Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Bidang Kehutanan Menuju Kehutanan 4.0

Data yang diperoleh melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan faktor penting dalam merumuskan kebijakan hal ini didasari oleh proses pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) sangat bergantung pada ketersediaan data. Selain itu, perkembagan teknologi 4.0 yang saat ini dapat menjadi momentum yang tepat bagi sektor kehutanan untuk mengembangkan Kehutanan 4.0 yang dapat dirintis melalui penerapan TIK. Kajian ini mengidentifikasi kondisi penerapan TIK di bidang kehutanan saat ini dan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menuju Kehutanan 4.0 di masa mendatang. Hasil kajian menunjukan bahwa kondisi faktor pendukung penerapan TIK seperti infrastruktur, sumber daya manusia, standar/pedoman, alokasi anggaran, dan unit/tim khusus masih perlu ditingkatkan terutama pada institusi Kesatuan Pengelola Hutan (KPH). Kerja sama dengan pihak nonpengelola hutan yang berintegritas juga perlu dijalin untuk membantu meningkatkan penerapan TIK pada tingkat tapak. Sistem yang dibangun saat ini sudah menghubungkan walidata spasial dan unit kliring di lingkup KLHK. Namun demikian, sistem ini belum terhubung sampai tingkat tapak, terutama KPH karena belum ada regulasi yang mengatur integrasi data dari pusat, daerah, sampai tingkat tapak. Terkait dengan kebutuhan menuju Kehutanan 4.0, saat ini perlu diprioritaskan penyusunan kerangka regulasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai langkah awal menuju Kehutanan 4.0.

Urgensi Pendekatan Multi dan Inter-disiplin Ilmu dalam Penanggulangan Bencana

The intensity and serious impact of disasters threaten human life, including in Indonesia. A series of natural disasters such as floods, landslides, earthquakes, and tsunamis in the past decade have claimed thousands of lives and damaged property and destroyed social and cultural structures. Current pandemic as non-natural disaster also shows that Covid-19 become among deadliest of disasters. With the unpredictable characteristics of disaster events (especially natural and pandemic), it is urgent to find a collaboration model for effective disaster management. As a concept, an approach and a method disaster management is not a monodisciplinary, but cross-disciplinary, whether it is multidisciplinary, interdisciplinary or transdisciplinary. Using a description and information analysis approach using secondary data through the literature review, this study discusses the link and contribution issues of disaster management. The results of the discussion show that apart from being multidisciplinary, disaster management is also interdisciplinary and transdisciplinary. In the disaster management cycle, there are important roles that differ between multidisciplinary, interdisciplinary, and transdisciplinary. This preliminary finding may be useful for researchers, policy makers, disaster managers and others to start cooperating in reducing disaster risk. A more comprehensive and in-depth study is needed to see the relationship between disaster management and related sciences for strengthening disaster management in the future.

Analisis Transformasi Struktur Ekonomi 7 Provinsi di Wilayah Jawa dan Bali (Pendekatan LQ dan Shift Share)

This study is aimed to: (a) analyze changes in the economic structure of Java and Bali from 2010 to 2019, (b), understand to what extent the level of specialization of economic sectors in the Java and Bali Region that utilizes the base or the leading sector, and (c) understand on economic sectors that are growing progressively and have high competitiveness in the Java and Bali Regions. This study uses the LQ method and shift share analysis. Results show that the economy of Java-Bali from 2010 to 2019 did not experience much shift in the economic structure. In general, sectors that became the source of growth in 2010 in each province in Java-Bali remained the base sector/sources of growth in 2019. The shift share analysis shows that the Manufacturing sector in most provinces in Java-Bali is in quadrant III, which means that it grows slowly and its commodities lack of competitiveness. Meanwhile, the Communication and Information sector is mostly in quadrant II, which means this sector is growing progressively but lacks of competitiveness. Likewise with the Transportation and Warehousing sector, in most provinces this sector is able to grow progressively, but this sector lacks good competitiveness (quadrant II). On the other hand, the Service sectors in most provinces have grown progressively and have good competitiveness (quadrant I). The implication of this finding is the presence of symptoms of premature deindustrialization in Java-Bali, since the Services sector is growing faster, more progressive with a contribution to GDRP exceeds the Manufacturing sector, whereas the Manufacturing sector is not mature yet. Premature deindustrialization in Java-Bali has the potential to reduce job creation in the manufacturing sector and increase the risk of unemployment. Although the Service sector is growing progressively and competitively; However, if we look at the labor productivity, it appears that the labor productivity of the Service sector is much smaller than the labor productivity of the Manufacturing sector

What Position Should Indonesia Have in Placing Its Renewable Energy Development and Energy Transition Plan?

