TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGURUS CREDIT UNION DALAM RAPAT ANGGOTA TAHUNAN

Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengidentifikasi kerugian yang dialami oleh sebuah credit union akibat kesalahan dan kelalaian pengurus didalam mengatur, mengurus dan mengelolah credit union. Kedua, mengidentifikasi bentuk pertanggungjawab pengurus kepada anggota ditinjau dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian normatif empiris, yang bersifat deskriptif analisis. Menerapkan pendekatan studi literatur dan kepustakaan disertai wawancara dan pengamatan dilapangan. Kerugian yang dialami sebuah credit union merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang diberikan oleh pengurus, karena sengaja dan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh anggota. Penyebab kerugian tersebut disebabkan karena adanya penyalahgunaan didalam penggunaan dana lembaga yang diperuntukan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, dan meningkatnya pinjaman lalai yang tidak dapat tertangani, karena tidak memenuhi aspek kepatuhan dan kepatutan didalam pemberian dan penanganan pinjaman anggota sehingga sulit untuk melakukan eksekusi penyelesaian pinjaman tersebut, sebagaimana yang dialami oleh KSP. CU Muare Pesisir.

ANALISIS PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN RAYA DI SULAWESI SELATAN (STUDI PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN RAYA TRANS NASIONAL MAROS-BARRU)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap pelaksanaan pembangunan pelebaran jalan raya di Sul-Sel dan faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis (statute approach) dan pendekatan empiris dimana menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian: Proses pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Yang dilaksanakan di Sul-Sel tepatnya pada pelebaran jalan nasional poros Maros-Barru dididasarkan pada PerPres Nomor 65 Tahun 2006 serta peraturan pelaksananya dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2007, namun secara menyeluruh pengadaan tanah di Sul-Sel pada pembangunan jalan raya Nasional poros Maros-Barru belum optimal. Faktor yang mempengaruhi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Sul-Sel pada pembangunan jalan nasional Maros-Barru adalah substansi hukum, struktur hukum, peran serta masyarakat dan ganti rugi. Untuk pemerintah agar memahami secara menyeluruh mengenai aturan pengadaaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Perlu adanya aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dapat mengakomodasi kepentingan pemerintah dan masyarakat, seyogyanya aparatur pelaksana yang terlibat dalam pengadaan tanah lebih memantapkan penguasaan mengenai aturan pengadaan tanah dan susunan kepanitiaan melibatkan unsur yudikatif, dalam hal peran serta masyarakat perlu mengintensifkan penyuluhan hukum mengenai pertanahan, masalah ganti rugi harus tetap mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan dan menjungjung tinggi hak-hak asasi manusia.

CRITICAL LEGAL STUDIES POLITIK ETIS TERHADAP MAHAR POLITIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana politik etis dalam mahar politik dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan politik etis dalam pembaharuan hukum pidana mahar politik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, berupa yuridis normatif dengan data yang disajikan membahas permasalahan melalui analisa kasus dengan menggunakan teori critical legal studies dan pembaharuan hukum pidana sebagai pisau analisis. Jenis penelitian berupa metode libary / kepustakaan.. Hasil penelitian dan pembahasan 1) Politik etis dalam mahar politik Berdasarkan pandangan di atas teori hukum dapat dikategorikan dua model hukum yaitu pertama; jurisprudensi model berkaitan dengan asas aturan tertulis, kaidah, norma atau putusan hakim. Kedua menggunakan socialogi model terkait fenomena yang terjadi di masyarakat menjelang pemilu pada H-1 banyaknya serangan fajar yang dilakukan oleh calon legislatif dan calon kepala daerah bertujuan untuk dapat memilih calon legilatif dan calon kepala daerah. .2) Pelaksanaan Politik Etis Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Mahar Politik ; Pembaharuan hukum pidana terkait mahar politik perlu dilakukan dengan beberapa alasan yang melandasinya, yaitu ; Sumber hukum materil terdiri dari: Landasan filosofis, yuridis, sosiologis yang berdasarkan filosofis Pancasila, sedangkan dari Sumber hukum formil Perlunya pembaruan hukum pidana dari segi sumber hukum formil terkait Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 327 ayat 1 dan 2 tentang Pemilu terdapat batasan dalam pemberian dana kampanye Kata Kunci : Critical Legal Studies, Mahar Politik, Pembaharuan Hukum

