scholarly journals Upaya KPPU Menangani Dugaan Pelanggaran Layanan Rapid Test Diagnosis Covid-19

2021 ◽  
Vol 4 (3) ◽  
pp. 1049
Author(s):  
Izzah Khalif Raihan Abidin

AbstractIndonesian Competition Commission (KPPU) conducted an initiative case research to the alleged tying-in Rapid Test services agreement in several hospitals. In the research, all hospitals that offer Rapid Test services are the objects of research. KPPU conducts market structure analysis, compliance with the elements of Article 15 paragraph (2) of Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition, and the consequences of implementing closed agreements. Implementing this tying agreement may fall into the investigation category if, in practice, it causes monopolistic practices and or unfair business competition. Analyzing the KPPU's efforts to handle suspected business competition violations committed by hospitals, legal research will use a statutory and conceptual approach. Considering that the tying agreement can actually or potentially hinder business competition, based on KPPU's duties and authorities can enforce the law and advocate for business competition.Keywords: Tying Agreement; Rapid Test; Hospital; KPPU.AbstrakKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penelitian perkara inisiatif terhadap dugaan adanya perjanjian tying yang dilakukan sejumlah rumah sakit pada layanan Rapid Test. Dalam penelitian tersebut, seluruh rumah sakit yang menawarkan layanan Rapid Test menjadi objek penelitian, KPPU melakukan analisis struktur pasar, pemenuhan unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persainan Usaha Tidak Sehat, dan akibat pelaksanaan perjanjian tertutup. Pelaksanaan perjanjian tying ini dapat masuk kategori penyelidikan jika dalam praktiknya menyebabkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam menganalisis upaya KPPU menangani dugaan pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan rumah sakit, digunakan penelitian hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Mengingat perjanjian tying secara aktual maupun potensial dapat menghambat persaingan usaha, maka KPPU berdasarkan tugas dan wewenangnya dapat melakukan penegakan hukum maupun advokasi persaingan usaha.Kata Kunci: Perjanjian Tying; Rapid Test; Rumah Sakit; KPPU.

2021 ◽  
Vol 4 (3) ◽  
pp. 997
Author(s):  
Fariz Seiff

AbstractRapid test is a means of conducting initial checks or examinations to find out whether a person is infected with the Covid-19 virus or not and there are many needs for transportation, agencies and exams that require rapid testing as their health protocol. The author, based on information from the business competition supervisory commission, found indications of violations of business competition law, namely the binding of a rapid test product with other laboratory tests. Here the author will discuss in terms of acts of breaking the law and violations of business competition law. With the formulation of the first problem is an act of violating the law on the covid-19 rapid test services in hospitals and the second is an indication of violations of business competition law in the covid-19 rapid test service in the hospital. The author uses a legal research method, uses a statutory approach and a conceptual approach. So that later it will be found whether there is a violation of the law if there is a binding of the rapid test. Keywords: Rapid Test; Tort Law; Competition Law.AbstrakRapid test sebagai sarana untuk melakukan pengecekan atau pemeriksaan awal untuk mengetahui apakah seseorang tertular virus covid-19 atau tidak dan banyak keperluan untuk transportasi, instansi hingga ujian yang mensyaratkan rapid test sebagai protocol kesehatannya. Penulis berdasarkan informasi dari komisi pengawas persaingan usaha menemukan adanya indikasi pelanggaran hukum persaingan usaha yakni pengikatan produk rapid test dengan tes laboratorium lain. Disini penulis akan membahas dari sisi perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran hukum persaingan usahanya. Dengan rumusan masalah yang pertama adalah perbuatan melanggar hukum pada jasa rapid test covid-19 di rumah sakit dan yang kedua indikasi pelanggaran hukum persaingan usaha pada jasa rapid test covid-19 di rumah sakit. Penulis menggunakan metode penelitian hukum, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.. Sehingga nantinya akan ditemukan apakah benar terdapat sebuah pelanggaran hukum jikalau benar terjadi adanya pengikatan dari rapid test tersebut.Kata Kunci: Rapid Test; Perbuatan Melanggar Hukum; Hukum Persaingan Usaha.


