EKSISTENSI DESTINATION BRANDING DALAM UNDANG–UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan eksistensi destination branding dalam peraturan tentang merek di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menekankan pembahasan pada pendekatan undang – undang. Dalam artikel ini penulis menggunakan sumber – sumber berupa bahan hukum primer dan sekunder. Setelah melalui pembahasan dan analisis dapat dinyatakan bahwa, destination branding dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan sebuah ciri khas atau daya pembeda pada sebuah destinasi. Hingga saat ini memang belum ada pengaturan secara khusus yang menjelaskan tentang destination branding dalam undang – undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun bukan berarti destination branding tidak dapat didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, karena pada prinsipnya destination branding telah memenuhi unsur – unsur sebagai sebuah merek. This article aims to demonstrate the existence of destination branding in the regulation of brands in Indonesia. This article uses a normative legal research method that emphasizes the discussion of the legal approach. In this article, the author uses sources in the form of primary and secondary legal materials. After going through the discussion and analysis it can be stated that, destination branding can be interpreted as an effort to provide a distinctive feature or distinctive power to a destination. Until now, there is no specific regulation that explains destination branding in Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, but that does not mean that destination branding cannot be registered with the Directorate General of Intellectual Property, because in principle, destination branding fulfills the elements as a brand.

KOALISI PARTAI POLITIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PRESIDENSIAL MULTIPARTAI DI INDONESIA

Artikel ini berupaya meninjau kembali praktik koalisi partai politik di tengah sistem presidensial pasca reformasi, dan menilai sejauh mana dampaknya terhadap kestabilan pemerintahan. Pasca reformasi 1998, sejumlah besar partai politik telah didirikan, menunjukkan bahwa munculnya fragmentasi politik adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Alih-alih melaksanakan pemerintahan secara sehat, partai politik membentuk koalisi untuk memperkuat kedudukan mereka di parlemen. Implikasi penerapan multi partai dalam sistem presidensial ini seringkali menimbulkan deadlock antara eksekutif dan legislatif. Sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multi partai dapat menjadi sistem yang stabil dan efektif dengan cara penyederhanaan partai politik, desain pelembagaan koalisi, dan pengaturan pelembagaan oposisi. Namun di sisi lain koalisi juga menjadi sangat berpengaruh pada stabilitas pemerintahan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artikel ini bertujuan untuk meneliti politik hukum terkait praktik koalisi partai politik di Indonesia dan mengetahui upaya-upaya dalam praktik ketatanegaraan yang dapat merealisasikan stabilitas sistem pemerintahan presidensial pada koalisi di multi partai. Artikel ini menemukan kesimpulan bahwa model pemilihan legislatif dan eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat justru menjadi penyebab disharmonisasi antara legislatif dan eksekutif yang mengarah kepada terjadinya kebuntuan antar kedua lembaga tersebut. Lebih-lebih apabila yang menguasai lembaga ekesekutif dan lembaga legislatif adalah dari latar belakang partai politik yang berbeda. Akibatnya, praktik koalisi seperti ini cenderung mengakibatkan lebih banyak masalah, sehingga penerapan sistem ini memiliki dampak signifikan terhadap demokrasi yang didefinisikan dan dinegosiasikan. This article attempts to review the practice of coalitions of political parties in the post-reform presidential system and assess the extent of their impact on the stability of the government. Post-1998 reform, a large number of political parties have been established, suggesting that the emergence of political fragmentation is inevitable. Instead of implementing a healthy government, political parties formed coalitions to strengthen their positions in parliament. The implication of implementing multi-party in the presidential system often creates deadlocks between the executive and the legislature. A presidential system combined with a multi-party system can become a stable and effective system by simplifying political parties, designing institutionalized coalitions, and organizing opposition institutions. But on the other hand, the coalition has also greatly influenced the stability of the government. By using normative juridical research methods, this article aims to examine legal politics related to the practice of political party coalitions in Indonesia and to find out the efforts in state administration practices that can realize the stability of the presidential system of government in multi-party coalitions. This article finds the conclusion that the legislative and executive election models directly elected by the people are the cause of disharmony between the legislature and the executive which leads to a deadlock between the two institutions. This is even more so if those who control the executive and legislative bodies are from different political party backgrounds. As a result, coalition practices like this are likely to cause more problems, so the adoption of these systems has a significant impact on defined and negotiated democracy.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL KARYA SENI TRANSFORMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta atas adanya karya transformasi di Indonesia dan akibat hukum terhadap pentransformasian karya seni pahat yang dilakukan secara tanpa ijin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan konseptual. Hasil akhir studi menunjukan bahwa perlindungan hukum diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sehingga adanya transformasi karya seni pahat yang dilakukan secara tanpa izin tidak menghapuskan hak eksklusif pencipta untuk mendapatkan hak ekonomi atas ciptaannya dengan memperhatikan royalty fee yang wajar antara pencipta dengan pihak terkait serta pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi hingga sanksi pidana akibat pentransformasian karya seni pahat yang dilakukan secara tanpa izin. Writing this article aims to determine legal protection for creators for the existence of transformational works in Indonesia and the legal consequences for the unauthorized transformation of sculptural works. The method used in this research is a type of normative legal research that is supported by a statutory approach, analytical and conceptual approaches. The final results of the study show that legal protection is realized by the existence of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright so that the transformation of sculptural works carried out without permission does not abolish the exclusive rights of creators to obtain economic rights over their creations by paying attention to reasonable royalty fees between creators. with related parties as well as liability in the form of compensation to criminal sanctions due to the unauthorized transformation of a sculptural work.

