EVALUASI KEBIJAKAN PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENDIRIAN BUMD PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

Salah satu bentuk kebijakan publik pemerintah daerah yaitu kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Balairung Citrajaya Sumbar.Teori yang digunakan adalah evaluasi kebijakan Althaus et al. dengan indikator: input, proses, output, dan outcome. Pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data telaah dokumen, wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendirian PT. Balairung Citrajaya Sumbar belum efektif dan tidak efisien berdasarkan; (1) Input, bahan dasar kebijakan tidak terdapat studi kelayakan, sumber daya manusia sudah memadai, sumberdaya keuangan belum seluruh penyertaan modal diterima dari kabupaten/kota sesuai perjanjian kerjasama. (2) Proses, pengimplementasian kebijakan sudah mencapai sasaran yaitu terbentuk dan beroperasinya PT. Balairung Citrajaya Sumbar. Implementor kebijakan sudah menjalankan peran sesuai fungsi masing-masing. Namun belum efektif dalam pencapaian tujuan kebijakan serta tidak efisien mengelola sumberdaya menjadi output,(3) Output, hasil kebijakan sudah diterima berupa deviden, namun rasionya masih sangat kecil dibandingkan input dan belum diterima secara kontiniu setiap tahun. (4) Outcome, tujuan formal kebijakan untuk peningkatan pembangunan masih belum signifikan karena kecilnya kontribusi untuk PAD. Dampak positif lainnya yaitu secara sosial budaya Hotel Balairung menjadi icon dan meeting point masyarakat Sumatera Barat di Jakarta. Sedangkan dampak negatifnya antara lain image Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak mampu mengelola BUMD dengan baik dan penambahan beban APBD untuk sewa kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta, serta berkurangnya fungsi Balairung sebagai tempat bernaungnya orang Minang di Jakarta.

POLITISASI BIROKRASI: Analisis Dampak Inkonsistensi Interpretasi Makna Pasal Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

Politisasi birokrasi merupakan polemik yang menjadi benalu dalam penyelenggaraan pemerintahan yang hingga kini belum tuntas diatasi. Hal ini berdampak sangat buruk terhadap integritas ASN dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Sikap pejabat politik yang memanfaatkan birokrat demi kepentingan pribadi dan golongannya sangat menciderai profesionalisme para penyelenggara pemerintahan di bidang teknis tersebut. Permasalahan ini timbul karena biasnya makna ketentuan Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah. Untuk itu diperlukan. Untuk itu perlu dilakukan (1) Identifkasi permasalahan politisasi birokrasi dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN oleh kepala daerah; dan (2) Analisa Alternatif kebijakan terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif karena mengkaji pola hubungan antara politik dan birokrasi dengan teori Interdependence between policy, poitic and administration dan Konsep dikotomi pejabat politik dan pejabat birokrasi kemudian melakukan analisa terhadap dampak regulasi ASN melalui metode Regulatory Impact Analysis (RIA) .

DINAMIKA EKONOMI POLITIK GLOBAL DAN PEMBAGIAN KERJA INTERNASIONAL

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika dan perspektif ekonomi politik global dengan menggunakan metode kajian literatur. Kaum nasionalis ekonomi menempatkan negara sebagai aktor utama. Sedangkan, liberalis ekonomi berpendapat bahwa negara harus berkolaborasi dengan aktor lain. Ada dua dinamika yang membentuk ekonomi politik global, yaitu perdagangan internasional dan produksi transnasional. Kedua dinamika tersebut berimplikasi pada pembagian kerja secara global. Perdagangan internasional dengan konsep 'keunggulan komparatif' mempengaruhi spesialisasi tenaga kerja, sedangkan produksi transnasional berimplikasi dalam mendorong pembagian kerja di seluruh dunia. Namun, ada skeptisisme terhadap kedua dinamika tersebut. Misalnya, mereka diyakini berperan dalam ketimpangan upah, terutama antara tenaga kerja yang kurang terampil dan tenaga kerja yang lebih terampil, khususnya pada negara-negara berkembang.

THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS) AND GLOBAL POVERTY: HAVE WE REALLY FAILED?

MDGs was implemented over the period 2000-2015 by the United Nations along with 189 members states to tackle several crucial issues, namely ‘extreme poverty and hunger, universal primary education, gender equality and woman empowerment, child mortality, maternal health, HIV/AIDS, malaria and other diseases, environmental sustainability and globally developmental partnership’ (United Nations 2014). After 2015, the MDGs which was adopted by 189 members states was evaluated by comparing between the MDGs’ targets and its results. By using archival research data, this paper argues that the MDGs have not really failed in fighting against global poverty, because the MDGs showed a global willingness to alleviate numbers of poverty and the MDGs have achieved prominent improvement.

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU (DOB) PROVINSI PAPUA TENGAH

DOB dapat meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Parameter yang digunakan melalui Rasio SDM Aparatur, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Fiskal Daerah menjadi tolak ukur bahwa pembentukan DOB dalam meningkatkan pelayanan publik sudah dapat direalisasikan. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data studi literatur (literatur reviu) melalui dokumentasi terkait dengan penelitian dalam bentuk Kajian Strategis, Tesis dan Disertasi tentang Pembentukan DOB, serta melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penulisan menunjukkan bahwa sinergitas dalam pembinaan, pendampingan serta upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan DOB menuju daerah otonom maju dan mandiri dapat diukur melalui parameter yang untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam pelayanan kepada masyarakat. Kata Kunci: Daerah Otonom, DOB, Pelayanan Publik, Pemerintahan Daerah

