scholarly journals Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

PLENO JURE ◽  
2019 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 1-16
Author(s):  
Fitrianur Syarif
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Financial Institutions ◽  
Rapid Development ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Legal Foundation ◽  
Islamic Financial Institutions ◽  
Normative Sociology ◽  
Religious Courts ◽  
Practical Level

Abstrak.Perkembangan ekonomi Islam berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang- undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Selain itu keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah   Negara   dan   Undang-undang   Nomor   21   Tahun   2008   tentang Perbankan Syariah semakin memperkokoh landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pada tataran praktis, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah sekarang ini menunjukkan adanya perkembangan yang semakin pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk   melaksanakan Islam   secara   kaffah.   Adapun tujuan penelitian dari jurnal ini adalah Untuk Mengetahui perkembangaan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, dengan metode penelitian penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan konseptual yaitu  mencari  asas-asas,  doktrin-doktrin  dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis. Alasan  peneliti  menggunakan  penelitian  hukum  normatif karena untuk menghasilkan   argumentasi,   teori   atau   konsep   baru   sebagai   praktisi   dalam menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi. Adapun hasil penelitian dan Pembahasan adalah Keberadaan ekonomi syariah di Indoinesia, sesungguhnya sudah mengakar sekalipun keberlakuannya masih bersifat normatif sosiologis. Abstract. The development of Islamic economics took place so rapidly. This is also supported by the legal sector, which is based on the issuance of laws and regulations in the field of Islamic economics, among others, the issuance of Law Number 3 of 2006 which gives authority to the Religious Courts to handle sharia economic dispute cases. In addition, the issuance of Law Number 19 of 2008 concerning State Sharia Securities and Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking further strengthens the legal foundation of Islamic economics in Indonesia. At a practical level, the existence of Islamic financial institutions now shows an increasingly rapid development. This is in line with the increasing awareness of the majority of Muslims to implement Islam faithfully. The research objective of this journal is to find out the development of Sharia Economic Law in Indonesia, with normative legal research methods with a conceptual approach that is to seek principles, doctrines and sources of law in a juridical philosophical sense. The reason researchers use normative legal research is to produce new arguments, theories or concepts as practitioners in solving problems they face. The results of the research and discussion are the existence of Islamic economics in Indonesia, in fact it has taken root even though its validity is still normative sociology.

scholarly journals Tanggungjawaban Perusahaan yang Bergerak di Bidang Legal Consulting dalam Dimensi Nominee

Acta Comitas ◽  
2019 ◽  
Vol 4 (3) ◽  
pp. 355
Author(s):  
Avina Rismadewi
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Rapid Development ◽  
Legal Research ◽  
Article 9 ◽  
A Company ◽  
Consulting Companies

The offer of making Nominee Agreement services by legal consulting companies has an impact on the rapid development of nominee practices in Indonesia, whereas based on the provisions of Article 33 paragraph (1) and paragraph (2) prohibits Nominee Agreement in the ownership of shares in a company. This study aims to analyze the responsibilities of legal consulting companies that offer making Nominee Agarement online. This research uses normative legal research methods. The results of this study show that companies that deliberately offer Nominee Agreements violate the provisions contained in Article 33 paragraph (1) and paragraph (2), Law No. 25 of 2007, also violates the provisions of Article 9, Article 28 paragraph (1), and Article 36 of Law No. 11 of 2008, and may be subject to sanctions as referred to in Article 23 of Law No. 11 of 2008 and has responsibility to fulfill compensation as in the suit filed under Article 23 of Law No. 11 of 2008. Penawaran jasa pembuatan Nominee Agreement oleh perusahaan legal consulting berimbas pada berkembang pesatnya praktik nominee di Indonesia, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) melarang Nominee Agreement dalam kepemilikan saham pada suatu perusahaan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tanggungjawab perusahaan legal consulting yang menawarkan pembuatan Nominee Agarement secara online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari studi ini menunjukan bahwa perusahaan yang dengan sengaja menawarkan Nominee Agreement melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), UU No. 25 Tahun 2007, juga melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 36 UU No. 11 tahun 2008, dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dalam Pasal 23 UU No 11 tahun 2008 dan bertanggungjawab mengganti kerugian sebagaimana gugatan yang diajukan berdasarkan Pasal 23 UU No 11 tahun 2008.

scholarly journals Perspektif Kode Etik Jabatan Notaris terhadap Publikasi dan Promosi Jabatan Notaris melalui Aplikasi Android

2020 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Nadia Imanda
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Code Of Ethics ◽  
Civil Law ◽  
Supervisory Board ◽  
Electronic Media ◽  
Public Official ◽  
Android Application ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Legal Provisions

