MODEL KONSEPTUAL KEPEMIMPINAN, GENDER, DAN DIVERSITAS

This paper presents a conceptual model on leadership, gender, and diversity toward decision making with using role congruity theory. This paper also explore generally whether and why gender may matter for leadership and evaluate views on a feminine/masculine in effectiveness leadership. Recently, considerations of gender and diversity have predominantly focused on differences and similarities between female and male leaders that results from the difference between stereotypes and leadership stereotype. These difference exist worldwide and globalization of management brings to the need to examine this stereotype phenomenon in cross cultural area.

Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengedepankan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dimasksudkan untuk menganalisis permasalahan dengan memadukan bahan-bahan berupa data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang pelaksanaan Penyusunan rencana kerja pemerintahan desa yang setiap tahun ditetapkan bersama antara Pemerintahan Desa dan BPD sebagai perwakian masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam data primer (wawancara, observasi), serta data sekunder yang diperoleh dari dari bahan kepustakaan. Semua data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dilakukan proses analisis berdasarkan standard kinerja menurut Sumoroto yaitu Efisiensi, efektifitas, keadilan, serta daya tanggap. Berdasarkan hasil analisis terkait masalah diatas, maka peneliti memperoleh kesimpulan bahwa kinerja pemerintahan Desa Sekeladi dalam membahas dan menyusun rencana kerja pemerintahan desa selama ini belum terlaksana dengan baik, hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya kerjasama antar lembaga pemerintahan desa, masih adanya program kerja yang tidak tepat sasaran, kurang tanggapnya pemerintahan desa dalam menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat desa.

Strategi Kebijakan Pengelolaan Rumah Susun Sewa Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Serang: Pendekatan Analisis SWOT – QSPM

Artikel ini mendiskusikan kondisi eksisting pengelolaan Rusunawa dan bagaimana strategi kebijakan pemerintah Kota Serang Indonesia dalam pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Metode penelitian menggunakan metode campuran (mix method research). Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap 12 responden yang berasal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang dan MBR penghuni Rusunawa di Kota Serang. Analisis data secara kualitatif menggunakan analisis deskriptif, sedangkan secara kuantitatif menggunakan analisis SWOT dan QSPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai matriks EFE adalah 3.490 dan matriks IFE sebesar 2,278. Dengan demikian berdasarkan analisis SWOT perhitungan matriks EI diperoleh perbandingan EFE : IFE = 3,490 : 2.278 jatuh pada sel I dan V. Keputusan strategis yang dilakukan adalah melalui EFE dan mempertahankan strategi kebijakan IFE. Sedangkan hasil analisis QSPM menunjukkan total skor kemenarikan (TAS) pada faktor eksternal (2,947) lebih besar dari TAS faktor internal (2,226). Hal ini menunjukkan bahwa keputusan strategi kebijakan yang tepat adalah memanfaatkan loyalitas masyarakat umum terhadap program rusunawa dan dukungan masyarakat sekitar objek rusunawa. Kemudian faktor strategis eksternal diperoleh nilai TAS terbesar pada pelaksanaan sistem dan prosedur sering ada hambatan dan lemahnya kerjasama lintas sektoral (0,225).

Problematika Transformasi Implementasi Otonomi Desa Baru Dalam Spirit Undang-Undang Desa (Studi Kasus Desa Rimbo Panjang Provinsi Riau)

