PERAN DAN SINERGITAS ANTAR AKTOR BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TIRTA MANDIRI, DESA PONGGOK, KABUPATEN KLATEN DALAM PERSPEKTIF GOVERNANCE

Salah satu nawacita Jokowi dan Jusuf Kalla dalam membangun Indonesia adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Tujuannya adalah memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, yang dapat diwujudkan melalui Badan Usaha Milik Desa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran aktor dan sinergitas aktor dalam membentuk dan menjalankan BUMDes Tirta Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe study kasus, agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna (arti subjek dan penafsiran) dan konteks tingkah laku serta proses yang terjadi pada faktor-faktor yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut dan juga mengungkapkan proses kejadian secara mendetail untuk mengetahui peran aktor dan sinergitas ketiga aktor dalam menjalankan BUMDes Tirta Mandiri. Informan berasal dari aktor yang ada di BUMDes Tirta Mandiri. Untuk menguji keabsahan data yang didapatkan dilapangan dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antar aktor di BUMDes Tirta Mandiri saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan karena masyarakat sebagai pengguna sekaligus sebagai pengawas dan pemilik modal di BUMDes Tirta Mandiri. Selain itu, aktor-aktor dalam menjalankan BUMDes Tirta Mandiri saling bersinergi sehingga BUMDes Tirta Mandiri menjadi BUMDes yang berhasil.

PROSES REKRUTMEN DAN SELEKSI KANDIDAT DI INTERNAL PDI PERJUANGAN PADA PILKADA CIMAHI TAHUN 2017

Pada tatanan negara demokrasi, lazimnya partai politik melakukan upaya perekrutan calon kandidat yang akan menduduki jabatan-jabatan strategis. Oleh karena itu, partai politik harus menyediakan kader-kadernya yang siap mengikuti seleksi di intenal partai. Pada kasus Pilkada Kota Cimahi tahun 2017, Paslon yang terpilih bukan dari kader PDI Perjuangan, karena penjaringan dilakukan secara terbuka bagi kader dan non kader. Dengan demikian tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui dinamika dan metpde seleksi yang dilakukan PDI P Perjuangan dalam pencalonan walikota dan wakil walikota di Kota Cimahi pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengamati dan mendengarkan narasumber untuk mendapatkan pemahaman holistik. Pengumpulan data dilakukan dari unsur internal dan eksternal PDI Perjuangan dan beberapa bakal calon dari kader dan bukan PDI Perjuangan, sedangkanengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mandalam sedangkan penentuan informan dilakukan berdasarkan purposive technique. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Tim Seleksi tingkat lokal tidak hanya melaksanakan fungsi prosedural dalam proses seleksi, akan tetapi ada peran lebih dalam melakukan screening bakal calon, khususnya mengenai komitmen yang akan diberikan kepada partai. Dominasi dan kuatnya kewenangan DPP dalam memutuskan hasil seleksi masih sangat mencolok, termasuk tim seleksi pusat pun akan sangat bergantung dengan keputusan DPP, meskipun tahapan prosedural sudah secara rinci dilaksanakan. Proses penentuan calon dapat dikatakan dinamis di tingkat lokal, namun setelah mencapai tahap akhir, dinamika tersebut terhenti oleh kebijakan DPP yang berwenang untuk memutuskan dan merekomendasikan calon untuk berkontestasi dalam Pemilu. Hal yang menarik lainnya dalam proses pencalonan di internal PDI-P Kota Cimahi adalah tidak adanya mahar politik, namun bakal calon diminta komitmennya untuk membiayai pemenangan Pilkada. Selanjutnya, penelitian ini menunjukan adanya keterbatasan desentralisasi kewenangan dalam proses rekrutmen. Kesimpulan dari penelitian ini terdapat pengaruh kekuatan oligarki dalam proses rekrutmen dan seleksi kandidat, serta kekuatan finansial yang dapat mengimbangi pengaruh tersebut.