Abstract: The era of technology brings people to the development of sophisticated computers and smartphones in which the applications of various types and purposes are. Notary as a public official appointed by the state to take care of most countries and communities in the context of civil law, has legal provisions related to what may and may not be done by a Notary. In this case, the Notary Code of Ethics of the Indonesian Notary Association (INI) states that notaries are denied publication and self-promotion of their positions through writing media as well as electronic media, but the category of advertising on publicity and self-promotion does not provide clear interpretation on android application that indicates to violate the Article 4 paragraph (3) Notary Code of Ethics. This legal research uses normative research methods using the statute approach and conceptual approaches. The use of an android application by a notary who indicates committing violation must be studied and supervised from the Notary Honorary Board and Notary Supervisory Board  so that the inteniont and the purpose of the UUJN and the Notary Code of Ethics can be realized and the office of notary as a profession cannot be dishonored.  Abstrak: Era teknologi membawa manusia pada perkembangan komputer dan smartphone canggih yang di dalamnya terdapat fasilitas aplikasi berbagai macam jenis dan tujuan. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk mengurusi sebagian urusan negara dan masyarakat dalam lingkup hukum perdata, memiliki ketentuan hukum terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris. Dalam hal ini, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menyatakan bahwa notaris dilarang melak         ukan publikasi dan promosi diri terhadap jabatannya melalui media tulis mau pun media elektronik, namun kategori batasan terhadap publikasi dan promosi diri dinilai kurang memberikan kejelasan hukum bahwasanya ditemukan aplikasi android yang berindikasi pelanggaran Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan berdasarkan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Penggunaan aplikasi android oleh notaris yang berindikasi melakukan pelanggaran harus dilakukan pengkajian dan pengawasan dari Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris agar maksud dan tujuan UUJN serta Kode Etik Notaris dapat terwujud dan tidak mencederai jabatan notaris sebagai profesi yang mulia. 

scholarly journals Does Islamic Microfinance indeed base on Sharia-compliant? The Shreds of Evidence Report in Ogan Komering Ilir regency, South Sumatera, Indonesia

2021 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 181-188
Author(s):  
Misbahul Munir ◽  
Resa Arifatul Arifah ◽  
Kharisma Dewi
Keyword(s):  
Financial Institutions ◽  
Rapid Development ◽  
Tourism Development ◽  
Field Studies ◽  
Qualitative Approach ◽  
Microfinance Institutions ◽  
Islamic Financial Institutions ◽  
Islamic Microfinance ◽  
Islamic Values ◽  
Over Time

The development of Islamic economics and finance in Indonesia in the last few decades has experienced significant developments. It can be seen in the increasing number of sharia businesses in various sectors. From financial institutions, both bank and non-bank financial institutions, Islamic capital markets, sharia bonds (Sukuk) to tourism development managed in a sharia manner. Over time, this rapid development must also be balanced with compliance with sharia values. This study aims to assess Islamic microfinance institutions (BMT) in implementing sharia principles in their products. The product studied in this study is Murabahah. This research uses a qualitative approach with field studies. The results of this study, the BMT studied in this study in general, have implemented sharia values. The implication of this research is to strengthen the compliance of Islamic financial institutions in implementing Islamic values. This research can also be used as a reference by related parties, especially in developing Islamic financial institutions.

scholarly journals Perbedaan Pemahaman Konsep Ikrar Talak Menurut Putusan Pengadilan Agama dengan Syariat Islam

Wajah Hukum ◽  
2019 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 20
Author(s):  
Nourma Dewi ◽  
Femmy Silaswaty
Keyword(s):  
Islamic Law ◽  
Research Approach ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Islamic Period ◽  
Legal Remedies ◽  
Religious Courts

This study aims to determine the differences in understanding the concept of talaq pledges according to the decisions of religious courts with Islamic Shari'a. This research is normative legal research. The research approach used in this study is the legislative approach and the conceptual approach. Based on the results of the research and discussion it can be concluded that there is a concept inconsistency between the religious courts that adhere to the Compilation of Islamic law with Islamic Shari'a which includes the fall of divorce, legal remedies, and the enactment of the Islamic period.

scholarly journals Dilema Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Hukum Keluarga Melalui Mediasi

2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 115-124
Author(s):  
Erie Hariyanto ◽  
Moh. Efendi ◽  
Sulistiyawati Sulistiyawati
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Research Methods ◽  
Research Method ◽  
Family Law ◽  
Legal Research ◽  
The One ◽  
Religious Courts