Otonomi desa di Indonesia secara regulasi semakin disempurnakan oleh pemerintah pusat dengan istilah transformasi dari desa lama menjadi desa baru sesuai dengan spirit Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Namun pada realitasnya implementasi otonomi desa baru pada operasionalisasinya masih menghadapi berbagai masalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika transformasi implementasi otonomi desa di Desa Rimbo Panjang, Provinsi Riau. Penelitian menggunakan kaedah deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Key informan penelitian ini ialah Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LKMD, tokoh masyarakat dan perwakilan kelompok masyarakat Desa Rimbo Panjang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan arsip desa yang ada di kantor Desa Rimbo Panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan desa di Desa Rimbo Panjang belum mengarah kepada spirit kemandirian, hal tersebut ditandai dari data sumber pendapatan APBDes hanya bersumber dari dana transfer, tidak ada dari kontribusi pendapatan asli desa (PADesa). Kepemimpinan desa sebagai baris terdepan, masih bekerja apa adanya (taken for granted), merealisasikan alokasi dana transfer (Dana Desa) yang berasal dari APBN dan (Alokasi Dana Desa) yang berasal dari APBD. Program pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) setiap tahunnya dengan target dana tersebut habis pada akhir tahun. Kemudian, membuat RKPDes tahun baru dan menunggu kembali alokasi dana transfer tanpa ada upaya melakukan inovasi (perubahan) mendasar yang mengarah kepada penciptaan pelayanan kebutuhan masyarakat setempat, dan membangun gerakan ekonomi desa sesuai potensi yang dimiliki. Minimnya ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. BUMDes yang terbentuk di Desa Rimbo Panjang tidak berfungsi sebagai pilar kelembagaan bisnis ekonomi desa yang mampu menawarkan barang dan jasa kepada masyarakat, dengan menggali potensi desa yang ada. Pemerintah Desa Rimbo panjang masih perlu bimbingan dan pengarahan dari pihak pemerintah daerah agar dana desa yang ada bisa mewujudkan desa mandiri dan mampu mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah.

DEMOKRASI PINCANG: ANALISIS TERHADAP INDEKS DEMOKRASI PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA REFORMASI

Demokrasi dipercaya sebagai sebuah pilihan terbaik dari sistem politik modern. Namun begitu di dalam prakteknya, demokrasi seringkali dimaknai dalam posisi yang berbeda dari normatifnya dan seringkali dipengaruhi oleh lingkungan politik praktis. Oleh sebab itu perlu suatu ukuran yang dilakukan secara terus menerus untuk melihat apakah demokrasi tersebut bergerak maju. Indonesia memiliki Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang bertujuan untuk memotret kondisi demokrasi Indonesia yang berbasis pada data di tingkat provinsi. Pekerjaan kami dalam artikel ini adalah menganalisis kondisi demokrasi di Provinsi Sumatera Barat yang belakangan sering mendapat sorotan publik akibat dianggap memiliki aturan-aturan yang kurang plural. Dengan mengolah data IDI dari tahun 2009 sampai 2019 secara statistik deskriptif, kami berupaya melihat lebih dalam tentang kondisi demokrasi di Sumatera Barat dan mendapati bahwa penyebab rendahnya indeks demokrasi Sumatera Barat bukan saja diakibatkan oleh adanya aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya yang menjadi sorotan publik namun juga diakibatkan oleh dominasi eksekutif dan lemahnya peran legislatif terutama dalam hal menginisiasi kebijakan yang kemudian ditetapkan menjadi peraturan. Dan kami berhipotesis jika eksekutif sering memanfaatkan kondisi itu untuk membuat kebijakan-kebijakan populis yang salah satunya adalah dengan kebijakan-kebijakan berbau “agamis” tersebut.

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus PT.CAS (Cakra Alam Sejati) Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan). Teori yang digunakan adalah teori kartini yaitu tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan membutuhkan sebuah kebijakan dari Pemerintah dan dukungan dari masyarakat Agar tidak berjalan sendiri-sendiri dan tidak timpang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian belum efektif melaksanakan Tanggung jawab sosial perusahaan sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah, Hal ini terlihat masih kurangnya pengawasan dan Sosialiasi Pemerintah Daerah terhadap Peraturan Daerah tersebut terlihat dari pelaksanaannya yang hanya dilakukan sesuai permintaan masyarakat saja dan masih kurangnya kesadaran perusahaan untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Tanggung jawab social perusahaan.

