CONCEPTION OF LEGAL PROTECTION IN ISLAMIC LAW

Legal protection is a human right which is a basic need for every human being, both human beings as legal subjects and human beings as legal objects. As legal subjects, humans have civil rights that must be implemented in accordance with applicable legal provisions. Likewise with humans as legal objects, their rights must still be protected even though they have been convicted by law. Sometimes legal protection for humans cannot be realized because the source of the applicable law does not provide legal instruments and even the protection of the law does not materialize because of the lack of understanding of the source of the law which applies in society.Islamic law as one source of law and adopted in countries like Indonesia offers the conception of legal protection in accordance with the dignity and human rights, because of the flexibility of Islamic law, so that Islamic law can be understood and adjusted to the social development of the society. Islamic law that emphasizes public benefit guarantees the legal protection needed by the community, but the values of flexibility must still be explored from the main sources of the Qur'an and the hadith of the prophet.

IMPLEMENTATION AND SUPERVISION OF OFFICIAL DISCRETION IN LOCAL GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDONESIA

Discretion is particularly vulnerable to the misuse of authority by officials which could lead to collusion, corruption and nepotism and made the administration of government no longer aims for public’s benefit and interest but for the advantage of a few and conflict interest of corrupt people. Therefore, the clear procedures related to the implementation for supervision of the discretion, especially on local government in the the Republic of Indonesia.This study aims to provide a more in-depth understanding of the issues of implementation and supervision of discretion of government officials. The form of legal research used in this study is juridical-normative research. Juridical-normative legal research consists of research on principles, systematics, and legal synchronization. This study also based on laws and regulations related to the implementation and supervision of discretion by officials. This study shows that every official of the state administration in performing their duties shall be based on legitimate authority, which is provided by laws and regulations. Governance should be based on law (wet matigheid van bestuur = legality principle = le rincile de la egalite de'l administration). The supervision of the discretion of government officials is prohibited to the abuse of authority. Government Officials are prohibited from misusing authority. Supervision is carried out by internal control apparatus. The results of supervision are: no errors; there are administrative errors; or there are administrative errors with a financial loss to the state.Keywords: Discretion, Supervision, Local Government.

ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR NO 15 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN PASAR MODEREN

Kota Makassar adalah kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang tiap tahun mengalami perkembangan dari segi urbanisasi, mengingat Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.Dengan jumlah penduduk yang semakin padat dan meningkat sehingga berpengaruh kepada kebutuhan dari tingkat ekonomi yang semakin kompleks. Selain itu, ritel moderen memberikan kontribusi positif yang juga menimbulkan dampak sosial ekonomi yang sangat besar. Hal ini disebabkan pasar tradisional yang umumnya merupakan usaha kecil mengalami kemunduran akibat keberadaan ritel moderen yang secara perlahan tapi pasti mengancam kelangsungan pasar tradisional. Melalui Perda No 15 Tahun 2009 tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar moderen dapat memberikan pengaturan bagi kedua pasar tersebut. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar adalah dengan mendata dan memberikan informasi terhadap keberadaan dan jam operasional pasar moderen, namun hasilnya belum sesuai dengan harapan semua pihak dalam mengaplikasi peraturan tersebut karena pengaturan zona belum diatur secara jelas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yang terkait peraturan perundang-undangan dan jurnal yang telah dipublikasi serta turun ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara responden. Hasil yang ditemukan bahwa Perda No 15 Tahun 2009 belum berjalan efektif karena belum mengatur zona terkait. Masalah zona antara pasar moderen dan pasar moderen yang lain dan jarak antara pasar moderen dengan pasar tradisional serta belum mengatur jam operasi pasar moderen yang menyebabkan tingginya ekspansi pasar moderen di Kota Makassar.

KEADILAN SOSIAL TERHADAP ANAK LUAR NIKAH

Pasal 43 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang mengandung norma hukum “Anak luar nikah hanyamemiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannyaNomor 46/PUU-VIII/2010 dengan pertimbangan bahwa norma hukumdalam pasal ini melanggar konstitusi karena menimbulkanketidakadilan sosial (diskriminasi) terhadap anak luar nikahdibandingkan dengan anak sah. Kemudian, melalui putusan tersebut,MK mengganti dengan norma hukum baru bahwa “Anak luar nikahtidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluargaibunya, melainkan juga terhadap ayah biologisnya dan keluarga ayahbiologisnya sepanjang dapat dibuktikan bahwa mereka memilikihubungan darah”. Secara yuridis normatif, putusan MK tersebutmemberikan landasan jaminan keadilan sosial hukum terhadap anakluar nikah seperti juga anak sah dalam bentuk pemenuhan hak-hakkeperdataannya oleh ayah biologisnya sekalipun dalam batas-batastertentu. Namun ketika hendak dikontekstualkan, ternyata putusanMK tersebut menghadapi permasalahan-permasalahan mendasaryang membutuhkan pencermatan secara akademik, terutama: 1.Sejauh manakah keadilan sosial hukum terhadap anak luar nikah yangdimaksud putusan Mahkamah Konstitusi? 2. Dalam bentuk keadilansosial bagaimanakah terhadap anak luar nikah yang dimaksudputusan MK? 3. Bagaimanakah putusan MK memberikan jaminanpemenuhan hak-hak keperdataan dalam mewujudkan keadilan soaialterhadap anak luar nikah? Beberapa permasalahan ini akan ditelitidan dikaji melalui metode penelitian pustaka dengan pendekatanfilsafat keadilan sosial. Kajian terhadap masalah tersebut ditemukanbahwa: 1. Keadilan yang dimaksud putusan MK adalah keseimbangandistribusi hak-hak keperdataan antara anak sah dengan anak luarnikah oleh ayahnya; 2. Bentuk keadilan dimaksud putusan MK adalahmeliputi hak-hak keperdataan yang terbatas bagi anak luar nikahdibandingkan dengan anak sah; 3. Putusan MK belum memberikanjaminan perlindungan terhadap perwujudan hak-hak keperdataananak luar nikah terhadap ayah biologisnya dan keluarga ayahbiologisnya. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagipengembangan ilmu hukum.