Eksistensi Politik Hukum Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Penataan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Perubahan lingkungan sangat berpengaruh dalam sikap dan perlindungan pada manusia. Alam yang ada dapat dimanfaatkan demi kepentingan manusia untuk menjadi lebih baik dan sehat atau malah sebaliknya. Apabila alam tidak dimanfaatkan secara baik dan benar maka dapat merusak dan bahkan bisa menjadi malapetakan bagi semua mahluk hidup. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Penataan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini ialah dalam rangka penataan, percepatan, serta kenaikan penanaman modal serta berupaya, perizinan berupaya yang diterbitkan oleh departemen/ lembaga serta pemerintahan. Beberapa pengaturan telah dicoba dalam sistem dan regulasi pelayanan, yang dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha, perkembangan teknologi dan persaingan global. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, penempatan dan penempatan AMDAL dan UKL-UPL merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin lingkungan. Artinya kajian AMDAL dan UKL- UPL dicoba terlebih dahulu secara benar dan sehabis ada anjuran layak area dari Komisi Penilai Amdal, sampai anjuran ini dijadikan dasar buat menerbitkan izin lingkungan. Berbeda dengan kaedah hukum yang ada dalam PP Nomor 24 Tahun 2018, izin lingkungan diterbitkan dahulu baru AMDAL, UKL-UPL menyusul. Selain itu kaedah hukum yang ada dalam PP Nomor 24 tahun 2018 penyusunan tidak sesuai dengan logika hukum atau bertentangan dengan doktrin Hukum Administrasi Negara.

IMPLEMENTASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA MENURUT PERATURAN DAERAH NO.3 TAHUN 2016 (STUDI DIKABUPATEN SINJAI)

Tujuan: untuk mengetahui pelaksanaan Perda Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dan Perda Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa dan menganalisis faktor- faktor yang berperan. Metode Penelitian hukum normative-empiris, dengan tipe penelitian hukumnya bersifat kualitatif. Populasi dan sampel penelitian adalah 20 orang responden yang terdiridari Aparat Pemerintah Desa,. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan telaah kepustakaan, yang kemudian di analisis secara kualitatif dan di dukung dengan analisiss kuantitatif untuk kemudian dilakukan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda No. 3/2006 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dan Perda No. 4/2006 Tentang Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Sinjai belum efektif sehingga aspek pemerataan dan keadilan berdasarkan potensi desa tidak terpenuhi. Belum efektifnya pelaksanaan kedua perda tersebut, dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Rekomendasi: Pemerintah kabupaten Sinjai perlu mengkaji dan mengevaluasi kembali kedua perda tersebut sehingga pemerintah daerah mempunyai acuan yang jelas dalam mengimlementasikannya dan tidak menjadi blunder kepada pemerintah daerah di kemudian hari

Wanita Karir Sebagai Dasar Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral (Analisis Maqasid al-Syariah dan Gender)

Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan apakah karir dapat menjadi alasan yang dibenarkan dalam Islam untuk menunda kehamilan yang ditinjau dari Maqasid al-Syari’ah dan kesetaraan gender. Diperlukan untuk membahas bagaimana pandangan Islam mengenai wanita karir, pandangan Islam mengenai penggunaan alat kontrasepsi terkhusus kontrasespi spiral, dan bagaimana analisis Maqasid al-Syari’ah dan Gender memandang hal ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah library research dan menggunakan metode pendekatan historis dan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa; Wanita karier yang berkecimpung di ranah publik ada yang mampu menyeimbangkan perannya di ranah domestik(rumah) pula tetapi ada yang tidak mampu menyeimbangkan kedua. Bagi pasangan suami istri yang dikhawatirkan tidak mampu mampu menyeimbangkan perannya di salah satu ranah maka pilihan untuk menunda kehamilan sebagai salah satu alternatif untuk meringankan beban peran yang dijalankan wanita. Perlu diingat kembali bahwa alasan penundaan kehamilan haruslah sesuai dengan alasan yang dibenarkan agama dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama dan salah satu pihak terutama wanita yang akan menjalani peristiwa kehamilan/melahirkan. Alasan maslahat menjadi salah satu argumen kebolehan untuk melakukan kontrasepsi karena pada dasarnya kontrasepsi adalah pilihan terakhir jika seorang wanita mengalami suatu keadaaan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan dalam menghasilkan keturunan.Adapun pemakaian kontrasepsi berbentuk spiral atau dikenal dengan istilah (UID). Kontrasepsi ini bersifat temporal dan dapat dihentikan penggunaannya. Karena bersifat temporal maka penggunaan ini dibolehkan dalam Islam selagi tidak mencegah kehamilan secara permanen.

