scholarly journals PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN WORLD CLASS GOVERNMENT DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR PROVINSI MALUKU

2021 ◽  
Vol 13 (3) ◽  
pp. 485-497
Author(s):  
Yosinta Swarty Ganwarin ◽  
Sadu Wasistiono ◽  
Eko Budi Santoso

Dalam rangka mengejar visi reformasi birokrasi Pemerintahan Indonesia, yaitu “terwujudnya pemerintahan kelas dunia” dan tujuan reformasi birokrasi “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”, maka dipandang perlu untuk menyusun Road Map Reformasi Birokrasi sebagai bentuk operasionalisasi dari Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 belum terlaksana, sehingga Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai OPD penanggung jawab penyusunan Road Map tersebut perlu untuk mengambil tindakan dalam mewujudkan hal yang dimaksud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan World Class Government, menganalisis dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat serta menganalisis dan mengetahui strategi penyusunan Road Map tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan World Class Government di Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum terlaksana karena masih terdapat beberapa kendala seperti belum adanya peraturan daerah yang mendasari, adanya ego sektoral antar OPD, sarana prasarana kurang memadai, keterbatasan anggaran, kurangnya dukungan dari stakeholder, serta akuntabilitas dan kapabilitas SDM Aparatur yang masih rendah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menganalisis strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah, yaitu memanfaatkan potensi ASN yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas birokrasi, dan memanfaatkan perhatian pemerintah pusat dan provinsi terhadap pembangunan Blok Masela.

2018 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Made Wan Awanita

Grand Design Hindu Dharma Indonesia (GDHDI) dimaksudkan sebagaI panduan bagi para pemangku kepentingan dan seluruh umat Hindu Indonesia, karena mendesain masa depan Hindu di Indonesia pada dasarnya adalah proses yang diskenariokan agar bertahan hidup dan menuju pertumbuhan umat Hindu di Indonesia, baik dalam kuantitas  dankualitas. Kebutuhan mendesak umat pada   saatkini, salah satunya adalah optimalisasi peran dari para Dharma Duta sebagai agen-agen perubahan untuk dapat menjangkau masyarakat dan melakukan pembinaan-pembinaan yang intensif serta efektif dan efisien. Peran Dharma Duta kini telah diwadahi oleh Lembaga Dharma Duta di bawah naungan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat. GDHDI yang mulai dikenalkan dan ditetapkan dalam Mahasabha X Parisada Hindu Dharma Indonesia akan sangat baik jika didukung dengan kajian yang ilmiah, terutama dalam kaitan dengan peran Lembaga Dharma Duta yang juga sejalan dengan misi dari GDHDI, sehingga perlu melakukan kajian bagaimana Lembaga Dharma Duta dan Tim Koordinasi dan Integrasi GDHDI dapat bersinergi dalam menjalankan road-map grand design yang telah ditentukan.Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan. Penetapan informan dengan menggunakan purposive sampling. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, observasi, dan wawancara.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain masih dibutuhkannya sosialisasi yang real kepada masyarakat Hindu di Indonesia terkait dengan program kerja yang dimiliki oleh Lembaga Dharma Duta dan GDHDI; masih dibutuhkannya koordinasi yang kuat antara Lembaga Dharma Duta serta GDHDI terkait dengan rencana dan implemtasi kerja yang bertujuan dengan peningkatan kualitas penyuluh Agama Hindu di Indonesia. Dibutuhkan keseriusan serta kefokusan yang tepat dari Lembaga Dharma Duta terkait dengan banyak aspek yang masih dibutuhkan dalam peningkatan kualitas Penyuluh Agama; dan dibutuhkan program dan strategi kerja yang tepat yang harus dirancang bersama oleh Lembaga Dharma Duta dan GDHDI untuk meningkatkan dan memaksimalkan kualitas-kualitas yang dimiliki oleh penyuluh Agama Hindu di seluruh Indonesia.


Author(s):  
Samodra Wibawa ◽  
Eny Boedi Orbawati ◽  
Koentjoro ◽  
Arnanda Yusliwidaka ◽  
Fadlurrahman

Bureaucratic reform has entered the second wave based on Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2019 about Grand Design Reformasi Birokrasi for the period 2010 – 2025. Based on that regulation, every government institution must improve itself through programs related to the grand design and road map of bureaucratic reform. This study is the third of three studies cunducted in the last three years. In the first study has succeeded in identifying the obstacles experienced by Magelang government in the carrying out bureaucratic reform. Then in the second study, team focused on developing alternative model of bureaucratic reform to address the problems found in the first study. Whereas in the third study, alternative model of bureaucratic reform was implemented for eight months in collaboration with several government institutions in Magelang city. The finding of this study is alternative model of bureaucratic reform was successfully implemented, but the results have not yet reached what was expected. Internally, the commitment of employee is still weak, and externally the lack of public participation.


CAKRAWALA ◽  
2012 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 170-183
Author(s):  
M Amir. HT
Keyword(s):  
Road Map ◽  

Penyusunan gran design pelayanan public, bertujuan untuk member arah dalam menyusun standar-standar pelayanan public secara umum, dan menjadi pedoman dalam menyusun Road map pelayanan public secara operasional,sehingga pelayanan public dapat mengkomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat,dalam memenuhi hak-hak dasar warga masyarakat. Grand design pada dasarnya merupakan pola piker terintegrasi melalui pendekatan sistematis sehingga dapat disimulasi dan diuji kebenarannya secara matematik empiric dalam menyusun road map pelayanan public secara operasional. Model pelaksanaan pelayanan dasar yang sedang dijalankan oleh SKPD,yakni bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan beserta leading sektornya baik sekolah swasta dan Negeri serta Lembaga Pendidikan lainnya, dengan model variatif yang disesuaikan dengan kultur dan karakteristik masing-masing daerah.