PENERAPAN PRINSIP GREEN CONSTITUTION PADA PRODUK HUKUM DAERAH: PENDEKATAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Tujuan penulisan artikel ini untuk memberikan pemahaman mengenai manfaat bila suatu produk hukum daerah (Peraturan Daerah) telah memiliki, mengadopsi karakter/konsep Green Constitution dan untuk mengetahui bagaimana bentuk/karakteristik suatu produk hukum daerah (Peraturan Daerah) dapat dikatakan telah menerapkan atau mengadopsi prinsip Green Constitution. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan digunakannya pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan Teknik studi literatur. Hasil studi ini menunjukkan bahwa manfaat prinsip Green constitution jika di implementasikan kedalam produk hukum daerah (peraturan daerah) dapat menjadikan lingkungan hidup tetap lestari dan terjaga, karena dianggap memiliki kedaulatan lingkungan dan hak asasinya tersendiri sehingga meningkatkan derajat dari lingkungan hidup serta dapat mewujudkan pemerintah daerah yang ecocracy dan dapat mencapai tujuan nasional dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Karakteristik jika suatu peraturan daerah telah menerapkan prinsip Green Gonstitution dapat dilihat pada saat penyusunan peraturan tersebut dengan menggali aspek-aspek lingkungan hidup dalam naskah akademik usulan suatu peraturan daerah dan setiap pasal yang menghormati aspek kedaulatan lingkungan seperti halnya hak asasi manusia. The purpose of writing this article is to provide an understanding of the benefits if a regional legal product (Regional Regulation) already has, adopts the character / concept of the Green Constitution and to find out how the form / characteristics of a regional legal product (Regional Regulation) can be said to have implemented or adopted the Green principle. Constitution. This writing uses a normative legal research method with the use of a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The technique of collecting legal materials uses literature study techniques. The results of this study show that the benefits of the Green constitution principle if implemented into regional legal products (regional regulations) can make the environment sustainable and preserved, because it is considered to have environmental sovereignty and its own human rights so as to increase the degree of the environment and can create a regional government that is ecocracy and can achieve national goals in environmentally sustainable development. The characteristics if a regional regulation has applied the principle of Green Gonstitution can be seen when drafting the regulation by exploring environmental aspects in the academic text of the proposed regional regulation and each article that respects aspects of environmental sovereignty such as human rights.

AKIBAT HUKUM SERTA PENYELESAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA BERDASARKAN HUKUM PERKAWINAN

Tujuan penelitian untuk mengkaji akibat hukum serta penyelesaian terhadap harta bersama berdasarkan hukum perkawinan apabila terjadi perceraian dan pemisahan harta bersama karena suatu hal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, yakni suatu penelitian yang berdasarkan pada pendekatan perundang-undangan, bahan pustaka, putusan pengadilan dan ketentuan yang sebagaimana mestinya. Serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Hasil studi menunjukkan bahwa dengan adanya suatu perjanjian dalam perkawinan maka harta benda dan harta bersama dari kedua pihak akan memiliki kepastian hukum yang tetap jika dilihat dari perspektif hukum. Penyelesaian harta bersama biasanya dilakukan dengan cara pemisahan harta benda kedua belah pihak. Penyelesaian perkara mengenai pembagian harta bersama yang terbaik adalah dilakukan dengan cara kekeluargaan. Penyelesaian permasalahan mengenai pemisahan harta bersama melalui pengadilan, juga bisa diusulkan melalui pengajuan gugatan sendiri oleh pihak yang berperkara maupun perantara melalui pengacara hukum. Dan permohonan mengenai pemisahan harta bersama tidak bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. The purpose of this study is to examine the legal consequences and the settlement of joint assets based on marriage law if the event of divorce and separation of joint assets for some reason. This study uses a normative legal research method, which is a study based on a statutory approach, library materials, court decisions and appropriate provisions. As well as data collection techniques carried out by document study. The results of the study show that with agreement in marriage, the property and joint assets of the two parties will have permanent legal certainty from a legal perspective. Settlement of joint assets is usually carried out by familial way. The settlement of problems regarding the separation of joint assets through the court, can also be proposed through filing a lawsuit by the litigant or intermediary through a lawyer. And applications regarding the separation of joint assets cannot be filed at the same time as a divorce suit.