Indonesia’s energy face a situation of giddiness in deciding a transition that requires a much larger use of renewable energy, as the country is basically a fossil fuels one but in the other side it is demanded to contribute a bigger role in efforts to mitigate global climate change. Development of Indonesia's energy-environment policies, particularly on renewable energy is highlighted. International agreements on global climate change and Indonesia's participation are described. Foundations of the successful renewable energy development are emphasized. It recommends publishing a renewable energy law, establish regulation regarding renewable energy pricing, develop a carbon pricing system, establish organizational unit regarding energy-climate change, develop renewable energy technology, improve data quality dan grid intrconnection, implement energy conservation, encourage development of REBID and REBED.

Optimalisasi Pemanfaatan Big Data dalam Evaluasi On Going DAK Fisik Bidang Kesehatan saat Pandemi COVID-19

Sejak awal digulirkan pemerintah, dana transfer khusus telah menjadi instrumen pendanaan yang berperan signifikan dalam pembangunan daerah, termasuk pada sektor kesehatan. Implementasi DAK Fisik Bidang Kesehatan sebagai salah satu bentuk dana transfer pada tahun 2020 menghadapi kenyataan mewabahnya COVID-19 pada bulan Maret yang berdampak pada tidak optimalnya proses pembangunan maupun evaluasi on going yang menjadi masukan untuk perencanaan tahun berikutnya. Peningkatan kebutuhan pendanaan sektor kesehatan dengan berbagai karakteristiknya juga mendorong permintaan terhadap data pelaksanaan yang tetap valid dan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Disisi lain, kunjungan langsung ke lapangan terkendala oleh berbagai kebijakan di awal pandemi seperti pembatasan sosial skala besar maupun kendala-kendala transportasi yang didukung oleh regulasi pemerintah membatasi ruang gerak evaluasi on going. Penggunaan big data menjadi keniscayaan yang dapat dilakukan untuk memotret implementasi DAK Fisik 2020 Bidang Kesehatan dalam rangka memberikan masukan/rekomendasi sesuai kondisi terkini. Penelitian ini berupaya mengoptimalkan big data dalam analisis evaluasi on going pembangunan daerah. Metodologi yang digunakan adalah Intelligence Media Management (IMM) untuk melihat persepsi publik terkait perubahan kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan dalam konteks evaluasi on going. Analisis ini juga didukung dengan literature review berbagai sumber buku-buku, dokumen-dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian bertujuan menyajikan sintesis informasi terkait pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan tahun 2020 untuk memberikan masukan perencanaan pembangunan tahun berikutnya yang lebih adaptif terhadap perubahan situasi terkini.

Respon Kebijakan Covid-19: Merger BUMN Transportasi dan Pariwisata untuk Mengatasi Kontraksi Ekonomi di Masa Pandemi

Di era normal, industri pariwisata merupakan sektor jasa dengan tingkat pertumbuhan cukup pesat di dunia dan telah menjadi penggerak utama (key driver) kemajuan sosio-ekonomi suatu negara melalui penerimaan devisa, penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, serta pembangunan infrastruktur. Di masa pandemi covid-19, seluruh negara di dunia menghadapi goncangan ekonomi. Indonesia mencoba mencari solusi menghadapi krisis ekonomi, salah satu jalan keluarnya adalah menggabungkan BUMN penerbangan dan pariwisata. Transportasi sangat erat kaitannya dengan pariwisata. Hal ini nampak dari besarnya uang yang dibelanjakan wisatawan manca negara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) di Indonesia pada produk barang dan jasa yg dikonsumsi yaitu sebesar Rp. 452,43 triliun, di dalamnya termasuk pengeluaran untuk biaya transportasi sebesar Rp. 107 triliun. Pengeluaran terbesar dalam transportasi adalah untuk angkutan udara sebesar Rp. 53,3 triliun (50%), disusul pengeluaran angkutan lainnya seperti angkutan jalan raya, sewa kendaraan, angkutan air, dan angkutan kereta api. Dalam bisnis penerbangan di Indonesia, maskapai penerbangan Garuda Indonesia hanya menguasai 46% pangsa pasar, sisanya dikendalikan oleh swasta. Tulisan ini menyajikan analisa fenomena rencana penggabungan BUMN penerbangan dan pariwisata dan memetakan kekuatan BUMN penerbangan dan peran moda transportasi lainnya dalam mendorong pergerakan wisatawan keseluruh tujuan wisata di tanah air. Selanjutnya mencoba memberikan rekomendasi strategi kebijakan penataan menyeluruh dan terintegrasi secara nasional BUMN transportasi dan pariwisata. Tulisan ini disusun dari berbagai sumber literatur dan desk study.