Systematic Literature Review: Determination of Government Policy in Health and Education Development for Improved Human Capital

Human capital plays a very strategic role in supporting the competitiveness of a country or region. This study aims to determine how the development of human capital is seen from the theoretical and practical settings and how the solutions are resolved. With the approach pattern, Systematic Literature Review in the journal already is published since the year 2011 until 2021 it got the result that human capital research is currently focused on two topics and trends: the development of education and health. The method often used in human capital research is a quantitative approach of 62%, a qualitative approach of 36% and a mixed-method approach of 2%. The cause of the low increase in human capital is the lack of government attention in improving education and health. The solution given to answer the problem of low human capital is by improving the quality of education and improving public health facilities to achieve better human capital. To achieve this goal, the government plays an important role in this increase.

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BERBASIS ONLINE (MEDIA GOOGLE CLASSROOM) DALAM TANGGAP WORK FROM HOME MASA PANDEMI VIRUS COVID-19 DI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

The application of learning with the online system is a consequence of the spread of the Covid-19 Virus in the world of education. Google Classroom is a medium to help educators / teachers in the learning process. This has also been applied in the Faculty of Economics and Social Sciences. There are potential obstacles in the online learning process using google classroom in Uin Suska riau environment, therefore researchers are interested in researching the application of the learning system using Google classroom. This study used a descriptive qualitative method with survey techniques. The study was conducted on October 5, 2020, December 15, 2020, with the number of respondents as many as 390 students in the Faculty of Economics and Social Sciences, UIN Suska Riau. Data obtained through questions distributed to all respondents in the form of google form then the data is analyzed with a description description. The result of the research is that Google Classromm media really helps educators and teachers to continue to carry out the learning process in the midst of the Covid-19 virus epidemic, but there needs to be attention to the quality of learning when learning is carried out in a long distance Most of Fekonsos students of UIN SUSKA Riau still do not feel that they understand the knowledge conveyed by learning using Google Classroom.Keyword: online learning, google classroom, covid-19 virus

PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Menciptakan kinerja pegawai dalam organisasi adalah sangat penting karena secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi produktivitas kerja pegawai dalam suatu organisasi atau instansi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan SPSS versi 23,2019. Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh atau metode sensus, maka terpilihlah 46 orang yang menjadi responden, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh atau metode sensus dan analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode regresi linear berganda dengan hasil Y= 4,418 + 0,501X1 + 0,186X2 + e. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu lingkungan kerja mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu kinerja pegawai dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Indragiri hilir.. R2pada penelitian ini adalah sebesar 47,4 atas kinerja pegawai dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Indragiri hilir, sementara sisanya 52,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI DISTRIK MAKBON KABUPATEN SORONG

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dampak dari pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan masyarakat yang telah di lakukan termasuk program PNPM Mandiri perdesaan Sehubungan dengan itu, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna pemberdayaan, mengetahui tahapan implementasi kebijakan PNPM mandiri perdesaan, dan untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan program PNPM mandiri perdesaan terhadap pengentasan kemiskinan di Distrik Makbon Kabupaten Sorong. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif kemudian di paparkan secara deskriptif. Jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa tahap dalam proses pelaksanaan program PNPM Mandiri di Distrik Makbon Kabupaten Sorong yaitu tahap pertama,pemberian sosialisasi kepada masyarakat dari tingkat Distrik, Kampung dan khusus perempuan. Tahap kedua Perencanaan dan penetapan prioritas usulan sesuai dengan gagasan yang disampaikan oleh masyarakat. Tahap ketiga penjaringan aspirasi masyarakat dalam mencari program yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Tahap keempat yaitu proses pelaksanaan program PNPM Mandiri. Dampak program PNPM terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan sudah signifikan baik dalam peningkatan produktivitas, pendapatan petani maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan PNPM mandiri di Distrik Makbon Kabupaten Sorong menunjukkan keberhasilan dan kriteria-kriteria dengan rata-rata baik.