Bahasa Indonesia

Abstrak Kebijakan reformasi administrasi di bidang sumber daya manusia aparatur dititikberatkan pada pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Penjabaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berupa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan Pegawai Negeri Sipil memiliki hak dan kesempatan minimal 20 (dua puluh) jam pelajaran per tahun untuk mengembangkan kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural. Konsekwensinya, instansi pemerintah pusat seperti kementerian, lembaga dan pemerintah daerah harus menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi agar efisien dan efektif. Makalah ini berusaha untuk menjawab pertanyaan kunci dalam penelitian: Bagaimana instansi pemerintah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi? Metode penelitian pustaka digunakan untuk pengumpulan data dan digunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penilaian kesenjangan kompetensi melalui metode assessment center menghadapi kendala biaya karena jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dinilai sangat banyak; dan instansi pemerintah pada umumnya belum menyusun standar kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural. Kata Kunci: Reformasi Administrasi, Kesenjangan Kompetensi, Standar Kompetensi.

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Opini pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatra Selatan Berdasarkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

The purpose of this paper is to analyze the factors influencing opinion determination by the Supreme Audit Agency (BPK) based on the application of Government Accounting Standards (SAP) in South Sumatra Province. Using qualitative descriptive method based on Local Government Financial Statement (LKPD) data from South Sumatera Province from 2010 until 2016. The result of the research indicates that the determination of opinion on Local Government Financial Report (LKPD) South Sumatra Province based on several factors such as: (1) The existence of internal control system, (2) Presentation of financial statements not yet in accordance with Government Accounting Standards (SAP) Lack of Human Resources (HR) financial managers to local governments.

Tingkat Kesiapan Pembangunan Sosial di Wilayah Rawan Tsunami Pesisir Kulon Progo

Wilayah Pesisir Kabupaten Kulon Progo memiliki peringkat ke 17 dari 173 kabupaten/kota dengan kategori ancaman tsunami tinggi. Perlunya investasi daerah dalam pengurangan risiko bencana (PRB) untuk ketangguhan merupakan tindakan prioritas ke-3 pada Kerangka Kerja Sendai (2015-2030). Variabel yang dikaji yaitu mengenai pelaksanaan kebijakan pembangunan sosial yang urgensinya untuk mencegah serta mengurangi risiko dari guncangan dan kerentanan sosial yang disebabkan oleh bencana alam, sehingga diharapkan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dapat diwujudkan. Implementasi pendekatan PRB berbasis komunitas melalui program pembangunan sosial dipandang penting, mengingat belajar dari pengalaman terbukti bahwa kapabilitas pemerintah sangat terbatas dalam memfasilitasi penanggulangan bencana. Masyarakat hendaknya ditempatkan sebagai subjek yang aktif dengan berbagai kemampuannya untuk mengelola risiko.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan melihat tingkat kesiapan pembangunan sosial melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilaksanakan oleh pemerintah. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengukuran levelisasi tingkat kesiapan program mengacu pada Peraturan Kepala BNPB No. 03/2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana. Hasilnya, kesiapan pembangunan sosial di wilayah pesisir Kulonprogo berada pada level 4, artinya daerah telah memperoleh beberapa pencapaian dari segi kebijakan dan implementasi program, namun diakui masih ada keterbatasan dalam hal komitmen terhadap keberlanjutan program.

Bureaucratic Pathology in Government Administration :An analysis

Every citizen will always be in touch with bureaucratic activities by government administration. Even when a person is still in his/her mother's womb he/she has begun to depend on bureaucratic service. Thus, theoretically and practically, the quality of management and professionalism of public services should be more oriented towards the goals of government paradigms based on new management approaches. So the spirit of government in building a clean and good governance can be achieved. This article was aimed to explore the phenomenon of bureaucratic pathology in government administration. Methodology used in this article was content analysis, one of the research approaches in qualitative research. Data were originated from the writer's reading of various theories, expert opinions and previous research results related to bureaucratic pathology. All data then collected, reduced, presented and closed with conclusions. In the beginning of this article authors begin with introduction, then related to bureaucracy, bureaucratic pathology, solving bureaucratic pathology problems, changing the pathology with the principle of good governance and concluding with the conclusion. The discussion of this article is expected to serve as an additional reference material for the community, academics, subsequent researchers who will address this issue in different contexts and issues

Kemampuan Dan Inovasi Perencana Pembangunan Daerah Di Kota Depok

Tujuan dari penelitian adalah menggali data faktual mengenai kemampuan perencana pembangunan melalui dimensi pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja terhadap proses penyusunan perencanaan pembangunan di Kantor Bappeda Kota Depok. Pendekatan explanatory survai digunakan untuk mendeskripsikan hal-hal yang mengandung fakta, klasifikasi dan pengukuran. Secara fakta, Kantor Bappeda Kota Depok tidak memiliki tenaga fungsional perencana. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan kemampuan pegawai di Kantor Bappeda Kota Depok memiliki kontribusi cukup baik terhadap proses penyusunan perencanaan pembangunan. Pengaruh dari masing-masing dimensi kemampuan pegawai berbeda-beda. Kemampuan perencana pembangunan yang memberikan pengaruh paling besar adalah pengalaman kerja, sedangkan pendidikan memberikan pengaruh paling kecil.

