EVALUASI UNDANG-UNDANG PEMILU

Sejarah mencatat, Indonesia untuk pertama kalinya melaksanakan Pemilu secara serentak di tahun 2019. Sebagai yang pertama, wajar jika dalam pelaksanaan Pemilu serentak tersebut banyak terdapat kekurangan baik dalam proses maupun aturannya yang mengatur. Pentingnya melakukan evaluasi adalah agar Pemilu tidak hanya dimaknai sebagai rutinitas periodik untuk melakukan sirkulasi kekuasaan. Sehingga tujuan substantif Pemilu sebagai jalan mewujudkan demokrasi yang dari, oleh dan untuk rakyat. Makalah ini fokus pada evaluasi terhadap undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Pemilu serentak yang pertama. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah dengan cara observasi dan studi pustaka dengan merumuskan solusi sederhana terkait rumusan evaluasi terhadap undang-undang Pemilu. Dalam makalah ini dirumuskan 4 poin krusial yang perlu menjadi prioritas utama dalam melakukan evaluasi undang-undang Pemilu. Keempat poin tersebut adalah terkait keserentakan Pemilu, sistem proporsional terbuka, aturan parliamentary threshold dan kewenangan lembaga pengawasan terutama dalam hal pemutusan pelanggaran politik uang dalam Pemilu

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF SULAWESI BARAT TAHUN 2014

Keterwakilan Perempuan di Sulawesi Barat masih sangat rendah. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses keterpilihan calon legislatif perempuan dan upaya calon legislatif perempuan dalam membina hubungan dengan konstituen pada pemilu legislatif di Sulawesi barat tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yakni keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif di Sulawesi Barat tahun 2014. Data diperoleh dari wawancara dan studi pustaka. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, sajian data, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterpilihan calon legislatif perempuan di Sulawesi Barat pada pemilu 2014 masih sangat rendah. Hal ini disebabkan peran partai politik masih kurang dalam proses kaderisasi dan memberikan pendidikan politik bagi perempuan. Hambatan budaya juga menghalangi calon legislatif perempuan untuk memperoleh suara. Konsep budaya patriarki yang berkembang dimasyarakat memandang perempuan sebagai makhluk lemah, lembut, dan menempatkan perempuan sebagai orang yang dipimpin. Upaya calon legislatif perempuan untuk memenangkan pemilu adalah dengan melakukan sosialisasi, mengusung isu perempuan, membangun hubungan dengan masyarakat

PILKADA SERENTAK DAN POTENSI KONFLIK DI SULAWESI-SELATAN

Salah satu tujuan dari Negara adalah menciptkan kestabilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan pemimpin yang memiliki kapasitas dan integritas dalam mencapai tujuan dari walfare state. Dalam konteks pemilu salah satu goals dari pemilukada adalah memimilih pemimpin yang berkualitas, namun demikian tujuan dari pemilukada yang damai adil justru memiliki kendala tersendiri terlebih potensi konflik yang sering terjadi pada setiap pelaksanaan pemilukada di Indonesia. Di Sulawesi-Selatan potensi konflik pemilukada seringkali terjadi pada masyarakat, yang membawa gesekan pada level elit sehingga tujuan dari pemilukada yang damai dan adil seringkali jauh dari tujuan dari Undang-Undang Pemilu

IDENTITAS DEMOKRASI DI TANAH MANDAR: PENELUSURAN ATAS SISTEM PEMERINTAHAN DAN SOSIAL DI KERAJAAN BALANIPA

Di Indonesia khususnya pasca reformasi, konsep-konsep demokratisasi selera lokal juga bermunculan satu-persatu, terlebih memang bahwa Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat heterogenitas budaya yang sangat tinggi, terkhusus banyaknya kerajaan-kerajaan masa lampau yang pernah tumbuh dan berkembang di Indonesia menjadikan sangat banyak ditemukan nilai-nilai demokratisasi yang justru menjadi salah satu fenomena yang unik.

KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI SULAWESI BARAT

Sulawesi Barat merupakan sebuah daerah pemekaran pasca-reformasi dari Sulawesi Selatan. Tujuan pemekaran adalah akselerasi pembangunan. Namun dalam perkembangan sebuah daerah pemekaran, ketimpangan antar-kabupaten dalam provinsi merupakan sangat sering ditemukan. Perbedaan kondisi geografis, alokasi dana, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, infrastruktur, dinamika politik dan kebijakan daerah, serta konsentrasi ekonomi yang berbeda mengakibatkan satu daerah lebih maju dibandingkan daerah lainnya. Penelitian ini menggukan metode campuran dalam membangun analisis ketimpangan kabupaten di Sulawesi Barat. Hasil penelitian menunjukkan ketimpangan kabupaten di Sulawesi Barat masuk dalam kategori sedang, yaitu berada pada kisaran di atas 0,35 namun di bawah 0,5. Perbedaan jumlah penduduk, infrastruktur, kondisi geografis, dan sumberdaya alam, serta sumberdaya manusia menjadikan pembangunan antar-kabupaten berbeda satu dengan yang lain. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemusatan ekonomi berdasar pada potensi daerah dapat dilakukan

