Omnibus Law Dalam Tinjauan Hifdzul Mal

The government has initiated the omnibus law nomenclature which was triggered by the overlapping and disharmonious implementation of laws and regulations regarding licencing in various sectors which aims at resolving business licencing constraints to lure investors and resolve taxation issues in Indonesia. However, the implementation of omnibus law needs to be reviewed on its benefits in perspective of maqashid syari’ah particularly hifdzul mal concept mainly related to the effectiveness of using the budget to create a conducive tax and investment climate. The qualitative method was used in this research. Descriptive-analytical method was then used to analyze collected data. The results showed that the purpose of establishing omnibus law is to fulfil an urgent need for a concise solution to conflicting laws and regulations, both vertically and horizontally for the benefits and consistency of such conflicting laws. Omnibus law is needed in order to maintain the stability of the State's economy (hifdzul mal) since it is time consuming and costly to address the laws one by one.Keywords: omnibus law, investment, taxation, hifdzul mal. AbstrakBelakangan ini, nomenklatur omnibus law digagas oleh pemerintah yang bermula dari fenomena tumpang tindihnya atau disharmoni peraturan perundang-undangan yang disebut di atas yaitu terkait perizinan di berbagai sektor, yang bertujuan untuk menyelesaikan hambatan perizinan usaha sehingga menarik para investor untuk menanamkan investasinya dan persoalan perpajakan di Indonesia. Namun penggunaan omnibus law ini perlu ditinjau dari sisi kemaslahatannya, dalam perspektif maqashid syari’ah, khususnya konsep hifdzul mal, utamanya terkait efektivitas penggunaan anggaran demi tercapainya iklim investasi dan perpajakan yang kondusif. Jenis metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Setelah data terkumpul, akan dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari pembentukan RUU omnibus law adalah dikarenakan ada kebutuhan mendesak untuk teknik merumuskan undang-undang yang mengubah lebih dari satu peraturan yang relevan, demi menciptakan kemaslahatan dan konsistensi berbagai undang-undang. Omnibus law diperlukan karena berdasarkan pertimbangan kemaslahatan demi menjaga kestabilan perekonomian Negara (hifdzul mal), sebab bila dibenahi satu persatu maka akan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang banyak.

Peningkatan Self-Regulated Learning Siswa melalui Konseling Ringkas Berfokus Solusi

<p class="Normal1">Penelitian ini bertujuan mengetahui peningkatan <em>self-regulated learning </em>melalui konseling ringkas berfokus solusi di SMP Muhammadiyah Turi Sleman. Jenis pada penelitian ini adalah eksperimen dengan type <em>one group pretest posttest design</em>. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik <em>non probability sampling design </em>menggunakan <em>purposive sampling. </em>Siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah Turi Sleman merupakan subjek yang terlibat pada penelitian ini. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peningkatan <em>self-regulated learning</em> mengalami perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah diberikan layanan konseling ringkas berfokus solusi.</p><p align="center"> <em></em></p><em><strong><em>Abstract</em></strong>: This study aims to find out the improvement of self-regulated learning through concise counseling focusing solutions in SMP Muhammadiyah Turi Sleman. The type of this research is experiment with type one group pretest posttest design. The research subjects were determined by using a non-probability sampling design using purposive sampling. Class VIII students of SMP Muhammadiyah Turi Sleman were the subjects involved in this study. The results of the study concluded that the increase in self-regulated learning experienced significant differences before and after being given a concise solution-focused counseling service.</em>