Decision of the Constitutional Court brought steps to restore conditions of violation of constitutional rights. However, concrete procedures will result in the loss of the voting rights. Especially in vulnerable groups, such as indigenous peoples. The de jure dimension of suffrage and quality update are the embodiment of universal suffrage, the right to vote, the secret vote and the selection honestly. Then, the quality of the implementation of the election of regional heads is important, because the implementation of the elections can also have implications for the confidence of citizens or elections in democratic elections. Based on the explanation, the problem is how the effect of the Constitutional Court decision No. 20/PUU-XVII/2019 on the implementation of regional head election year 2020. This writing is normative legal research and is analytical descriptive. This writing analyzes the binding decision of the Constitutional Court, so that it impacts on various aspects. Therefore, description of the impact on social, political, legal aspects and so on is interrelated and part of the holding of the Regional Head Election. If the use of an electronic KTP or an electronic KTP recording certificate is applied to the Regional Head Election 2020, then it must be held in accordance with the election is carried out directly, publicly, freely, confidentially and fairly in the process of preparing for implementation and impacts on every aspect become the basis for the consideration of the holding of a Regional Head Election. Putusan Mahkamah Konstitusi membawa langkah untuk berupaya memulihkan kondisi pelanggaran hak konstitusional. Namun, secara nyata prosedur tersebut akan menimbulkan kehilangan hak pilihnya. Terutama pada golongan rentan, seperti terjadi masyarakat adat. Secara de jure dimensi hak pilih dan pemutakhiran berkualitas adalah perwujudan terhadap hak pilih universal, hak untuk memilih, pemungutan suara yang rahasia dan pemilihan secara jujur. Kemudian, kualitas pelaksanaan pemilihan Gubernur, dan Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut Pilkada) merupakan hal penting, karena pelaksanaan Pilkada dapat berimplikasi juga terhadap kepercayaan warga negara atau pemilih pada tahapan pemilu yang demokratis. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yaitu bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020? Penulisan ini merupakan pendekatan hukum normatif dengan cara melakukan penelaahan studi kepustakaan, jurnal-jurnal, atau berbagai materi dengan penulisan tersebut hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis, sedangkan data sekunder dapat dari studi pustaka dan bahan tersier yaitu wawancara dan lain-lain. Penulisan ini menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat, sehingga berdampak pada berbagai aspek. Dengan demikian, uraian-uraian dampak pada aspek sosial, politik, hukum dan sebagainya merupakan saling berkaitan dan bagian dari penyelenggaran Pilkada. Jika penggunaan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman KTP elektronik diberlakukan pada Pilkada 2020, maka harus diselenggarakan sesuai pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur adil dalam proses mempersiapkan penyelengaraan dan dampak-dampak pada setiap aspek menjadi dasar pertimbangan penyelenggaraan Pilkada nya.
ANALISIS DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA TAHUN 2020