Reformasi Kebijakan Pelayanan Tax Amnesty Di Indonesia

Tujuan kajian ini untuk mengetahui reformasi kebijakan pelayanan tax amnesty bagi wajib pajak yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Kebijakan tax amnesty diatur dalam UU No. 11 / 2016 diikuti dengan PMK No. 118 / 2016 dan PMK No. 119 / 2016 tentang tata cara pengalihan harta wajib pajak ke Indonesia.. Pemerintah melakukan tax amnesty karena penerimaan pajak masih jauh dari target dibandingkan dengan target penerimaan pajak dalam APBNP tahun 2016. Kebijakan tax amnesty dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek dan berpotensi meningkatkan penerimaan APBN sehingga APBN lebih sustainable dan kemampuan pemerintah untuk belanja semakin besar. Secara otomatis tax amnesty membantu program pembangunan infrastruktur dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tax amnesty yang diikuti dengan repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri sangat membantu stabilitas ekonomi makro Indonesia. Untuk menarik para wajib pajak dalam repatriasi perbankan harus menciptakan produk yang menarik, kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan pelayanan publik dan fasilitas perbankan. Pemerintah Daerah harus memfasilitasi jika repatriasi ke daerah untuk investasi dengan memberikan kemudahan pelayanan perizinan investasi untuk mendapatkan lahan dengan mempertimbangkan faktor budaya lokal, wilayah dan karakter masyarakat lokal.

Konflik politik elit desa: perebutan jabatan kepala desa di Rimba Makmur Propinsi Riau

Tulisan ini berupaya untuk memaparkan konflik perebutan jabatan kepala desa di Rimba Makmur Provinsi Riau. Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) secara langsung di Rimba Makmur dilakukan pada tahun 2000. Ini merupakan pelaksanaan pilkades untuk pertama kalinya setelah adanya perubahan dari Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) menjadi desa. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik perebutan jabatan kepala desa muncul ketika adanya pilkades yang kedua kalinya di Rimba Makmur pada tahun 2005. Salah satu calon yang kalah dalam pemilihan kepala desa tidak menerima kekalahannya. Calon tersebut kemudian menggalang dukungan ke desa-desa eks Unit Pemukiman Transmigrasi yang lain dan mengangkat isu tentang sejarah awal terbentuknya desa-desa ini. Konflik semakin meluas hingga menjadi konflik antar kabupaten, yakni Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar.

Pengaruh Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Senjangan Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran, komitmen organisasi, dan ketidakpastian lingkungan baik secara parsial maupun simultan terhadap senjangan anggaran pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sampel dalam penelitian ini adalah 105 responden dan diambil secara purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang dikumpulkan dengan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner kepada masing-masing pejabat eselon III dan IV di SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil analisis hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran. Ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Hipotesis secara simultan menunjukan partisipasi anggaran, komitmen organisasi, dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap senjangan anggaran.

Inovasi Pelayanan Publik sebagai Wujud Mengisi Otonomi Daerah

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya adalah untuk menjadikan daerah otonom semakin mandiri dan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat, sehingga terwujud kondisi daerah yang semakin baik dan semakin mampu mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal ini kelak tercermin dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi penggalian potensi daerah dan pengembangan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan prima (service excellence) kepada masyarakat perlu pula ditemukan inovasi berbentuk praktek-praktek yang baik dari berbagai pengalaman daerah yang telah sukses serta memberdayakan potensi kearifan lokal. Peningkatan pelayanan masyarakat dimulai dari pembenahan pola fikir aparatur agar dapat memposisikan dirinya sebagai pelayan masyarakat, dan bukan sebagai pihak yang dilayani. Berbagai inovasi dalam pelayanan publik harus difikirkan, ditemukan dan diciptakan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk memberi kemudahan pada masyarakat. Inovasi-inovasi tersebut perlu dikompetisikan sehingga semua daerah berlomba untuk mendapatkan pelayanan prima yang mudah, murah, efisien, efektif dan memuaskan. Tulisan ini menyoroti dinamika pelayanan publik sebagai wujud mengisi otonomi daerah.