RIBA PERSPEKTIF SEJARAH DAN RELIGIUSITAS

Eksistensi riba telah dikaji baik dalam tataran dunia akademik maupun pada kitab-kitab klasik. Akan tetapi, hingga saat ini praktik riba masih terjadi diberbagai aktivitas, baik dalam jual beli, hutang piutang, maupun transaksi-transaksi lainnya. Pandangan Islam, riba tidak hanya dipandang sebagai hal yang haram untuk dilakukan, akan tetapi merupakan perbuatan yang tidak memiliki moralitas bagi pelaku riba. Pelarangan melakukan praktik riba tidak hanya terjadi pada masa Islam, melainkan sebelum Islam agama lain seperti Yahudi dan Nasrani juga melarang pengambilan riba. Dengan demikian, riba membutuhkan penelaran konsep riba dari kitab-kitab klasik dari segi sejarah, konsep maupun legalitas hukum riba. The existence of usury has been studied both in the academic world and in classical books. However, until now the practice of usury still occurs in various activities, both in buying and selling, accounts payable, and other transactions. Thus, usury requires special learning. This research is a quantitative type of research, while the specification of this research is descriptive analytical, namely research that explains the situation that occurs, with the aim of bringing out facts, followed by analysis, aiming to find answers to the problem of usury. The collection of legal materials in this writing is done by conducting library research and document studies. The main approach taken is interpretation (historical and religious). Based on the results of the research conducted by the author, it can be concluded that in the Islamic view, usury is not only seen as an unlawful thing to do, but is an act that has no morality for the perpetrator of usury. The prohibition of practicing usury did not only occur during the Islamic era, but before Islam, other religions such as Judaism and Christianity also prohibited the taking of usury. Broadly speaking, usury is grouped into two, namely: usury due to accounts payable and usury due to buying and selling.

HUKUM DAN IKLAN PENGOBATAN TRADISONAL DI KOTA MAKASSAR

Pengobatan tradisional merupakan alternatif pilhan konsumen yang saat ini sedang berkembang, dimana perkembangan tersebut dapat dilihat dengan banyaknya iklan pengobatan tradisional yang dengan mudah ditemukan di beberapa media, namun banyaknya iklan tidak sejalan dengan aturan yang berlaku karena beberapa iklan yang dibuat ternyata melanggar aturan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1067 dalam peredaran iklan pengobatan tradisional di Kota Makassar dan pengawasan Dinas Kesehatan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1067 dalam peredaran iklan pengobatan tradisional di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sampel ditetapkan secara purposive. Data yang diteliti meliputi data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dan bahan sekunder dari literature yang terkait. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Permenkes Nomor 1787 Tahun 2010 dan Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003 dalam peredaran iklan pengobatan tradisional di Kota Makassar tidak berjalan efektif. Masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pengobat tradisional dan media pengiklan dalam menayangkan iklan. ketidak efektifan aturan tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yaitu; terlambatnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, sosialisasi yang dilakukan tidak secara menyeluruh kepada pihak-pihak yang terkait.Pengawasan yang dilakukan oleh dinas Kesehatan Kota Makassar terhadap iklan pengobatan tradisional dilakukan dengan cara membentuk tim khusus untuk pengawasan yang lebih ketat terhadap pengobat tradisional. Pemberian sanksi andministratif dinilai tidak memberikan efek jera. Dinas Kesehatan Kota Makassar bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap iklan pengobatan tradisional yang ada dimedia televisi. Traditional medicine is an alternative choice for consumers that are currently developing, where this development can be seen by the number of traditional medicine advertisements that are easily found in several media, but the number of advertisements is not in line with the applicable regulations because some of the advertisements that are made actually violate the rules. This research is to determine the implementation of the Minister of Health Regulation No. 1787 and the Decree of the Minister of Health No. 1067 in the distribution of traditional medicine advertisements in Makassar City and the supervision of the Health Office on the implementation of the Minister of Health Regulation No. 1787 and the Minister of Health Decree No. 1067 in the distribution of traditional medicine advertisements in Makassar City. . This research uses empirical juridical research. The sample was determined purposively. The data studied included primary data, namely data obtained through direct interviews with sources and secondary materials from related literature. Data were analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the implementation of Permenkes No. 1787/2010 and Kepmenkes No. 1076/2003 in the distribution of traditional medicine advertisements in Makassar City was not effective. There are still many violations committed by traditional healers and advertisers in serving advertisements. the ineffectiveness of these rules is caused by several obstacles, namely; the late socialization carried out by the Health Office, the dissemination carried out not thoroughly to the parties concerned. The supervision carried out by the Makassar City Health Office on traditional medicine advertisements was carried out by forming a special team for tighter supervision of traditional healers. Administrative sanctions are considered not to provide a deterrent effect. The Makassar City Health Office cooperates with the Regional Indonesian Broadcasting Commission to supervise advertisements for traditional medicine on television.