PENGATURAN PERUBAHAN GENRE MUSIK YANG DIUNGGAH MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Studi ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan perubahan genre musik yang diunggah melalui media sosial “berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” serta untuk menganalisa dan memahami sanksi bagi pelaku yang pelanggar perubahan genre musik yang diunggah melalui media sosial. Penelitian yang digunakan yaitu dengan metode penelitian hukum normatif karena “menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.” Kesimpulannya bahwa pengaturan tentang perubahan genre atau aliran musik belum secara tegas diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hanya dijelaskan, namun kegitatan mengaransemen suatu karya musik atau lagu ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu dalam penjelasan Pasal 8 dan Pasal 9 serta sanksi bagi pelanggar yang mengubah genre music dan diunggah di sosial media ialah berupa sanksi pidana dan denda yang diatur dalam ketentuan Pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2018 Tentang Hak Cipta. This study aims to analyze the regulation of changing music genres uploaded via social media "based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright" and to analyze and understand the sanctions for perpetrators who violate changes in music genres uploaded via social media. The research used is the normative legal research method because it "uses a statutory approach and a conceptual approach." The conclusion is that the regulation regarding changes in musical genres or genres has not been explicitly regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright is only explained, but the activities of arranging a musical work or song are contained in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, namely in the explanation of Article 8 and Article 9 as well as sanctions for violators who change the music genre and uploaded on social media are in the form of criminal sanctions and fines as regulated in the provisions of Article 113 paragraph 3 of Law Number 28 of 2018 concerning Copyright.

PENGATURAN PELAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM RANGKA EASE OF DOING BUSINESS DI INDONESIA

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa Penerapan sistem Online Single Submission serta menganalisa Jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha terkait Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Kebijakan baru ini membawa perubahan besar pada iklim investasi sehingga memiliki beberapa hal yang masih dipermasalahkan. Melalui penelitian yang dilakukan secara normatif ini diharapkan dapat memberi pengenalan lebih jauh tentang pendaftaran usaha terbaru dan gambaran pelaksanaannya hingga saat ini. Kebijakan OSS hingga saat ini belum dapat berjalan optimal dikarenakan penyesuaian baik dari Sistem IT yang terintegrasi, peraturan daerah dan pusat terkait penanaman modal, dan lembaga yang berwenang masih dalam transisi untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. The purpose of this study is to analyze the application of the Online Single Submission system and analyze legal certainty for business actors related to Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Services. This regulation brings huge changes in investment sector hence there are several issues need to be considered. Hopefully, through this normative research, the readers can have deeper understanding about this new policy and the picture of how its implementation until now. This research will describe the reason OSS Policy is not working optimally now. This policy is still needed several adjustment in IT Integrated System, regional dan national regulations concerning investment, and the authority that is responsible to conduct this procedure to enhance ease of doing business in Indonesia.

PERANG TARIF PENYEDIA LAYANAN OJEK DALAM JARINGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami perang tarif pada penyedia layanan ojek dalam jaringan dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia dan juga untuk mengetahui tugas Komisi Pengawas Perlindungan Usaha dalam mengawasi kasus persaingan usaha. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yang dimana mengkonsepsikan hukum dalam bentuk hukum yang sudah tertulis seperti undang-undang tertulis, dan bersifat deskriptif yaitu diartikan penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan secara lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perang tarif antara para penyedia layanan ojek daring yaitu PT. X dan PT. Y terdapat beberapa tanda dan pola praktik predatory pricing penetapan harga oleh perusahaan transportasi daring. Menurut UU No. 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa PT. X dan PT. Y melawan hukum dengan tidak mengikuti aturan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 tahun 1999. Berdasarkan pasal tersebut sudah terbukti bahwasanya pihak PT. X dan PT. Y melanggar karena kedua perusahaan ojek daring tersebut melakukan perjanjian antara keduanya untuk menaikkan harga pada pelanggan ojek daring. Persaingan usaha memiliki lembaga pengawas yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dalam masalah persaingan usaha antara PT. X dan PT. Y ini berperan sebagai salah satu lembaga penegak hukum, dan tanggung jawabnya mengawasi perilaku persaingan usaha tidak sehat para pelaku usaha. In order to writing this journal is to know and understand the rates war between two corps who will be start to be some perspective from business competition in Indonesia and also to determine the role of the Business Protection Supervisory Commission. The research method used in this journal is normative legal research which conceptualizes law in the form of written law such as written law, and is descriptive in nature, which is defined as research that provides data about a situation or social symptoms that develop in the midst society in accordance with the facts and without any engineering. The results show that the tariff war between online motorcycle taxis, namely X Ltd. and Y Ltd., has several signs and patterns of predatory pricing practices by online transportation companies, including discounts that reach unreasonable prices, long-term promotions that exceed standards. With that it can be said that X Ltd. and Y Ltd. violate Article 5 paragraph (1) of Law no. 5 of 1999. From this article, it has been proven that X Ltd. and Y Ltd. violated it because the two online motorcycle taxi companies entered into an agreement between the two of them to increase prices for online motorcycle taxi customers. In business competition, there is the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), which in the business competition case between X Ltd. and Y Ltd. plays a role as a law enforcement agency, and its responsibility is to supervise the unfair business competition behavior of business actors.

TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH DALAM PERJANJIAN HIBAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 43 TAHUN 2018

Bantuan berupa hibah diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, badan-badan usaha yang dimiliki oleh daerah, kelompok usaha yang ada pada masyarakat serta organisasi dalam masyarakat untuk melaksanakan pembangunan yang merata agar terciptanya pembangunan yang berkembang dan berkelanjutan. Tanggung jawab penerima hibah dalam penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dan berbeda dengan usulan penggunaan dana hibah dan sanksi yang dapat diterima penerima hibah apabila tidak sesuai dengan usulan hibah menjadi permasalahan dalam artikel ini. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji tanggung jawab penerima hibah serta sanksi apabila tidak sesuai dengan penggunaan dana hibah. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari studi ini adalah bahwa dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2018, dalam laporan pertanggungjawaban dana hibah kepada SKPD/unit kerja terkait, maka masyarakat harus bertanggung jawab secara penuh atas dana yang digunakan. Apabila dana yang tidak sesuai digunakan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah, maka penerima hibah harus mengembalikan secara penuh dana tersebut kepada pemerintah. Sanksi yang dapat dikenakan penerima hibah apabila menyalahgunakan dana hibah dapat berupa sanksi administratif berupa pengembalian dana secara penuh kepada pemerintah daerah dan sanksi pidana apabila penerima hibah menggelapkan dana hibah.

KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM TANAH PECATU DESA LENEK KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Tujuan penelitian dalam studi ini menemukan pemahaman yang konstruktif normatif atas permasalahan atau isu hukum hak atas tanah pecatu. Penelaahan pemahaman berorientasi pada konstruksi dialektik idealisme positifisme dalam pendekatan fungsional imperatif, yang menyoroti perihal struktur dan aksi berkenaan dengan hak atas tanah pecatu. Diharapkan melalui penelitian ini dapat ditemukan pemahaman yang berguna bagi upaya perwujudan harmonisasi hukum pada masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bahwa Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Berdasarkan kebutuhan dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Perundang-undangan (statute approach) sebagai dasar dalam penelitian dalam mengacu dasar-dasar hukum pertimbangan hakim berdasarkan peraturan-perundang-undangan, Pendekatan Konsep (conceptual approach) sebagai acuan dalam menganilis status tanah pecatu berdasarkan kepustakaan, serta Pendekatan Kasus (case approach) dalam hal ini kasus tanah pecatu desa lenek Pecatu Desa Desa Lenek Kecamatan Aikmel, (sekarang Kecamatan Lenek), Kabupaten Lombok Timur. The research objective in this study is to find a constructive, normative understanding of the problem or legal issue of land rights in Pecatu. The study of understanding is oriented to the dialectical construction of positivist idealism in the imperative functional approach, which focuses on the structure and actions regarding the land rights in Pecatu. It is hoped that through this research, we can find an understanding that is useful for the realization of legal harmonization in society. This type of research is normative legal research, that normative legal research is research that includes research on legal principles, research on legal systematics, research on legal synchronization, legal history research, and comparative legal research. Based on the needs of this research, this study uses several approaches, namely statute approach as the basis for research in referring to the legal basics of judges' considerations based on statutory regulations, conceptual approach as a reference in analyzing Pecatu land status is based on literature, as well as the Case Approach, in this case the land of Pecatu, Lenek Pecatu Village, Lenek Village, Aikmel District, (now Lenek District), East Lombok Regency.