This article aims to determine the role of judges in resolving family law cases through mediation in the Religious Courts, where judges have the position as state officials as regulated in Law Number 43 of 1999 concerning Basic Personnel, can also be a mediator in the judiciary. as regulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures where judges have the responsibility to seek peace at every level of the trial and are also involved in mediation procedures. The research method used in this article uses normative legal research methods. Whereas until now judges still have a very important role in resolving family law cases in the Religious Courts due to the fact that there are still many negotiating processes with mediation assisted by judges, even though on the one hand the number of non-judge mediators is available, although in each region it is not evenly distributed in terms of number and capacity. non-judge mediator.

scholarly journals Limitation of Application of Sharia Principles in Sharia Economic Dispute Resolution in Religious Courts

2020 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 24
Author(s):  
Zaidah Nur Rosidah
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Dispute Resolution ◽  
Secondary Data ◽  
Legal Basis ◽  
Literature Study ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
The Supreme Court ◽  
Religious Courts ◽  
And Training

This paper aims to find the basis for the philosophical rationality of applying sharia principles in resolving sharia economic disputes in religious courts as well as the prerequisites required by religious court judges to apply sharia principles in resolving sharia economic disputes. The type of research used is normative legal research to find philosophical rationality and the institutionalization of sharia principles in resolving sharia economic disputes. The approach used is a conceptual approach. Secondary data were collected through literature study. The research results obtained first, the philosophical rationality of the application of sharia principles in sharia economic dispute resolution in line with the first and third principles of Pancasila. Second, the institutionalization of sharia principles becomes effective if there are prerequisites that must be met, firstly enough information for judges to understand sharia principles, secondly the obstacles that come from the judges themselves who are still oriented towards the flow of legism / positivism will have an effect on providing legal basis and third the speed of instilling the institutionalization of sharia principles can be done through education and training organized by the Supreme Court for Religious Court judges.

scholarly journals Dual Mediation : Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup yang Melibatkan Korporasi Sebagai Pelaku Melalui Pendekatan Restorative Justice

2020 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 401
Author(s):  
Ach. Faisol Triwijaya ◽  
Yaris Adhial Fajrin ◽  
Chintya Meilany Nurrahma
Keyword(s):  
Restorative Justice ◽  
Research Methods ◽  
Criminal Law ◽  
Research Method ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Civil Case ◽  
Environmental Destruction ◽  
Good Management

The use of the environment today is very important in order to provide benefits to the community. Utilization must also be balanced with good management and avoid damage. Anomaly in the use of the environment that causes widespread damage occurs where there is a role of the corporation as the main actor. The presence of the PPLH Law has not been able to be a solution amid the chaotic environment utilization that is in line with the damage because the existing legal instruments are not able to overcome the problem. This paper has a purpose to analyze the weakness in the resolution of criminal acts of the environment and the extent to which restorative justice is able to overcome the conflict due to environmental criminal act between the corporation and the community. This research method uses normative legal research methods with a conceptual approach. This study obtained the first result, the legal instrument in the PPLH Law has not shown success where there is still widespread environmental destruction today. Second, through the restorative justice approach it is expected to be able to reduce the number of environmental criminal acts by corporations using the dual mediation pattern, namely the merging of the concepts of civil case mediation and penal mediation so as to create a balance pattern that is in line with the direction of the renewal of national criminal law.              Pemanfaatan lingkungan hidup dewasa ini amat penting dilakukan guna memberikan manfaat terhadap masyarakat. Pemanfaatan harus pula diimbangi dengan pengelolaan yang baik dan menghindari kerusakan. Anomali pemanfaatan lingkungan hidup yang menyebabkan kerusakan marak terjadi, di mana terdapat peran korporasi sebagai aktor utama. Kehadiran UU PPLH masih belum mampu menjadi solusi di tengah carut marutnya pemanfaatan lingkungan yang sejalan dengan kerusakan karena instrumen hukum yang ada tidak mampu mengatasi masalah tersebut. Tulisan ini memiliki tujuan untuk menganalisa kelemahan dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup dan sejauh mana restorative justice mampu mengatasi konflik akibat tindak pidana lingkungan hidup antara korporasi dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini memperoleh hasil pertama, instrumen hukum di UU PPLH belum menunjukkan keberhasilan di mana masih maraknya kejadian pengrusakan lingkungan hidup hingga saat ini. Kedua, melalui pendekatan restorative justice diharapkan dapat menekan angka tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi menggunakan pola dual mediasi yaitu penggabungan konsep mediasi perkara perdata dan mediasi penal sehingga dapat menciptakan pola keseimbangan yang selaras dengan arah pembaruan hukum pidana Nasional.

