STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KAPUBATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT

Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah dan pelaksanaan yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan pengadaan pegawai ini. Disamping itu juga untuk mengetahui kendala yang muncul dalam kegiatan pengadaan Pegawai Negeri Sipil ini serta upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kapubaten Pangandaran dalam mengatasi kendala yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan place, person, dan paper. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan pengamatan di lapangan, pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Kapubaten Pangandaran sudah cukup baik, tetapi masih belum dapat dilakukan penilaian maupun evaluasi dari kegiatannya. Kendala yang ada di antaranya masih adanya keterbatasan dari Pemerintah Kapubaten Pangandaran terkait adanya keterbatasan dari Pemerintah Kapubaten Pangandaran terkait kondisi Kapubaten Pangandaran yang merupakan daerah berkembang hasil dari wilayah pelekaran/Daerah Otonom Bari (DOB) serta keterbatasan teknologi yang digunakan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM GOTONG ROYONG DI KECAMATAN SEBERANG ULU 1 KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATRA SELATAN

Kesadaran masyarakat akan lingkungan di Kota Palembang selama dua tahun terakhir mengakibatkan kurang maksimal fungsionalisasi sungai. Berangkat dari fenomena ini, Pemerintah Kota Palembang mengeluarkan Peraturan Wali Kota Palembang No. 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Kecamatan, Mandiri dan RT/RW. Selama 5 tahun terakhir, peraturan tersebut mengalami perubahan dari tahun ke tahun untuk memaksimalkan gotong royong di tengah masyarakat. Ditemui kendala seperti kurangnya sarana prasarana yang mendukung kegiatan, sedikitnya sosialisasi yang diterima masyarakat, dan kendala lain. Untuk itu, penulis tertarik meneliti tentang Implementasi Kebijakan Program Gotong Royong di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program gotong royong di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang dengan berdasar pada teori Syukur. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori utama Syukur yang dilihat dari empat dimensi yaitu Lingkungan, Target Group, Program, Unsur Pelaksana. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa implementasi kebijakan program gotong royong di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang sudah berjalan sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan terkait pelaksanaan program gotong royong namun belum optimal. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor pendukung, yakni dana/anggaran yang disediakan khusus dari APBD dan FKPD Kota Palembang yang turun langsung dalam pelaksanaan gotong-royong, Selain itu juga terdapat beberapa faktor penghambat, yakni masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan gotong royong, masih kurangnya kedisiplinan aparat pemerintah, dan sarana dan prasarana yang belum memadai.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REFOCUSING DAN REALOKASI APBD TAHUN ANGGARAN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 di Kota Bengkulu, serta hambatan yang dihadapi dan upaya yang di lakukan pemerintah daerah dalam rangka refocusing dan realokasi APBD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, serta menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan refocusing dan realokasi APBD di Kota Bengkulu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, akan tetapi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan di antaranya terdapat kegiatan yang sudah berjalan akhirnya ditunda, terbitnya peraturan baru dalam waktu yang singkat serta lemahnya respons terhadap arahan terbaru Pemerintah Pusat. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah, meningkatkan intensitas pemeriksaan kebijakan baru, serta menetapkan percepatan pengumpulan hasil penyesuaian oleh perangkat daerah.

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM DANA DESA DI KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (Studi pada Desa Baumata dan Desa Bokong Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang)

Penelitian ini berjudul Evaluasi Kebijakan Program Dana Desa di Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang (Studi Pada Desa Baumata dan Desa Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang). Permasalahan terkait sumber daya yang kurang kompeten, anggaran yang ada belum terkelola dengan baik, jumlah perangkat desa terbatas, laporan pertanggungjawaban terlambat, namun sarana dan prasarana masih terbatas. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn tentang Evaluasi Kebijakan yang dilihat dari 6 indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap dan akurasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana desa di Desa Baumata belum terlaksana seperti yang diharapkan, perlunya peningkatan sumber daya manusia, bertambahnya jumlah aparatur di desa dan pelaksanaan kegiatan yang terfokus pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

TIPE-TIPE KEPENGIKUTAN PEGAWAI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU

Pegawai pada organisasi pemerintah daerah cenderung memiliki kekuasaan yang rendah dan berusaha mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya sesuai dengan aturan dan harapan pimpinan untuk pencapaian tujuan organisasi. seperti halnya para pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, yang bekerja tanpa menyadari mereka punya kekuatan sebagai pengikut yang dapat memiliki peran cukup besar dalam memengaruhi keputusan pemimpin, sedangkan pemimpin tidak menyadari bahwa pegawai memiliki tipe dan karakter yang berbeda-beda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana tipe-tipe kepengikutan pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, faktor yang memengaruhi, serta model kepengikutan pegawai. Desain penelitian adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara memiliki perbedaan tipe pengikut, berupa tipe Isolates, bystanders, participants, dan activists, yang dipengaruhi oleh konsep diri berupa persepsi positif dan negatif terhadap pemimpin maupun kondisi lingkungan, dan motivasi pegawai itu sendiri. Ketika pegawai memiliki konsep diri dengan persepsi positif dan motivasi tinggi, maka pegawai tersebut termasuk dalam tipe pengikut activists, sebaliknya, jika konsep diri dengan persepsi negatif dan kurangnya motivasi pribadi, maka pegawai tersebut termasuk tipe isolates. Konsep diri dan motivasi ini dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa gaya kepemimpinan Kepala Dinas, sarana prasarana kantor, dan kualitas sumber daya di Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara.

PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kepemimpinan dan iklim organisasi yang belum optimal dalam menghasilkan kinerja pegawai, situasi dan kondisi pegawai yang berada pada zona nyaman, adanya posisi pimpinan yang ganda antara pimpinan DPRD dengan pimpinan Sekretariat DPRD. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 60 orang berdasarkan golongan yang diambil dari jumlah populasi sebanyak 147 orang PNS pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja menunjukkan hasil positif sebesar 0,306, pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja menunjukkan hasil negatif sebesar 0,301, pengaruh kepemimpinan dan iklim organisasi terhadap kinerja menunjukkan hasil positif sebesar 0,629.

PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN WORLD CLASS GOVERNMENT DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR PROVINSI MALUKU

Dalam rangka mengejar visi reformasi birokrasi Pemerintahan Indonesia, yaitu “terwujudnya pemerintahan kelas dunia” dan tujuan reformasi birokrasi “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”, maka dipandang perlu untuk menyusun Road Map Reformasi Birokrasi sebagai bentuk operasionalisasi dari Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 belum terlaksana, sehingga Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai OPD penanggung jawab penyusunan Road Map tersebut perlu untuk mengambil tindakan dalam mewujudkan hal yang dimaksud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan World Class Government, menganalisis dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat serta menganalisis dan mengetahui strategi penyusunan Road Map tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan World Class Government di Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum terlaksana karena masih terdapat beberapa kendala seperti belum adanya peraturan daerah yang mendasari, adanya ego sektoral antar OPD, sarana prasarana kurang memadai, keterbatasan anggaran, kurangnya dukungan dari stakeholder, serta akuntabilitas dan kapabilitas SDM Aparatur yang masih rendah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menganalisis strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah, yaitu memanfaatkan potensi ASN yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas birokrasi, dan memanfaatkan perhatian pemerintah pusat dan provinsi terhadap pembangunan Blok Masela.

MANAJEMEN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ASET TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Fokus penelitian ini adalah untuk menggali, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis pengelolaan aset tanah dan bangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Faktor-faktor yang memengaruhi serta menentukan konsep manajemen strategis yang sebaiknya dilakukan untuk peningkatan pengelolaan aset tanah dan bangunan. Penelitian menggunakan teori oleh Doli D. Siregar terkait pelaksanaan pengelolaan aset serta faktor pendukung dan faktor penghambat. Kemudian teori Hunger dan Wheelen digunakan untuk menentukan manajemen strategis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara,dokumentasi, observasi, focus group discussion dan triangulasi data tentang manajemen strategis pemerintah daerah dalam pengelolaan aset tanah dan bangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tanah dan bangunan belum semuanya dibenahi. Walaupun penilaian opini dari BPK sudah baik namun masih perlu pengelolaan aset tanah dan bangunan diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Faktor-faktor yang memengaruhi terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat yang kemudian ditentukan manajemen strategis yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan berdasarkan teori Hunger dan Wheelen didapatkan manajemen strategis antara lain: terwujudnya laporan aset OPD yang baik, terwujudnya sinergi antar instansi pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD, penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik, peningkatan sistem informasi, terwujudnya sistem kerja yang profesional, terwujudnya penatausahaan aset daerah yang sesuai aturan, mewujudkan manajemen aset daerah yang semakin berkualitas.

FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat (2) Faktor-Faktor Apa Saja yang Menghambat DPRD Dalam Pengawasan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. (3) Bagaimana Upaya Revitalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sesuai dengan Pasal 82 UU No. 22 Tahun 2003. Pengawasan yang dilakukan antara lain tindakan perbaikan secara Administrasi misalnya pembuatan Raperda Baru, Penghentian Proyek Maupun Program. Untuk pengawasan lapangan DPRD Kota Depok juga turun ke lokasi pekerjaan untuk memastikan pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan Perencanaan dan Peraturan (2) Faktor Penghambat dalam Fungsi Pengawasan DPRD adalah sehubungan Dewan selalu sibuk dalam mengurusi urusan partai politik, walaupun di atur dalam Tata Tertib bahwa tugas Dewan harus diutamakan daripada urusan lain, namun pada kenyataannya Dewan selalu mengutamakan urusan politik. Selain itu, masyarakat juga mengkritik bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinilai tidak profesional, itu dikarenakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan, dengan indikator penyerapan anggaran oleh eksekutif berjalan nyaris tanpa pengawasan yang berarti. Bahkan, sangat sering terjadinya gelombang protes dari kalangan aktivis dan mahasiswa yang pro demokrasi terhadap lembaga perwakilan rakyat daerah yang dianggap tidak optimal dalam menjalankan sistem pemerintahan di daerah. (3) Sejatinya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, tiap-tiap masyarakat juga harus berperan serta dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi, yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut merupakan suatu bentuk maupun wujud tanggung jawab yang meliputi wewenang Administrasi, wewenang Ekonomi hingga wewenang Politik demi mengatur segala permasalahan sosial daerah tersebut.

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Ternate, faktor-faktor yang memengaruhi serta menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk pengembangan pariwisata di Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan teori dari Oka A. Yoeti terkait pengembangan pariwisata serta melakukan analisis SWOT dan litmus test untuk menentukan strategi yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum terlaksana secara optimal. Adanya pengembangan pariwisata serta kontribusinya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi belum mampu mencapai target. Selain itu minimnya atraksi, sarana dan prasarana, yang menyebabkan kurangnya daya tarik pada objek wisata yang dikelola oleh pemerintah. Faktor-faktor yang memengaruhi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal yang kemudian dilanjutkan dengan menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan berdasarkan analisis SWOT dan litmus test didapatkan isu sangat strategis antara lain: Mengoptimalkan fungsi dan program Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata, mengoptimalkan fungsi dan program Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pada objek wisata yang dikelola pemerintah, mengupayakan legalitas area publik atau objek wisata baru untuk dikelola oleh pemerintah daerah.