2019 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 43-62
Author(s):  
Indraswati ◽  
Akram

Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh orientasi tujuan dan penyempurnaan sistem administrasi terhadap anggaran berbasis kinerja, menguji interaksi money follow program dalam memperkuat hubungan antara orientasi tujuan dan penyempurnaan sistem administrasi dengan anggaran berbasis kinerja dan implikasinya terhadap e-government.Populasi penelitian ini adalah 259 pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran pada satuan kerja Lapas dan Rutan se-NTB. Jumlah sampel ditentukan dengan teknik  purposive sampling berjumlah 89 responden atau merepresentasikan 34% dari populasi penelitian. Alat analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS). Pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan first order confirmatory factor analysis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi tujuan dan penyempurnaan sistem administrasi berpengaruh positif terhadap anggaran berbasis kinerja, tetapi interaksi money follow program tidak berpengaruh terhadap hubungan orientasi tujuan dan penyempurnaan sistem administrasi dengan anggaran berbasis kinerja. Temuan lain mengindikasikan bahwa optimalisasi anggaran berbasis kinerja memiliki implikasi terhadap penerapan e-government. Implikasi penelitian ini dapat berguna sebagai pertimbangan dalam merumuskan grand design penyusunan anggaran, bahwa perlu adanya sinergi penerapan money follow program antara tingkat Kementerian dengan Satuan Kerja dalam memperkuat program prioritas nasional, selain itu sebagai evaluasi penerapan e-government dalam area layanan publik.


2011 ◽  
Vol 83 (11) ◽  
pp. iv
Author(s):  
V. Rajendran ◽  
Burkard Hillbrands ◽  
Kurt E. Geckeler

The International Conference on Nanomaterials and Nanotechnology (NANO-2010) was organized by the Center for Nanoscience and Technology (CNST), K.S. Rangasamy College of Technology, in association with the Department of Nanobio Materials and Electronics (DNE), World Class University (WCU), Gwangju Institute of Science and Technology (GIST), South Korea, and the Technische Unversität Kaiserslautern, Germany, from 13 to 16 December 2010. The interdisciplinary conference was held at the KSRCT, Tiruchengode, Tamil Nadu, India, and included a series of scientific lectures, an exhibition, and a panel discussion with funding agencies such as the DST, Defense Research and Development Organization (DRDO), DAE, and the Council for Scientific and Industrial Research (CSIR).In addition, a special session for DRDO was arranged, including a benefit for the delegates to explore potential areas of collaboration with the DRDO laboratories. This special session on the “Application of Nanotechnology for National Security” was held 14 December 2010. Also, 13 companies exhibited their products in the exhibition hall. Distinguished persons from various funding agencies participated in the panel discussion to identify the road map for nanotechnology in India. The conference was enlightened by three plenary lectures, which included one given by Prof. Dr. Richard Ernst, Nobel laureate. In addition, 39 invited lectures and more than 560 contributed papers from over 24 countries were presented.We would like to thank IUPAC for coming forward to publish the invited papers in Pure and Applied Chemistry. Out of 39 invited lectures, 12 papers were accepted after peer review for publication. We also thank IUPAC for sponsoring this event.Our special thanks are due to the reviewers for their help with critical reviews and detailed comments on the manuscripts and also to the speakers for considering the reviewers’ comments.V. Rajendran, Burkard Hillbrands, and Kurt E. GeckelerConference Editors


Author(s):  
P. Pounder ◽  
G. Williams

A fresh approach to endorsing electronic operations (e-ops) management processes in an act to focus manufacturers by leveraging information and disseminating it in an appropriate manner. This approach allows the manufacturer to develop its core competencies while creating a foundation to strengthen the competitiveness of the operation by enhancing the interactivity between the supply chain management (SCM), customer responsive management (CRM) and corporate management (CM). The research concentrates on the Small and Medium-sized Manufacturer (SMM), as part of a group known for its limitations in finances, personnel and equipment resources. Therefore the research involves the appropriate progression of processes and the assignment of appropriate resources to carry out the processes. To achieve the goals of a more competitive manufacturer/world class manufacturer (WCM), the research develops a model and a road map for execution that is easily adaptable by SMMs. Finally, this research proposes that its e-ops tool will connect the SCM, CRM, and CM in a manner that does not call for a total revamp of the operations but rather it just strengthens the existing processes given the manufacturer’s constraints.


2007 ◽  
Vol 41 (12) ◽  
pp. 1-8
Author(s):  
KERRI WACHTER
Keyword(s):  

2015 ◽  
Vol 20 (3) ◽  
pp. 176-189 ◽  
Author(s):  
John F. Rauthmann

Abstract. There is as yet no consensually agreed-upon situational taxonomy. The current work addresses this issue and reviews extant taxonomic approaches by highlighting a “road map” of six research stations that lead to the observed diversity in taxonomies: (1) theoretical and conceptual guidelines, (2) the “type” of situational information studied, (3) the general taxonomic approach taken, (4) the generation of situation pools, (5) the assessment and rating of situational information, and (6) the statistical analyses of situation data. Current situational taxonomies are difficult to integrate because they follow different paths along these six stations. Some suggestions are given on how to spur integrated taxonomies toward a unified psychology of situations that speaks a common language.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document