1981 ◽  
Vol 45 (3) ◽  
pp. 38 ◽  
Author(s):  
Rajendra K. Srivastava ◽  
Robert P. Leone ◽  
Allan D. Shocker

2019 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 307
Author(s):  
Tyas Sekar Mawarni ◽  
Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni

<p>Abstract</p><p>The purpose of this study is to explain the legal efforts that can be done if the parents do not implement the obligation of alimentation in the perspective of child protection. The method used is the method of legal research normatif (legal research), with the approach of the law (statute approach) and conceptual approach (conseptual approach). The legal substances used in this study include primary and secondary legal materials. The results of this study explain the parental remedies that do not carry out alimentation obligations in theoretical studies can be done by litigation or court and non-litigation or out of court. However, for non-litigation settlement in Indonesia is not yet available for family problems. Legal efforts through litigation may include the filing of livelihood rights and the execution of a permanent judge’s decision regarding the right of alimentation (cost of living).</p><p>Keywords: Legal effort;alimentation obligation; child; and child protection.</p><p> </p><p>Abstrak</p><p>Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila orangtua tidak melaksanakan kewajiban alimentasi dalam perspektif perlindungan anak.Metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif (legal research), dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder.Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai upaya hukum orangtua yang tidak melaksanakan kewajiban alimentasi secara kajian teoritis dapat dilakukan dengan litigasi atau pengadilan dan non-litigasi atau di luar pengadilan.Namun, untuk penyelesaian melalui nonlitigasi di Indonesia belum difasilitasi Negara Mengenai masalah keluarga. Upaya hukum melalui Litigasi dapat berupa pengajuan hak nafkah dan eksekusi putusan hakim yang berkekuatan tetap mengenai hak alimentasi (biaya nafkah).</p><p>Kata Kunci: Upaya hukum; kewajiban alimentasi;anak;dan perlindungan anak.</p>


2018 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 141-152
Author(s):  
Dwi Widia Astuti

The role of taxes is very important in the state finances. Taxes become necessary in financing the expenditures of the state, especially the routine state expenditures. However, not infrequently there are taxpayer actions that cause in State losses. The condition is realized by the government so that the government issued Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty. However, with the issuance of the Tax Forgiveness Law, it has resulted in various views in the community because for some obedient taxpayers, it is assumed that taxpayers are granted the convenience of their mistakes. So that does not reflect justice as one of the objectives of the law. Based on the issue, the authors will conduct further research on the legality of tax debt relief in the framework of tax forgiveness and the urgency of determining the tax forgiveness rule. This study is qualified as a normative juridical legal research with a type of legal research doctrinal using a statutory approach, and a conceptual approach. From this research, it is expected that the writer can analyze related to the legality of tax debt relief in the framework of tax forgiveness and the urgency of determining tax forgiveness rule.


2016 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 201-218
Author(s):  
Burhanuddin Susamto

Abstrak:Artikel ini bermula dari persoalan tentang hukum multi akad dan level penggunaannya dalam fatwa DSN-MUI (Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia). Untuk menganalisis persoalan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normatie legal research) dengan pendekatan konseptual. Fakta bahwa fatwa DSN-MUI banyak mengadopsi akad-akad baik yang bersifat tunggal maupun multi (al-’uqûd al-murakkabah). Multi akad ada yang bersifat alamiah (al-‘uqûd al-murakkabah al-thabî’îyah) dan hukumnya diperbolehkan. Sedangkan multi akad hasil modifikasi (al-‘uqûd al-murakkabah al-ta’dîlah) hukumnya masih tergantung dari bagaimana bentuk modifikasinya. Jika modifikasi akad tidak melanggar prinsip Sunnah tentang penggabungan akad, maka hukumnya diper- bolehkan. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi penggabungan akad se- hingga terdapat keterkaitan (mu’allaq), maka haram hukumnya. Dari total akad yang diadopsi dalam fatwa DSN-MUI, ada sekitar 60,68 % yang menggunakan akad secara tunggal dan sisanya 39,32 % melalui pendekatan multi akad agar dapat diterapkan dalam transaksi modern. Abstract:This article begins from issues of the law of hybrid contracts and the level of their using in the fatwa of DSN-MUI (National Sharia Board – Assembly of Indonesian Ulama). To analyze these issues, I use a normative legal research with a conceptual approach. The fact that the fatwa of DSN-MUI has adopted many contracts (al-‘uqûd) both in single form and hybrid contract (al-'uqûd al-murakkabah). There are two hybrid contracts namely that natural (al-'uqûd al-murakkabah al-thabî'îyah) is permissible, while law of hybrid contracts modified (al-'uqûd al-murakkabah al-ta'dîlah) is still depend on how to modify it. If the modification of the contracts does not violate the principle of hadith, then it is permissible. Otherwise, if there is a melting of contracts causing inter connected each others (mu'allaq) it is unlawful. Of the total contract is absorbed, there were approximately 60.68% using singgle contract and the remaining 39.32% using hybrid contract to be applied in modern transactions.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document