Analisis Politik dan Kebenaran: Membandingkan Pemikiran Arendt dan Foucault

Istilah politik dan kebenaran telah secara umum dipergunakan bersama-sama dan dipadankan di masyarakat tanpa suatu pendefinisian yang jelas. Hal ini membuat penggunaan kedua term atau istilah ini menjadi ambigu dan tumpang tindih. Selain itu, dari sisi teori dan praktiknya sendiri, hubungan antar politik dan kebenaran masih belum dapat ditelaah oleh masyarakat luas. Sebagai tindak lanjut dari isu ini, paper ini menguraikan konsep kebenaran (truth) dan politik (politics) dari Hannah Arendt dan teori kekuasaan (power), pengetahuan (knowledge) dan kebenaran (truth) dari Michel Foucault. Setelah itu, paper ini melakukan perbandingan antar kedua teori ini dengan tujuan untuk mengetahui gambaran yang tepat mengenai hubungan antara politik dan kebenaran serta sejauh mana keduanya dapat dipisahkan satu sama lain. Melalui analisis perbandingan kedua teori terkait hubungan antara politik dan kebenaran ilmiah atau kebenaran rasional, dapat disimpulkan bahwa seberapa jauh kebenaran ilmiah dapat dipisahkan dari politik akan ditentukan melalui cara kebenaran tersebut didapatkan. Jika suatu kebenaran ilmiah didapatkan sendiri atau secara independen, tanpa suatu proses penelitian yang melibatkan pihak lain serta institusi, maka kebenaran tersebut tetap dapat berada di luar wilayah politik, jika tidak, kebenaran tersebut pasti akan menjadi elemen hubungan manusia yang bersifat politis.

KETERLIBATAN IKPMD INDONESIA- YOGYAKARTA PADA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MEWUJUDKAN SPIRIT MULTIKULTURALISME

Indonesia as a multicultural country, has a diversity consisting cultural, ethnic and language. To observe, Yogyakarta is the one of Indonesian province displayed that diversity. Thus Yogyakarta often called as ‘Indonesian miniature’, while the diversity can lead to horizontal conflicts in Yogyakarta. IKPMDI-Y established as a communicative forum to reduce horizontal conflicts. Therefore, in this research, the author observe the role of IKPMDI-Y involved in Yogyakarta Government Policies for building spirit of multiculturalism.The author uses quantitative method case study which use descriptive approach and theory as a research tool. While unit analize is IKPMDI-Y organization, and the research scope in Yogyakarta city.The researcher found the IKPMDI-Y involved in Yogyakarta Government Policie which delivering the spirit of multiculturalism. Where IKPMDI-Y is forum which unify the students/ regional organization from various ethnic groups and languages in Yogyakarta. Therfore IKPMDI-Y leads the active role in realizing the spirit of multiculturalism in Yogyakarta city.

RIVALITAS PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DI KABUPATEN MAJENE

The research aimed to determine and analyze the competition of candidate pairs and the effect of decisive elite on the candidate pairs in obtaining votes in the 2015 Regional Head Election in Majene Regency. The research was a qualitative study with descriptive analysis type conducted in Majene Regency. The informants were determined using purposive sampling method. The data were obtained through in-depth interview and library study. The data were analyzed using rivalry concept, capital strength approach, decisive elite concept, and exchange theory. The results of the research indicate that each candidate pairs competes with each other by maximizing the owned capital strength. Fahmi Massiara – Lukman victory is obtained because they are able to accumulate modalities, i.e. symbolic capital, financial capital and social capital. Rizal Sirajuddin – Mulyadi Bintaha pair is the second in obtaining votes by maximizing financial capital, and social capital. Arifin Nurdin – A. Irfan pair is the third as they do not maximizing financial capital, and the only have cultural capital. The involvement of elites in the 2015 Regional Head Election in Majene Regency has impact on candidate pairs in obtaining votes. The effects of decisive elites determine political position, title of nobility, and the owned financial ability. Decisive elites have interest in supporting the candidate pairs, i.e. to facilitate the vote in Majene in governor election of West Sulawesi.

PENGUATAN PANWAS KABUPATEN MAMUJU DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017

Demokrasi ditingkat lokal tidak akan berjalan dengan baik kalau aspek-aspek fundamental dari penyelenggaraan Pilkada tidak diperhatikan. Sebagai lembaga pengawas Pilkada ditingkat kabupaten/kota, Panwaslih seharusnya tidak menjadi mesin teknokratis semata-mata, melainkan bertindak sebagai instrumen demokrasi. Dengan begitu, Pilkada akan terhindar dari problem-problem elektoral

Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Aparatur Birokrasi Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Reformasi birokrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah. Reformasi ini dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur di daerah sebagai sarana perubahan perilaku dan pola pikir aparatur birokrasi. Pengembangan kemampuan sumber daya aparatur dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan formal dan kegiatan pendidikan non formal seperti pelatihan prajabatan, magang, workshop, atau dalam pengembangan code of conduct. Kegiatan ini merupakan salah satu strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka merubah perilaku dan pola pikir aparatur birokrasi. Disamping itu pengembangan sumber daya aparatur dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem rekrutmen yang profesional, tidak saja dalam memilih dan menempatkan aparat dalam suatu jabatan tertentu, tetapi sistem rekrutmen yang profesional juga diperlukan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil.