scholarly journals Advokasi Hukum Penyelesaian Konflik Tanah Di Desa Palihan Akibat Pembangunan Bandara

2021 ◽  
Author(s):  
Martinus Sardi ◽  
King Faisal Sulaiman ◽  
Yordan Gunawan
Keyword(s):  
Public Hearing

Program pengabdian ini berjudul “Penguatan Advokasi Hukum Penyelesaian Konflik Tanah di Desa Glagah dan Desa Palihan sebagai Masyarakat Terdampak Pembangunan Bandara NYIA-Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta”. Program ini bertolak dari fakta empiris bahwa meskipun Bandara NYIA telah mulai beroperasi pada April 2018, tetapi penyelesaian hukum terkait konflik tanah bagi warga terdampak belum terselesaikan secara baik. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan kemampuan mengorganisasikan diri dalam membangun posisi tawar, memperjuangkan, dan menuntut secara hukum hak-hak yang terlanggar akibat proses pelepasan tanah/ganti rugi untuk pembangunan Bandara NYIA oleh warga terdampak, khususnya di Desa Glagah dan Desa Palihan-Kecamatan Temon.  Warga terdampak di kedua Desa ini masih minim sosialisasi dan pengetahuan terkait  (a) hak-hak apa saja patut diperjuangkan jika terjadi pelepasan tanah atau pencabutan tanah untuk pembanguna bandara; (b) apakah masyarakat dapat menggugatnya proses ganti rugi sepihak ke pengadilan atau cukup diselesaikan secara nonlitigasi (mediasi atau rekonsiliasi); (c) apa makna “fungsi sosial tanah” dan “kepentingan umum”  dalam pengadaan tanah bagi pembangunan bandara sesuai UUPA dan UU No.2/2012.   Masyarakat terdampak juga tidak tahu mekanisme pengaduan dan penyelesaian sejumlah persoalan hukum yang timbul. Untuk itu, digunakan metode kegiataan berupa (a) penyuluhan hukum dan HAM; (b) pelatihan nonlitigasi-penyelesaian sengketa di luar pengadilan/ADR dan litigasi/jalur pengadilan; (d) pembuatan buku saku/guideline penyelesaian konflik tanah; dan (e)public hearing/dengar pendapat dengan DPRD Kulonprogo dan pihak eksekutif.  Dengan suasanan kegiatan yang dikemas sedemikian nonformal, dialogis, dan interaktif, diharapkan tingkat partisipasi warga di kedua Desa terdampak menjadi signifikan. Warga yang menjadi kelompk sasaran penerima manfaat diharapkan juga terlibat dalam memberikan feedback atau masukan terkait monitoring-eveluasi dan keberlanjutan dari program ini di masa mendatang.

scholarly journals Re-defining gender as a heinous crime: A case study from the Brazilian Chamber of Deputies

2020 ◽  
pp. 095792652097721
Author(s):  
Janaina Negreiros Persson
Keyword(s):  
Discourse Analysis ◽  
Critical Discourse Analysis ◽  
Gender Ideology ◽  
Critical Discourse ◽  
Public Hearing ◽  
Rhetorical Invention ◽  
Social Actors ◽  
The Public ◽  
The Core

In this article, we explore how the discourses around gender are evolving at the core of Brazilian politics. Our focus lies on the discourses at the public hearing on the bill 3.492/19, which aimed at including “gender ideology” on the list of heinous crimes. We aim to identify the deputies’ linguistic representation of social actors as pertaining to in- and outgroups. In addition, the article analyzes through Critical Discourse Analysis how the terminology gender is represented in this particular hearing. The analysis shows how some of the conservative parliamentarians give a clearly negative meaning to the term gender, by labeling it “gender ideology” and additionally connecting it with heinous crimes. We propose that the re-signification of “gender ideology,” from rhetorical invention to heinous crime, is not only an attempt to undermine scientific gender studies but also a way for conservative deputies to gain more political power.

scholarly journals Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan

2015 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
Author(s):  
Mutia Silvia Rose
Keyword(s):  
Public Participation ◽  
Community Participation ◽  
Brand Names ◽  
Political Life ◽  
Public Hearing ◽  
Local Regulation ◽  
The Public ◽  
The People ◽  
Written Form ◽  
The Government

Partisipasi masyarakat adalah perwujudan dari masyarakat di dalam negara demokrasi, dimana pemerintahan yang di dasarkan kepada rakyat merupakan tujuan utama kehidupan berpolitik, baik dalam kebijakan maupun dalam tujuan pemerintahan. Perda Label Batik Pekalongan merupakan peraturan daerah yang mengatur tentang suatu tanda yang menunjukkan identitas dan ciri batik buatan Pekalongan yang terdiri dari tiga jenis yaitu batik tulis, batik cap atau batik kombinasi tulis dan cap. Tujuan dibentuknya Perda tersebut adalah agar masyarakat dan konsumen Batik Pekalongan tidak dirugikan akibat dari salah dalam membedakan jenis batik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda tentang penggunaan label batik Pekalongan masih bersifat elitis, karena yang mendominasi mengikuti public hearing hanya pengusaha kelas atas yaitu seseorang atau kelompok orang yang memproduksi seni batik dalam bentuk tulis, cap dan kombinasi dalam jumlah besar, sudah mempunyai nama merek yang terkenal, dan pemasarannya sudah sangat luas baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda tentang label batik pekalongan yang masih bersifat elitis dapat berpengaruh karakteristik produk hukum yang di hasilkan yaitu lebih menguntungkan pengusaha batik kelas atas, karena dalam pembuatan label batik Pekalongan merugikan dalam segi ekonomis bagi  pengusaha kelas menengah dan bawah.<br /><br />Community participation is the embodiment of the people in a democracy, where the government is based on the people as the ultimate goal of political life, both in policy and administration purposes. Label the Perda Batik Pekalongan local regulation of Batik Pekalongan Label is a sign which indicates the identity and characteristics of batik from Pekalongan which consists of three types of batik, batik or batik and stamp combination. Purpose of the establishment of the regulation is that the public and consumers are not harmed Batik Pekalongan result of incorrect in distinguishing the types of batik. The result of this research indicates that participation in the formation of legislation on the use of Pekalongan batik label still elitist, because that dominate following the public hearing only top-class entrepreneurs is a person or group of people who produce batik art in written form, stamp and combinations in bulk, already has a well-known brand names, and marketing has been very widely both domestically and abroad. Public participation in the formation of regulations about labeling Pekalongan batik is still elitist may influence the characteristics of a legal product that produced batik entrepreneurs are more favorable upper classes, as in the manufacture of Pekalongan batik label in terms of economic harm to employers middle and lower classes.<br /><br />

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document