scholarly journals Fiduciary Dispute Settlement of Murabaha Contract in PT. Al-Ijarah Indonesia Finance

2019 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 178-192
Author(s):  
Riska Wijayanti ◽  
Kartika Marella Vanni
Keyword(s):  
Financial Institutions ◽  
Dispute Settlement ◽  
Legal Liability ◽  
Third Parties ◽  
Legal Responsibility ◽  
Legal Research ◽  
Religious Courts ◽  
Black Color

This study examines the authority of dispute settlement body of a bad financing in murabaha contracts with a collateral of Daihatsu VVTI car 13 XI DLX Year 2011 midnight black color. According to DSN Fatwa Number 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning Murabaha the placement of fiduciary on murabaha contract objects is indeed permissible, but it becomes ambiguous when murabaha objects which are used as collateral in the financing process that have not been repaid are lost, causing late installment payments. The customer argued that the late payment was due to the embezzlement of murabaha objects by third parties beyond the expectations or control of the customer. This study also examines the legal liability for late settlement of murabaha sale and purchase by customers due to the loss of murabaha objects which at the same time become collateral in murabaha financing contracts. This research is normative legal research with a legal approach and a case approach. This study concludes that Religious Courts have the authority to decide disputes that occur between customers (mushtari) and sharia financial institutions (ṣahib al-māl) for late repayment of murabaha financing. Based on the principle of accountability based on the element of error, the customer (mushtari) has legal responsibility for his actions. Errors made by customers (mushtari) are in the form of negligence.

scholarly journals Pertanggungjawaban terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Sepeda Motor Harley oleh Direktur PT. Garuda Indonesia

2021 ◽  
Vol 2 (3) ◽  
pp. 500-504
Author(s):  
I Dewa Gede Pramana adhi ◽  
I Nnyoman Gede Sugiartha ◽  
I Made Minggu Widyantara
Keyword(s):  
Developing Country ◽  
Research Methods ◽  
Criminal Law ◽  
Criminal Liability ◽  
The State ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
The People ◽  
The Law ◽  
Administrative Sanctions

Indonesia is a developing country where each region has its own natural wealth. This advantage cannot be used because there are many people who send out of the region without permission and vice versa, goods from outside countries are smuggled into Indonesia only to avoid the applicable taxes. This study aims to examine the regulation of smuggling in criminal law in Indonesia and reveal the responsibility of the director of PT. Garuda Indonesia, which carried out the act of smuggling luxury motorcycles. This research is a type of normative legal research conducted with research methods based on legal materials, while the problem approach used is a legislative and conceptual approach. Sources of data used are primary and secondary legal materials. Another bad example is shown by one of the people who has a big name in Indonesia, the smuggling case by the president of Garuda Indonesia is an illustration of how weak the law in Indonesia is and this incident has resulted in criminal and administrative sanctions. The results of the study indicate that the regulation of smuggling crimes in Indonesia is contained in Law Number 17 of 2006 concerning Customs. Handling of violations of customs provisions is more focused on the fiscal settlement, namely in the form of payment of a sum of money to the State in the form of a fine. The criminal liability of smugglers is regulated in Law No. 17 of 2006 the president director of PT. Garuda Indonesia is threatened with criminal and administrative sanctions

scholarly journals MORAL HUKUM DAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN: SEBUAH REFLEKSI PEMIKIRAN BUYA HAMKA

2016 ◽  
Vol 16 (1) ◽  
pp. 70-80
Author(s):  
Fokky Fuad
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Legal System ◽  
Moral Values ◽  
Legal Philosophy ◽  
Moral Law ◽  
Legal Research ◽  
Religious Philosophy ◽  
Conceptual Approach ◽  
Existence Of God ◽  
National Values

ABSTRACT This study aims to analyze how Hamka’s thinking about nationality, as well as moral values in accordance with the legal system of the philosophy of Pancasila. The method used in this research is a normative legal research methods to approach concepts (conceptual approach). Hamka’s idea about national values are still relevant in developing the love for the homeland. Hamka’s thinking about nationality, religious and rejected the concept of secularization. He said God is the center of human strength established the nation. The spirit of divinity embodied in the form of patriotism needs to be instilled in every person. According to Hamka, philosophy Pancasila indicates the religious character of the Indonesian nation. Therefore, the implementation of law should be sourced from the religious philosophy of Pancasila. Recognition ofthe existence of God in the Pancasila should be realized in the form of legal which has religious values. Keywords: Hamka, legal philosophy Pancasila, moral law

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document