MEKANISME DIFUSI KEBIJAKAN PADA TAHAP PERUMUSAN AGENDA Studi kasus Wacana RUU pelindungan Data Pribadi di Indonesia

enelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses difusi kebijakan pada tahap perumusan agenda (agenda-setting) Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) di Indonesia. Difusi kebijakan dapat dimaknai secara umum sebagai sebuah proses pengadopsian kebijakan di suatu negara yang dipengaruhi oleh dinamika penerapan kebijakan yang sama di negara/wilayah lain. Dalam siklus pembuatan kebijakan, proses difusi kebijakan di tahap perumusan agenda dapat terjadi melalui dua mekanisme yakni pembelajaran dan emulasi. Mekanisme pembelajaran menekankan pada evaluasi aktor difusi yang bertumpu pada aspek efektivitas atau implikasi praktis kebijakan yang akan diadopsi berdasarkan pengalaman di wilayah/negara lain. Sementara itu, emulasi menekankan pada evaluasi aktor difusi kebijakan berdasarkan pada aspek-aspek normatif. Secara empirik, Kedua mekanisme ini kemudian diidentifikasi secara kualitatif melalui metode analisa konten terhadap pemberitaan seputar RUU PDP sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Dari hasil analisa terhadap 115 artikel pemberitaan, ditemukan bahwa sebanyak 77 aktor memberikan pernyataan publik terkait perdebatan mengenai kebutuhan akan RUU PDP. Data yang dikumpulkan oleh peneliti juga menunjukkan bahwa pemerintah, DPR, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi menjadi institusi-institusi yang paling dominan dalam tahap perumusan agenda RUU PDP. Sementara itu, terkait proses difusi kebijakan, mekanisme pembelajaran paling banyak diidentifikasi dari data yang diperoleh. Dalam hal ini, pernyataan publik terkait mekanisme pembelajaran paling banyak dikemukakan oleh Kemkominfo. Terakhir, penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan EU GDPR (European Union General Data Protection) menjadi referensi kebijakan yang paling banyak muncul dalam pemberitaan terkait RUU PDP dalam dua tahun terakhir.

MAPPING POLITICAL THEORY USING BIBLIOMETRIC ANALYSIS

Politics is a discipline of science that is part of social science. What distinguishes political science from other social sciences is the object studied. The development of research on the theory of political science and politics becomes a question in this paper. Topic mapping and topic classification based on keywords, countries, and themes discussed were the main focus of this research, including visual density based on keywords, showing the level of saturation political science theory. In this study, the data used were data that had been downloaded from the Scopus database with several limitations to limit and be more specific to the results of the discussion. After the documents to be reviewed and analyzed are bibliographical using the VOSViewer and NVivo 12 Plus software, the data is exported .CSV and .RIS formats. This study aims to provide insights into subsequent research on the theory of political science

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROBABILITAS PELAKSANAAN HAK POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019 DI KOTA JAMBI (PENDEKATAN REGRESI LOGIT)

Penelitian bertujuan untuk mengetahui probabilitas masyarakat Kota Jambi dalam melaksanakan hak politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode Ex-Post Facto untuk mengetahui peristiwa yang terjadi sebagai akibat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu Presiden Tahun 2019 di Kota Jambi yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 62 Kelurahan yang berjumlah 865. Sampel dipilih menggunakan teknik area sampling tingginya tingkat abstain di suatu daerah sebanyak 266 responden. Data diperoleh menggunakan angket dan dianalisis dengan menggunakan model regresi logit. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat probabilitas pelaksanaan hak politik masyarakat di Kota Jambi pada Pemilu Presiden Tahun 2019 dipengaruhi secara signifikan oleh faktor pendidikan politik, budaya politik, sikap politik dan tingkat pendapatan. Persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah, dan kondisi sosial politik serta jenis pekerjaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat probalilitas pelaksanaan hak politik masyarakat di Kota Jambi pada Pemilu Presiden Tahun 2019. Diperlukan optimalisasi peran pemerintah dan pelaku politik untuk melakukan sosialisai politik di masyarakat dan konsistensi kinerja pemerintah dengan visi dan misi yang telah dikampanyekan agar mengurangi abstain masyarakat dalam Pemilu Presiden.

KEMENANGAN KANDIDAT KHONGHUCU PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI KOTA MANADO

ABSTRAK. Pada setiap pergelaran pemilihan umum, kandidat-kandidat yang termasuk sebagai bagian dari mayoritas, cenderung lebih berpotensi untuk memenangkan kontestasi dibandingkan kandidat-kandidat minoritas. Kendati demikian, hal ini tidak berarti bahwa minoritas akan kalah pada saat pergelaran pemilu, tergantung dari strategi yang dipakai oleh kandidat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang strategi politik Schroderian yang dibingkai dalam praktik sosial ala Bourdieusian pada diri Andrei Angouw yang beragama Khonghucu. Metode penelitian kualitatif-studi pustaka menjadi dipilih dalam penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan bahwa keuntungan Andrei dalam membangun modalitas politik (anggota dan ketua DPRD Sulawesi Utara), sosial (merakyat dan transformasi modal politik), ekonomi (pengusaha, Direktur PT. Gapura Utarindo), kultural (kearifan lokal), dan modal simbolik, yang kemudian ia bingkai ke dalam strategi politiknya dalam meraup suara pemilih, berhasil mengantarkannya menjadi pemenang pada kontestasi pilwalkot (ranah) Manado 2020.

OBJEKTIVITAS TIGA MEDIA SIBER INDONESIA: STUDI KONTEN BERITA KONFLIK ISRAEL-PALESTINA

Konflik Israel-Palestina yang berlangsung pada bulan Mei 2021 menjadi berita internasional yang menarik perhatian masyarakat Indonesia. Media di Indonesia memberitakan konflik Israel-Palestina sebagai berita utama seiring warga yang melakukan pergerakan sosial dalam membantu korban konflik. Gerakan dukungan terhadap warga Palestina juga dilakukan secara politis oleh oleh kepala daerah, politisi Dewan Perwakilan Rakyat-DPR dan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang menunjukkan kebijakan politik internasional Indonesia. Pemerintah, politisi dan organisasi masyarakat tampil di media dalam menunjukkan dukungan mereka terhadap kedaulatan Palestina. Namun, terdapat masyarakat Indonesia yang juga mendukung Israel. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi objektifitas media di Indonesia dalam memberitakan konflik Israel-Palestina. Studi ini mengadopsi konsep objektifitas media terhadap berita dari tiga media siber di Indonesia yaitu okezone.com, detik.com, dan kompas.com. Metode yang diterapkan adalah penelitian analisis konten kuantitatif terhadap berita yang dipublikasikan tiga media siber nasional Indonesia tersebut selama bulan Mei-Juni 2021. Terdapat 225 sample berita yang didapat secara acak dari 675 berita yang terkumpul. Uji validitas dan reliabilitas intercoder menunjukkan hasil memuaskan dengan rata-rata nilai Cronbach Alpha 0.875. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tiga media siber Indonesia yang diteliti aktif memberitakan konflik Israel-Palestina dengan frekuensi berita yang tinggi. Ketiga media mengikuti objektifitas berdasarkan kepentingan publik yang sejalan dengan objektifitas pemerintah, dan media. Media siber Indonesia mengikuti objektifitas yang berdasar pada opini profesional dengan menampilkan peliputan yang informatif, sementara objektifitas media bersifat parsial mendukung kedaulatan Negara Palestina.

