Islamophobia and normative sociology

The concept of Islamophobia as anti-Muslim culturalism racism is establishing itself in social science and public discourse alike. Yet there is a tendency to focus on Muslims as an �Other�, an ascribed identity, at the expense of Muslim intersubjectivity and agency. �Othering� analysis also does not attend to how to distinguish between Islamophobia and reasonable criticism of Muslims and Islam. Moreover, the possibility of mutual criticism based on dialogue, as well as group intersubjectivity and agency are important for multicultural recognition and accommodation. The bringing out of the political significance of the latter is illustrative of a sociology which thinks of socio-political problems and solutions as existing within the same intellectual framework. Going further, such normative sociology makes explicit and justifies its normative presuppositions and prizes public intellectual engagement.

Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Abstrak.Perkembangan ekonomi Islam berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang- undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Selain itu keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkokoh landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pada tataran praktis, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah sekarang ini menunjukkan adanya perkembangan yang semakin pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kaffah. Adapun tujuan penelitian dari jurnal ini adalah Untuk Mengetahui perkembangaan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, dengan metode penelitian penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai praktisi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun hasil penelitian dan Pembahasan adalah Keberadaan ekonomi syariah di Indoinesia, sesungguhnya sudah mengakar sekalipun keberlakuannya masih bersifat normatif sosiologis. Abstract. The development of Islamic economics took place so rapidly. This is also supported by the legal sector, which is based on the issuance of laws and regulations in the field of Islamic economics, among others, the issuance of Law Number 3 of 2006 which gives authority to the Religious Courts to handle sharia economic dispute cases. In addition, the issuance of Law Number 19 of 2008 concerning State Sharia Securities and Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking further strengthens the legal foundation of Islamic economics in Indonesia. At a practical level, the existence of Islamic financial institutions now shows an increasingly rapid development. This is in line with the increasing awareness of the majority of Muslims to implement Islam faithfully. The research objective of this journal is to find out the development of Sharia Economic Law in Indonesia, with normative legal research methods with a conceptual approach that is to seek principles, doctrines and sources of law in a juridical philosophical sense. The reason researchers use normative legal research is to produce new arguments, theories or concepts as practitioners in solving problems they face. The results of the research and discussion are the existence of Islamic economics in Indonesia, in fact it has taken root even though its validity is still normative sociology.

Progressive Law Functions In Realizing Justice In Indonesia

Abstrak: Persoalan hukum yang terjadi di Indonesia seakan menjadi tanda tanya besar karena Indonesia merupakan Negara Hukum yang seharusnya dapat terjaga stabilitas, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Keadilan menjadi salah satu tuntutan dalam penegakan hukum di Indonesia sehingga menimbulkan pertanyaan dimana letak persoalan ketidak adilan tersebut apakah pada substansi, strukture atau kulturenya ?. penegakan hukum seperti sebila pisau yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, persoalan ketidakadilan inilah yang menjadi dasar dalam penelitian ini sehingga dapat dirumuskan persoalan sebagai berikut, yaitu: (1) Bagaimanakah fungsi hukum progresif sebagai upaya menemukan keadilan?. (2) Bagaimanakah perwujudan Hukum Progresif dalam Hukum di Indonesia ?. penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsi pemikiran agar teori hukum progresif dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam penegakan hukum di Indonesia.Metode penelitian menggunakan penelitian normatif dengan melakukan deskripsi terhadap aturan-aturan, putusan-putusan hakim dan tindakan aparat penegak hukum yang bersifat progresif. Penelitian ini menggunakan 2 sumber hukum yakni bahan hukum primer: Pancasila, Norma atau kaidah-kaidah (UUD NRI 1945 dan UU No 48 Tahun 2009) dan bahan sekunder: literatur-literatur, hasil penelitian ilmiah, makalah dan seminar, artikel, jurnal, buku dan berita. Analisis terhadap permasalah dalam penelitian dapat disimpulkan: (1) bahwa hukum yang dianggap tidak adil dapat diabaikan demi menumkan keadilan dengan menggunakan pendekatan hukum progresif karena teori ini bisa dipahami sebagai sosiologis normatif sehingga bisa diterapkan dalam tiga komponen hukum yakni substansi, structure, dan kulture. (2) Perwujudan hukum progresif dapat diupayakan dengan beberapa gagasanyaknimempergunakanperan moral danetika, melakukanpenafsiran yang progresif, pendidikandimulaipadafakultashukumdanmengangkat orang-orang baik. Perwujudan hukum progresif di Indonesia dapat direlevansikan dengan pembangunan hukum nasional di Indonesia dengan upaya pemeliharaan, pembaharuaan dan penciptaan seperti hukum progresif yang merobohkan dan membangun hukum.Kata Kunci: Negara Hukum, Keadilan, Hukum Progresif Abstract: Legal issues in Indonesia seemto be a big question mark because Indonesia is the State of Law that should be able to maintain the stability, security, and welfare of the community. Justice becomes one of the demands in law enforcement in Indonesia that raises the question where the problem of injustice was whether, on substance, structure or culture ?. law enforcement such as blunt knife is blunt upward and sharp downward.the problem of injustice was the basis of this researcbe formulated as follows: (1) How is the function of progressive law as an effort to find justice ?. (2) How is the embodiment of Progressive Law in Indonesian Law ?. This study was aimed to provide a contribution to the idea that progressive legal theory can be used as one of the solutions in law enforcement in Indonesia. The research method was normative research with the description of rules, judges' decisions and progressive actions of law enforcement officers. The researcher used two legal sources: primary law materials: Pancasila, norma or rules (UUD NRI 1945 and UU No 48 the Year 2009) and secondary materials: literature, scientific research results, papers and seminars, articles, journals, books, and news. The analysis of the problems in the research can be concluded as the followingas the following: (1) the unfair law can be ignored in order to put forward justice by using progressive law approach because this theory can be understood as normative sociology so it can be applied in three legal components namely substance, structure, and culture. (2) The embodiment of progressive law can be pursued by several ideas, as such as, the use of moral and ethical roles, doing progressive interpretations, providing education in law faculties and hiring some good people. The implementation of progressive law in Indonesia can be relatedto the development of national law in Indonesia bymaintaining, reforming, and creatinglike how progressive law breaks down and builds the law.

On the Role of Values in Social Research: Weber Vindicated?

Weber's proposal that social science should aim to be value neutral is now widely rejected. However, I argue that his position was more sophisticated than is generally recognised, and that it is for the most part sound. Clarification of his position is provided, along with an outline of the reasons why it came to be rejected. I suggest that these are, for the most part, based upon misconceptions. I also demonstrate that there are fundamental problems with any notion of normative sociology, ones that are rarely addressed and have not been resolved.