DETERMINAN DAN KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI INDONESIA

Stunting merupakan suatu keadaan pendek badan (kerdil) yang terjadi pada anak jika dibandingkan dengan kelompok umur. Anak mengalami stunting jika tinggi badan yang dimiliki minus dua (pendek) atau minus tiga (sangat pendek) dari standar deviasi yang ditentukan WHO. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh DAK bidang kesehatan terhadap penurunan stunting di Indonesia dengan membangun model stunting berdasarkan pendekatan literature yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK bidang kesehatan tidak berdampak terhadap peningkatan banyaknya ibu hamil yang mengonsumsi TTD. Sementara, banyaknya ibu hamil yang mengonsumsi TTD berdampak terhadap penurunan stunting secara signifikan. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut: (i) Faktor-faktor penyebab stunting dari aspek immediate Causes dan underlying causes seperti bayi lahir premature, berat badan lahir rendah, penyakit infeksi, durasi ASI, usia ibu, interval kehamilan, vaksinisasi bayi dan aspek layanan kesehatan tidak dikaji sepenuhnya karena keterbatasan data dan fokus studi utamanya pada aspek sosioekonomi. (ii) Faktor-faktor yang dapat mengintervensi stunting dari sisi lain kebijakan DAK bidang Kesehatan belum sepenuhnya diteliti seperti aspek JAMPERSAL, perbaikan infrastruktur puskesmas dan posyandu, dan (iii) Data-data yang mewakili variabel seperti pendapatan masih sangat makro dan tidak mengestimasi pendapatan individu secara menyeluruh.

MOTIF PEMBAGIAN MERCHANDISE PADA KAMPANYE PILIHAN WALIKOTA SURABAYA 2020

Pemilihan walikota merupakan bagian dari pesta demokrasi Indonesia. Momentum tersebut menjadi sangat dinantikan oleh berbagai kalangan masyarakat. Terutama pada masa kampanye pasangan calon. Hal itu menjadi kesempatan emas bagi pasangan calon untuk menarik dukungan. Salah satunya dengan membagikan merchandise ke masyarakat. Surabaya menjadi kota yang dinantikan pemimpinnya sebagai pengganti Tri Risma Harini. Kesuksesannya dalam mengelola Surabaya menjadi rekam jejak yang gemilang selama masa jabatannya. Oleh karena itu, para calon walikota dan wakil walikota terpilih pada periode selanjutnya memiliki tugas membawa Surabaya lebih baik. Masa kampanye pemilihan kota Surabaya 2020 menjadi persaingan antar kedua calon walikota dan calon wakil walikota. Pada masa kampanye masing-masing pasangan calon berlomba-lomba untuk menarik perhatian masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, analisis teori dalam penelitian ini menggunakan teori motif Alfred Schutz. Analisis pembagian dua jenis motif yakni because to motive dan in order to motive maka dapat mengetahui motif dari pembagian merchandise pada kampanye pilihan walikota Surabaya 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Data kualitatif dianalisis dengan tahapan reduction, display, conclusion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif dari pembagian merchandise pada kampanye pilihan walikota Surabaya 2020 adalah in order to motive.

INTERNALISASI AGILE ORGANIZATIONS DALAM PENYEDERHANAAN ESELONISASI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN DI INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

growing in Indonesia. Strategic steps for the possibility of internalizing the values ​​of the five trademarks of agile organizations in downsizing bureaucracy to improve government performance at the Institut Pemerintahan Dalam Negeri can be carried out, through mapping the Institut Pemerintahan Dalam Negeri organizational structure containing echelon 3 and echelon 4 positions, changing the organizational structure of IPDN which is simplified, implementing economic incentives and job appraisal requirements, implementing one data, conducting job analysis, workload analysis, and job mapping, implementing flexible financial and human resource management, and preparing for a transition period.

STRATEGI MARKETING POLITIK ADIATMA DWI PUTRA – SULKARNAIN PADA PEMILIHAN WALIKOTA KENDARI TAHUN 2017

Penelitian ini mengungkap strategi marketing politik. Tujuannya adalah menjelaskan bagaiamana praktik marketing politik beroraperasi dalam kontestasi pilwali kota kendari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data bersumber dari data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan mereduksi, memverifikasi dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa proses segmentasi, targeting dan positioning politik menjadi strategi untuk bisa meraih simpati pemilih. Pasangan calon Adiatma Dwi Putra – Sulkarnain berfokus pada pada tiga segmen, yaitu segmen pemilih pemula/muda Adiatma Dwi Putra – Sulkarnain membangun image sebagai perwakilan anak muda, sementara pada kelompok perempuan Adiatma Dwi Putra menjual program yang memperjuangkan hak – hak dan kepentingan perempuan. Untuk warga berpendapatan rendah, Adiatma Dwi Putra – Sulkarnain menjual produk politik dengan memberikan pelayanan dan membuka lapangan usaha untuk para pemilih berpendapatan rendah. Kata Kunci: Strategi, Marketing Politik, Pilwali

RATIONAL CHOICE INSTITUTIONALISM, CONSTITUTIONAL REFORM, AND CONSTITUTION MAKER IN INDONESIA

Most political literature argues that outcomes in Indonesian constitutional reform 1999-2002 were determined mainly by the political actors. Notwithstanding the existing research providing insightful evidence, there is still a gap in which those literature discount the role of the party system in shaping and constraining the way the political actors within a party behave. Drawing on one of the new institutionalism concepts – ‘rational choice institutionalism' – the argument puts forth here is that Indonesian multi-party system (independent variable) forced the political parties (intermediary variable) to form a winning-coalition which finally produced a compromised outcome (dependent variable) of constitutional reform on the articles about relations between president and legislature.