IMPLEMENTASI SISTEM PERADILAN PIDANA PADA ANAK DI KABUPATEN SINJAI

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui implementasi Putusan Nomor Perkara 2/Pen.Div/2020 Pengadilan Negeri Sinjai terhadap proses perkara anak sebagai pelaku tindak pidana dan Untuk mengetahi dampak Putusan Pengadilan Negeri Sinjai terhadap anak nakal yang sementara menjalani putusan pengadilan. Adapun metode yang digunakan dalam peneltian ini penulis menggunakan metode pendekatan Empiris yang dilaksanakan pada tahun 2020 berlokasi di kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Pertimbangan di atas menjadi alasan hakim memberikan penetapan, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatuhan masyarakat setempat, kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, dan telah memuat etika baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan. Seringkali anak yang berhadapan dengan hokum menerima perlakuan buruk dari masyarakat sehingga akan memepengaruhi kondisi kejiwaan anak. Segala tindakan yang dilakukan seorang anak karena kemauannya, tidak dilandasi oleh faktor tunggal terjadinya kejahatan, namun karena adanya factor lain yang melatar belakangi, diantaranya kondisi lingkungan, ekonomi, dll. Hal tersebut menjadikan anak sebagai pelaku kejahatan berada dalam posisi sebagai korban. This study aims to determine the implementation of the Decision Case Number 2 / Pen.Div / 2020 Sinjai District Court on the process of cases of children as perpetrators of criminal offenses and to find out the impact of the Sinjai District Court Decisions on delinquents who are currently undergoing court decisions. The method used in this research is the author uses the Empirical approach method which was implemented in 2020 located in Sinjai district, South Sulawesi Province. The results obtained in this study are legal protection for children in the judicial process starting from the level of investigation, investigation, prosecution, examination in court to the implementation of court decisions. The above considerations are the reasons for the judge to determine that the diversion agreement has fulfilled and does not conflict with law, religion, local community obedience, morals or contains things that cannot be carried out by children, and contains good ethics, so that it is reasonable to grant it. Often children who are faced with the law receive bad treatment from the community so that it will affect the child's psychological condition. All actions taken by a child because of his will, are not based on a single factor in the occurrence of crime, but because of other factors, including environmental, economic conditions, etc. This puts children as perpetrators of crime in the position of victims.

SENGKETA BATAS WILAYAH INDONESIA DAN MALAYSIA STUDI KASUS PULAU SEBATIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Abstrak Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia dalam studi kasus pulau sebatik. Dalam penelitian in imembahas mengenai persengketaan antara Indonesia dan Malaysia sudah terjadi sejak tahun 1967 yang berawal dari persengketaan pulau sipadan dan ligitan yang hingga sampai tahun 2019 negara Indonesia dan Malaysia.Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan yaitu tehnik pengumpulan data dengan melakukan penelaah terhadap berbagai buku, litetur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin di pecahkan. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa sengketa batas wilayah Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik diawali dengan konflik pulau sipadan dan ligitan, yang berimbas pada adanya konflik pulau sebatik namun hingga saat ini konflik tersebut belum menemukan titik terang untuk penyelesaian konflik, hanya saja upaya yang dilakukan terjadi pada tahun 2019 dengan adanya pembuatan patokan perbatasan baru di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Abstract The purpose of this study is to find out about territorial disputes between Indonesia and Malaysia in the Sebatik Island case study. In this research, discussing about disputes between Indonesia and Malaysia has been going on since 1967, which began with the disputes of the islands of Sipadan and Ligitan, which until until 2019 Indonesia and Malaysia. , notes and various reports relating to the problem you want to solve. Based on the results of the discussion it can be concluded that the disputes over the boundaries of Indonesia and Malaysia on the Sebatik Island began with the conflicts of the islands of Sipadan and Ligitan, which impacted on the existence of the conflict of the Sebatik islands but until now the conflict has not found a bright spot for conflict resolution, only the efforts made have taken place. in 2019 with the creation of a new border benchmark in Sebatik District, Nunukan Regency, North Kalimantan. Keywords: disputes, territorial boundaries, sebatik island