandemic. The legal research method used is the normative legal research method. The approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. Thisresearch is based on the legislation governing the handling and handling of the Covid-19pandemic as well as an analysis of the concept of establishing these laws and regulations. The results of this study are in the context of handling Covid-19, starting with thegovernment issuing a policy on Large-Scale Social Restrictions which refers to Law Number6 of 2018 concerning Health Quarantine. The implementing regulations are GovernmentRegulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions, as well as thePresidential Decree on Health Emergencies. Until now, the government has issued a PPKMpolicy which is carried out regularly. To address the economic and social impact of Covid- 19, the government has taken several policies, including: Regulation of the Minister ofFinance of the Republic of Indonesia Number 23/Pmk.03/2020 concerning Tax Incentives forTaxpayers Af ected by the Corona Virus Outbreak; Regulation of the Financial ServicesAuthority of the Republic of Indonesia Number 11 /Pojk.03/2020 concerning NationalEconomic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of Corona VirusDisease2019; and Instruction of the President of the Republic of Indonesia Number 4 of2020 concerning Refocussing of Activities, Reallocation of Budgets, and Procurement ofGoods and Services in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019(Covid-19). Keyword : Policy, Handling, Covid-19

scholarly journals The Position of Constitutional Complaint in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia

2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 61-78
Author(s):  
Agsel Awanisa ◽  
Yusdianto Yusdianto ◽  
Siti Khoiriah
Keyword(s):  
South Africa ◽  
South Korea ◽  
Judicial Review ◽  
Research Method ◽  
Comparative Approach ◽  
Constitutional Court ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
The Republic ◽  
Case Number

The purpose of this research is to determine the constitutional complaint mechanism based on comparisons in other countries, practices, and adaptation of constitutional complaints under the authority of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. Many cases with constitutional complaint substance have been submitted to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia even though they don’t have this authority. This research uses a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach, a comparative approach, and a case approach. This research indicates that the constitutional complaint mechanism in Germany, South Korea, and South Africa has been well implemented. In practice, cases with constitutional complaint substance are filed to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia by changing the form by using the legal means of a judicial review, such as case number 16/PUU-VI/ 2008, case number 140/PUU-XIII/2015 and case number 102/PUU-VII/2009. Due to the consideration of the structure, substance, and culture of law, adaptation of constitutional complaint within the authority of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia needs to be carried out by amending Law Number 24 of 2003 jo. Law Number 7 of 2020 concerning the Constitutional Court.

scholarly journals PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK SECARA MUFAKAT DAN DEMOKRATIS / DISPUTE RESOLUTION OF INTERNAL POLITICAL PARTIES IN CONSENSUS AND DEMOCRATIC

2018 ◽  
Vol 7 (3) ◽  
pp. 375
Author(s):  
Randy Pradityo
Keyword(s):  
Political Parties ◽  
Political Party ◽  
Community Leaders ◽  
The Political ◽  
Decision Making Process ◽  
The People ◽  
Internal Mechanism ◽  
Democratic System ◽  
The Many

Penyelesaian perkara pada jalur litigasi yang cenderung lambat ditambah dengan penumpukan perkara, didukung dengan banyaknya celah atau kekurangan pada undang-undang partai politik, khususnya terkait penyelesaian perselisihan internal partai. Banyaknya permasalahan tersebut mengharuskan setiap individu yang terlibat untuk mengambil tindakan progresif dengan melampaui peraturan tersebut. Tindakan progresif yang dimaksud salah satunya melalui jalur non-litigasi yakni mediasi. Mediasi dilaksanakan dengan musyawarah mufakat, dengan melibatkan rakyat didalamnya, atau lebih tepatnya tokoh masyarakat yang dirasa netral. Terlepas hal itu merupakan sengketa internal partai, namun rakyatlah yang memiliki andil di dalam setiap roda kehidupan partai politik di dalam sistem demokrasi. Kemudian ada beberapa cara yang bisa ditempuh dalam rangka penyelesaian perselisihan internal partai politik, selain mediasi tadi, ada tiga sistem penunjang untuk mencegah potensi buruk yang ditimbulkan akibat gejolak internal partai. Pertama, melalui mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, melalui mekanisme transparansi partai melalui rakyat di luar partai yang dapat ikut-serta berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui dan oleh partai politik. Ketiga, menjamin kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi, serta kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi secara damai.The settlement of cases in litigation pathways that tend to be slow coupled with the accumulation of cases, supported by the many gaps or shortcomings in the laws of political parties, especially related to the settlement of internal party disputes. The number of these problems requires every individual involved to take progressive action by exceeding these regulations. The progressive actions that are meant by one of them through non-litigation means mediation. Mediation is carried out through consensus deliberations, involving the people in it, or more precisely the community leaders who are perceived as neutral. Apart from that it is an internal party dispute, but it is the people who have a share in every wheel of the life of a political party in a democratic system. Then there are several ways that can be pursued in order to resolve internal political party disputes, in addition to the mediation, there are three support systems to prevent the bad potential arising from internal party turmoil. First, through an internal mechanism that guarantees democratization through the participation of members of the political party in the decision making process. Second, through the mechanism of party transparency through people outside the party who can participate in the determination of policies that are to be fought for through and by political parties. Third, guarantee the freedom of thought, opinion and expression, as well as the freedom to gather and organize peacefully.