Satu Data, Big Data dan Analitika Data: Urgensi Pelembagaan, Pembiasaan dan Pembudayaan

Berkaitan dengan data ada beberapa istilah yang terkait dengannya seperti satu data, big data dan analitika data. Dalam memahami ketiga istilah tersebut ada potensi terjadi kesalahan tentang esensi dan fungsi yang sebenarnya dari data, khususnya data untuk mendukung formulasi kebijakan dan penyusunan perencanaan pembangunan. Satu data dimaksudkan sebagai tersedinya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi, baik pusat maupun daerah. Big data digunakan untuk menerangkan sebuah himpunan data (dataset) yang besar, berbeda-beda, kompleks dan/atau bersifat longitudinal yang dihasilkan dari berbagai macam instrumen, sensor dan/atau transaksi-transaksi berbasis komputer. Analitika data mengacu kepada proses pengumpulan, pengaturan dan analisis terhadap himpunan data yang besar untuk menemukan pola-pola yang berbeda dan informasi yang penting. Dengan demikian, melalui pelembagaan satu data, pembiasaan dan pembudayaan big data dan analitika data akan dapat mempertajam formulasi kebijakan dan perencanaan pembangunan dalam jangka panjang.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Agenda Pembangunan Hukum pada RPJMN 2020-2024 (Sistem Peradilan Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, Bidang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kegiatan Bantuan Hukum)

Agenda pembangunan hukum sebagaimana diamanatkan didalam RPJMN 2020-2024 terdiri dari empat kegiatan prioritas yaitu penataan regulasi, perbaikan sistem peradilan pidana dan perdata, penguatan sistem anti korupsi dan peningkatan akses terhadap keadilan. Pembangunan hukum pada dasarnya tidak hanya menjadi peran dan kewenangan pemerintah pusat dan lembaga yudikatif saja, tetapi juga perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki sejumlah kewenangan untuk melaksanakan bidang-bidang pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah. Tulisan ini berupaya untuk membahas lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung agenda pembangunan bidang hukum khususnya pada proyek prioritas nasional pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Sistem Peradilan Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (RJ) dan peningkatan akses keadilan melalui kegiatan bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Studi ini berbasis pada kajian literatur dan analisis peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk turut serta dalam mendukung agenda pembangunan hukum. Hasil studi diharapkan dapat memberikan rekomendasi titik-titik penguatan peran pemerintah daerah pada beberapa proyek prioritas nasional pembangunan hukum dalam RPJMN 2020-202

Menurun dan Meningkat, Maju Namun Belum Cukup: Kinerja Pembangunan Sektor Energi di Tengah Pandemi Covid-19 Tahun 2020

Di tengah pandemi Covid-19 dalam tahun 2020, kinerja pembangunan sektor energi bervariasi. Konsumsi energi, baik BBM, maupun listrik menurun terutama karena pembatasan kegiatan transportasi dan produksi industri (termasuk UMKM). Produksi energi primer seperti minyak bumi, gas bumi, dan batubara juga menurun atau di bawah target karena terganggunya sistem logistik dan rantai pasok. Investasi di sektor energi menurun, subsidi energi meningkat. Walaupun produksi dan konsumsi energi menurun, namun sumbangan energi kepada pendapatan negara tahun 2020 lebih besar daripada yang ditargetkan. Tahun 2020 menunjukkan perkembangan menggembirakan dalam peningkatan rasio elektrifikasi, sebaran program “BBM Satu Harga”, dan peningkatan jumlah rumah tangga yang tersambung aliran gas bumi. Pemanfaatan energi terbarukan dalam pembangkitan listrik dan bio-diesel meningkat, namun pangsa energi terbarukan dalam bauran energi nasional masih rendah untuk dapat mencapai target 23 persen pada tahun 2025.

Pembangunan Pusat Data Hijau sebagai Wahana Percepatan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Makalah ini dilatarbelakangi kebutuhan pembangunan pusat data (data center) sebagai faktor pemungkin kebijakan (enabling factor) perencanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan menopang pemulihan dampak pandemi Covid-19. Sayangnya fasilitas pembangunan pusat data belum memenuhi standar pusat data hijau (green data center) sesuai standar internasional maupun nasional. Padahal penerapan standar pusat data hijau mampu menjadi wahana pemungkin percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan (sustainable economy). Pusat data hijau merupakan inovasi teknologi yang perlu diterapkan di Indonesia, khususnya di Kementerian PPN/Bappenas. Upaya ini sejalan dengan pendekatan pembangunan ekonomi berkelanjutan, transformasi digital, serta pengembangan pusat data nasional (PDN). Kerangka arsitektur dan desain pusat data hijau dikembangkan berdasar konsep peningkatan efisiensi pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang melibatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Konsep pengembangan PDN perlu menerapkan konsep pusat data hijau sehingga PDN dapat menjadi penggerak pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pada akhirnya PDN dengan konsep green data center dapat meningkatkan utilisasi pusat data kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Guna menerapkan konsep green data canter, maka penulis mengajukan gagasan “PDN Hijau” dalam kerangka kerja berupa rencana aksi yang meliputi serangkaian kegiatan (1) penguatan kebijakan TKDN untuk perangkat pendukung PDN; (2) penyusunan standar pusat data hijau nasional; (3) pengadaan PDN Hijau sebagai bagian dari inisiatif SPBE; (4) kebijakan insentif bagi operasional PDN Hijau. Penerapan PDN Hijau dengan demikian dapat lebih memungkinkan percepatan pembangunan, membuahkan jejak karbon rendah, dan menggerakkan keunggulan kompetitif.