MEMAHAMI FAKSIONALISME SEBAGAI UNSUR INHEREN BAGI DINAMIKA PARTAI POLITIK

Tidak diundangnya Ganjar Pranowo ke acara resmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), pada 22 Mei 2021 dan ilegalitas penyelenggaraan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang (KLB-DS), Sumatera Utara, pada 5 Maret 2021 semakin mengukuhkan peran faksionalisme sebagai unit analisis yang inheren bagi kajian partai politik dan elektoral. Dengan mengajukan ‘bagaimana faksionalisme muncul dan mempengaruhi partai politik’ sebagai rumusan masalah, penelitian ini berupaya untuk menunjukkan proses kemunculan, cara kerja sekaligus konsekuensi-konsekuensi faksionalisme bagi partai politik. Penelitian ini meminjam kerangka berpikir V.O. Junior-Zariski dan metode penelitian studi kasus dengan literature review sebagai teknik pengambilan data dominan untuk mengungkap realitas yang terjadi. Penelitian ini lantas sampai pada beberapa temuan. Pertama, bahwa faksionalisme bisa diproduksi oleh aktor-aktor internal dan eksternal, meski awal mula konflik akan selalu berasal dari sumber internal. Kedua, meski faksionalisme lekat dengan nuansa konfliktual yang merugikan, namun demikian, ternyata faksionalisme juga memproduksi keuntungan. Ketiga, bahwa penyebab faksionalisme masih disorot secara lebih dominan dari sudut pandang konflik personal, bukan kegagalan institusional.

STRATEGI PEMENUHAN HAK ELEKTORAL KELOMPOK MINORITAS SUKU ANAK DALAM SUB-ETNIS ORANG RIMBA OLEH KPU BATANGHARI, JAMBI, INDONESIA

Hak politik elektoral atau hak untuk ikut serta memilih dalam pemilihan umum merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang. Hak politik elektoral sebagian Suku Anak Dalam Sub-etnis Orang Rimba pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Batanghari tidak terpenuhi. Tulisan ini mengungkap bagaimana strategi komisi pemilihan umum (KPU) Batanghari dalam mengupayakan terpenuhinya hak politik elektoral Orang Rimba pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berupa studi kasus tipe ekstrim terbanyak. Data dikumpulkan dengan menyelenggarakan focus group discussion, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan matrik peranan dalam kelompok. Penelitian ini menghasilkan tiga temuan, yaitu: pertama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) tidak dapat memberikan identitas kependudukan berupa kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga kepada Orang Rimba karena domisili selalu berpindah-pindah. Kedua, ada empat strategi KPU Batanghari untuk memenuhi hak politik elektoral Orang Rimba, yaitu: 1) melakukan pendataan pencocokan dan penelitian Orang Rimba sesuai dengan prosedur pemutakhiran daftar pemilih dalam Formulir AC, sambil menunggu terbitnya KTP-el; 2) menyiapkan Tempat Pemungutan Suara khusus untuk Orang Rimba; 3) melakukan koordinasi dengan Disdukcapil tentang penerbitan KTP-el; 4) melakukan konsultasi dengan KPU tingkat provinsi Jambi dan KPU RI.

ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI DESA PEMEKARAN, KECAMATAN MENDO BARAT, KABUPATEN BANGKA

Pengelolaaan pembangunan desa pemekaran diterapkan secara utuh seharusnya melibatkan seluruh elemen masyarakat. Masyarakat yang seharusnya terlibat aktif dalam pembangunan desa pemekaran. Kunci keberhasilan pengelolaan pembangunan tersebut terletak pada bagaimana perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perencanaan pembangunan partisipatif di desa pemekaran, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Untuk mengkaji penelitian ini digunakan konsep perencanaan pembangunan partisipatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkkan bahwa mskipun merupakan desa pemekaran dan usia pembangunannya belum berjalan begitu lama, pembangunan desa di Kecamatan Mendo Barat sudah sampai pada tahap yang cukup signifikan menuju desa yang berkembang. Di sisi lain, bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dapat dikatakan rendah dimana terlihat dari kurangnya antusias masyarakat untuk menghadiri pertemuan saat pembahasan perencanaan pembangunan desa pemekaran Kecamatan Mendo Barat. Masyarakat masih berpangku tangan kepada pemerintah setempat, sehingga mereka cenderung menerima apa saja yang menjadi hasil keputusan musyawarah antara pemerintah dan sebagian masyarakat yang ikut serta terkait permasalahan perencanaan pembangunan ini. Upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif desa pemekaran, yaitu Pertama, pemerintah telah melakukan cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakatnya untuk dapat terlibat langsung dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di desa pemekaran, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Kedua, advokasi kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap pembangunan desa telah melibatkan masyarakat setempat. Ketiga, pengembangan institusi terhadap kesadaran partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa pemekaran sudah baik. Keempat, pemerintah desa mencoba membangun sumber daya manusianya secara perlahan.