scholarly journals The Role of Political Parties in SBY's Era of Leadership Period 2004-2014

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 133
Author(s):  
Ishaq Rahman ◽  
Elyta Elyta
Keyword(s):  
Political Parties ◽  
Political Party ◽  
Fundamental Principle ◽  
The Political ◽  
Parliamentary System ◽  
The People ◽  
Presidential System ◽  
The Government ◽  
The Many

ABSTRACT A country that implements the system as mentioned earlier is more towards an authoritarian system of government which aims to dominate and dominate the power of the state towards the people. Democracy cannot survive from such a closed state. In a basic concept of democracy, there is a fundamental principle, namely the principle of sovereignty of the people who run the government.Political communication is one of the many roles played by political parties in various available arrangements. The political party is required to communicate knowledge, issues and political thoughts.Constitutionally, the Government adopts a Presidential System in which the ministers in the cabinet are responsible to the president. But in practice the SBY-JK administration is more of a Parliamentary System. Keywords: political parties, democracy, SBY government

scholarly journals PROBLEMATIKA HUKUM FUNGSI REKRUITMEN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK

2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 102-112
Author(s):  
Abd. Rais Asmar
Keyword(s):  
Political Parties ◽  
Political Party ◽  
Secondary Data ◽  
The Political ◽  
Legal Research ◽  
Legal Norms ◽  
Legal Problems ◽  
Political Recruitment ◽  
Laws And Regulations

The success of the performance of the political recruitment function by Political Parties departs from its cadre mechanism. This is supported by the regeneration of a good and responsible wing organization of political parties. This study aims to determine legal problems related to the function of the wing organization of political parties. The type of research in this writing is normative legal research, with a statutory approach and a literature approach. This research examines the laws and regulations on political parties and related legal norms. The data used are secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Primary legal materials are in the form of Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties, while secondary legal materials are in the form of books, journals and articles related to the topic of the problem. The results showed that there were still several problems, such as the lack of rules governing the Organization of the Political Party Wing and the activities of cadres related to their location and background.

scholarly journals Eksistensi Partai Politik Lokal di Provinsi Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVII/2019

2021 ◽  
Vol 15 (2) ◽  
pp. 103-120
Author(s):  
Galih Raka Siwi ◽  
Reviansyah Erlianto ◽  
Maharani Nurdin
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Political Parties ◽  
Political Party ◽  
Research Method ◽  
Secondary Data ◽  
The Political ◽  
Constitutional Court ◽  
Political Field ◽  
Legal Uncertainty ◽  
The Right

The existence of local political parties in Indonesia is a tangible form of the existence of special autonomy in a certain area. The specificity of a certain area is regulated in the 1945 Constitution Article 18B paragraph (1). In addition, the formation of local political parties is one of the human rights in the political field, as stated in Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution. The research method uses a normative juridical approach with secondary data and analyzed descriptively qualitatively. Based on research, Papua Province has the right to form political parties (see Article 28 paragraph (1) of the Papua Province Special Autonomy Law). However, the phrase "political party" is considered to have multiple interpretations, thus creating legal uncertainty. Through the decision of the Constitutional Court Number 41/PUU-XVII/2019, the legal uncertainty can be guaranteed by the Constitutional Court Decision. In the future, by looking at the background and real needs of the Papua Province, it is possible to form a Local Political Party in the Papua Province, considering the condition of the Papua Province as a special autonomous region.Partai politik lokal di Indonesia merupakan wujud nyata adanya otonomi khusus di suatu daerah. Kekhususan suatu daerah diatur dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (1). Selain itu, pembentukan partai politik lokal merupakan salah satu hak asasi manusia di bidang politik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian, Provinsi Papua berhak membentuk partai politik (lihat Pasal 28 ayat (1) UU Otsus Provinsi Papua). Namun, ungkapan “partai politik” dianggap memiliki multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Melalui putusan MK Nomor 41/PUU-XVII/2019, ketidakpastian hukum dapat dijamin oleh Putusan MK tersebut. Ke depan, dengan melihat latar belakang dan kebutuhan riil Provinsi Papua, dimung­kinkan dibentuknya Partai Politik Lokal di Provinsi Papua, mengingat kondisi Provinsi Papua sebagai daerah otonomi khusus.

