scholarly journals tugas ke 2 hukum tatanegara (parpol dan pemilu)

2021 ◽  
Author(s):  
M. Saldy

(budaya politik untuk pembangunan politik Indonesia)Ilmuan politik terkemuka, Almond dan Verba, menjelaskan kebudayaan politik mengacu pada sikap orientasi politik terhadap sistem politik dan bagian-bagian lain, serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem tersebut1 . ilmuan lainnya juga menegaskan bahwa budaya politik adalah serngkaian sikap, kepercayaan, dan keyakinan anggota masyarakat yang mempunyai pengaruh dalam pengaturan sistem dan proses politik, serta suatu perasaan, sikap, dan pandangan yang emndasari pemahaman masyarakat terhadap perilaku-perilaku politik dalam sistem politik2.Dari pengertian tersebut, sudah sangat jelas bahwa budaya politik mengandung dua aspek: 1) pola orientasi politik warga negara berupa sikap, kepercayaan, serta keyakinan politik, dan 2) pengaruhnya terhadap pengaturan sistem dan proses politik. Karena itu, budaya politik sangat berhubungan dengan dengan stabilitas politik. Bilamana orientasi politik individua tau masyarakat tidak sesuai dengan sistem politik, maka akan muncul instabilitas plitik, begitupun sebaliknya. Dengan mengacu pada pola orientasi politik yang di milikinya, maka setiap warga negara dapat mengidentifikasikan dirinya dengan symbol-simbol dan Lembaga-lembaga politik yang ada. Sehimgga jika suatu struktur diterima oleh masyarakat berarti budaya politik telah berfungsi dengan baik. Namun, menciptakan keserasian antara dua komponen tersebut adalah yang menjadi masalah utama bagi negara-negara berkembang, seperti Indonesia.Selain orientasi terhadap sistem politik, terdapat pula aspek lain dari budaya politik yang dikemukakan oleh Almond dan Powell, yaitu rasa percaya (trust) dan permusuhan (hostility). Dalam kehidupan sehari-hari rasa percaya dan permusuhan inilah yang kemudian menetukan adanya kerja sama atau konflik, dan sekaligus menjadi ciri budaya politik masyarakat.1Gabriel A. Almond dan Sidney Verbs, The Civic Culture Political Attitude and Democracy in Five Nations. (rainbow-bridge, 1962) hlm. 142Lihat, Lucian W Pye dalam Harjanto Nicolas Teguh Abadi, memajukan demokrasi mencegah disintegrasi: sebuah wacan pembangunan politik, (Yogyakarta: Tiara wacana, 1998) hlm.102

2011 ◽  
Author(s):  
David Johann ◽  
Michael E. Morrell
Keyword(s):  

Author(s):  
Chris Wickham

Amid the disintegration of the Kingdom of Italy in the eleventh and twelfth centuries, a new form of collective government—the commune—arose in the cities of northern and central Italy. This book takes a bold new look at how these autonomous city-states came about, and fundamentally alters our understanding of one of the most important political and cultural innovations of the medieval world. The book provides richly textured portraits of three cities—Milan, Pisa, and Rome—and sets them against a vibrant backcloth of other towns. It argues that, in all but a few cases, the élite of these cities and towns developed one of the first nonmonarchical forms of government in medieval Europe, unaware that they were creating something altogether new. The book makes clear that the Italian city commune was by no means a democracy in the modern sense, but that it was so novel that outsiders did not know what to make of it. It describes how, as the old order unraveled, the communes emerged, governed by consular elites “chosen by the people,” and subject to neither emperor nor king. They regularly fought each other, yet they grew organized and confident enough to ally together to defeat Frederick Barbarossa, the German emperor, at the Battle of Legnano in 1176. This book reveals how the development of the autonomous city-state took place, which would in the end make possible the robust civic culture of the Renaissance.


Author(s):  
Claire Taylor

The chapter examines a major corruption scandal that involved the Athenian orator Demosthenes and an official of Alexander the Great. This episode reveals how tensions between individual and collective decision-making practices shaped Athenian understandings of corruption and anticorruption. The various and multiple anticorruption measures of Athens sought to bring ‘hidden’ knowledge into the open and thereby remove information from the realm of individual judgment, placing it instead into the realm of collective judgment. The Athenian experience therefore suggests that participatory democracy, and a civic culture that fosters political equality rather than reliance on individual expertise, provides a key bulwark against corruption.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document