scholarly journals Legal Flaws in the Election of Wali Nanggroe 2018-2023 Period in Aceh

2021 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 72
Author(s):  
Muhammad Ihsan
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Electoral System ◽  
Candidate Selection ◽  
Selection System ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Legal Problems ◽  
Election Commission ◽  
Research Show

The problem of elections in public office is often interesting to study, especially with the development of the electoral system which is continually being renewed to prevent corruption, collusion and nepotism, as well as to get candidates who are capable in their fields. One of these public offices which is Aceh-specific is Wali Nanggroe. This institution is a mandate of Aceh Government Law Number 11 of 2006. The determination of the Wali Nanggroe for the 2018-2023 period raises legal problems. Therefore this study will examine the wali nanggroe candidate selection system, the mechanism for selecting wali nanggroe based on Qanun number 8 of 2012, and whether there is a legal flaw in the election of wali nanggroe for the 2018-2023 period. This study uses a normative legal research method with a Law and Conceptual approach. The results of the research show that the wali nanggroe candidate selection system has not been carried out openly and transparently, even though Qanun allows for other candidates, in terms of election mechanisms, according to Qanun, an Election Commission must be formed in which there are 4 elements, but in practice the Commission Elections were not formed, this would be legally problematic, even legally flawed because one of the elements of the Election Commission was not involved as a member of the Election Commission as regulated by the Qanun. The elements that were not involved were representatives of ulama in each district/city.

Political Parties, Social Class, and Economic Policy Preferences

1979 ◽  
Vol 14 (01) ◽  
pp. 18-36 ◽  
Author(s):  
Edward R. Tufte
Keyword(s):  
Economic Policy ◽  
Political Parties ◽  
Political Party ◽  
Political Influence ◽  
The Political ◽  
Macroeconomic Performance ◽  
Political Leaders ◽  
Electoral Cycle ◽  
Electoral Calendar

ALTHOUGH THE SYNCHRONIZATION OF ECONOMIC FLUCTUations with the electoral cycle often preoccupies political leaders, the real force of political influence on macroeconomic performance comes in the determination of economic priorities. Here the ideology and platform of the political party in power dominate. Just as the electoral calendar helps set the timing of policy, so the ideology of political leaders shapes the substance of economic policy.

Politik Hukum Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik dalam Hukum Positif Indonesia

2020 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 17-32
Author(s):  
Putra Perdana Ahmad Saifulloh
Keyword(s):  
Political Parties ◽  
Significant Role ◽  
Research Method ◽  
The Political ◽  
Conceptual Approach ◽  
Positive Law ◽  
The People ◽  
The Law

This article aims to answers the problem of organizing the Political Parties Wings in Positive Law. This research used a normative juridical research method, with a statutory, historical, and conceptual approach. The result of this research shows that Legal Politics of the Wing of Political Parties in the Law on Political Parties in Indonesia is to strengthen political parties in carrying out broader articulation and aggregation of interests. As well as imparting significant role of political parties in carrying out their functions to connect with the people directly, especially in bridging and fighting for the people interests.

scholarly journals SIFAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM

2021 ◽  
Vol 3 (4) ◽  
pp. 125-131
Author(s):  
Mia Siratni
Keyword(s):  
Political Parties ◽  
Political Party ◽  
Research Method ◽  
General Election ◽  
Constitutional Rights ◽  
Legal Norms ◽  
Laws And Regulations

Bawaslu resolves by deliberation by bringing together the disputing parties to then take a final and binding decision. The final and binding nature of this Bawaslu decision does not apply to certain disputes, namely the dispute over the verification of political parties participating in the General Election and the determination of the final list of candidates for the election of members of the DPR, DPD, and DPRD. The existence of these two characteristics of Bawaslu's decision then led to different interpretations between Bawaslu and the KPU. The formulation of the problem, namely 1). The authority of Bawaslu in resolving election disputes regarding the task of supervising the implementation of elections, 2). The nature of Bawaslu's decisions in resolving election disputes. The research method used in this paper is normative juridical, namely an approach to legal norms or applicable laws and regulations, theories, and history. From the discussion of the problem, it is concluded that a decision that is final and binding is given to Bawaslu by law in order to end election disputes so that it will show the role of Bawaslu as a unified function of organizing elections. Meanwhile, exceptions to the nature of final and binding decisions on political party verification disputes and the permanent list of candidates for members of the DPR, DPD, and DPRD indicate that Bawaslu is not a judicial institution, so it cannot decide disputes related to constitutional rights as election participants.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document